manajemenrumahsakit.net :: Pekanbaru, (Antarariau.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

manajemenrumahsakit.net :: Kediri (Antara Jatim) – Pasien penderita demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Januari 2015 ini relatif naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Wakil Direktur RSUD Pelem, Kabupaten Kediri Sulistyono, Senin, mengatakan jumlah pasien yang menderita demam berdarah di rumah sakit ini dari awal Januari sampai 26 Januari mencapai 20 orang, naik dratis dibandingkan Desember 2014 yang hanya 16 pasien.

“Ada peningkatan dibandingkan dengan bulan lalu. Dari awal Januari sampai tanggal 26 ada 20 pasien, dan masih sembilan pasien yang dirawat,” katanya.

Ia mengatakan, rata-rata pasien yang dirawat masih berusia anak-anak dari umur 1-12 tahun. Mereka dirawat di rumah sakit, karena sakit yang dideritanya dan harus mendapatkan perawatan medis.
Pihaknya mengatakan, saat ini memang sudah mulai ada peningkatan jumlah penderita demam berdarah yang dirawat di RSUD Pelem, Pare, Kabupaten Kediri. Namun, sampai saat ini mereka masih mampu ditampung dan dirawat dengan baik.

Ia mengatakan, fasilitas di rumah sakit masih mampu menampung para pasien. Bahkan, jika ada pasien dengan jumlah yang membeludak, rumah sakit juga siap menampung mereka.

“Suka atau tidak suka, kami harus siap dan sampai saat ini masih ada tempat. Jika tempat (tempat tidur) sudah tidak ada, kami siapkan ‘Velbed’ (tempat tidur darurat),” ujarnya.

Menyinggung tentang status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah, Sulistyono mengatakan hal itu bukan wilayahnya melainkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Dari rumah sakit, hanya menangani pasien.(*)

Sumber: antarajatim.net

manajemenrumahsakit.net ::

manajemenrumahsakit.net :: Manado

Manado

Pasien bayi dan dewasa memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda – Dok: pea/PKMK FK UGM

Setiap orang, sehat atau sakit, membutuhkan nutrisi yang baik. Kebutuhan ini berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas fisik dan sebagainya. Di rumah sakit, upaya untuk menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tiap pasien merupakan tantangan yang tidak mudah. Perlu ada kerjasama tim antar- tenaga profesional yang terkait, juga dengan pasien dan keluarganya.

Berkurangnya nafsu makan akibat penyakit yang sedang dialami seringkali memicu terjadinya kondisi kurang gizi pada pasien. Penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 1994 melaporkan ada 40% pasien rawat inap yang mengalami kekurangan gizi akibat hal tersebut, bahkan 75% pasien yang telah keluar dari RS mengalami penurunan berat badan selama dirawat. Penelitian di RS-RS di Kanada pada tahun 2000-an bahkan menemukan bahwa malnutrisi merupakan masalah serius. Pasien yang masuk ke RS 45% diantaranya sudah dalam kondisi malnutrisi dan 71% dari mereka tidak mengalami perbaikan gizi selama dirawat. Bahkan 14% lainnya mengalami kondisi yang memburuk.

Penelitian di Eropa tahun 2009 menemukan bahwa setengah dari pasien di RS berpotensi atau bahkan telah mengalami kekurangan gizi. Angka yang jauh lebih buruk terjadi pada long-term care dimana diperkirakan 90% pasiennya mengalami kekurangan gizi. Pada Hospital Nutrition State of the Art Summit tahun 2011 diungkapkan bahwa ada 50% pasien RS di seluruh dunia yang mengalami kekurangan gizi. Penelitian di satu bangsal anak di RS Indonesia yang dipublikasikan tahun 2013 menunjukkan ada 81,5% pasien yang mengalami penurunan berat badan sebesar ≥ 2% selama dirawat.

Instalagi gizi di sebuah RS – Dok: pea/PKMK FK UGM

Kekurangan asupan nutrisi dapat menganggu proses penyembuhan, memperpanjang hari rawat, membuat proses pengobatan jadi kurang efektif, akhirnya meningkatkan biaya pelayanan kesehatan di RS. Kondisi tersebut bahkan bisa meningkatkan angka kematian pasien. Padahal kejadian malnutrisi atau kekurangan asupan gizi dapat dicegah. Sebuah workshop yang diselenggarakan oleh European Health Management Association (EHMA) dan European Hospital and Health Care Federation (HOPE) mengidentifikasi bahwa ada hambatan dalam mencegah terjadinya kekurangan gizi pada pasien di RS dan cara menanganinya juga berbeda-beda. Dari berbagai penelitian yang dibahas dalam workshop ini, ada beberapa hambatan yang teridentifikasi, yaitu:

