Jayapura, 8/4 ( Jubi )

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo secara resmi meresmikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare, rumah sakit tersebut rencananya akan dibangun 12 lantai dengan 443 kamar. Tak hanya itu, RSUD ini nantinya juga dapat menampung pasien penderita kanker karena dilengkapi fasilitas radioterapi.

“Ini merupakan rumah sakit ketujuh yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan penambahan ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat,” ujar Jokowi, Rabu (2/4).

Dikatakan Jokowi, di RSUD tersebut juga akan dilengkapi fasilitas radioterapi, untuk mengobati pasien penderita penyakit kanker.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati menambahkan, RSUD yang dibangun seluas 43.496 meter persegi itu akan dibangun dengan

Seminar Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil

Yogyakarta, 07 April 2014

Seminar Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil Berdasarkan Pengalaman di Australia, telah diselenggarakan PKMK FK UGM pada Senin (7/4/2014) di Ruang IKD, Lantai 2, Gedung S3 FK UGM. Pembukaan disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD.  dengan ucapan selamat datang di Lunch Seminar tentang dokter rural. Seminar ini menghadirkan pembicara Dr. Charles Ervill sebagai Board member Australian College of Rural and Remote Medicine. Selain dapat dihadiri secara langsung, seminar ini juga dapat diikuti secara webinar oleh peserta dari seluruh dunia melalui beberapa website yang dikelola oleh PKMK. Kemudian M. Fadjar Wibowo, S. Ked sebagai moderator mengawali dengan menyampaikan akan ada hal menarik atau fakta yang ditemukan di Australia yang bisa dipraktekkan di Indonesia.

Dr. Charles Ervill merasa terhormat dan senang bisa datang di Indonesia untuk bercerita mengenai pengalamannya. Ia membeberkan hal-hal yang ditemukan di Australia yang memiliki kesamaan dengan Indonesia tentang daerah terpencil. Dr. Charles memulai tentang deskripsi kondisi di Australia dan masalah yang ada di daerah terpencil dan pedalaman. Ia juga membahas kondisi tenaga kesehatan yang melayani di daerah pedalaman Australia, pendidikan kedokteran, petugas kesehatan, mahasiswa kedokteran dan lain-lain.

Penyebaran penduduk di Australia tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di sepanjang area timur laut hingga selatan benua ini, sedikit di barat daya dan barat serta sebagain kecil di utara. Bagian tengah benua adalah area kosong dengan sedikit sekali atau tidak ada penduduk, kecuali beberapa titik di Negara Bagian Northern Territory dan South Australia. Sedikit dokter yang bersedia jadi dokter umum, walaupun sebenarnya dokter umum diperlukan di daerah pedalaman. Kesulitan dokter di daerah terpencil karena merasa terisolasi dan jauh dari fasilitas kesehatan yang maju. Ada semacam “The Royal Flying Doctor Services”, atau seperti ambulance udara, yang bisa menjemput pasien di daerah pedalaman yang butuh penanganan emergency pada kasus appendicitis, trauma oleh kecelakaan, namun ini membutuhkan biaya yang mahal sehingga tidak disarankan untuk Indonesia. Selain itu, menurut pengalaman Dr. Charles mengakses pelayanan ini, diperlukan waktu setidaknya 10 jam untuk helikopter ambulance tiba di lokasi untuk mengevakuasi pasien/korban kecelakaan.

Saat ini fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil Australia banyak diisi oleh dokter asing yang berasal dari India, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain, namun tidak ada yang berasal dari Indonesia. Dokter yang bekerja di daerah rural harus juga mempelajari dasar-dasar keterampilan sebagai dokter spesialis Obsgyn, Anak dan Kegawatdaruratan. Oleh karenanya, di Australia ada pendidikan tambahan untuk menjadi Generalist-Physician atau Dokter Spesialis Umum. Di Indonesia masih sulit memfasilitasi hal ini karena belum ada kurikulumnya.

Ada cukup banyak negara yang memiliki masalah dengan generalist medizine, anatra lain Singapura, Jepang, Pasifika, Afrika Selatan, Kanada dan New Zealand. Tahun lalu berbagai negara ini berkumpul di Australia untuk menghasilkan consensus mengenai mengenai Rural Generalist Medicine. Konsensus ini menunjukkan komitmen negara-negara yang terlibat dalam meningkatkan kesehatan penduduk di daerah rural melalui pelayanan kesehatan yang aksesibel dan bermutu tinggi.

