manajemenrumahsakit.net, JAKARTA

manajemenrumahsakit.net :: Wiwiek Endarwati – Klaten, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) RM Soedjarwadi Klaten, Jawa Tengah berusaha menghapus stigma buruk mengenai orang yang mengalami gangguan mental. Salah satunya dengan menggelar pameran hasil-hasil olah tangan para pasiennya.

Puluhan hasil kerajinan pasien dipamerkan di RSJD yang berada di Jalan Ki Pandaranan Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Senin (08/09).

Selain itu turut dipajang foto-foto yang mengisahkan sejarah panjang awal pendirian rumah sakit ini.

Direktur RSJD RM Soedjarwadi Tri Kuncoro mengungkapkan, sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil olah tangan pasiennya. Mereka yang dilatih membuat kerajinan ini kebanyakan telah mengalami perkembangan kesembuhan yang relatif baik.

“Keterampilan yang diperoleh dari sini harapannya dapat menjadi bekal untuk kembali diterima pada lingkungan masyarakat,” ungkapnya kepada

Apa yang Baru dari Sister Hospital?
4 September 2014

Reportase

Terkiat dengan kegiatan Sister Hospital di NTT yang melibatkan RS-RS Pendidikan, AIPMNH, Dinkes Provinsi NTT dan PKMK FK UGM, pada 4 September yang lalu telah dilakukan suatu pertemuan untuk meg-update pencapaian kegiatan SH sekaligus mendiskusikan best practices yang dapat diangkat ke level nasional.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT menyampaikan bahwa masyarakat NTT sangat merasakan manfaat dari adanya program SH, dimana pelayanan spesialistik menajdi lebih terjangkau dan lebih cepat. Untuk itu, Dinkes menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang terlibat, khususnya RS Mitra A (RS Pendidikan) yang telah secara konsisten mengirimkan residen dan tim manajemen ke RS Daerah di NTT untuk membantu pelayanan. Bila ada advokasi terus menerus ke Pemda, bukan tidak mungkin kegiatan ini akan dapat berlanjut dengan dukungan dana APBD.

Pada kesempatan ini ada beberapa kemajuan yang dilaporkan antara lain:

1. Kegiatan Sister Hospital. Ada shifting angka kematian di beberapa RSUD, naun hal ini masih perlu diklarifikasi karena ada yang yang kurang sinkron antara RSUD, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabuapten. Akibat adanya daerah pemekaran, maka pencatatan angka kematian ini belum baik. Oleh karena itu, tugas selanjutnya bagi RS Mitra A adalah memperbaiki manajemen data, memastikan rekomendasi AMP ditindaklanjuti, memastikan ketersediaan data kematian antara RS-Kabupaten, memastikan ketersediaan data lokasi kematian ibu dan bayi, memastikan semua rencana tindak lanjut hasil monev dapat dilaksanakan, sinkronisasi jadwal dan menentukan best practices.
2. Kegiatan Performance Management and Leadership. Fokus kegiatan pada periode ini adalah mengimplementasikan billing system, dimana PKMK telah memiliki software generic-nya dan RSUD tinggal mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kedepannya akan ada pengembangan implementasi dari yang sebelumnya hanya di rawat jalan dan penunjang menjadi berkembang ke rawat inap. Kendala umum yang ditemui adalah kurangnya kapasitas dan jumlah SDM di RSUD.
3. Kegiatan Pengembangan Manual Rujukan. Masih ada kendala antara lain SOP-SOP pendukung perlu disusun dan dipatuhi, perlu refreshing tentang pelayanan klinis di RS maupun puskesmas, membangun sistem informasi dan komunikasi seperti yang telah dilakukan oleh Flores TImur (2H2C), perlu advokasi ke Bupati dan DPRD untuk perbaikan sistem tranpsotrasi  dan sistem pembiayaan yang perlu mendapat dukungan stakeholders. Selanjutnya, kegiatan manual rujukan akan berkembang menjadi menyusun manual rujukan regional. Hal ini sekaligus menjawab masalah mengenai rujukan antar kabupaten dan rujukan baliknya. Selain itu instrumen monitoring juga akan dikembangkan.

