Mungkinkan Rumah Sakit Untung Tanpa Fraud di Era JKN

(Anastasia Susty Ambarriani)

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Reportase Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah 2014

HEBOH JKN DI RS DAERAH

Semarang, 11-13 Juni 2014

Semarang – PKMK. Tema yang diangkat dalam Rakernas ARSADA tahun ini sangat relevan dengan isu nasional, sehingga ditunggu oleh banyak pihak. Ini dibuktikan dengan padatnya ruang seminar yang dipenuhi oleh peserta dari berbagai daerah yang mengikuti seminar sejak hari pertama hingga terakhir dengan antusias. Selain materinya yang sedang menjadi trending topic dikalangan tenaga kesehatan, para pembicara merupakan tokoh-tokoh nasional yang berasal dari unsur pemerintah (pusat dan daerah), Pimpinan RS Daerah, Perguruan Tinggi hingga lembaga penegakan hukum (KPK).

Pada pembukaan Rakernas, Dr. Kuntjoro A. Purjanto selaku Ketua Umum ARSADA Pusat dalam sambutannya mengatakan bahwa seorang direktur RS memiliki peran yang berisiko tinggi. Jika tidak ada aturan yang jelas, direktur bisa merangkap sebagai calon tersangka. Menurutnya ada tiga hal kunci yang bisa menyelamatkan direktur RSUD dari jeratan hukum, yaitu: melaksanakan PPK-BLUD, menerapkan Akreditasi versi 2012 dan melaksanakan JKN. Peran ARSADA Pusat dalam hal ini sangat besar, dimana para pengurusnya juga aktif dalam berbagai kegiatan advokasi pada pemerintah. Contohnya, Dr. Heru Ariyadi, MPH yang merupakan Sekjen ARSADA Pusat aktif di PERSI untuk hal-hal yang berkaitan dengan JKN. Dr. Kusmedi yang juga merupakan Direktur RSUD Tarakan Jakarta aktif dalam memberikan advokasi mengenai revisi tarif INA-CBGs. Tantangan dari Gubernur Jawa Tengah untuk menjadikan Jateng sebagai model pelaksanaan JKN disambut baik oleh ARSADA Pusat.

Ke depannya ARSADA Pusat akan mendorong RSUD untuk lebih memanfaatkan teknologi komunikasi. Kemenkes akan memberikan fasilitas VSat utk 550 RSUD, untuk mendekatkan jarak geografis yang sangat jauh. Seminar ini juga disiarkan melalui webinar yang dapat diikuti oleh staf di RSUD melalui website arsada.org.  Hal ini dapat dilakukan karena adanya kerjasama dengan PKMK FK UGM. Selain JKN, sebenarnya akan ada perubahan lain dari aspek regulasi. RSUD harus pandai menyikapi perubahan, dengan menggunakan mind set baru, dimana perubahan harus bisa menjawab kebutuhan sampai di level teknis.

Quality, service, mindset menjadi tantangan untuk mengembangkan perumahsakitan di Indonesia, menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, yang memberikan key note speaking. Perubahan paradigm mendasar khususnya perubahan dari fee for service ke prospective payment, dimana semua RS harus “menyesuaikan diri”. Menurut Heru, ada disparitas pelayanan antara perkotaan dan pedesaan. Kinerja pelayanaan kesehatan dinilai belum mampu menjawab sepenuhnya tuntutan masyarakat. Kualitas pelayanan medis dan layanan rujukan belum optimal khususnya yang esensial dan parpurna. Yang tidak kalah krusialnya adalah masalah keterbatasan distribusi tenaga kesehatan.

Pertanyaan pentingnya adalah: apakah mau berubah atau menjadi korban perubahan itu sendiri? Dalam proses perubahan ini, para manajer RS mengalami konflik kepentingan terkait dengan terbatasnya PBI, perubahan prosedur pelayanan dari Askes, Jamsostek dan sebagainya menjadi BPJS. Dilain pihak, imbalan yang diterima para praktisi kesehatan tidak sesuai dengan masa lampau atau tidak mendapat imbalan jasa yang layak. Ini bisa mengganggu pelaksanaan JKN khususnya di RSD ynag merupakan pelaksana terbesar. Perubahan ini harus diikuti oleh segenap hospitalia, manajer RS harus mampu mengendalikan biaya dan tetap menjaga mutu pelayanaan. Ini adalah konsekuensi logis JKN sesuai UU SJSN, UU tentang BPJS dan beberapa regulasi teknis terkait lainnya.

Untuk mengikuti video seminar, silahkan klik link sesuai dengan sesi yang ingin diikuti pada jadwal di bawah ini.

Pada Rakernas ini, ARSADA Pusat juga menyelenggarakan pameran berbagai produk industri dan jasa yang mendukung pelayanan di RS. PKMK FK UGM berpartisipasi dalam pameran ini dengan membuka stand konsultasi manajemen RS yang diselenggarakan atas kerjasama dengan ARSADA Pusat. Pada stand ini, selain memberikan masukan-masukan atas masalah yang disampaikan oleh pengunjung, PKMK juga mensosialisasikan berbagai kegiatan seminar dan pelatihan bagi RS yang dilakukan melalui media internet. Kelebihan dari metode ini adalah seminar dan pelatihan dapat diikuti dari mana saja dan kapan saja, sepanjang ada sambungan internet. Oleh karena itu, program ini sangat tepat bagi para pengelola RS yang tidak memiliki waktu atau anggaran cukup untuk mengikuti pelatihan secara face-to-face di Yogyakarta.

Banyak dari seminar yang disiarkan melalui live streaming di berbagai website yang dikelola oleh PKMK (termasuk website arsada.org, manajemenrumahsakit.net dan mutupelayanankesehatan.net) yang dapat diikuti secara gratis tanpa biaya registrasi. Ini merupakan bentuk pengabdian PKMK sebagai bagian dari civitas academica UGM terhadap masyarakat.

