manajemenmrumahsakit.net :: Jakarta (Antara) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan hibah berupa alat kesehatan ke RS Adhyaksa milik Kejaksaan RI untuk mengatasi kekurangan fasilitas kesehatan bagi warga ibu kota.

“DKI butuh rumah sakit dan kebetulan Kejaksaan membangun rumah sakit. Intinya, memang Jakarta mau tambah rumah sakit. Ini saja baru mau beli RS Sumber Waras,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan bhawa DKI membutuhkan tambahan rumah sakit karena ketika seluruh warga dilindungi oleh program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan maka akan terjadi kekurangan fasilitas kesehatan.

“RSUD saja sudah ngantri panjang, ini suatu gambaran bahwa rumah sakitnya memang tidak cukup,” ujar dia.

Ia menerangkan pada prinsipnya, RS Adhyaksa akan menyerahkan pengelolaan kepada Pemprov DKI.

Menurut Ahok, berlandaskan kesepakatan itu dilakukan penganggaran dana bantuan (hibah).

“Karena ini barang bukan punya kami, jadi namanya hibah. Kasarnya, kami anggarankan uang untuk mengoperasikan rumah sakit milik orang karena bukan aset DKI, jadi dalam nomenklatur anggaran namanya hibah. Sementara untuk provinsi lain namanya bantuan,” ujar dia.

Ia membantah bahwa bantuan itu hanya diberikan secara cuma-cuma seperti yang dikabarkan sebelumnya dengan maksud melemahkan Kejagung dalam menanggani sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat Pemprov.

“Ini bukan `ujuk-ujuk` (tiba-tiba) memberikan hibah,” kata mantan Bupati Belitung Timur ini.(ma)

Sumber: yahoo.com

manajemenrumahsakit.net :: SURABAYA

Pelatihan Operator Billing System berbasis Open Source

Yogyakarta, 17-20 September 2014

Reportase

Dalam kerangka kegiatan Sister Hospital – Performance Management and Leadership di Provinsi NTT, salah satu kegiatan pendukung yang dilakukan adalah mengimplementasikan billing system di empat RSUD, yaitu RSUD Kefamenanu di Timor Tengah Utara (TTU), RSUD Ende, RSUD Bajawa di Kabupaten Ngada dan RSUD Umbu Rara Meha di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini dilakukan sejak pertengahan 2013, yang diawali dengan pelatihan bagi programmer dan users di Yogyakarta maupun di lokasi RS masing-masing. Pelatihan tersebut dilanjutkan dengan pendampingan jarak jauh melalui sarana komunikasi internet (email, chat dan video conference).

Akhir minggu lalu, sebuah pertemuan yang mengundang beberapa operator billing system dari keempat RSUD tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan sharing mengenai solusinya serta meng-update sistem yang telah digunakan  sesuai dengan perkembangan regulasi nasional yang terjadi di rumah sakit. Dari diskusi diketahui bahwa beberapa RS masih mengalami masalah yang telah terjadi sejak tahun sebelumnya. Misalnya masalah tidak adanya tenaga programmer masih terjadi di RSUD Ende dan RSUD Kefamenanu. Meskipun demikian, RSUD Ende menunjukkan progress implementasi yang lebih menggembirakan dibandingkan dengan tiga RSUD lainnya.

Kendala yang dihadapi oleh RSUD dalam implementasi Billing System dapat dirangkum sebagai berikut:

Masalah sistem informasi:

1. Jumlah komputer kurang sehingga komputer untuk billing system digunakan bergantian dengan untuk kebutuhan lain. Juga banyak komputer yang rusak sedangkan masa garansi telah lewat.
2. RS kekurangan tenaga sehingga perawat yang sudah senior pun diberdayakan untuk entry data. Akibatnya proses entry berjalan lambat karena petugas mendahulukan pekerjaan melayani pasien. Selain itu, entry data berjalan lambat karena user lebih suka menulis di buku registrasi pasien (manual) baru kemudian di siang hari memasukkan data ke sistem.
3. Petugas IT yang lebih yunior tidak berani menghapus user yang lebih senior, meskipun user yang bersangkutan kurang aktif atau tidak bekerja sesuai dengan prosedur IT.

Masalah non-sistem informasi:

1. BPJS belum menempatkan kasir di RS (poliklinik) sehingga pelayanan rawat jalan untuk pasien BPJS belum terintegrasi dalam satu sistem billing RS.
2. Masih ada dokter yang meresepkan obat-obatan di luar Fornas.
3. Sering sekali terjadi pemadaman listrik.
4. Masih menggunakan tarif Perda dan petugas kesulitan menyesuaikannya untuk masuk dalam sistem. Misalnya tarif Rp 10.000,- sudah termasuk konsultasi dokter dan obat.
5. Ada RS yang pengembangan IT-nya belum mendapat dukungan penuh dari manajemen sehingga pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan implementasi billing system berjalan lambat.

