manajemenrumahsakit.net :: Pada 14 September 2014, rombongan besar R.S. PKU dan pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah, mengundang saya untuk mendengarkan laporan

manajemenrumahsakit.net :: Belum optimalnya pelaksanaan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) membuat cakupan pemberian ASI ekslusif di Indonesia menurun pada tahun 2012. Oleh karena itu, berbagai tantangan masih akan terus dihadapi Indonesia meningkatkan cakupan pemberian ASI ekslusif kepada bayi.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak, dr Anung Sugihantoro, M.Kes. Bahkan, di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, masih juga didapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui.

“Berdasarkan data dari Dirjen BUK Kemenkes 2014, dari sekian ribu rumah sakit yang ada, baru 39 rumah sakit yang melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dengan benar,” ujarnya pada acara Penguatan Implementasi ASI Ekslusif dalam rangka Pekan ASI Sedunia di Balai Kartini, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Selain itu, dr Anung mengatakan bahwa berdasarkan data

manajemenrumahsakit.net – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) akan mengusulkan tambahan sebanyak 500 rumah sakit, untuk program Koordinasi Manfaat atau “Coordination of Benefit (CoB) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kami sedang menyusun penambahan rumah sakit, yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk masuk COB. Saat ini baru 17 rumah sakit yang masuk COB,” kata tim teknis AAJI untuk BPJS Angelia Agustine, di Jakarta, Senin (15/9).

Ia menjelaskannya, rumah sakit yang tergabung dalam COB masih sangat minim. Sehingga perlu ada tambahan, mengingat masih banyak rumah sakit swasta belum bekerja sama dengan BPJSK.

CoB adalah suatu proses di mana dua atau lebih penanggung yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan.

Menurut dia, usulan penambahan rumah sakit CoB tersebut akan diajukan ke BPJS pada Oktober. Dan diharapkan, dapat disetujui lembaga tersebut pada akhir 2014, guna melayani nasabah asuransi yang berasal dari perusahaan.

“Artinya, setiap karyawan perusahaan yang terdaftar dalam asuransi kesehatan, sepertli Allianz dan BPJS Kesehatan, mereka akan mendapat dua pertanggungan,” kata Angelia, yang juga Head Of Policy Mananegement Allianz.

Ia mengatakan, skema CoB merupakan salah satu dari dua mekanisme klaim pada fasilitas BPJS Kesehatan dan Non-BPJS Kesehatan.

Angelia mengatakan, pelaksanaan klaim kesehatan CoB dapat ditanggung langsung peserta yang selanjutnya ditagih kembali ke perusahaan asuransi atau rumah sakit klaim langsung kepada asuransi.

Kemudian pihak asuransi, akan membayar biaya rumah sakit sesuai dengan biaya polis nasabah. Dan sisa yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi, akan ditagih ke BPJSK dengan tarif paling tinggi serta rumah sakit tipe c.

Pihaknya juga berharap, sistem pembayaran Indonesian Case Based Group (INA-CBG’s) yang digunakan untuk menentukan jumlah klaim biaya yang akan diganti, juga dapat ditempatkan di setiap perusahaan asuransi.

“Kami berharap, sistem ini dapat ditempatkan juga di perusahaan asuransi. Sebab jika pihak asuransi harus ke BPJS Kesehatan, membutuhkan waktu lama,” demikian Angelia. (ant/ds)

Sumber: skalanews.com

Pelatihan Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Jakarta Barat

Deskripsi Kegiatan

Puskesmas Jakarta Barat merupakan salah satu sarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk melayani dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkup wilayah tersebut. Sebagai lembaga pelayanan publik, Puskesmas Jakarta Barat sudah menerapkan PPK BLUD yang memungkinkan puskesmas untuk menggunakan pendapatan dari layanan pasien secara langsung tanpa harus disetorkan ke kas negara terlebih dulu. Hal tersebut sangat memudahkan puskesmas untuk menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional, maupun pengeluaran lain sesuai anggaran. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan berbagai dokumen salah satunya Rencana Strategis Bisnis agar Puskesmas Jakarta Barat dapat menentukan arahan dan strategi untuk membawa puskesmas ini ke arah mendatang. Penyusunan RSB ini akan dilakukan oleh Tim Puskesmas Jakarta Barat didampingi oleh TIM PKMK UGM. Sesi pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka dan output yang diharapkan adalah terdapatnya dokumen RSB sebagai guideline pengembangan puskesmas dalam jangka 5 tahun kedepan.