Yang terpenting dari pelaksanaan kegiatan ini adalah komitmen dari kepala daerah terhadap pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, di sebuah RSUD masalah sederhana seperti ketersediaan air bersih di RSUD sulit diatasi, meskipun daerah tersebut tidak termasuk yang kekurangan sumber air bersih.

Provinsi NTT sudah memiliki Perda No. 3/2014 yang mengatur tentang rujukan regional. Perda ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan bersama antar-kepala daerah mengenai pola rujukan, termasuk pembiayaannya.

Dalam diskusi ini, kesepakatan mengenai best practices juga telah tercapai. Topik best practice dapat berdasar tujuan kegiatan Clinical Contracting Out di SH antara lain Pengiriman dokter spesialis, peningkatan keterampilan teknis staf di rumah sakit dan pelatihan tim tenaga di Puskesmas dalam rangka penguatan siste rujukan kesehatan ibu dan anak.

Indikator best practice dalam Clinical Contracting Out (secara umum) misalnya dukungan Pemda  (termasuk penganggaran dana dari APBD (persentase alokasi anggaran)), terselenggara beberapa kali peningkatan kapasitas dan Exit Strategy yang perlu disiapkan sehingga tidak ada keguncangan dalam pelaksanaan program. Topik-topik best practice (kisah dari masing-masing RSUD) bisa meliputi model implementasi manual rujukan, model penilaian/peer review terkait pelaksanaan program SH dan Penggunaan teleconference. Best practice untuk Dinkes Provinsi adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan SH-PML.

(pea)

Workshop Unit Pengiriman Residen
3 September 2014

Reportase

Banyak hasil kajian sudah membuktikan bahwa Indonesia mengalami kekurangan jumlah dan maldistribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Tenaga kesehatan cenderung berkumpul di Jawa dan berbagai kota besar di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sementara itu banyak kota kecil, daerah perbatasan, daerah terpencil dan kepulauan tidak memiliki tenaga dokter.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi gap dan mengisi kekosongan tenaga di daerah-daerah, misalnya dengan program wajib kerja sarjana (WKS) bagi dokter spesialis yang baru lulus, yang pendidikannya didanai oleh APBN, pengangkatan dokter spesialis dengan insentif khusus, bahkan dokter terbang di daerah kepulauan. Namun tetap saja masalah tersebut tidak teratasi dengan baik. Padahal, Indonesia akan kesulitan mencapai target MDGs jika tenaga kurang atau terjadi maldistribusi.

Sebenarnya ada hubungan saling membutuhkan antara RS Pendidikan dengan RS Daerah. RS Pendidikan memerlukan lahan tempat praktek bagi residen, sedangkan RS Daerah membutuhkan tenaga dokter yang sudah dapat diakui kompetensinya, dalam hal ini residen senior adalah dokter yang kompetensinya untuk hal-hal tertentu sudah dapat diakui. Disisi lain, jika hanya mengandalkan jumlah lulusan dokter spesialis setiap tahun, kebutuhan seluruh Indonesia tidak akan bisa dipenuhi.

Namun masih ada banyak kendala dalam mengoptimalkan keberadaan residen sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang diakui. Masalah tersebut antara lain:

• Aspek legal: residen belum diakui sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai peserta didik. Segala tindakan medis yang dilakukan oleh residen merupakan tanggung jawab DPJP. Masalahnya adalah tidak ada jaminan yang bisa memastikan bahwa DPJP bisa memonitor dan mendampingi setiap saat mana kala residen ditugaskan di RS yang lokasinya ribuan kilometer dari RS Pendidikannya. Jika residen tidak diberi kewenangan medis, maka banyak pasien tidak akan tertolong. Selain itu, jika seluruh tindakan residen dibebankan tanggungjawabnya ke DPJP, maka hal ini akan menjadi temuan dalam audit terhadap DPJP dan berpotensi menimbulkan potensi tuntutan hukum.
• Aspek pembiayaan: karena secara hukum keberadaannya sebagai tenaga kerja tidak diakui, maka secara finansial residen juga tidak boleh menerima insentif. Padahal pada umumnya tindakan dilakukan oleh residen, namun karena tidak berhak menerima insentif maka insentif tersebut diberikan ke DPJP yang tidak selalu mengetahui atau memonitor kegiatan residen dari waktu ke waktu.
• Aspek pengorganisasian: apakah pengelolaan residen ini akan berada di FK atau di RS Pendidikan?

