manajemenrumahsakit.net, LARANTUKA – Menteri Kesehatan Republik Indonesia

manajemenrumahsakit.net – Doloksanggul. Citra pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul masih diragukan untuk mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pihak BPJS Cabang Sibolga akan memantau pelayanan terhadap 2500 masyarakat pemegang kartu Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Demikian dikatakan dr Kiki Chrismar Marbun Kepala BPJS cabang Sibolga kepada Medan Bisnis usai penyerahan perdana pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Humbahas, Senin (21/07).

Dia menjelaskan, pelayanan BPJS harus didukung pelayanan birokrasi yang maksimal salah satunya pelayanan BPJS di Rumah sakit. “Bagus tidaknya pelayanan yang diberikan rumah sakit, itu urusan Pemda setempat,” katanya.

Kiki menguraikan pentingnya mengedepankan transparansi dalam pelayanan kartu BPJS masyarakat, dan tidak perlu khwatir dengan biaya pengobatan.

“Yang jelas tidak ada kutipan dalam bentuk apapun, bila ditemukan ada kutipan akan ditindak,” katanya, sembari tidak menjelaskan sanksi pidana yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Marbun mengharapkan, dalam pelayanan BPJS Rumah Sakit Daerah, secara khusus kepada pasien rujukan, pihak rumah sakit Doloksanggul dianjurkan tidak merujuk pasien keluar daerah. Sebab, RSUD tipe C dianggap mampu memberikan standard pelayanan medis kepada pasien.

Bila ditemukan, kata dia, pihak BPJS akan melakukan teguran kepada pemerintah daerah itu, karena sudah melakukan pelanggaran procedural tetap dari JKN itu sendiri, katanya mengahiri.

Sementara itu, dr Budiman Simanjuntak MKes mengatakan, Kabupaten Humbahas menyerahkan 2.500 peserta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sibolga melalui Pelayanan Kesehatan yang Aman, Bermutu dan Terjangkau.

Hal senada juga dikatakan Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing. Dia mengatakan, peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan medis pada fasilitas pelayanan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan secara menyeluruh, mencakup pelayan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta pelayanan obat-obatan baik pelayanan non medis berupa akomodasi dan ambulans.

Pelayanan kesehatan juga harus memperhatikan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien serta efiensi biaya dengan menerapkan sistem kendali mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh. (ck-10)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net ::

manajemenrumahsakit.net :: SAMBAS –

manajemenrumahsakit.net :: YOGYAKARTA – Perseroan Terbatas (PT) Jasa Raharja (persero) Cabang DIY menggandeng sembilan rumah sakit selama pelaksanaan Idul Fitri 2014. Rumah sakit-rumah sakit tersebut akan melayani perawatan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan saat masa Lebaran.

“Rumah sakitnya tersebar di DIY baik milik pemerintah dan swasta,” jelas Kepala Cabang PT Jasa Raharja (persero) DIY, Nasir Obed, Selasa (22/7).

Menurutnya, bagi masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Jasa Raharja maka tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan. “Cukup biaya dikeluarkan rumah sakit dengan mengklaim ke kami,” imbuh dia.

Jasa Raharja sendiri akan memantau kasus kecelakaan pada H-7 dan H+7 di seluruh wilayah DIY. Setiap harinya pada masa itu, pihak Jasa Raharja akan meminta data ke bagian kecelakaan di Polisi Lalu Lintas.

“Kalau pada durasi itu terjadi laka lantas maka santunan akan serentak diberikan tanggal 4 Agustus,” ungkapnya.

Untuk besaran santunan, sudah ditentukan berdasar SK Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36-37 tahun 2008, yakni bagi korban meninggal dunia sebesar Rp 25 juta.

Untuk korban kecelakaan yang menjalani rawat jalan mendapat santunan maksimal Rp 10 juta dan korban mengalami cacat tetap Rp 25 juta.

“Untuk 2013 klaim santunan kami sebesar Rp 29.736.000.781. Sampai saat ini hingga Juni 2014, klaim santunan sudah mengeluarkan Rp 14.011.951.000,” tutur dia.

Meski sampai pertengahan tahun sudah mengeluarkan santunan sebesar Rp 14 miliar namun dia berharap sampai akhir tahun angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan seminimal mungkin.

“Kalau dilihat angkanya memang cukup tinggi. Tapi dilihat pertahunnya treknya pun menurun. Seperti tahun 2010 sampai 2013 nilai santunannya berturut-turut Rp 35 miliar, Rp 34 miliar, Rp 33 miliar dan Rp 29 miliar,” tandasnya.