Tujuan

1. Mendiskusikan dan menetapkan visi, misi dan tujuan puskesmas.
2. Melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal puskesmas sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
3. Menentukan strategi, indikator kinerja dan program lima tahun.
4. Menghitung proyeksi arus kas, laporan operasional dan neraca puskesmas.

Materi

• Visi dan Misi Puskesmas
• Pengelolaan Lembaga Publik menjadi BLUD
• Analisa Lingkungan & Proyeksi Puskesmas Jakarta Barat
• Template Dokumen RSB
• External Analysis
• Contoh RSB Puskesmas

Jadwal

Kickoff Workshop

Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR/TB Care – Phase 2

Meningkatkan Mutu dan Efisiensi Pelayanan Klinis di Rumah Sakit

12 September 2014

Reportase

Pertemuan ini dibuka oleh Prof. Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD (Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama FK UGM) dan menyampaikan tujuan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan fase 1, yaitu untuk mengembangkan sebuah model inovatif penatalaksanaan kasus TB/MDR-TB di rumah sakit yang bermutu secara klinis dan efisien. Dr. Amelia Vanda Siagian mewakili Kasubdit TB (baru dilantik: dr. Kristina Bidaningrum, yang sebelumnya dari Kasubdit Kusta) berharap model ini apalagi menyangkut TB-MDR bisa diimplementasikan untuk semua RS. Tidak hanya DOS namun juga yang terkait kontrak dengan BPJS untuk layanan TB. Dr. Vanda menyampaikan terima kasih pada PKMK FK UGM yang telah menjembatani proses pembuatan model ini.

Ada pedoman pelayanan TB di RS tapi  namun  Permenkesnya masih dalam proses penandatanganan. Dalam akreditasi nasional  terdapat standar TB HIV dan TB pelayanan ibu dan anak. Banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. kerjasama antara dr Sp dan dr SpA sulit terjadi, selain karena leadership di RS
2. setiap minggu jumlah RS bertambah 10-20 buah, karena ijin operasional RS ada di daerah. Dari yang baru teregestrasi di Kemenkes, hanya 5% yang “sangat” memenuhi syarat. Misalnya masalah limbah RS, sehingga satu-satunya jalan adalah akreditasi. Meskipun sistem akreditasi masih banyak kekurangan, namun adanya pengawasan dari asosiasi RS

JKN mendorong RS untuk memenuhi standar, banyak RS yang belum menetapkan kelas. Ijin operasional hanya berlaku satu tahun namun kenyataannya ijin ini bisa terus diperpanjang sampai dengan lima tahun. Kini dengan JKN, RS dipaksa untuk menetapkan kelas, memenuhi standar dan terakreditasi. Sistem rujukan berjenjang dulu tidak terstruktur kini sudah lebih baik. Clinical pathway juga harus dibuat. Jadi JKN sedikit banyak mendorong RS menjadi lebih baik dan memenuhi standar.

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang membuat standar pelayanan paru di fasilitas kesehatan primer, sekunder dan tersier. Akan muncul 10 penyakit terbanyak, berisiko tinggi apa saja, dan biayanya berapa. Dari sini kemudian  muncul SPO. Permenkes 349/2010 tentang PNPK dan SPO: tata laksana tuberculosis sudah ada. Para pemerhati dipersilakan untuk me-review apakah sudah sesuai dengan PNPK-nya. Kemenkes juga menyoroti masalah kualitas lulusan dari  74 FK di seluruh Indonesia, karena seringkali dokter umum tidak mengetahui masalah penyakit sederhana yang seharusnya menjadi domain mereka. Pengadaan obat di RS seharusnya melalui direktur, tidak langsung ke Tim DOTS, agar pengelolaan obat di RS berada pada satu pintu.

