Sukabumi, Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang bermutu dengan menggunakan peralatan yang canggih dan pelayanan yang maksimal, dan semakin meningkat juga akan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan rumah sakit itu sendiri, Sehingga dari semuanya itu maka fungsi pelayanan rumah sakitpun secara bertahap harus ditingkatkan agar menjadi lebih efisien, sehingga nantinya rumah sakit tersebut menjadi rantai pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi utama dalam penyembuhan dan pemulihan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi masyarakat, Ungkap Dr. Hendrawan Direktur BLUD RSUD Sekarwangi kepada KSS, Selasa(29/07).

Diakuinya bahwa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Sekarwangi ini, masih sering kali menjadi sorotan masyarakat, Kondisi ini cukup wajar karena mengingat RSUD Sekarwangi ini masih bertype “C”, Tapi upaya memberikan pelayanan rumah sakit yang maksimal kepada pasien masih terus ditingkankan, Akan tetapi hal itu masih sering menjadi salah penafsiran, Padahal kami sudah membuktikan Seperti halnya dengan sedang dibangunnya sarana gedung pasien yang saat ini sedang dalam pembangunan agar memadai,  Alat kesehatan yang kita coba terus dilengkapi dan juga dari segi SDM para medisnya pun, semakin terus kami upayakan maksimal agar menunjang pelayanan kesehatan yang optimal, Ungkapnya.

Sementara itu menurut Kabag TU Dr. Cecep, “Pihaknya menginformasikan kepada masyarakat khususnya bagi pasien yang mempergunakan ASKES (Asuransi Kesehatan), Terhitung Agustus 2013 ini, Akan ada perubahan harga pelayanan ASKES, yang mana sebelumnya mungkin dapat bisa dirasakan berat oleh si pengguna ASKES, maka dengan upaya mengatasi persoalan itu kami atas nama pemerintah daerah dalam hal ini BLUD RS Sekarwangi dan pihak ASKES akan memberlakukan perubahan nilai biaya pengguna ASKES tersebut sesuai dengan derap perubahan yang telah kita ajukan, Jelasnya.

Sumber: kabarsukabumi.com

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh (PPJJ) di kantor Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) Jakarta,  Selasa (16/7/2013). Penggunaan unit pelatihan ini, menurut Menkes, tak hanya ditujukan untuk memperbaiki kualitas tenaga kesehatan, tetapi juga mempemudah mereka dalam menimba ilmu.

“Nantinya seluruh tenaga kesehatan (nakes) bisa belajar tanpa harus ke Jakarta. Kualitas nakes bisa terus meningkat,” kata Nafsiah saat peresmian.

Dalam praktiknya, unit ini menggunakan sistem e-learning. Penggunaan sistem berbasis internet ini memungkinkan pembelajaran teori bisa berlangsung tanpa harus bertatap muka. Kendati begitu, untuk beberapa materi, semisal uji kasus dan praktik, tatap muka tetap dilakukan. Sistem ini, kata Nafsiah, untuk mengejar persamaan kualitas nakes di seluruh wilayah Indonesia.

Nafsiah mengatakan, saat ini masih banyak nakes yang berpendidikan di bawah diploma tiga. Diperkirakan 146.542 tenaga kesehatan masih belum memenuhi kualifikasi, padahal sudah lama mengabdi.

“Nantinya mereka akan menerima teori dan praktik untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk itu kita sedang mengusahakan mereka bisa menerima ijazah setara D-3,” kata Nafsiah.

Unit pelatihan ini sedianya digunakan efektif mulai September 2013. Propinsi yang sudah siap melaksanakan PPJJ adalah Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. PPJJ dilaksanakan bekerja sama dengan poltekes di propinsi setempat.

“Tiap propinsi tinggal menyediakan dana untuk sambungan internet. Modul dan mentor kita sediakan. Kalau tidak ada poltekes, PPJJ bisa dilakukan di puskemas yang ada,” kata Nafsiah.