Sumber: suaramerdeka.com

manajemenrumahsakit.net :: Banda Aceh- Rumah sakit umum Zainal Abidin (RSUZA) kota Banda Aceh telah membuka loket khusus untuk pendaftaran difabel. Loket dengan nomor 9 itu bersebelahan dengan loket kusus untuk pegawai rumah sakit umum daerah (RSUD). Berdasarkan pantauan solider.or.id pada senin 21 Juli 2014, belum nampak difabel yang menggunakan layanan loket ini. Malah sebagian loket hampir tertutup oleh pasien RSUD yang mendaftar.

Loket khusus untuk difabel ini bersatu dengan loket pendaftaran untuk pasien lanjut usia (lansia). Keberadaan loket ini tentu sangat bermanfaat bagi para difabel yang biasanya harus bersusah payah mengantri dengan pasien umum lainnya. Petugas loket ini juga dibekali ketrerampilan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat kepada pasien difabel

manajemenrumahsakit.net :: Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 2.641 pos kesehatan dan 1.554 Rumah Sakit se-Sumatera Jawa Bali disiagakan menjelang mudik Lebaran tahun ini. Pos kesehatan terdiri dari 2.424 pos kesehatan milik Dinas Kesehatan (800 pos lapangan dan 1.624 Puskesmas) serta sebanyak 217 pos kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, di Kantor Kemenkes RI, Jakarta lewat surat elektronik kepada Liputan6.com, Senin (21/7/2014).

manajemenrumahsakit.net :: SAMARINDA, tribunkaltim.co.id- Proses up grade kelas Rumah Sakit (RS) IS Moeis di Jalan HAMM Rifaddin, Samarinda Seberang terus berjalan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda Nina Endang Rahayu di Balaikota Samarinda, Senin (21/7/2014) mengatakan, proses penggodokan sedang berlangsung.

Seperti diberitakan, keluhan terkait pelayanan dan fasilitas RS IA Moeis di Jl HAMM Rifaddin, Samarinda Seberang belum lama ini kembali disuarakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda Seberang – Loa Janan. Kamar – kamar di rumah sakit milik pemerintah tersebut disebut bau dan semua WC dalam keadaan rusak. Layanan kesehatan juga disebut buruk dan dikhawatirkan, penyakit paisen bakal bertambah jika berobat ke rumah sakit tersebut.

“Untuk IA Moeis sedang dalam proses penggodokan untuk kenaikan kelasnya. Dokter – dokter spesialis juga sudah kita upayakan untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di IA Moeis,” kata Nina.

Pihak rumah sakit sendiri menyebut, pasti akan selalu ada ketidaknyamanan dikarenakan peningkatan jumlah pasien tidak bisa diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, menurutnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana ini harus mendapat perhatian dari Pemkot Samarinda.

manajemenrumahsakit.net :: KARANGANYAR – Bupati Juliyatmono tidak setuju bila pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karanganyar menaikkan tarif pelayanan kesehatan. Sebab sebagai sebuah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), RSUD adalah lebih kepada pelayanan kesehatan dan bukan merupakan andalan untuk mendapat pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini dikemukakan Bupati, ketika ditemui Jumat (20/6). “Saya belum bisa menerima dan mempertimbangkan usulan kenaikan, dan kami akan cek dulu posisi RSUD,” kata Bupati.

Juliyatmono mengungkapkan, jika akan tarif akan dinaikkan, seberapa jauh kajian pertimbangannya kenapa naik, dan itu sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

Bupati mengungkapkan, dirinya juga belum mendapatkan laporan terkait usulan itu. Terlebih jika meninjau Perda harus melibatkan stakeholder dalam penyusunan naskahnya, dan pasti akan ada diskusi pertimbangan usulan kenaikan, kalau memang diusulkan pihak RSUD.

“Pada prinsipnya, saya belum menerima dan menyetujui, dan saya justru harus menerima laporan pengelolaan BLUD di RSUD, bagaimana posisinya,” tegasnya.

Sebelumnya Direktur Utama (Dirut) RSUD Karanganyar, Dokter G Maryadi mengatakan, pihaknya berencana menaikkan tarif pelayanan kesehatan. Salah satu alasannya adalah karena sudah tujuh tahun, tarifnya tidak pernah naik.

Kenaikan tarif ada yang kurang dari 20% dan ada yang naik sampai 50%. Namun untuk kelas III kemungkinan tidak akan naik.

Dia mengatakan, penghitungan tarif itu mengunakan unit cost murni, namun dia tidak membeberkan secara detail karena masih dalam perhitungan.

Saat ditanya kelas mana saja yang mengalami kenaikan tertinggi, dia menjawab biasanya ada di kelas utama atau VIP. Dia juga mengemukakan, selama ini pasien yang masuk dan dirawat di RSUD kebanyakan menggunakan Jamkesmas, Jamkesda atau