Dalam kesempatan ini, BPJS Kesehatan memaparkan bahwa jumlah peserta sampai dengan Juni 2014 adalah 124.553.000 orang, melebihi target yang ditetapkan semula. Jumlah fasilitas yang sudah bergabung lebih dari 1.500 buah. Trend sampai Juni 2014 menunjukkan bahwa angka penggunaan fasilitas kesehatan primer maupun rujukan meningkat. Rata-rata waktu tunggu untuk klaim biaya kesehatan adalah tiga  hari. Biaya rata-rata untuk kasus TB rawat jalan hampir Rp 200.000, untuk rawat inap sekitar Rp 5,6 juta. Biaya pelayanan TB tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 450-500M, atau kira-kira Rp3.400,- sampai dengan Rp3.800,- per peserta BPJS. Ini tidak termasuk biaya pada faskes primer.

BPJS Kesehatan merekomendasikan agar pendekatan Public Private Partnership (PPP) tetap dipertahankan. Swasta dan Pemda didorong agar lebih meningkatkan perannya. Jika pelayanan TB dan MDR sudah membebani pembiayaan kesehatan, maka tariff INA-CBGs perlu ditinjau ulang.

Ketua Tim HDMS II PKMK FK UGM, dr. Ari Probandari berharap bukan hanya pada TB tapi model inovasi ini nantinya bisa diterapkan juga untuk penyakit-penyakit kronis lainnya. Banyak studi menyimpulkan bahwa ada problem mutu klinis pelayanan TB. HDMS Fase 1 yang dilakukan pada tahun 2013 lalu merupakan fase diagnostik, untuk menilai kembali apa yang sebenarnya menjadi masalah di lapangan terkait dengan mutu klinis dan biaya. Hasilnya, kepatuhan terhadap standar, mutu pelayanan dari perspektif pasien, sikap dan pengetahuan provider, mengukur biaya adalah masalah yang ada di RS. Pengalaman yang dapat diambil dari fase 1 tersebut adalah masih ada masalah kepatuhan terhadap ISTC, patient centered care belum diterapkan, pengetahuan provider tentang ISCT perlu diterapkan, sistem akuntansi belum bisa dipakai untuk menghitung cost of care.

Kerangka kerja penelitian fase 2 ini menggunakan model of improvement yang dikembangkan oleh IHI tahun 2013. PKMK FK UGM menyampaikan terima kasih pada direksi RSUP Dr. Sardjito, Direksi RS Bethesda dan direksi RS Islam Jakarta yang telah memberi kesempatan untuk dilaksanakannya penelitian ini.

Salah satu yang menarik bagi peserta workshop ini adalah kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian. Melihat siklusnya yang berulang, muncul pertanyaan berapa lama penelitian ini akan dilakukan, berapa rupiah efisiensi akan terjadi, output klinisnya apa dan seberapa rutin evaluasi akan dilakukan.

Dengan kerangka yang dikembangkan oleh IHI, evaluasi PDSA dilakukan berulang sedikitnya per 6 bulan mengulang setiap intervensi yang telah dijalankan. Tujuannya:

1. model yang bisa membuat layanan TB lebih efisien di RS
2. pelayanan TB yang lebih bermutu

Namun saat ini, belum bisa menjawab apakah sudah efisien atau belum karena belum ada clinical pathway-nya. Jika CP sudah ada maka bisa dibandingkan dengan INA-CBGs apakah lebih efisien atau tidak.

Prastowo dari RSI Cempaka Putih mengangkat isu pada fase 1, dimana  dari 15 standar ada 11 diantaranya belum mencapai 50% di RSI. Untuk itu, disarankan bahwa karena RS sedang mempersiapkan akreditasi versi 2012, ada masukan untuk tim RS yang berkaitan antara program ini dengan akreditasi, agar tidak ada opini bahwa ini menambah pekerjaan atau merupakan hal yang berbeda dengan akreditasi.

Peserta lain dari RS Bethesda menanggapi bahwa Audit TB yang dilakukan selalu didokumentasikan dengan lengkap sehingga dapat digunakan untuk akreditasi. Pada dasarnya akreditasi adalah mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan yang dicatat. Sehingga kegiatan penelitian ini bisa sejalan dengan kegiatan persiapan akreditasi. Manajemen RS Bethesda sangat mendukung dan berharap bisa memanfaatkan prosesnya untuk meningkatkan pelayanan di RS.

Pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Cut dari Kementerian Kesehatan:

Era JKN ini memang menjadi moment untuk membenahi sistem rujukan yang saat ini masih kurang sempurna. RS rujukan tersier ternyata tidak bisa menampung rujukan dari RS sekunder, sehingga kasus dengan severity tinggi terpaksa ditangani di RS rujukan sekunder. Bagaimana upaya untuk membuat agar sistem rujukan ini berjalan dengan baik, misalnya apakah ada insentif atau disinsentif bagi RS yang menangani/tidak menangani kasus rujukan sesuai dengan levelnya. Terkait pemeriksaan gen-expert: RSI termasuk yang melakukan hal ini. Apakah pemeriksaan ini hanya untuk di RS Tersier? Saran: bisa dilakukan dimana saja, karena ini hanya screening terhadap MDR. Kemudian, hal yang pterenting jika terdeteksi MDR dan harus dirujuk, bisa terlaksana.

Ibu Tjut menanggapi bahwa untuk sistem rujukan memang sedang ditata. Ada regionalisasi sistem rujukan. Ke depannya, dengan perubahan UU 32/2009 tentang kewenangan pusat dan daerah, ada 9 RS nasional setara RSCM, per regional. Saat ini sedang didata dan dikaji kekuatan dan kelemahannya. Selain RS nasional, juga akan ditunjuk 155 RS rujukan regional. Saat ini sudah ada 19 Pergub yang menunjuk RS regional di wilayahnya. Diharapkan tiap provinsi menunjuk 5 RS Regional yang memudahkan akses fasilitas, staffing, peralatan, akreditasi dan sebagainya yang akan menjadi RS terakreditasi kelas B. Jika per provinsi ada 5 RS regional, maka akan ada 155 RS Rujukan regional. Ironisnya, DKI belum menunjuk RS regional, sehingga sistem rujukan di DKI belum tertata.

Organisasi profesi harus menentukan level severity, sedangkan Kemenkes hanya memberikan koridor. Jika fokus ada di rujukan regional, bisa saja semua RS sekunder memiliki  ruang isolasi. Kemudian, harus disepakati oleh instansi terkait dijenjang mana.

Terkait dengan gen expert: apakah semua diperiksa atau yang mana saja? Jika  sudah suspect MDR, artinya yang bersangkutan sudah berpotensi menularkan kemana-mana. Organisasi profesi yang seharusnya menetapkan standar apakah pengadaan alat untuk mendeteksi ini di RS primer atau tersier, untuk mencegah adanya penularan baru. Standar ini harusnya dibuat oleh profesi.

Dr. Vonny, RSUP Dr. Sardjito berharap ada keseragaman outcome. Disini belum muncul adanya cost of care, jadi jika ada audit of care dan sistem informasi bisa mencakup semua yang akan dilakukan dalam penelitian. Untuk evaluasi  termasuk budaya dan sistem akuntansi: model perbaikan sama untuk semua RS yang sudah diteliti. Jika RS yang sudah terakreditasi maka standar-standar mengikuti ketentuan yang ada.

Untuk CP yang harus ada di RS (5): apakah ada variasi antar dokter sehingga perlu ada CP-nya? Jadi ini akan tergantung pada kondisi di masing-masing RS.

Kaitannya dengan evaluasi KPI: masing-masing KSM harus mempunyai KPI yang bisa diukur dan dirupiahkan, sehingga bisa diukur volume dan kualitas pelayanan yang diberikan. Ini akan bisa membantu RS dari sisi efisiensi dan mutu. Dari rencana beberapa kali pertemuan, ada hasilnya, bisa dilihat efektivitas dan efisiensinya dari intensitas pertemuan yang akan dilakukan. Ada kasus yang hanya melihat pada INA CBGs-nya, tidak melihat pada kasus TB-nya. RSUP Dr. Sardjito juga akan memperbaiki sistem dengan beberapa variabel. Dalam BPJS, RS seringkali harus mencarikan sumber daya pemeriksaan virologi untuk ibu hamil karena belum tertanggung dalam BPJS.

