Jakarta – Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fatahillah mengharapkan seluruh rumah sakit yang tersebar di lima wilayah ibu kota, tidak mengabaikan profesionalisme dalam menangani pasien miskin.

“Jangan ada diskriminasi, harus melayani sepenuh hati dan tingkatkan profesionalisme,” kata Fatahillah, di Jakarta, Kamis (10/12).

Menurut Fatahillah, Pemprov DKI telah berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan kesehatan menuju Jakarta sehat.

“Makanya kami menuntut kerjasama yang strategis antara stakeholder dan Pemprov DKI, agar menyediakan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau yang bisa melayani pasien dengan setulus hati,” ujar Fatahillah seperti dilansir beritajakarta.com.

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Koesmedi Priharto menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi rumah sakit yang menolak atau mendiskriminasi pasien tidak mampu.

“Aturannya kan jelas, kalau mereka menolak akan kami evaluasi. Bahkan sampai pencabutan izin,” tegas Koesmedi.

Sumber: beritasatu.com

Seluruh RS di Jakarta harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan sampai menolak pasien BPJS yang keselamatannya terancam.
KALIDERES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan program Jakarta Sehat melalui peningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Untuk itu Pemprov DKI mengancam akan mencabut izin rumah sakit yang menolak pasien kurang mampu.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat DKI Jakarta Fatahillah mengatakan, seluruh rumah sakit di DKI harus mampu melayani seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi rumah sakit yang menolak pasien yang tidak mampu. Kalau ada yang seperti itu akan kami cabut izin operasionalnya,” ujar Fatahillah saat usai meresmikan Ciputra Hospital di bilangan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (10/12/2015).

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menambahkan, setiap rumah sakit yang baru beroperasi hanya memiliki izin operasional satu tahun.

“RS Ciputra Hospital ini baru hanya memiliki izin operasional satu tahun. Baru setelah itu dilakukan akreditasi apakah layak untuk beroperasi dalam tahun berikutnya,” tambahnya.

Untuk sementara, tambah Koesmedi, RS Ciputra Hospital belum bisa melayani pasien BPJS. “Kedepannya mungkin setelah akreditasi baru bisa melayani BPJS, tapi semua tergantung manajemen RS ini,” pungkasnya.

 Sumber: infonitas.com

MAKASSAR — Ketika ada yang merokok di rumah sakit, apalagi jika itu petugas, lantas manajemen rumah sakit lakukan pembiaran, maka pihak rumah sakit akan diberi sanksi.

“Sanksinya seperti apa, kita akan persulit dalam hal pengurusan izin. Jadi, bukan hanya perokok yang kena sanksi sesuai perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Rumah sakit juga kita bina dengan sanksi agar tegas terhadap perokok,” kata kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel,  Dr dr Rachmat Latief, saat memberikan materi pada pertemuan briefing media terkait isu pengendalian TB terkini.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta, Kamis, 10 Desember siang tadi. Menurut Rachmat, Perda KRT tidak melarang merokok, namun diminta untuk tidak merokok di sembarang tempat. “Obat yang paling baik bagi perokok adalah kemauannya untuk berhenti,” imbuhnya. (Nursam/FAJARONLINE)

Sumber: fajar.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Pertemuan review dan penandatanganan perjanjian kerjasama sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Brebes dibuka melalui laporan dan penjelasan dari Distrik Team Leader Emas Brebes Maduseno Widyoworo, SH, M.Si, Kamis (10/12/2015) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Maternal yakni perdarahan yang mengancam nyawa saat kehamilan. Sedang Neonatal adalah setiap bayi baru lahir akan mengalami bahaya jiwa saat proses kelahirannya.

Dalam laporannya dikatakan bahwa penataan dan peningkatan pelayanan persalinan dapat diperbaiki melalui perjanjian kerjasama dengan berbagai RSU dan Puskesmas di Kabupaten Brebes.

Hal ini dengan mempersiapkan fasilitas dan pelayanan publik yang akan dipantau, dikawal dan akan difasilitasi pelaksanaannya.

Bupati Brebes Idza Priyanti, SE dalam sambutannya mengatakan bahwa mengantisipasi ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan meninggal yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengatasi kasus gawat darurat.

“Perlu ada pembinaan sistem rujukan, peningkatan dalam memberikan pelayanan seperti puskesmas yang sudah bisa menerima pasien yang akan melahirkan, sosialisasi serta peningkatan pelayanan persalinan,” jelas Idza.