Pada sesi diskusi yang hangat, dr. Muhammad Rizki dari FK Universitas Mataram menanyakan apakah Fakultas Kedokteran di Australia sudah memasukkan remote area/rural medicine kedalam kurikulum dan apakah dokter yang baru tamat sudah siap untuk melayani didaerah terpencil. Dr. Charles menanggapi bahwa Rural Clinical School diadakan oleh James Cook University, mahasiswa akan tinggal disana selama satu atau dua tahun tahun dan praktek di daerah terpencil serta menjalani semacam Rural Training Program. Melalui webinar peserta dari Kalimantan Timur menanyakan bagaimana cara mencegah retensi dokter. Di Australia dokter mendapat penghasilan yang bagus, meskipun tidak ada perbedaan antara dokter yang bekerja di wilayah perkotaan dengan di daerah remote. Pelibatan sebanyak mungkin orang yang bisa diajak bekerjasama juga dapat menjadi solusi dan yang paling baik adalah mencoba melakukannya.

Pertanyaan lain dari peserta adalah bagaimana dokter di Australia bisa termotivasi untuk melayanai di rural area? Sistem apa yang dibuat untuk merangsang dokter mau melayani di rural area? Dr. Charles menyarankan untuk pertama, pilihlah mahasiswa yang berasal dari “rural background”, dia akan mau kembali ke daerahnya, kedua, exposure during training dan ketiga melakukan seleksi terhadap dokter yang memiliki sense of pelayanan di rural area, walaupun itu sangat sulit.

Prof. Laksono Trisnantoro juga menanyakan bagaimana dengan dokter spesialis di rural area? dr. Evrill menjawab dokter spesialis dan sub spesialis lebih suka di kota, karena pasien lebih banyak disana, daerah rural lebih memerlukan dokter umum, dan dokter umum di Australia harus memiliki setidaknya satu tahun pelatihan untuk satu bagian spesialis seperti anestesi, obsgin, bedah, populasi, dermatology dan lain-lain (setidaknya ada 12 bagian). Pada akhir sesi, Prof. Laksono Trisnantoro menyimpulkan  pertama, gambaran situasi Australia dan Indonesia berbeda, dimana Indonesia yang merupakan kepulauan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Kedua, rural medicine menjadi penting karena dalam era JKN saat ini terdapat diskriminasi, jika jumlah dokter di suatu daerah sedikit maka penyerapan dana BPJS akan sedikit pula karena tagihan berdasarkan klaim. Ketiga, Rural Doctor Issue perlu diketengahkan, agar dana dalam era JKN tidak tersedot ke daerah yang bukan termasuk terpencil. Keempat, pada sektor pendidikan, di Australia pendidikan kedokteran rural sudah pendidikan tersendiri, mungkin ini bisa menjadi referensi. Kelima, dii Australia ada dokter plus, dengan kewenangan tindakan khusus yang mejadi kompetensi spesialis di Indonesia.

Selanjutnya Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan “what next” dari seminar ini :

1. Di Australia, Organisasi Profesi Dokter dan Kolegium berbeda, tapi di Indonesia masih menjadi satu. Hal ini harus menjadi perhatian sehingga pengembangan dokter rural dapat diwujudkan.
2. Fakultas Kedokteran UGM mendukung rural medicine, dengan CME online (internet) yang sekarang sedang digalakkan, juga dengan web pendidikankedokteran.net

Selanjutnya dr. Asep Purnama, SpPD yang mengikuti webinar dari Maumere, Flores, diberi kesempatan untuk menanggapi tentang hal tersebut. Menurut dr. Asep, pengembangan kompetensi dokter bagi yang bekerja di daerah terpencil memiliki komponen yang sangat mahal pada biaya transportasi. Bila ada pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan melalui internet, maka hal ini bisa menekan biaya dan sangat mungkin untuk dikembangkan.  Di akhir sesi seminar Prof. Laksono menekankan perlu dibentuk asosiasi dokter rural untuk memperjuangkan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah sulit, dan harus didukung dengan kegiatan-kegiatan seminar/workshop minimal sebulan sekali dengan media internet. Menurutnya juga pelru ada deklarasi tentang ini dengan mengundang stakeholder terkait termasuk Menteri Kesehatan. (TYR, W, PEA).