Nafsiah berharap program ini dapat diikuti dengan baik. Ia tak menampik bila penerapan teknologi informasi bukan hal mudah bagi sebagian tenaga kesehatan terutama di daerah. Apalagi sambungan internet di Indonesia tidak selalu stabil. Untuk hal ini, materi bisa diperoleh dalam bentuk softcopy atau CD.

“Yang penting lakukan terbaik untuk peningkatan dan persamaan kualitas,” kata Nafisah.

Peningkatan dan persamaan kualitas, kata Nafsiah, menjadi kunci pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang baik merupakan faktor penentu kesuksesan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014.

Sumber: health.kompas.com

Puskesmas, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kesehatan mulai menyiagakan rumah sakit dan puskesmas terutama yang berlokasi sepanjang jalur mudik utama Pantura untuk mengantisipasi lonjakan pasien selama berlangsungnya arus mudik Lebaran Idul Fitri 2013.

“Langkah pertama adalah menyiagakan Puskesmas dan RS yang berada di jalur mudik Lebaran melalui penyiapan tenaga dan logistik,” kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti selaku Inspektur Apel Siaga Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran di Halaman Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (25/7).

Ghufron juga meminta agar disiapkan berbagai media informasi masyarakat seperti ‘leaflet’, spanduk, ‘standing banner’, identitas petugas, peta Mudik Lebaran, Buku Informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran untuk didistribusikan di pos-pos kesehatan di lokasi-lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan selama mudik Lebaran.

Dalam apel siaga itu, Ghufron juga meminta agar segera disiapkan pos kesehatan lapangan pada jalur mudik Lebaran, terutama di daerah rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. “Juga harus disiagakan pos kesehatan di pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat agar mampu menangani kegawatdaruratan, KLB, dan masalah kesehatan akibat melonjaknya pemudik,” tuturnya.

Selain itu, Ghufron juga meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk mengintensifkan sistem kewaspadaan melalui pengumpulan data-data penyakit yang harus dipantau selama 24 jam selama masa periode arus mudik. “Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit menular potensial KLB (kejadian luar biasa),” tuturnya.

Petugas kesehatan juga diharapkan untuk melakukan pemeriksaan faktor risiko kecelakaan pada pengemudi bus yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, amfetamin, alkohol dan gula darah sewaktu. Selain itu, petugas kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan makanan minuman dan pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum, seperti di terminal, stasiun, pelabuhan dan ‘rest area’ sebagai tindakan pencegahan wabah.

Kementerian Kesehatan juga akan menyiagakan layanan informasi melalui “Halo Kemkes” di nomor telepon: (kode lokal) 500567.

Sumber: www.republika.co.id

Puskesmas.(Republika)

“Setidaknya, Puskesmas di daerah bisa ditingkatkan menjadi Puskesmas Plus, terutama untuk layanan rawat inapnya,” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono di sela-sela kunjungannya ke Kudus, Jawa Tengah, dalam rangka Safari Ramadhan, Sabtu (27/7).

Agung mengatakan, tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer tersebut untuk mengurangi beban layanan yang bakal ditanggung rumah sakit, ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diberlakukan. Agung menegaskan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kudus siap menghadapi pemberlakuan BPJS.

Dalam kunjungannya ke RSUD Kudus tersebut, salah satunya untuk mengecek kesiapan ruang kelas tiga di rumah sakit tersebut. Dari 400 tempat tidur yang tersedia di rumah sakit tersebut, sekitar 70 persennya untuk melayani pemegang kartu BPJS.

Dikatakan Agung, setiap pemegang kartu layanan kesehatan yang dijamin pemerintah bisa dilayani di semua rumah sakit pemerintah di Tanah Air. Sebab, layanan kesehatan nantinya menggunakan sistem portal, sehingga setiap rumah sakit bisa mengakses data pemegang kartu jaminan kesehatan.

“Untuk mendukung kelancaran program tersebut, nantinya memang perlu dukungan teknologi informasi,” ujarnya.