Penataan dan peningkatan pelayanan persalinan ini diharapkan secara merata dapat dilaksanakan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes yaitu melalui perjanjian kerjasama sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Brebes.

Melalui perjanjian kerjasama tersebut, kata Idza diharapkan pelayanan kesehatan terhadap ibu yang melahirkan serta bayi yang dilahirkan dapat dipantau secara serentak oleh pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut.

“Apabila ada ibu yang akan melahirkan namun harus ditangani perawatannya secara khusus, maka akan dirujuk pada rumah sakit ataupun puskesmas yang ada dalam perjanjian tersebut. Jika ada rumah sakit yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sangsi sesuai dengan pelanggaran yang ada,” tegas Idza.

RS dan Pusksemas rujukan

Penandatanganan perjanjian kerjasama sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Brebes ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Direktur RSUD Brebes, Direktur RSU Dedy Jaya, Kepala Puskesmas Kecipir Losari, Kepala Puskesmas Tanjung, Kepala Puskesmas Cikesal Kidul Kecamatan Ketanggungan, Kepala Puskesmas Bulakamba, Kepala Puskesmas Sitanggal, Kepala Puskesmas Jagalempeni Kecamatan Wanasari dan Kepala Puskesmas Winduaji Paguyangan.

Acara diakhiri dengan penandatanganan oleh Bupati Brebes. (AFiF.A)

Sumber: brebesnews.co

UNTUK meningkatkan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun kedua, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris meresmikan program ikatan dinas asisten verifikator. Peserta akan ditugaskan sebagai tim verivikasi data medik dan sistem pembayaran pasien di beberapa rumah sakit se-Nusantara.

Fachmi mengatakan, dengan adanya tim verivikator yang berkualitas, diharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisien jaminan kesehatan, serta mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Begitu juga dengan cakupan sistem kendali mutu dan biaya yang tepat, akan meminimalisir kerugian dari pihak yang menjadi peserta JKN.

“Kebutuhan JKN itu banyak dan mendesak, contohnya saja pola tarif. Maka kita harus menyiapkan orang khusus untuk dijadikan asisten vervikator yang nanti ditugaskan di BPJS Center di rumah sakit,” ujar Fachmi kepada wartawan usai Peluncuran Program Ikatan Dinas Asisten Verivikator di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, kawasan Cempaka Putuh, Jakarta Timur, kemarin.

Tahun ini BPJS Kesehatan, tambah Fachmi, telah melatih peserta yang tergabung dalam program pembelajaran asisten verivikator sebanyak 27 orang, dengan kualifikasi pendidikan D3 Keperawatan. Mereka semua telah menjalani pendidikan selama satu tahun agar mereka siap menjadi Duta BPJS Kesehatan, dan mampu melayani seluruh masyarakat Indonesia, dalam hal mendapatkan hak hidup sehat.

Kelebihannya, lanjut dia, peserta yang tergabung dalam program itu diutamakan adalah putra daerah. Dari daerah asalnya, masing-masing peserta mengikuti pembekalan khusus asisten verivikator di Jakarta, lalu dapat kembali ke daerahnya dan bertugas di rumah sakit regional.

“Peserta kita utamakan putra daerah. Ada yang dari Kalimantan Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Tengah. Namun kalau saya lihat kebanyakan peserta berasal dari Jawa Tengah. Mereka nanti bisa ditugaskan di daerahnya atau kita sebar lagi,” imbuh Fachmi.

Dalam Program pembelajaran tersebut, sambung dia, peserta dibekali seputar pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengimplementasikan teori dan praktek ilmu asuransi kesehatan, sistem pembiayaan, hingga standar administrasi klaim, khususnya teknik verifikasi aplikasi dan metode pencegahan fraud.

“Tugas mereka nanti memastikan bahwa apa yang dilakukan dalam pelayanan ini sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Acuannya tentu misalnya ada bukti diagnosis, ada pemeriksaan yang harus disiapkan, apakah betul pasiennya diperiksa atau tidak,” tutur Fachmi.

(ren)

Sumber: okezone.com

Jakarta, Pemberitaan terkait kemungkinan adanya fraud dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) gerah. Ketua umum mereka pun angkat bicara.

dr Kuntjoro Adi Purjanto, Ketua Umum Persi mengatakan pemberitaan yang beredar terkait potensi fraud baru sebatas dugaan. Jangan sampai berita yang sifatnya dugaan dianggap sebagai kebenaran dan akhirnya malah merugikan salah satu pihak.