Ketiga hal tersebut merupakan masalah inti yang dibahas pada pertemuan ini, yang diikuti oleh beberapa FK dan RS Pendidikan, ARSADA, PKMK FK UGM dan AIPMNH serta Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Dr. Ariyadi, MPH dari Asosiasi RS Daerah (ARSADA) menyampaikan bahwa seolah-olah RS Daerah sudah memiliki dokter spesialis yang cukup. Namun kondisi aktualnya adalah masih banyak RSD yang tidak memiliki dokter sesuai dengan standar kelas RS. Oleh karena itu, strategi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis melalui pengiriman residen senior, sister hospital dan telemedicine dianggap tepat untuk kondisi saat ini dan diharapkan mampu menjawab masalah yang ada, sebagaimana ditunjukkan pada program Sister Hospital di NTT.

Bagi RS Dr. Saiful Anwar & FK Unibraw, PPDS yang dikirim adalah yang telah mengikuti ujian nasional sehingga sudah bisa bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, akan baik sekali jika ada perlindungan hukum bagi mereka dalam melakukan tindakan medis, karena secara kompetensi sudah cukup. Pengiriman residen ke daerah yang membutuhkan dirasakan mampu membantu mendekatkan pelayanan spesialis ke masyarakat.

Berdasarkan pengalaman Tim RSUP Dr. Sardjito – FK UGM dan tim RSUP Dr. Kariyadi – FK Undip, pengiriman residen ke NTT tidak saja hanya melibatkan para residen namun juga staf yang lainnya. Sebagai contoh, residen obsgyn, anestesi dan anak yang dikirim ke RS Daerah seringkali tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak dibantu oleh perawat bedah. Sementara RS Daerah tidak selalu memiliki perawat bedah terampil. Selain itu, pengelolaan jadwal pengiriman, monitoring dan evaluasi juga memerlukan kapasitas manajerial yang baik, sehingga ada tim manajemen yang membantu mengelola program tersebut. Namun secara khusus FK UGM menyampaikan apresiasinya karena dengan adanya pengiriman residen yang dikelola oleh RSUP Dr. Sardjito, maka sebagian tugas dekanat telah terbantu. Ini sangat memudahkan FK untuk memantau kegiatan dan memberikan support lain yang diperlukan.

Namun ada masalah lain terkait dengan program studi di FK. Sebagaimana dialami oleh RSCM & FK UI, antisipasi terhadap sistem administrasi perlu dilakukan agar kegiatan ini dapat dilakukan secara profesional. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan IT.

Dalam pertemuan ini terungkap juga bahwa ternyata RS-RS Pendidikan memiliki RS jejaring yang sangat banyak. Misalnya RSUP Wahidin memiliki 32 RS jejaring dan RSUP Dr. Sardjito memiliki lebih dari 20 RS jejaring. Bahkan ada RSUP yang memiliki lebih dari 70 RS jejaring. Dengan adanya pengiriman residen ini, peluang bagi residen untuk mengaplikasikan ilmunya menjadi semakin besar. Hal ini secara spesifik dinyatakan oleh RSUP Sangah – FK Unud. Disisi lain, kebutuhan RS Daerah terahdap tenaga residen sangat besar. Namun karena belum ada unit khusus yang mengelolanya, maka terjadi antrian dan inefisiensi manajemen seperti yang terjadi di RSUD Dr. Moewardi. Terkait juga dengan tingginya kebutuhan tenaga residen, RSUP Dr. Soetomo – FK Unair menekankan kembali pentingnya perlindungan hukum bagi residen.