Dr. Maduseno dari RSUP Dr. Sardjito menyoroti masalah pembiayaan yang akan menjadi lebih besar jika tidak dikontrol dengan ketat. Seharusnya dirujuk tidak dirujuk, atau sebaliknya. RS PPK 3 tidak merujuk balik. RSUP Dr. Sardjito sudah mengusulkan ke Kementerian agar badan mutu di setiap provinsi ikut memantau. CP akan sangat berbeda jika ada komplikasi: TB-HIV, TB-ginjal, dan seterusnya. Jadi harus bisa benar-benar mem-breakdown apa yang ada di RS.

Untuk baseline data, penelitian ini akan mengunakan retrospektif. Di Provinsi DKI, PKMK sedang memfasilitasi pengembangan sistem rujukan, termasuk rujukan regional, rujukan spesifik penyakit (5 penyakit tidak termasuk TB), dan di NTT rujukan KIA. Usulan ke Kemenkes ada manual rujukan terkait TB.

Tanggapan dari BPJS, jika ada yang membenani RS, maka pasti akan berdampak ke BPJS dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut akan didiskusikan, namun saat ini concern pemerintah lebih pada kemampuan pembiayaan. Harapan ke depan ada kebijakan baru. Peserta mengajukan usulan untuk BPJS dimana TB masuk dalam MDGs, sehingga seharusnya ada intervensi khusus, misalnya ada bantuan iuran khusus akan lebih baik. (pea)

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Siloam Hospitals Grup atau Rumah Sakit Siloam, mendapatkan dua penghargaan dalam ajang Patient Safety Awards 2014 dalam kongres internasional keempat terkait keselamatan pasien di Kolkata, India, 5 sampai 6 September 2014, kemarin.

Siloam Hospital Kebon Jeruk, meraih predikat grand winner atau penghargaan utama pada kategori Safe Communication. Anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk itu, dinilai mampu mengimplementasikan sistem Early Warning Score (EWS) sebagai panduan tim medis baik dokter atau perawat dalam mendeteksi dan merespon kondisi akut pasien.

Kondisi akut itu antara lain, saluran pernafasan pasien, saturasi oksigen, suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan tingkat kesadaran.

Direktur Eksekutif Siloam Hospital Kebon Jeruk, Caroline Riady, mengatakan peringatan dini dan pencegahan awal merupakan kunci sukses dalam manajemen pasien di rumah sakit.

“Sistem ini pula yang dapat menurunkan peringatan kode biru. Hasilnya, dapat dilihat dokter kami mampu melakukan tindakan sebelum terjadinya situasi henti jantung atau henti nafas. Ini merupakan tindakan proaktif yang dapat memberikan peluang pemulihan pasien,” ujar Caroline, di RS Siloam Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Senin (15/9).

Dikatakan Caroline, impelementasi sistem EWS dilakukan sebagai bagian komitmen RS Siloam untuk peningkatan mutu dan memberikan pelayanan yang aman terhadap pasien.

“Dengan kita mengikuti kompetisi ini kami bisa membandingkan diri dengan standart internasional atau rumah sakit lain di berbagai negara. Ternyata, kami unggul,” ungkapnya.

Menurutnya, koordinasi antar-tim medis perlu dilakukan dalam mendeteksi dan merespon kondisi akut pasien seperti saluran pernafasan pasien, suhu tubuh, denyut nadi dan tingkat kesadaran.

“Bentuk koordinasi, kami membuat suatu matriks. Sehingga proses dalam penurunan kondisi pasien bisa tertangkap. Jadi pasien tidak tiba-tiba henti nafas atau henti jantung. Artinya mencegah,” bilangnya.

Scoring, tambahnya, dilakukan sehari tiga kali. Sehingga penurunan kondisi pasien walau hanya sedikit bisa diatasi.

“Melalui EWS, kita membuat komunikasi untuk membangun budaya kesehatan lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Siloam Hospitals Lippo Village juga menyabet penghargaan Excelence Winner pada kategori Medication Safety dalam ajang yang sama.

CEO Siloam Hospitals Lippo Village, dr Anastina Tahjoo, menyampaikan pihaknya konsern dengan mutu pelayanan dan pasien safety. Salah satunya, mencegah salah memberikan obat.