Ia memperkirakan, pelaksanaan program BPJS pada awal-awal tahun akan menghadapi sejumlah kritik dari sejumlah pihak, karena belum sempurna 100 persen. Namun, setelah berjalan selama lima tahun, dimungkinkan sudah mulai sempurna.

Dengan diberlakukannya BPJS, anggota TNI juga bisa menjalani perawatan di rumah sakit umum. Agung memaparkan, anggaran yang disediakan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat miskin di Tanah Air yang berjumlah puluhan juta orang, mencapai Rp 20 triliun.

Terkait besarnya iuran untuk jaminan sosial kesehatan yang ditanggung pekerja belum tunas. Adapun iuran yang disepakati sebesar lima persen dari gaji pegawai untuk jaminan kesehatan.

Dari persentase tersebut, terdapat penawaran pembagian iuran, yakni untuk institusi swasta persentase yang ditanggung pengusaha sebesar empat persen dan pekerja satu persen, sedangkan dua tahun berikutnya pengusaha tiga persen dan pekerja dua persen.

Sementara untuk pegawai negeri sipil (PNS),  pemerintah menanggung iuran sebesar tiga persen dan sisanya ditanggung PNS.

Sumber: www.republika.co.id

Layanan pasien di Rumah Sakit (foto: google)

BANYAKNYA masyarakat Depok yang belum terlayani oleh rumah sakit di Depok selama ini dilakukan dengan memilih rumah sakit di Jakarta. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok akhirnya memuluskan permintaan peningkatan status Poliklinik Satya Bhakti di Jalan Raya Bogor Km 30, Kecamatan Cimanggis, menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Satya Bhakti.

Permintaan tersebut diresmikan pada 21 April lalu. “Kita sudah memperjuangkan peningkatan status sejak tahun 2004, namun baru terealisasi tahun 2013 ini. Peningkatan status ini dilakukan atas desakan warga Cimanggis, bukan kemauan kami semata,”kata pemilik RSIA Satya Bhakti, Yatmiati usai memberikan santunan kepada 100 anak yatim di sekitar rumah sakit, Minggu, 28 Juli 2013.

Menurut Yatmiati, peningkatan status ini menambah percaya diri paramedis dan bidan yang bekerja professional di RSIA ini. Namun, ada beberapa item persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya harus melengkapi peralatan kesehatan  Neonatal Intensive Care Unit  (NICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU), keduanya adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan atau perawatan khusus guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

Rumah sakit tersebut sudah memiliki dua tempat tidur NICU meski investasinya mencapai milyaran rupiah. Selain itu juga harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten, terampil, dan bersertifikat serta tanah harus menjadi milik sendiri.

“Sebelumnya masalah tahan bukan masalah, tapi dengan lahirnya Undang-undang baru menjadi masalah. Ya, ini lah yang menjadi kendalanya. Tapi sekarang tanah dan semua persyaratan sudah kami penuhi,”ucapnya.

Yatmiati menambahkan, sekarang ini RSIA Satya Bhakti memiliki 24 bidang dan 17 dokter spesialis. Namun, itu masih belum membanggakan pihaknya. Sebab, kader kesehatan Kecamatan Cimanggis masih belum merasa puas jika RSIA Satya Bhakti belum dapat melayani pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

“Mereka terus mendesak dan mengintip usaha kami untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada orang tak punya. Saat ini kami berusaha agar dapat melayani mereka, semua persyaratan yang diminta pemerintah untuk mengurus dua program tersebut sudah kami ajukan,”katanya.

Sumber:
http: health.okezone.com

Quality Assurance and Management

The purpose of this book is to present new concepts, state-of-the-art techniques and advances in quality related research. Novel ideas and current developments in the field of quality assurance and related topics are presented in different chapters, which are organized according to application areas. Initial chapters present basic ideas and historical perspectives on quality, while subsequent chapters present quality assurance applications in education, healthcare, medicine, software development, service industry, and other technical areas. This book is a valuable contribution to the literature in the field of quality assurance and quality management. The primary target audience for the book includes students, researchers, quality engineers, production and process managers, and professionals who are interested in quality assurance and related areas.

Download buku