• kurangnya waktu, kurangnya tenaga dan kurangnya koordinasi antar disiplin ilmu
• rendahnya mutu makanan, buruknya pengaturan jadwal makan dan adanya pengaturan yang ketat untuk diet yang tidak perlu
• kurangnya  informasi mengenai pasien karena pasien kurang dilibatkan dalam proses penyembuhan
• kurangnya konseling atau bantuan advokasi bagi pasien untuk lebih memahami kebutuhan nutrisi mereka
• kurang baiknya sistem manajemen untuk mendukung manajemen dan perencanaan gizi

Layanan catering pasien di sebuah RS pemerintah – Dok: pea/PKMK FK UGM

Bahkan yang menjadi perhatian khusus adalah kurangnya keterlibatan dan ketertarikan manajemen RS dan pengambil kebijakan dalam menangani masalah gizi di RS. Padahal pengelolaan dan dukungan nutrisi yang baik bagi pasien sangat tergantung pada struktur keuangan RS. Perancis memiliki pengalaman terkait manajemen gizi dan keuangan. Negara ini telah memperkenalkan Groupes Homogènes de Malades, yaitu Diagnosis Related Group-nya Perancis (GHM) di RS tahun 1990-1993. GHM ini telah memuat informasi mengenai lama dirawat (LOS), diagnosis sekunder serta usia yang digunakan secara sistematis untuk meningkatkan homogenitas biaya dan kemudian memudahkan dalam mendeteksi adanya pasien kurang gizi.

Kebijakan yang dikembangkan di Inggris menekankan pada optimalisasi peran perawat di bangsal untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasien, kendala dalam memenuhi kebutuhan nutrisi per individu pasien hingga menjadi partner bagi pasien dalam proses penyembuhan melalui asupan gizi yang baik. Rekomendasi bagi RS adalah mengembangkan kebijakan yang jelas tentang keseluruhan strategi gizi termasuk mengembangkan instrumen screening yang terstandar, pelatihan yang adekuat untuk menggunakan instrumen tersebut, serta guideline untuk rujukan jika diperlukan. Scottland bahkan memiliki standar yang sangat detil mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh disediakan di RS untuk berbagai kebutuhan spesifik pasien, termasuk diet berdasarkan latar belakang agama/budaya.

Desain fisik dan zoning RS mempengaruhi efisiensi alur pelayanan gizi bagi pasien – Dok: pea/PKMK FK UGM

Di Indonesia, World Bank merekomendasikan untuk dikembangkannya pelatihan bagi tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan untuk bisa mengenali kelebihan gizi dan penting untuk memprioritaskan obesitas sebagai salah satu penyakit dalam NCD (non-communicable disease, penyakit tidak menular). Rekomendasi ini berasal dari pengalaman Amerika Serikat dimana intervensi oleh tenaga kesehatan bisa efektif khususnya bila nakes dilatih untuk mengukur BMI atau lingkar perut untuk mendeteksi apakah pasien mengalami kekurangan atau kelebihan gizi.

Penanganan gizi yang baik akan meningkatkan efektivitas terapi, memperbaiki respon pasien terhadap obat-obatan dan upaya penyembuhan, mengurangi lenght of stay, menurunkan angka kematian dan akhirnya mengurangi biaya satuan pelayanan. (pea)

Referensi:

1. The Double Burden of Malnutrition in Indonesia, World Bank Report, 2013
2. Food in Hospitals, National Catering and Nutrition Specification for Food and Fluid Provision in Hospitals in Scottland, Scottish Government, 2008
3. Organization of Food and Nutritional Support in Hospitals, BAPEN Advancing Clinical Nutrition, 2007
4. Patients’ nutritional care in hospital: An ethnographic study of nurses’ role and patients’ experience, Jan Savage RN, BSc (Hons) PhD & Cherill Scott RN, MA, MSc, RCN Institute 20 Cavendish Square London W1G 0RN, 2005.
5. Under-nutrition: Removing barriers to efficient patient nutrition within both the hospital and home-care setting, EMHA & HOPE, 2012
6. Malnutrition in Canadian Hospitals – It’s a Serious Problem, Canadian Malnutrition Task Force, http://www.nutritioncareincanada.ca/wp-content/uploads/2014/03/M2013526-CMTF-Downloadable-Handout_r3_HR1.pdf, diakses pada 25 Januari 2015
7. http://www.forbes.com/2009/03/30/hospitals-healthcare-disruption-leadership-clayton-christensen-strategy-innovation.html, diakses pada 25 Januari 2015
8. http://www.hfma.org/Content.aspx?id=19996, diakses pada 25 Januari 2015
9. http://www.slideshare.net/f1smed/kepmenkes-no129tahun2008standarpelayananminimalrs, diakses pada 25 Januari 2015
10. http://www.academia.edu/8761419/Pedoman_PGRS_Pelayanan_Gizi_Rumah_Sakit_-_BUKU, diakses pada 25 Januari 2015
11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3850224/, diakses pada 25 Januari 2015