Beberapa solusi yang telah dilakukan:

1. RS telah memiliki petugas entry data untuk tiga shift jam kerja
2. Instalasi IT sudah masuk dalam struktur organisasi RS sehingga lebih mandiri dan fleksibel dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan users.
3. Obat-obatan di luar Fornas diberikan ke pasien dengan menggunakan kuitansi yang berbeda, sehingga data yang diinput ke dalam billing system hanya meliputi data transaksi obat yang sesuai dengan Fornas.
4. Dukungan manajemen sangat baik sehingga memungkinkan tim IT lebih cepat dalam menanggapi masalah di level user.
5. RS sudah meng-input tarif yang baru ke dalam sistem.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan berbagai update sistem oleh fasilitator dari PKMK FK UGM. Selain itu, masukan-masukan dari para peserta pelatihan akan digunakan untuk perbaikan sistem agar lebih optimal. Pada Oktober mendatang, tim fasilitator akan melakukan kunjungan lapangan untuk memberikan pendampingan dan melatih kembali para users dengan update system, serta menyiapkan implementasi ke Instalasi Rawat Inap agar sistem lebih terintegrasi dan informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat bagi manajemen RS. (pea)

manajemenrumahsakit.net :: KUDUS,

manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Pontianak : Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Andy Jap mengharapkan pemerintah dapat mendukung peran rumah sakit swasta dalam meningkatkan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Harapan itu disampaikan Andy kepada Radio Republik Indonesia di Pontianak, Senin (22/9/2014).

Andy mengatakan, dalam masa transisi antara SBY dan Jokowi, seharusnya masalah kesehatan di daerah menjadi isu utama untuk di bahas. Karena menurut Andy, kesehatan penduduk desa mendukung lancarnya pembangunan daerah.

“Peran-peran Rumah sakit swasta sekarang ini tidak diwajibkan untuk menerima BPJS. Nah, dulu pernah saya ajukan untuk seluruh rumah sakit swasta dapat melayani pasien dengan BPJS itu, jadi ini waktunya bagi pemerintahan yang akan datang dapat memutuskan seluruh RS Swasta harus melayani pasien BPJS,

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati, menargetkan sistem integrasi Puskesmas dan rumah sakit umum daerah secara online selesai dalam dua bulan ke depan. Saat ini, kata dia, proses pengintegrasian sedang dalam tahap verifikasi.

“Sebetulnya tinggal memverifikasi puskesmas mana yang banyak dirujuk ke RSUD Pasar Rebo, Pukesmas mana yang bisa dirujuk ke RSUD Budhi Asih, dan sebagainya,” kata dia seusai menghadiri acara Dokter Award di Balai Kota, Ahad, 21 September 2014. Dien melanjutkan, sistem online itu menjadi satu format untuk sistem rujukan.

Saat ini, kata dia, baru RSUD Tarakan yang menerapkan sistem secara online. Ia menargetkan semua RSUD di Jakarta akan dilengkapi sistem online termasuk rujukan. “RSUD Koja, Cengkareng, Budhi Asih, Pasar Rebo, semuanya akan kami buat jejaringnya,” ucapnya.

Dien menuturkan, tujuan pengintegrasian secara online untuk kemudahan pasien dan dokter. Selama ini, pasien masih ada yang mengantre sampai berjam-jam. “Sekarang zamannya IT. Masa orang disuruh antri dari jam 3 pagi,” kata dia.

Dien mengaku program pengintegrasian ini tak memerlukan dana sama sekali. “Komputer di puskesmas sudah banyak. Anggaran cukup untuk koneksi dari Puskesmas saja. Kami nggak ada anggaran.”

Sumber: tempo.co

manajemenrumahsakit.net :: Pentingnya pelayanan kesehatan yang lebih baik, termasuk bagi ibu dan anak dalam meningkatkan kualitas kesehatan penerus bangsa. Menjadi proritas pemerintah saat ini yang telah meresmikan PKIA RSCM Kiara.

“PKIA (Pusat Kesehatan Ibu dan Anak) ini akan menjadi pusat kesehatan ibu dan anak yang representatif dan berkualitas serta memberikan pelayanan yang baik,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian PKIA RSCM Kiara di Jakarta, Selasa.

Presiden mengutarakan harapannya agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat “better” (lebih baik), “easier” (lebih mudah), “faster” (lebih cepat) dan “cheaper” (lebih murah).

Yudhoyono mengemukakan pemerintah akan terus memberi dukungan lebih baik dalam sektor kesehatan.

“Mewujudkan masyarakat yang maju, damai, adil, dan makmur merupakan proses berjangka panjang,” katanya dan menambahkan, setiap generasi mempunyai tugas besar untuk membangun hari esok yang lebih baik.

Sedangkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan pendirian Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Kiara merupakan salah satu warisan pemerintahan SBY.

Menkes juga menyatakan pendirian pusat kesehatan ibu dan anak itu juga menegaskan pentingnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terintegratif, berjenjang dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas ibu dan anak serta menjaga kesehatan dini kelainan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, Direktur Utama RSCM Heriawan Soejono mengatakan, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Kiara diproyeksikan menjadi pusat pengembangan pelayanan bayi berat badan lahir rendah dan dimaksudkan untuk menekan risiko kematian atau risiko tumbuh menjadi anak dengan kualitas yang kurang baik.

Keberhasilan RSCM tidak mungkin terlaksana tanpa kerja sama dengan FKUI, karena itu keterpaduan RSCM-FKUI dalam sebuah “academic health system” (sistem kesehatan akademis) merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan untuk didukung.

Gedung RSCM Kiara yang berdiri di atas lahan sekitar 15 ribu meter persegi dan rencananya akan terdiri atas 12 lantai itu sebagian besar melayani pasien melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

RSCM FKUI melalui Gedung RSCM Kiara itu juga menyatakan siap menjadi inovator, motivator, dan akselerator pembentukan generasi yang gemilang.

Sumber: neraca.co.id

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA

Term of Reference

Pendampingan Evaluasi Dokumen

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD

Rumah Sakit Daerah

Labuan Bajo 22