Komitmen ini ditunjukkan dengan semakin memperbaiki sistem seminar dan pelatihan jarak jauh dan terus menerus mensosialisasikannya pada masyarakat perumahsakitan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tim reportase:

Berita & Foto : Putu Eka Andayani

Cameraman: Margono

Video Editor & Live Streaming/Webinar Technician: Lilik Haryanto

SUMEDANG, (PRLM).-Pemkab Sumedang akan menukar bangunan Saung Budaya Sunda (Sabusu) di Kec. Jatinangor dengan rumah sakit tanpa kelas. Rencana penukaran itu sedang diproses dan diajukan kepada Pemprov Jabar sehubungan pembangunan Sabusu itu bantuan provinsi.

Jakarta, HanTer – Menteri Kesehatan (Menkes), dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, menegaskan, seluruh Rumah Sakit (RS) yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, wajib melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, tidak ada alasan pihak RS yang membatasi pelayanan peserta JKN dengan alasan keterbatasan fasilitas dan lainnya.

“Orang sakit itu perlu ditangani. Karena itu dia (RS) tandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dia harus bersedia layani semua peserta JKN. Baik yang dirawat di kelas 3, 2 maupun 1, sesuai haknya masing-masing,” tegas Menkes di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan masih menolak pasien JKN oleh berbagai hal. Namun, dia menilai hal itu merupakan hal yang keliru dan bisa dikenakan sanksi dari mulai teguran tertulis sampai pencabutan izin sesuai yang diatur dalam UU Kesehatan.

Menurutnya, saat ini memang yang diwajibkan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam melayani peserta JKN hanya RS Pemerintah. Sedangkan, RS swasta masih diberikan waktu untuk bekerjasama bahwa mereka bisa melihat dan mencontoh RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, itu lebih menguntungkan.

“Dari pada tidak melayani pasien, lebih baik layani peserta JKN RS Swasta itu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mendorong agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN serta dapat dilayani seluruhnya, yakni dengan cara masyarakat dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN melalui RT/RW.

“Ini agar puskesmas bersama camat, lurah atau kepala desa, membawa BPJS Kesehatan dan bank-bank lebih dekat ke masyarakat,” tuturnya.

Dia menambahkan, bank-bak yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yakni BRI, BNI dan Bank Mandiri, menjemput bola dengan menjelaskan BPJS Kesehatan ke masyarakat desa-desa bahwa mereka bisa mendaftar dan membayar sekaligus di RT/RW dan Puskesmas. “Maka dari itu semakin banyak rakyat kita bisa menikmati JKN. Di beberapa daerah sudah menerapkan hal ini,” ujarnya.

Sumber: kompasiana.com

KLATEN – Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aisyiyah Klaten akan membangun fasilitas Intensive Care Unit (ICU) baru khusus untuk perawatan ibu, anak dan bayi. ICU berlokasi di kompleks gedung RSIA baru di Jalan KH Hasyim Ashari (By Pass Selatan), Mojayan, Klaten Tengah.

Rencananya, bangunan ICU itu akan dibangun berukuran 8 x16 meter persegi dengan kapasitas satu ruangan untuk ibu, dua

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) – Wakil Wali Kota Gorontalo Budi Doku mengatakan, pihaknya akan membenahi pelayanan di Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS), termasuk urusan jam besuk pasien.

“Sejauh ini jam besuk sudah diatur, tapi diabaikan pengunjung hingga akhirnya kunjungan ke pasien bisa dilakukan kapan saja,” ujarnya di Gorontalo, Minggu.

Menurutnya, masalah jam besuk mendesak untuk diatur kembali, mengingat kenyamanan pasien di RS tersebut selama ini tidak terjamin.

Budi yang juga seorang dokter tersebut mengatakan ia akan fokus dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi warga miskin.

“Kami berani menjamin tak akan ada warga miskin yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit mupun pusat pelayanan lainnya,” tukasnya.

Sementara itu, rencana membenahi kembali jam besuk pasien dianggap justru menjadi masalah baru.

“Saya tidak setuju kalau jam besuk dibatasi, apalagi kalau kunjungan itu diharapkan oleh pasien sendiri,” kata Ahmad Yahya, salah seorang warga Kota Gorontalo.

Namun warga lainnya, Yuliana mengaku setuju dengan rencana pemerintah kota tersebut.

“Harusnya memang sudah diterapkan dari dulu, ini kebijakan yang telat menurut saya. Bayangkan saja kondisi RSAS sudah seperti pasar saja, semua bebas mondar mandir di dalam rs,” tandasnya.

Bahkan ia berharap pihak RS melarang keluarga pasien atau pengunjung dan pedagang duduk di lorong gedung RS dimana pasien melintasi jalan tersebut.

Sumber: antaragorontalo.com

Banyuwangi

TANJUNG SELOR – Status Rumah Sakit Umum (RSU) dr H Soemarno Sosroatmodjo akan ditingkatkan menjadi type B. Karena per-kembangan Tanjung Selor, Bulungan yang telah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Berbagai upaya untuk memenuhi hal itu akan dilakukan, seperti melengkapi fasilitas dan alat kesehatan (alkes), tenaga medis dan penambahan ruangan.

Direktur Utama RSU dr H Soemarno Sosroatmodjo, Surya Tan berkata, seiring terbentuknya Provinsi Kaltara pertambahan pen-duduk semakin meningkat. Se-hingga, pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan keharusan yang wajib dipenuhi.

Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Bupati Tanah Laut, H Bambang Alamsyah ST berencana dalam waktu dekat Kabupaten Tanah Laut memiliki rumah sakit umum tipe B.

BONTANG