HARIANJAMBI.COM, JAMBI

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengkritik sejumlah rumah sakit yang tidak menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam dialog interaktif pemangku kepentingan terkait Program Jamkesda yang diselenggarakan Dinas Kesehatan setempat.

“Padahal izin berdiri rumah sakit diberikan oleh pemerintah kota. Alangkah sebaiknya rumah sakit tersebut membantu pasien miskin dengan menjalankan program JKN ini,” katanya di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Ia mengajak pihak rumah sakit dimaksud untuk membantu Pemerintah Kota Bogor dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.

Dikemukakannya bahwa dari 10 rumah sakit di Kota Bogor yang seluruhnya milik swasta, hanya RS Marzoeki Mahdi yang milik pemerintah.

“Dari 10 rumah sakit tersebut hanya enam rumah sakit yang sudah menjalankan JKN,” katanya tanpa merinci rumah sakit mana saja yang sudah melaksanakan JKN.

Saat ini, kata dia, layanan kesehatan masih minim karena Kota Bogor belum memiliki rumah sakit umum daerah (RSUD).

“Tapi pada 7 Agustus mendatang, kita akan segera memiliki RSUD. RS Karya Bhakti (RS swasta) akan menjadi RSUD milik pemerintah kota, Perda sudah siap anggaran juga,” katanya.

Pihaknya meminta pihak Dinas Kesehatan untuk menyegerakan verfikasi data jumlah pasien Jamkesda, dan juga pasien JKN agar kedua program pemerintah tersebut bisa berjalan lancar.

Dialog interaktif terkait progam Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor digelar dalam rangka penyampaian pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah tersebut.

Hadir dalam dialog tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya yang secara singkat mendengarkan pemaparan terkait pelaksanaan program Jamkesda di Kota Bogor.

Hadir juga peserta dari pihak rumah sakit di seluruh Kota Bogor, dinas terkait, kepala Puskesmas, LSM dan pasien penerima Jamkesda.

“Dialog ini kita menyampaikan terkait pelaksanaan program Jamkesda, apa yang sudah dicapai dan apa yang menjadi kendala,” ujar Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan, Nanik.

Nanik mengatakan, Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan anggaran untuk layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu lewat program Jamkesda.

Selama 2013 tercatat sudah 300.000 orang yang terlayani dengan program Jamkesda.

“Pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu sekarang sudah lebih mudah, selain ada Jamkesda juga ada JKN yang penanggungjawabnya ada di BPJS,” kata Nanik.

Sumber: berita.plasa.msn.com

BALIKPAPAN, KOMPAS.com

KENDAL

BAGI sebagian besar anak-anak, kunjungan ke rumah sakit masih menjadi pengalaman yang menakutkan.

Meskipun hanya sekedar melakukan pemeriksaan, maupun saat harus melewati proses pengobatan ataupun perawatan.

Namun dengan konsep baru yang dihadirkan Brawijaya Women & Children Hospital, anak-anak kini dapat menikmati kunjungan mereka dengan nyaman dan menyenangkan.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Brawijaya Women & Children Hospital menghadirkan rumah sakit bernuansa Disney.

Tersedia berbagai fasilitas yang dilengkapi sentuhan interior yang terinspirasi suasana dan karakter Disney.

Seperti disampaikan dr.Nugroho Kampono, SpOG (K), Direktur Utama Brawijiya Women & Children Hospital saat peresmian di Brawijaya Women & Children Hospital, Rabu (25/6).

“Dengan tokoh kartunnya yg lucu namun tetap terkesan mewah, menciptakan pengalaman unik saat datang ke sini. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dan meminimalkan rasa takut pada anak anak,” papar dr.Nugroho.

Di rumah sakit ini anak-anak dapat bertemu dengan aneka karakter Disney seperti Mickey Mouse & friends, Bambi, keluarga Toy Story, putri-putri Disney dan banyak karakter lainnya.

Itu semua menghiasi interior rumah sakit yang ditujukan untuk kebutuhan anak-anak mulai dari lobby, lantai 2, 3, serta lantai 5.

Tersedia Wonderland Clinic, Pediatric Room bernuansa perempuan dengan tema Marie The Arist, Nursery Room dengan tema Mickey dan Minnie, Pediatric Room laki-laki dengan tema Cars, bahkan arena bermain anak-anak di ruang tunggu bertema Toy Story Land.

“Dengan adanya desain Disneyland ini kami berharap melihat adanya perbuahan. Anak anak dapat bergembira bermain-main melihat gambar gambar lucu sehingga mereka lupa tengah berada di rumah sakit,” ungkap dr. Nugroho.

Saat kami berkeliling melihat berbagai ruangan yang tersedia, terasa sekali suasana yang nyaman dan begitu menyenangkan. Setiap sudut ruangan dihiasi aksesoris dan perlengkapan serba Disney.

