manajemenrumahsakit.net :: Pekanbaru – Kepala BPJS Kesehatan Divre II Sumbagteng, Benjamin Saut PS mengatakan hingga kini sudah tercatat sebanyak 16 unit Rumah Sakit (RS) Tipe B yang bekerjasama dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“KIS akan menjadi kartu identitas peserta bagi seluruh peserta program Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, ini sesuai arahan Wakil Presiden Yusuf Kalla, pada 10 November 2014,” kata Benjamin dalam keterangannya di Pekanbaru, Minggu.

Menurut dia, KIS diterbitkan sebagai upaya memastikan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan.

Ia mengatakan, sebanyak 16 RS tipe B tersebut sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan melayani sebanyak 1,2 juta penduduk di Kota Pekanbaru.

“Kendati memang kini baru sebanyak 380.000 jiwa yang sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan atau baru mencapai 39,22 persen dari target yang harus terintegrasi dari total jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1,2 juta jiwa itu,”katanya.

Namun demikian keberadaan RS tersebut diyakini mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta lebih dari cukup, seperti RSUD Arifin Achmad, RS Awal Bros Sudirman dan Panam, Eka Hospital, Syafira, Bina Kasih, Tabrani, Rumah Sakit TNI dan Polri, dan lainnya.

Benjamin mengatakan, banyak rumah sakit yang mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan akan tetapi tentunya penting dilihat dari berbagai aspek kualitas dan harus secara liner terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya tenaga medis, dokter praktek serta sarana dan prasarana pendukungnya.

“Khusus di rumah sakit di daerah sudah banyak yang mau bekerjasama dan rumah sakit yang belum kini sudah menyampaikan bahwa mereka secara bertahap akan melengkapi lebih dulu berbagai persiapan yang dibutuhkan,” katanya.

Yang paling penting, katanya lagi, adalah mengingatkan masyarakat dengan paradigma sakit perlu lebih dulu ke fasilitas kesehatan tingkat primer (puskesmas, dokter keluarga, balai pengobatan, klinik dan dokter praktek umum) guna menghindari antrian ke fasilitas kesehatan tingkat rujukan atau rumah sakit yang makin penuh.

Ia menambahkan, sesuai Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial.

Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program Indonesia Sehat.

Sumber: antarariau.com

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU (BERITA HARIAN) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru, Mairianto mengaku proses kerjasama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit (RS) sudah transparan. Setiap kerjasama, BPJS Kesehatan selalu memberikan panjar (Down Payment/DP) ke

manajemenrumahsakit.net :: Bandung

manajemenrumahsakit.net :: GUBERNUR Bengkulu mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu, akan disulap seperti hotel bintang lima. Hal tersebut, kata dia, agar pelayanan terhadap pasien yang dirawat diberikan secara maksimal. Mulai dari fasilitas, tenaga medis maupun kebutuhan penunjang lainnya.

”Kita akan buat RSUD M Yunus seperti hotel bintang lima. Saat ini tengah dalam penataan, secara keseluruhan, mulai dari alat kesehatan, dokter, perawat serta kebutuhan lainnya,” kata Junaidi Hamsyah saat ditemui

manajemenrumahsakit.net :: Banjarmasin : Kementerian Kesehatan RI berkomitmen membantu pemerintah kota Banjarmasin dalam pembangunan rumah sakit di daerah ini,

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA

manajemenrumahsakit.net :: MAMUJU–Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Barat, Isra D Pramulya mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan rumah sakit tipe B di Mamuju. Menurutnya, kebutuhan rumah sakit berskala internasional itu sudah sangat medesak.

“Apalagi Mamuju ini kan ibu kota Provinsi. Jadi memang harus segera diwujudkan. Setidaknya, bisa menjadi rumah sakit rujukan untuk beberapa wilayah di Sulawesi Barat,” kata Isra, Sabtu (4/4) malam.

Tentang implikasi hutang dari pembangunan serta pemenuhan faslitas rumah sakit itu, Isra menjelaskan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, dengan manajemen rumah sakit yang baik, pemerintah dapat melunasi hutang itu tanpa memberi beban berlebih pada postur APBD Sulawesi Barat.

“Rumah sakit itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Asal pengelolaannya dilakukan dengan baik. Saya rasa, bukan masalah kalau sampai harus berhutang,” lanjutnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan rumah sakit tipe B tersebut akan menggunakan anggaran berupa pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dana Rp 239.691 Milyar akan dipinjam dari PIP dengan jangka waktu 7 tahun dan tingkat bunga sebesar 9.75 Persen dipersiapkan untuk mewujudkan pembangunan rumah sakit yang dimaksud.

“Kalau rumah sakit itu ada. Akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita tak harus lagi merujuk ke Makassar lagi. Jadi, harus segera direalisasikan itu,” tutup Isra D Pramulya. (KTR/B)

Sumber: mediasulbar.com

manajemenrumahsakit.net :: BALAIKOTA

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Sejumlah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terhambat selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI belum juga dicairkan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Koesmedi Prihatno mengatakan akan mengutamakan RSUD yang telah dibangun sejak tahun lalu.

“Setelah APBD turun kami akan menyelesaikan pembangunan RSUD Pasar Minggu,” katanya.

Pembangunan RSUD Pasar Minggu resmi dimulai pada April tahun lalu. Acara peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut akan dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

RSUD Pasar Minggu merupakan RS pertama milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berada di wilayah administrasi Jakarta Selatan. RSUD Pasar Minggu memiliki konsep berbeda dengan RSUD milik Pemprov DKI lainnya.

Rumah sakit tersebut dibangun dengan konsep green hospital. Koesmedi meyakinkan rencana pembangunan akan selesai pada 2015.

“Pembangunan selesai pada Juli, kemudian Agustus operasional akan bisa dilaksanakan,” ujar Koesmedi.

Kisruh APBD DKI 2015 memang belum usai hingga memasuki bulan keempat. Sementara Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan tidak ada pembangunan yang terhambat meski APBD belum cair.

Selain mengutamakan pembangunan RSUD Pasar Minggu, Koesmedi mengatakan akan membangun kelanjutan 15 RS tipe D yang baru diresmikan pada Kamis (2/3) lalu.

Sebanyak 15 RS tipe D yang telah dioperasikan diantaranya RS di Cempaka Putih, Sawah Besar, Johar Baru, Kemayoran, Koja, Cilincing, Pademangan, Kembangan, Kalideres, Jagakarsa, Tebet, Mampang Prapatan, Pesanggrahan, Kramat Jati, dan Ciracas. Seluruh RS tersebut masih proses pembangunan hingga 75 persen.

Sumber: republika.co.id