“Penting sekali dimengerti bahwa tidak hanya RS yang berpotensi fraud. Bisa saja dilakukan peserta JKN, petugas BPJS Kesehatan, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun pihak penyedia obay dan alat kesehatan,” ungkap Kuntjoro, dalam konferensi pers pelantikan pengurus baru persi Persi periode 2015-2018 di Hotel Menara Peninsula, Jl Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/12/2015).

“Itulah mengapa pemerintah harus melakukan pembinaan yang benar. Fungsi Persi sifatnya hanya advokasi saja,” tambahnya lagi.

Dikatakan Kuntjoro, Persi mendukung segala upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan Fraud dan kecurangan lainnya. Ia juga mengatakan siap bergandeng tangan dengan Kementerian Kesehatan dalam sosialisasi Permenkes no 36 tahun 2015 tentang pencegahan fraud.

Sosialisasi dibutuhkan karena Permenkes ini masih baru dan ada kemungkinan belum seluruh elemen sistem JKN mengetahuinya. Kerjasama dilakukan sehingga aturan, prosedur dan instrumen pencegahan fraud dapat dipahami dengan baik oleh rumah sakit.

“Komitmen Persi jelas, mendukung program JKN. Permenkes pencegahan fraud ini belum lama diterbitkan. Langkah awal harus gencarkan sosialisasi dan advokasi. Jadi kita sama-sama mengerti apa itu fraud,” tutupnya.(mrs/up)

Sumber: health.detik.com

Medan – Penyakit jantung di Indoensia dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya. Begitu pula angka kematian akibat penyakit jantung. Belum memadainya fasilitas dan kualitas layanan untuk penyakit jantung membuat banyak pasien memilih berobat ke luar negeri.

Di tengah minimnya fasilitas dan ketidakpercayaan banyak orang terhadap kualitas pelayanan kesehatan di dalam negeri, Rumah Sakit (RS) Siloam Dhirga Surya Medan hadir untuk memberikan pilihan terbaik, salah satunya dengan membuka fasilitas Cardiac Comprehensive Care.

Penggunaan fasilitas khusus layanan perawatan jantung ini diresmikan President Director PT Siloam International Hospitals Romeo F Liedo di Grand Ballroom Hotel Aryaduta, Medan, Sabtu (5/12).

Direktur RS Siloam Dhirga Surya dr Tuan Juniar Situmorang MKes mengatakan, pencegahan yang cepat dan tepat akan mengurangi risiko kematian dari serangan jantung.

Fasilitas Cardiac Comprehensive Care di RS Siloam Dhirga Surya terintegrasi dengan berbagai fasilitas spesialis klinis lain. Salah satunya adalah Rapid Response Ambulance di  nomor telepon darurat 500-911 atau (061)-8888911.

“Begitu ada pasien, Rapid Response Ambulance akan datang dan pasien dilayani dengan penanganan UGD yang cepat di jalan. Setelah itu, dokter akan mendiagnosa. Kalau obat-obatan tidak cukup, selanjutnya dilakukan intervensi,” ungkapnya.

Penanganan pasien dilakukan oleh dokter dan tim di dalam ambulans, selanjutnya dokter akan berkoordinasi dengan dokter di Cardiac Comprehensive Care and Advanced Treatment Coronary Heart Disease RS tersebut.

“Jadi, tim di ambulans berdiskusi dengan dokter, menganalisis, menilai, dan menangani. Kendati belum sampai di penyakitnya, kondisi yang menyerang menuju kematian itu diberesi dulu,” paparnya.

Pria yang biasa disapa dr TJ itu mengungkapkan, di RS Siloam Dhirga Surya ada dua ambulans untuk Rapid Response. Sementara untuk tenaga dokter, ada 2 profesor, 3 dokter, dan 1 dokter ahli jantung tetap di RS Siloam.

Ahli jantung RS Siloam Dhirga Surya Prof Harris Hasan, menyambut baik hadirnya fasilitas Cardiac Comprehensive Care. Ini komitmen RS Siloam terhadap kesehatan terutama untuk penyakit jantung yang insidennya terus meningkat. RS ini memiliki alat bedah jantung hybrid pertama berteknologi FlexMove yakni Allura Xper FD20-Philips.

“Untuk jantung, bukan hanya dari segi pengobatan medical saja, tapi menggunakan alat yang namanya katerisasi dan lain-lain. Kita harus cepat menyelamatkan otot jantung makanya fasilitas lab ini sangat kita perlukan. Jadi alat yang ada di RS Siloam ini cukup memadai,” ujarnya.