Begitupun para perawat yang juga mengenakan hiasan kepala Mickey dan Minnie Mouse, menjadikan rumah sakit tempat yang seru dan menyenangkan.

Jadi bagi Anda yang kesulitan mengajak anak ke rumah sakit, kehadiran suasana Disney seperti ini dapat menjadi pilihan tepat bagi mereka. (tika/gur)

Sumber: tabloidbintang.com

PANGKALPINANG – Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), Lucia Shinta Silalahi menjawab semua keraguan masyarakat Bangka Belitung (Babel) terhadap rumah sakit yang berlokasi di Air Anyir, Kabupaten Bangka itu. Ia menjamin bahwa RSUP yang juga menjadi Malaria Center siap naik kelas.

Dijelaskan Lucia bahwa saat ini pihaknya terus mengupayakan realisasi status RSUP menjadi kelas tipe C. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk dapat meyakinkan pihak yang berwenang untuk segera melegalkan status tipe C tersebut.

Salah satu sektor yang terus dilakukan pembenahan oleh RSUP dan Pemprov adalah dalam hal pemenuhan tenaga dokter spesialis yang masih terus menjadi kelemahan RSUP. Diakuinya bahwa perekrutan dokter spesialis memang sulit direalisasikan dengan berbagai permasalahan yang terjadi sehingga menjadi pertimbangan yang cukup sulit bagi para dokter.

“RSUP sedang mempersiapkan diri untuk persiapan agar segera naik kelas tipe C. Salah satunya dengan memenuhi para dokter spesialis, sekarang sudah ada dokter anak yang akan masuk 1 Juli nanti, dokter bedah sudah ada, penyakit dalam juga,” ujarnya, usai menghadiri pelantikan eselon II, dikantor Gubernur kemarin, (24/6).

Semua hal itu ditegaskannya sudah diajukan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Babel yang kemudian akan menunggu langkah selanjutnya terkait adanya perubahan disegala sektor termasuk masalah pembiayaan setelah nantinya dinyatakan berhak menyandang status tipe C. “Retribusi biaya rumah sakit sekarang masih gratis belum bayar sama sekali. Tarif lagi dibicarakan ke DPRD, kalau sudah ada penerapan kelas dan ada BPJS, akan kerjasama ke kita,” ungkapnya.

Lucia melanjutkan bahwa selain memenuhi sektor sarana dan prasarana dan juga kelengkapan tenaga medis, RSUP juga katanya sedang berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga keberadaan RSUP yang dinilai jauh dari jangkauan masyarakat dapat lebih terasa dengan adanya pelayanan yang optimal oleh seluruh unsur yang berada di RSUP.

Salah satu upaya yang sedang dilaksanakan RSUP menurut Lucia yakni melaksanakan sunatan massal kepada para anak yang diperuntukkan kepada masyarakat sekitar RSUP maupun daerah lainnya. Atas kegiatan tersebut, ia mengaku senang lantaran dapat diterima masyarakat dengan antusiasme yang cukup tinggi.

“Antusias masyarakat cukup besar, sudah ada sekitar 56 orang yang terdaftar, Senin 46 orang dan pagi ini sekitar 30an orang. Total targetnya selama 2 hari tapi prinsipnya tiap hari. sunatan massal ini gratis untuk masyarakat, silahkan ke RSUP. Inilah upaya promosi rumah sakit ke masyarakat,” tandasnya. (rga)

Sumber: radarbangka.co.id

Surabaya- PT Nusantara Medika Utama (NMU) harus siap menghadapi masuknya investor asing di bisnis kesehatan. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang potensial dan menjadi incaran para pemilik modal asing. Komisaris PT NMU, Drs. Ec. T. Hariandja mengatakan, beberapa tahun terakhir, jumlah masyarakat Indonesia yang berobat keluar negeri, salah satunya di Singapura terus bertambah. Tingginya jumlah pasien asal Indonesia, tentunya membuat pemodal asing sanga tertarik untuk membuka rumah sakit di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

“Kita punya anak perusahaan di bidang kesehatan yaitu PT Nusantara Medika Utama yang kami harapkan bisa terus meningkatkan kualitasnya. Sehingga, bisa membidik pasien yang suka berobat keluar negeri,” jelasnya.

Untuk bisa menjadi pilihan masyarakat yang gemar berobat keluar negeri, sambung Hariandja, tentunya standar pelayanan dan mutu pelayanan harus berstandar internasional. Mau tidak mau, seluruh rumah sakit milik PT NMU harus menerapkan kualitas pelayanan bertaraf internasional.

“Sebagai langkah pertama, setiap rumah sakit harus memiliki satu layanan unggulan,” sebutnya.