“Hal itu dilaksanakan dengan mengimplementasikan stiker 5 informasi yang harus diketahui pasien dan staf farmasi. Apakah benar nama si pasien, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktunya, dan benar cara pemakaiannya. Artinya, obat itu sudah dicek dan sangat benar. Nanti, setelah dicek stiker itu ditempel di kantong plastik obat,” sebutnya.

Dengan mengikuti ajang Asian Patient Safety Awards 2014, tambahnya, RS Siloam ingin mengukur apakah sistem yang dijalankan sudah baik atau belum.

“Kita ingin lihat, apa yang dijalankan bagus tidak. Tapi ternyata menjadi yang terbaik,” tegasnya.

Sistem itu, katanya, sangat bermakna bukan hanya untuk RS Siloam, namun juga rumah sakit lainnya.

“Pasti sangat bermakna. Karena itu, kita berbagi. Teman-teman rumah sakit lain bisa menggunakan sistem ini,” imbuhnya.

Presiden Direktur Siloam Hospitals Grup, Romeo Lledo, mengaku sangat bangga atas penghargaan yang diraih. Sebagai leader industri di bidangnya, RS Siloam juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain.

“Dua penghargaan yang diterima sangat membanggakan. Bagi kami, menjaga keselamatan pasien adalah prioritas dalam pelayanan,” ucapnya.

Managing Director Chief Operation Officer Siloam Hospitals Group, DR dr Andry, menuturkan visi RS Siloam adalah mengedepankan kualitas pelayanan dengan standar internasional. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, standar pelayanan merupakan hak setiap pasien.

“Menjadi kewajiban kita memenuhi hal itu. Bukan hanya peralatan, namun juga sistem. Kenapa sih berobat ke luar negeri, karena peralatan di sana canggih. Itu memang penting tapi bukan utama. Yang utama adalah sistem pelayanan. Karena itu, kami harus pastikan mutu layanan. Kami peduli mutu, karena kami peduli kepada pasien,” paparnya.

RS Siloam, lanjutnya, sangat peduli dengan pasiennya tanpa melihat kelas. “Mau kelas tiga dan VIP sama. Kenyamanan boleh beda, namun pelayanan dan kualitas sama haknya,” tandasnya.

Diketahui, ajang Asian Patient Safety Award 2014 yang dibuat Apollo Hospitals di India, diikuti 30 negara dan sudah berlangsung selama empat kali. RS Siloam baru pertama kali mengikuti dan langsung menyabet dua penghargaan.

Sumber: beritasatu.com

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Kantor Representative

manajemenrumahsakit.net :: Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, dan Direktur Bantuan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah menngunjungi RSUD Kota

manajemenrumahsakit.net :: Bantaeng – Mungkin tidak ada yang yang menyangka, di Bantaeng – kabupaten terkecil dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan – telah berdiri sebuah gedung rumah sakit berlantai 8 dan berstandar internasional. Ini kejutan lain yang dibuat Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

Nurdin membangun RS ini karena ingin menyehatkan warganya. RS yang berada di kawasan Pantai Seruni ini sedang dalam tahap finalisasi. Dalam beberapa bulan mendatang, pembangunan RS ini akan tuntas dan diresmikan.

Dari maket dan desainnya, rumah sakit ini nantinya akan menjadi rumah sakit yang termegah di Sulawesi Selatan. RS ini akan menyaingi rumah sakit swasta internasional yang sudah ada di Makassar, seperti RS Awal Bross dan RS Siloam.

Rumah sakit yang nantinya diberi nama Rumah Sehat Bantaeng Prof. Dr. Anwar Makkatutu ini dibangun dengan menggunakan dana sebesar Rp 120 miliar dari dana APBN. RS ini dibangun menghadap lepas pantai persis menghadap ke laut Flores.

Di belakang rumah sakit ini juga terdapat apartemen yang akan ditempati oleh para dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Pembangunan RS ini merupakan gagasan sang bupati. Banyak orang terkagum-kagum, di daerah yang memiliki luas 395,83 km

manajemenrumahsakit.net :: KLATEN