Pada Sabtu (14/12/2019), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah secara resmi meluncurkan provinsi NTB sebagai destinasi wisata medis (medical tourism). Gubernur percaya bahwa keindahan wisata yang ditawarkan NTB ditambah dengan keunggulan layanan kesehatan akan menarik banyak wisatawan untuk melakukan wisata medis ke provinsi yang dipimpinnya. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah dalam bidang radioterapi karena saat ini RSUD NTB telah dilengkapi CT Scan Simulator yang belum pernah dimiliki oleh rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu peralatan radioterapi yang ada telah diperbaharui mengikuti versi terbaru yang ada di pasaran. Selain di bidang radioterapi, wisata medis NTB juga mengunggulkan layanan cuci darah dan baby spa yang disediakan oleh beberapa rumah sakit swasta yang turut bekerja sama dengan RSUD NTB sebagai bagian dari wisata medis ini. NTB juga telah memiliki penanganan gawat darurat yang terdepan melalui Mataram Emergency Medical Service (MEMS) serta sistem rujukan yang dibantu oleh Elang Lintas Indonesia (ELI) dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menerbangkan pasien ke rumah sakit yang ada di Surabaya, Jakarta, maupun Singapura.

Dampak ICD-10 dan Peraturan Sistem Pengkodean Lain Terhadap Produktivitas Pekerja Medis:

Sebuah Observasi Terhadap Situasi Pelayanan Kesehatan di Amerika

Industri pelayanan kesehatan diatur oleh banyak peraturan, dengan alasan yang baik, karena jutaan jiwa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di seluruh pelosok negeri. Namun, mungkinkah industri medis dapat terlalu banyak diatur? Bagaimana dengan meningkatnya tekanan peraturan baru, proses baru, dan peraturan yang semakin ketat berdampak pada jutaan profesional kesehatan yang membentuk tenaga medis?  

KPBU dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah  Dengan Badan Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Permen PPN 4/2015”). Penyediaan infrastruktur didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur (“Penyediaan Infrastruktur”). Salah satu jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN 4/2015 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018, lebih dijelaskan lagi pada Pasal 3, yaitu infrastruktur kesehatan yang dapat dikerjasamakan 
dalam skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan meliputi:

Rencana strategis (Renstra) sebagaimana yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah merupakah salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode waktu tertentu dan merupakan upaya terencana untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan ini untuk selanjutnya akan dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional dan investasi tidak terlepas dari biaya. Berbagai macam pelayanan di rumah sakit menimbulkan biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk. Akuntansi biaya adalah menghasilkan berbagai informasi biaya yang bertujuan untuk:

Performa atau kualitas dari rumah sakit dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah performa kerja dari tenaga medis dan staf yang ada. Hal ini menyebabkan pengukuran performa kerja staf dan tenaga medis penting untuk mencapai level performa rumah sakit yang lebih baik. Manajer dalam hal ini dapat mengukur performa pekerja di rumah sakit dengan mengembangkan sebuah sistem yang mengukur kuantitas dan kualitas pekerjaan seseorang sesuai dengan jabatan dan deskripsi pekerjaan jabatan tersebut.

Pada era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi dalam sistem rumah sakit tidak dapat dihindarkan lagi. Pengelolaan rekam medis yang lebih modern, maju, mudah, efisien dan efektif semenjak sistem informasi kesehatan telah didukung oleh teknologi maju yang ada. Sedikit demi sedikit rumah sakit di Indonesia beralih menggunakan Rekam Medis Elektronik dan meninggalkan rekam medik yang berbentuk kertas. Selain lebih efisien dan efektif, tentunya kelemahan yang ada di rekam medis kertas terdahulu seperti tulisan yang sulit terbaca dan lain – lain dapat dihindari sehingga mutu pelayanan menjadi lebih baik.

Tahun 2019 akan segera berakhir dalam beberapa minggu. Berada pada era digital saat ini tentunya membuat peranan teknologi menjadi besar untuk digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dunia kesehatan menjadi salah satu tempat dimana teknologi – teknologi baru dikembangkan dan banyak diterapkan, terutama untuk kepentingan diagnosa penyakit dan juga penanganan atau penyembuhan penyakit. Berikut adalah 10 teknologi yang dikembangkan hingga 2019 dan mendapat perhatian terbanyak dari dunia. 

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang bisa menggambarkan suatu kondisi dan kinerja organsasi dilihat dalam kacamata nilai moneter. Untuk itulah akuntansi diperlukan dalam setiap organisasi baik besar maupun kecil sekalipun. Dalam dunia kesehatan, akuntansi rumah sakit dikenal relatif rumit diimplementasikan, hal ini dikarenakan organisasi rumah sakit secara fisik relatif besar, melibatkan banyak orang dan memiliki berbagai unit dengan bermacam – macam kegiatannya. Sehingga untuk menyusun laporan keuangan seorang akuntan harus dapat mengumpulkan berbagai macam data yang ada di berbagai unit dengan berbagai macam orang di dalamnya.

Pada 20 Oktober 2019 lalu, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019 – 2024 resmi dilantik. Ir. H. Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua bersama dengan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden. Beberapa hari kemudian, tepatnya 22 Oktober 2019 kabinet yang baru yaitu Kabinet Indonesia Maju dibentuk oleh presiden untuk membantu menyeleseaikan permasalahan yang ada dari berbagai aspek yang ada di negeri ini dan juga mengembangkannya. Kementerian Kesehatan untuk periode kali ini mendapatkan wajah baru sebagai pimpinannya yaitu Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K), yang resmi dilantik menjadi Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 – 2024.