Reporter:

Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Widarti, SIP

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

Puskesmas Semanggang yang berada di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kesekian kalinya diusulkan lagi agar naik status menjadi Rumah Sakit (RS) tipe-D. Nampaknya usulan tersebut bakal terwujud di tahun 2014 ini atau pada tahun 2015 mendatang.

Kepala Puskesmas Semanggang dr. Fachrudin mengatakan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kini tengah memproses peningkatan status puskesmas terbesar di Kecamatan Pangkalan Banteng itu agar segera menjadi rumah sakit berklasifikasi D.

SURABAYA (bangsaonline)-Ketua Panitia Kerja (Panja) Kesehatan Komisi IX DPR RI, Soepriyatno menjamin seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 yang secara nasional mencapai Rp2,6 triliun, sementara Jawa Timur sendiri dari total nilai tersebut sekitar Rp200 miliar selesai bulan ini (April).

Informasi itu sesuai dengan laporan Menkes dan Menkeu ke Komisi IX yang menyatakan akan mencairkan dana ini.

“Saya jamin seluruh tunggakan Jamkesmas akan selesai pada April ini. Mengingat dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2013. Kalaupun ada keterlambatan itu karena pihak Menkes masih menunggu audit dari BPK yang baru selesai pada akhir Februari 2014,” tegas pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu, tadi siang.

Ditambahkannya, kalaupun dari tunggakan masih kurang, maka eksekutif dalam hal ini Menkes bisa menggunakan adan on call yang dalam APBN 2014 dianggarkan sebesar Rp15 triliun.

“Jadi pihak rumah sakit tidak perlu khawatir tidak akan dibayar tunggakannya. Semua sudah clear tinggal penyerahannya,” paparnya.

Soepri membeberkan tunggakan Jamkesmas secara nasional paling besar ada di lima provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Karena itu, rencananya lima gubernur di provinsi akan diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI bersama Menkeu, Menkes, BPKP (Badan Pemerikasa Keuangan dan Pembangunan)dan Bappenas.

“Pertemuan ini sangat mendesak. Selain membahas soal keterlambatan pencairan dana Jamkesmas 2013 sekaligus untuk membahas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) agar tidak terulang kembali seperti program Jamkesmas,” lanjutnya dengan nada tinggi.

Politisi Gerindra mengungkapkan, pihaknya tidak ingin kasus Jamkesmas terulang kembali pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebelumnya Komisi IX DPR RI memberikan deadline kepada Menkes dan Menkeu untuk segera membayar tunggakan kepada seluruh rumash sakit milik pemerintah pada pertengahan Maret 2014. Secara nasional jumlah tunggakan Jamkesmas selama 2013 total mencapai Rp 2,6 triliun, sementara Jatim sendiri dari total tersebut senilai Rp 200 miliar .

“Kami berharap Menkeu segera mencairkan dana tersebut pada Maret ini. Apalagi saya sudah katakan kepada mereka untuk segera dibayar setelah audit BPKP selesai.Dana tersebut sangat penting bagi rumah sakit untuk membiayai biaya operasional sekaligus membayar hutang ke perusahaan farmasi,” tegas Ketua HKTI itu.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRDJatim, Sugiri Sancoko mengaku jika beberapa rumah sakit milik pemerintah provinsi mengeluh karena tunggakan klaim jamkesmas yang nilainya puluhan miliar belum dibayar oleh pemerintah pusat melalui kemenkes. Akibatnya,pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit menjadi tidak maksimal. Berdasarkan data yang ada, lanjut politisi asal Partai Demokrat, tunggakan RS dr Soetomo Surabaya mencapai Rp.58 miliar, RS Saiful Anwar Malang Rp.30 miliar, RS haji Surabaya Rp.20 miliar, kemudian RS dr Soedono Madiun RSJ Menur surabaya dan RSJ Malang nilainya masing-masing sekitar puluhan miliar. “Total tunggakan klaim Jamkesmas di rumah sakit milik provinsi Jatim mencapai Rp200 miliar,” ungkap politisi asal Ponorogo itu.