Dari diskusi satu hari penuh tersebut, ada beberapa isu yang masih memerlukan pemikiran mendalam untuk mencari solusi yang tepat:

1. Karena kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan AIPMNH, maka perlu dipikirkan keberlangsungan program saat AIPMNH tidak lagi men-support Provinsi NTT.
2. Apakah Unit Pengiriman Residen akan dilembagakan atau tidak, dan apakah istilah yang lebih tepat digunakan karena yang dikirim pada kenyataannya bukan hanya tenaga residen melainkan juga tenaga kesehatan yang lain?
3. Apakah RS-RS Pendidikan saat ini sudah puas dengan yang telah dilakukan dan dicapai? Apakah tidak ingin ada pengembangan lebih lanjut?
4. Apakah RS Mitra sudah benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan ini secara profesional alam aspek hukum, logistik, mutu dan dukungan IT?
5. Adanya retensi tenaga kesehatan di RS Daerah terhadap residen dan nakes lain dari RS Pendidikan

(pea)

AGENDA

manajemenrumahsakit.net :: [JAKARTA] Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, meminta tiga rumah sakit khusus vertikal terbesar di Indonesia sudah harus mendapat akreditasi dari Joint Commission International (JCI) pada 2015. Ketiganya, adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita serta Rumah Sakit Kanker Dharmais.

manajemenrumahsakit.net :: Kedatangan rombongan Tim Penilai dari Mabesau yang diketuai oleh Kolonel Psk Sun Sudharta Paban V/Watpers Spersau beserta 4 orang pengikutnya ke Lanud Sjamsudin Noor disambut langsung oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos., M.A. di ruang VIP I Lanud Sjamsudin Noor, Senin (8/9).

Adapun maksud kedatangan rombongan tersebut ke Lanud SAM tersebut adalah untuk melakukan penilaian kinerja dan meningkatkan Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, salah satunya dengan melaksanakan penilaian secara berkala terhadap aktivitas jajaran, karena merupakan bagian dari program kerja Paban V/Spersau TA. 2014 tentang Penilaian Kinerja Rumah Sakit TNI AU guna melakukan pemantauan melalui penilaian dan evaluasi secara berkala serta menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan.

Pada kesempatan paparan yang dilaksanakan di ruang Rapat Mako Lanud SAM, dalam sambutan Danlanud SAM dikatakan bahwa Rumah Sakit Lanud Sjamsudin Noor adalah bagian dari jajaran pelaksana kesehatan di Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor, serta merupakan salah satu satuan kesehatan dijajaran Dinas Kesehatan TNI AU yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kesehatan bagi tugas-tugas operasi TNI AU dan memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU beserta keluarganya. Disamping itu, sebagai Rumkit Tingkat IV, juga memiliki tanggung jawab sosial, terhadap kebutuhan masyarakat diluar lingkungan Lanud SAM akan pelayanan kesehatan. Diharapkan, penilaian komprehensif yang dilaksanakan tim, dapat mendorong profesionalitas tenaga medis dan paramedis yang ada serta terpenuhinya sarana prasarana yang memadai dalam mewujudkan rumah sakit yang terakreditasi. Selain itu kegiatan penilaian ini juga bertujuan dalam mendukung program pemerintah didalam mensukseskan JKN-BPJS.

Kolonel Psk Sun Sudharta selaku Ketua Tim menyampaikan adapun fokus penilaian tim yaitu menyangkut seluruh aspek umum dalam pelayanan Rumkit, mulai dari administrasi dan manajemen, pelayanan medis, sumber daya manusia, gawat darurat hingga dukungan kesehatan.

Selanjutnya paparan disampaikan oleh Karumkit Lanud SAM dr. I Wayan Sumandyasa, Sp. OG., yang memaparkan tentang tugas pokok serta kesiapan sarana dan prasarana serta kesiapan Rumah Sakit Lanud Sjamsudin Noor. Sedangkan Kolonel Kes Drg. Linawati MH.Kes Pokli Gol. IV RSAU Salamun memaparkan tentang Akreditasi rumah sakit secara berkala dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Danlanud SAM kepada Ketua Tim rombongan dan foto bersama. Usai acara paparan di ruang rapat Mako Lanud SAM rombongan melaksanakan peninjauan langsung ke rumah sakit Lanud SAM.