Dimana, sambung dia, layanan unggulan ini kualitasnya tidak kalah atau minimal sama dengan kualitas rumah sakit di Singapura. Sehingga, pasien akan lebih memilih layanan di rumah sakit milik PT NMU bila kualitas pelayanannya sama bahkan dari segi biaya akan jauh lebih murah berobat di dalam negeri.

“Harapan kami ke depan akan banyak layanan unggulan bahkan bisa menjadi rumah sakit unggulan,” tandasnya. (Siska, OPI_Sekper)

Sumber: bumn.go.id

POS KUPANG.COM, WAIBAKUL–Warga 65 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumba Tengah dengan total 63.721 jiwa masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini disebabkan daerah itu belum memiliki rumah sakit umum.

Harapan untuk memiliki rumah sakit

Tangerang – Untuk mempermudah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperoleh layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan telah meluncurkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Mandiri.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan dengan sistem ini peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan layanan kesehatan di rumah sakit dapat mencetak SEP sendiri atau melakukan self check-in, sehingga tak perlu lama-lama mengantre di loket BPJS Kesehatan Center yang ada di rumah sakit.

“Pasien BPJS Kesehatan dengan rujukan manual biasanya harus antre di loket BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit untuk mendapatkan SEP sebagai dokumen yang menyatakan bahwa peserta dirawat dengan biaya BPJS Kesehatan. Setelah itu barulah ke loket rumah sakit. Tapi sekarang peserta dapat mencetak kartu SEP mandiri atau self check-in, sehingga tidak perlu berlama-lama mengantre,” jelas Fachmi Idris saat acara launching “SEP Mandiri” di RSUD Tangerang, Selasa (24/6).

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi menambahkan dengan cara ini proses antrean bisa dipangkas hingga dua jam, sebab peserta tidak perlu lagi mengantre di BPJS Kesehatan Center dan bisa langsung mendaftar di loket rumah sakit.

“Saat ini baru RSUD Tangerang yang memiliki fasilitas SEP Mandiri. Akan kita lihat implementasinya dalam beberapa minggu ke depan. Kalau bagus, akan kita kembangkan di beberapa rumah sakit yang kita pilih. Karena tidak semua rumah sakit membutuhkan SEP Mandiri,” jelasnya.

Untuk menggunakan SEP Mandiri, lanjut Dadang, faskes primer harus sudah menggunakan sistem online primary care agar bisa memberikan rujukan online. Syarat lainnya adalah SEP belum bridging dengan sistem informasi rumah sakit. “Saat ini 60 persen faskes primer telah menerapkan sistem online. Sementara yang lainnya masih terkendala biaya dan jaringan komunikasi yang tidak bagus. Tapi kami akan terus mengingatkan kepada seluruh puskesmas agar segera menerapkan sistem online supaya pelayanan kepada peserta menjadi lebih baik,” sambungnya.

Untung menggunakan layanan SEP Mandiri, peserta BPJS Kesehatan tinggal memanfaatkan rujukan online dari faskes primer melalui aplikasi P-Care. Selanjutnya, peserta dapat mencetak SEP Mandiri sebelum melakukan pendaftaran di loket rumah sakit.

Terobosan
Direktur Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Chairul Radjab Nasution mengatakan penggunaan SEP Mandiri ini merupakan terobosan positif untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Karena selain bisa memangkas antrean, pengaplikasian SEP Mandiri juga dapat mempercepat peserta mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Rakyat harus tertata dan teredukasi tentang tata cara berobat yang benar. Dengan sistem ini, antrean yang biasanya terjadi bisa diminimalisasi. Puskesmas pun harus meningkatkan kualitasnya, bagaimana menegakkan diagnosis dan merujuk pasien sesuai dengan diagnosis,” kata Chairul Radjab.

Dalam kesempatan yang sama, Fachmi Idris juga berharap seluruh rumah sakit yang telah menjadi provider BPJS Kesehatan agar segera mengimplementasikan bridging system secara penuh. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas entry data processing, efisiensi penggunaan sumber daya, serta lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, verifikasi, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 21 rumah sakit yang mengimplementasikan sistem ini secara penuh.

“Kami juga telah meminta kepada menteri kesehatan agar menginstruksikan seluruh rumah sakit yang telah menjadi provider BPJS Kesehatan untuk segera mengimplementasikan bridging system secara penuh,” kata Fachmi.

Penulis: Herman/AB

Sumber: beritasatu.com

Bisnis.com, TANGERANG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku bakal berupaya mempersingkat antrean pasien yang mendaftar dan memperoleh pelayanan di rumah sakit.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mengkaji mengenai Surat Eligiblitas Peserta (SEP) Mandiri yang memungkinkan pasien melakukan pendaftaran sendiri (self check-in).

Cara itu ditempuh untuk mengurangi antrean di loket BPJS Kesehatan Center di rumah sakit.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Dadang Setiabudi mengatakan sistem itu diharapkan dapat mengurangi proses antrean hingga dua jam.