Saat ini RS Siloam Dhirga Surya tengah berupaya  menjadi RS provider BPJS agar fasilitas yang dimiliki bisa digunakan seluruh lapisan masyarakat. “Namun saat ini, sasaran kami adalah pasien asuransi dan pribadi yang mampu yang selama ini pergi ke berobat luar negeri seperti Penang,” tandasnya. (BEN)

Sumber: harianandalas.com

SURABAYA – Munculnya beberapa penyakit baru, terutama penyakit dari luar negeri, seperti virus Mers harus menjadi evaluasi bagi rumah sakit. Untuk itu, rumah sakit harus siap mengikuti pola penyakit yang sedang berkembang di masyarakat, mulai dari kesiapan tenaga, jumlah, kompetensi, mutu pelayanan, hingga sarananya.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo berharap tenaga kesehatan di Jatim tetap mengedepankan pelayanan promotif dan preventif. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak mengenyampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif.

“Dengan mengedepankan pelayanan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan di Jatim dapat cepat dalam menangani penyakit yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat,” ujar Soekarwo saat menghadiri Peringatan Hari Kesehatan ke 51 dan Hari Jadi ke 77 RSUD Dr. Soetomo, di Airlangga Convention Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (8/12/2015).

Menurut Soekarwo, RSUD Dr. Soetomo merupakan tempat pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan dan  diandalkan oleh Masyarakat di Jawa Timur.
Diharapkan dengan dukungan Universitas Airlangga, RSUD Dr. Soetomo bukan hanya tempat  untuk mengobati, tetapi juga tempat belajar, membangun insan kesehatan yang berkualitas,  memberikan dukungan pelayanan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan berstandar  internasional.

“Saya sangat bangga dengan keberhasilan RSUD Dr. Soetomo yang telah berhasil menjadi  contoh RS di seluruh Indonesia dalam program pengendalian resistensi anti mikroba, yang tentunya segera dikembangkan untuk RS si seluruh Jawa Timur,”ujarnya. (*)

Sumber: jatimtimes.com

manajemenrumahsakit.net :: CIKARANG—PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) menargetkan memilki 10 rumah sakit dalam lima tahun ke depan. Sebelumnya, perseroan sudah mengembangkan Rumah Sakit Omni yang berlokasi di Pulomas, Jakarta Timur dan Alam Sutera, Tangerang.

Melalui anak usahanya, PT Sarana Meditama Anugerah bersiap mengoperasikan rumah sakitnya yang ketiga di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat setelah melakukan prosesi penutupan atap pada Jumat (4/12).

Omni Hospital Cikarang memiliki kapasitas 250 tempat tidur yang terbagi atas ruang perawatan Kelas 3, 2, 1, VIP, VVIP, HCU, ICU dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam.

Pengembangan rumah sakit, sambungnya, terintegrasi dalam kawasan Superblok The Oasis seluas 13,5 hektare. Superblok The Oasis terdiri dari apartemen, hotel, area komersial, perkantoran, dan town house.

Pembangunan rumah sakit ini merupakan partisipasi SAME mendukung upaya pemerintah dalam mendorong sektor swasta untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur layanan kesehatan.

Direktur Omni Hospitals Group Surina mengatakan, lokasinya yang strategis di kawasan superblok The Oasis diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pegawai perusahaan lokal dan asing yang tumbuh sangat pesat di wilayah Cikarang, Karawang, sampai Purwakarta.

Dia menyebutkan, nilai investasi Omni Hospital Cikarang berkisar USD$30 juta. Komposisi penggunaan dana ialah 18% tanah, 51% bangunan, medical equipment 38%, dan biaya lain 3%. Dengan adanya penutupan atap pada hari ini, manajemen memperkirakan pengembangan rampung Maret 2016 dan dapat beroperasi dua bulan setelahnya.

Surina menyampaikan, setiap tahun, perusahaan menargetkan pembangunan 1 – 2 unit rumah sakit, sehingga dalam lima tahun ke depan mampu mengelola 10 rumah sakit.

Pada 2016, perusahaan menyiapkan belanja modal sebesar Rp520 miliar. Sekitar Rp 420 miliar atau US$ 30 juta dialokasikan untuk membangun satu rumah sakit di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Rp100 miliar untuk pengelolaan tiga rumah sakit yang sudah ada.

“Di Balikpapan walaupun investasi hampir sama USD$30 Juta, komposisi penggunaan dana berbeda, karena di sana tanah lebih murah, sedangkan material lebih mahal,” tuturnya di sela acara topping off Omni Hospital Cikarang akhir pekan lalu.

Sumber: properti.bisnis.com