Sumber: bangsaonline.com

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) besok, Selasa (8/4) akan meresmikan Rumah Sakit (RS) Pekerja Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung, Jakarta Utara. Dalam peresmian itu, SBY akan didampingi ibu negara Ani Bambang Yudhoyono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

“Besok rencananya Pak SBY berserta ibu dan Pak Dahlan akan meresmikan RS Pekerja KBN,” ujar Kepala Bagian Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi pada JPNN, Senin (7/4).

Lewat instruksi presiden dua tahun lalu, Dahlan Iskan memberi mandat pada PT KBN untuk mengarap RS khusus untuk pekerja, yang selama ini belum pernah ada di Indonesia.

“Ini RS pekerja pertama di Indonesia, artinya betapa Pak Dahlan sangat konsen dengan kesejahteraan buruh. Ini (RS Pekerja KBN) dibangun sesuai perintah presiden saat peresmian Rusunawa di Batam,” beber Faisal.

Pembangunan RS ini pun tak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Setidaknya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, RS Pekerja sudah terbangun. “Dengan gerak cepat tidak sampai dua tahun Pak Dahlan melalui KBN bisa menyelesaikannya dengan dana BUMN,” terang dia.

Peresmian RS Pekerja KBN sempat molor dari jadwal yang ditentukan, yakni bertepatan pada peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2013 lalu.

Namun karena kesibukan presiden, maka RS Pekerja KBN belum diresmikan. Sementara soft opening Rumah Sakit Pekerja sudah dilakukan pada 19 Desember 2013 yang dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan didampingi Dirut PT Jamsostek,

JOGJA

Sukabumi (Antaranews Bogor) – Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin SH Kota Sukabumi atau lebih dikenal “Bunut” ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, kata Wali Kota Sukabumi M Muraz.

“Ditunjuknya Bunut sebagai rumah sakit rujukan regional, kami langsung melakukan pembenahan di berbagai fasilitas mulai dari pelayanan sampai sarana dan prasarana rumah sakit untuk melengkapi kekurangannya seperti petugas medis, alat kesehatan dan obat-obatan,” kata M Muraz kepada wartawan di Sukabumi, Sabtu.

Menurut Muraz, pihaknya akan segera membangun gedung khusus untuk keluarga miskin. “Ditunjuknya Bunut tersebut tujuannya untuk mengurangi beban Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam melayani pasien-pasiennya,” ujarnya.

Selain Bunut, ada beberapa RSUD di Jawa Barat yang juga ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional seperti RSUD Tasikmalaya, Karawang, dan Cirebon. Maka dari itu, pemerintah setempat langsung mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasien yang nantinya dirujuk ke Bunut dari luar daerah khususnya pasien keluarga miskin.

“Selain membangun Gedung Gakin Centre untuk meningkatkan pelayanan medis di Bunut, kami juga akan segera membangun Gedung Palang Merah Indonesia termasuk Unit Donor Darah, serta Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Perawat Kota Sukabumi,” tambahnya.

Sementara, Direktur RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi Suherman mengatakan Gedung Gakin Centre ini akan dibangun lima lantai dengan kapasitas tempat tidur mencapai 200 unit. “Diharapkan pembangunan gedung bisa selesai di tahun ini juga,” ujarnya.

Sumber: bogor.antaranews.com

Akibat lonjakan pasien, jam kerjanya bertambah dari delapan jam menjadi 12 jam.

Pasien yang berobat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta Barat membeludak.

Hal ini menyebabkan jam kerja tenaga medis dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat bertambah.

Karena jam kerja bertambah, mereka meminta insentif atau uang tambahan. Ini karena mereka mengaku kewalahan dengan membeludaknya pasien yang berobat menggunakan fasilitas tersebut.

Kepala Pemasaran RSUD Cengkareng, Agung Rusyana, Rabu (2/4) mengatakan, masalah insentif yang banyak diminta karyawan sudah disampaikan ke Gubernur DKI. Masih dibahas dan dikaji lebih dalam, belum ada keputusan. “Insentif sudah disampaikan kepada gubernur. Sudah didengar dan diterima,” katanya.

Para pegawai mengeluhkan bertambahnya jam kerja tidak diimbangi dengan upah. Namun, hingga kini belum ada pengajuan angka berapa nilai insentif yang bakal diajukan.

“Masalah insentif masih disampaikan secara umum,” ujarnya.

Akibat adanya KJS dan BPJS, menurut Agung, jumlah pasien membeludak hingga 30 persen. Tercatat,