Sumber: tni-au.mil.id

manajemenrumahsakit.net :: RANTEPAO, BKM — Manajemen Rumah Sakit Komunitas Elim Rantepao terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Sekitar enam tahun di bawah kepemimpinan dr Margaretha Kendenan, RS ini berbenah. Termasuk memperluas pelayanan hingga ke pelosok terpencil dengan membentuk Pos Obat Desa (POD) yang didasari kasih.

Selain itu, RS ini telah diperkuat dengan lima dokter ahli tetap ditambah dokter kontrak. Semuanya bertugas secara penuh memberikan pelayanan kepada masyarakat.

”Meskipun BPJS berlaku di RS Elim, namun karena banyaknya masyarakat miskin yang butuh pertolongan, tidak menutup kemungkinan mereka bebas dari biaya sepanjang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di rumah sakit,” kata dr Margaretha Kendenan, pekan lalu.

Dokter ahli spesialis penyakit dalam ini menyebutkan, setiap bulan jumlah pasien yang datang berobat di RS Elim mencapai 800 hingga 900 orang. Jumlah tersebut didominasi pasien penyakit dalam.

Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan, tambah Margaretha, setiap pegawai diberi pembekalan ilmu dua kali sepekan. Sementara dokter ahli diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan keahlian.

Langkah tersebut dilakukan, kata dokter yang disapa dr Etha ini, karena program strategis RS Elim melayani tanpa batas hingga ke pelosok terpencil. Pos obat desa yang dibentuk diharapkan bisa menjadi solusi pemberian pelayanan kesehatan merata kepada semua masyarakat, meskipun petugas medis harus jalan kaki berjam-jam sampai ke lokasi pelayanan karena belum baiknya infrastruktur jalan.

Pelayanan POD, menurut dr etha, diprioritaskan kepada kelompok masyarakat pinggiran yang susah dijangkau pelayanan pemerintah. Karena itu dalam memberikan pelayanan tidak hanya fokus kepada kesehatan semata, namun diperluas ke bidang pendidikan, pertanian dan sektor lainnya.

”POD bisa berjalan efektif dan berkelanjutan apabila semua petugas dan stakeholder lainnya dibekali dengan sumber daya dan kompetensi yang memadai, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tandasnya. (gus/rus/c)

Sumber: beritakotamakassar.com

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU, Akhirnya keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membangun dan mengembangkan secara penuh Gedung Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad akhirnya menemui terwujud. Dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat akan menghibahkan gedung yang sempat terbengkalai dalam beberapa tahun belakangan.

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, Anwar Beth, kepada

manajemenrumahsakit.net, MEDAN — Wali Kota Medan Dzulmi Eldin minta rumah sakit di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu baik milik pemerintah maupun swasta mengedepankan pelayanan terhadap pasien miskin, ketimbang mendahulukan penyelesaian administrasinya.

“Jangan administrasinya dulu ditanyakan, tapi pelayanan harus segera diberikan. Baru setelah itu bicara administrasinya,” katanya di Medan, Sabtu.

Ia mengatakan Pemkot Medan akan berupaya sekuat tenaga agar warga kota itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Apalagi dia pun sudah mengajak seluruh rumah sakit yang ada supaya lebih mengutamakan pelayanan terlebih dahulu ketimbang masalah administrasi.

Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi rumah sakit yang menolak warga berobat.

Khusus bagi warga kurang mampu, jelas Wali Kota, Pemkot Medan siap membantu jika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Jika ada warga kurang mampu yang tidak dapat berobat akibat ketiadaan dana, diminta segera melaporkan ke aparat pemerintahan daerah setempat.

“Kami siap membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saya tidak ingin lagi ada warga Medan jatuh sakit tanpa mendapatkan perawatan medis,” demikian Dzulmi Eldin.

Sumber: republika.co.id