manajemenrumahsakit.net :: BANDARLAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung hingga kemarin belum mendapatkan laporan masuk adanya upaya hukum terhadap kematian salah seorang pasien yang diduga ditolak pihak Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM).

“Sepertinya belum ada laporan, jadi belum bisa kita jelaskan,” kata AKBP Sulistyaningsih Kabid Humas Polda Lampung, Minggu (25/1) saat dihubungi Trans Lampung.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung minta pihak rumah sakit bertanggung jawab terhadap kasus pengusiran pasien hingga meninggal dunia.

Hal itu disampaikan Syafariah Widianti Ketua Komisi V DPRD Lampung, Jumat (23/1) terkait kasus Windasari (25) wanita pemulung yang ditolak pihak RSUD milik Provinsi Lampung hingga berujung kematian.

“Kita akan kembali melakukan dengar pendapat, kita minta pihak rumah sakit dapat memberi penjelasan yang sebenarnya,” terang Atu Ayi panggilan dekatnya.

Menurut politisi PDIP ini, sudah minta pihak RSUD melakukan observasi berdasarkan medis, selain itu juga pihak RSUD diminta menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan pihak korban.

Namun dia juga menerangkan bahwa keluarga korban menolak jasad Windasari untuk dilakukan otopsi, untuk memastikan penyebab kematian yang sebenarnya.

“Sebenarnya itu penting, jangan sampai ada isu beredar kematian Winda justru sengaja dibunuh,” imbuhnya.

Sebelumnya kepedulian juga dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dapat menetapkan tersangka dari kasus tersebut.

Seperti yang diutarakan Ridho Feriza Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Lampung dimana menurutnya, pelaku kejahatan dengan meninggalkan orang yang perlu ditolong dapat dijerat dengan Pasal 304 jo 306 KUHP.

Pasal tersebut menurutnya berisi, barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, ancaman hukumannya dua tahun. Bahkan jika menyebabkan orang meninggal dunia diancam dengan pidana penjara sembilan tahun.

Sebelumnya empat direktur rumah sakit milik Pemprov Lampung itu tidak hadir dalam konferensi pers di aula RSUDAM pada baru-baru ini, dimana keempat direktur tersebut Direktur Utama Heri Djoko
Subandario, Direktur Keuangan Gulivar, Direktur Pelayanan Pad Dilangga dan Direktur SDM Arif Efendi sehingga awak media belum mendapatkan keterangan jelas mengenai kasus penolakan pasien oleh pihak RSUDAM hingga mengakibatkan kematian tersebut.

Pihak RSUDAM hanya diwakili oleh Kabag Perencanan dan Rekap Medik RSUAM, Elitha M Utari yang menyatakan akan terus mendalami kasus itu yang saat ini sedang menunggu hasil investigasi dan berjanji akan membina perawat yang telah melakukan penolakan terhadap pasien tersebut.

Meski tidak merinci identitas perawat yang diduga mengusir pasien Windasari, namun kata dia, pihaknya sedang meneliti dan mendalami kasus dugaan pengusiran Windasari yang berujung kematian.

Utari juga menjelaskan. kronologis awal Windasari masuk pada tanggal (28/12/2014) hingga dinyatakan sehat dan dapat pulang dengan anjuran kontrol ke poliklinik penyakit dalam.

Dia menambahkan, pada (8/1) lalu Windasari kembali dirawat di RSUDAM melalui IGD dengan diagnosis Ulkus Pedis Decubitus Dextra

manajemenrumahsakit.net :: PARE-PARE – Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Andi Makkasau Kota Parepare dr Kamaruddin Said mengatakan, sejumlah sarana dan prasarana masih sangat dibutuhkan untuk melengkapi rumah sakit itu sebagai RS yang jadikan rujukan dari 14 kabupaten bagian Utara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

manajemenrumahsakit.net :: Semarang, 25/1