Reportase

Workshop Metode Baru Perencanaan SDM Rumah Sakit

23 – 24 Maret 2017

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik termasuk kesehatan harus dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat, bermutu, dan dengan biaya terjangkau. Sarana kesehatan seperti rumah sakit semakin berkompetisi dan bertahan diantara para pesaingnya, apalagi saat ini pasar bebas di sektor kesehatan sudah berjalan. Masalahnya apakah rumah sakit termasuk SDM di dalamnya siap menghadapi perubahan tersebut?. Rumah sakit harus mempertimbangkan resiko dan juga harus memperhatikan pasien (pelayanan berfokus pada pasien). Untuk itulah diperlukan perencanaan SDM RS yang dapat memfasilitasi manajemen resiko RS dan pelayanan berfokus pada pasien terlebih menurut rencana pada 1 Januari 2018 revisi akreditasi rumah sakit versi 2012 akan diberlakukan.

SDM RS perlu dipersiapkan melalui perencanaan, orientasi, pendidikan dan pelatihan, serta perlu adanya evaluasi kinerja untuk SDM. Pimpinan RS mesti bekerja sama untuk mengetahui jumlah dan jenis staf berdasarkan usulan masing-masing unit. Proses kredensial mesti dilakukan saat perekrutan SDM karena mereka yang terlibat langsung dengan pasien. Selain itu, RS perlu memberikan kesempatan bagi staf untuk selalu belajar.

Tim perencanaan SDM di RS perlu untuk merencanakan dan mempersiapkan SDM dengan memperhatikan budaya kerja, motivasi kerja, beban kerja, kepuasan kerja, kinerja dan fasilitas kerja. Pada sesi ini akan dibahas mengenai penghitungan beban kerja. Menurut Prof. Dr. drg. Yaslis Ilyas, MPH, HIA, AAK menghitung beban kerja bukanlah suatu hal yang mudah. SDM seperti perawat sering mengeluh kekurangan tenaga karena mereka sangat sibuk dan beban kerja tinggi padahal hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya kerja keras ataupun saat jam kerja tidak bekerja penuh waktu. Selama ini menghitung beban kerja personil dengan mengobservasi apakah beban kerja yang ada dapat diselesaikan dengan waktu yang tersedia.

Terdapat beberapa pendekatan secara ilmiah untuk menghitung beban kerja seperti metode work sampling, time and daily motion study, dan daily log. Metode work sampling yang menjadi pengamatan adalah aktivitas asuhan keperawatan yang dilakukan perawat sehari-hari di ruang kerja. Personil yang diamati lebih banyak jumlahnya, kualitas kerja tidak terdeteksi, lebih sederhana, dan lebih mudah. Dibandingkan dengan metode time and motion study dengan menentukan sampel lebih kecil jumlahnya dan kegiatan diamati secara keseluruhan. Kualitas kerja merupakan tujuan, lebih melelahkan, dan biaya lebih mahal. Sedangkan metode daily log merupakan bentuk lebih sederhana dari work sampling. Metode ini mencatat semua kegiatan dan lama waktu mengerjakan setiap jenis pekerjaan. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama personil yang mengisi sehingga hasilnya akurat.

Metode – metode tersebut sebenarnya dapat memberikan hasil yang akurat namun membutuhkan tenaga ahli, waktu yang panjang, dan biaya yang mahal. Di sisi lain, manajemen RS kesulitan untuk melaksanakannya sendiri dan kemungkinan bias karena faktor personil menghitung beban kerja sendiri. Untuk meminimalkan problem yang dihadapi tersebut, maka terdapat alternatif menghitung beban kerja menggunakan metode Ilyas. Metode ini menggunakan pendekatan demand sehingga beban kerja tergantung pada volume transaksi bisnis yang dilakukan setiap personil. Untuk menghitung beban kerja personil, dibutuhkan informasi akurat mengenai kejelasan kegiatan utama atau penunjang setiap personil, waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan, jenis dan jumlah kegiatan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun, jumlah jam kerja efektif per hari, dan jumlah hari kerja efektif dalam setahun.

Sebagai contoh untuk menghitung kebutuhan tenaga perawat dapat menggunakan rumus dasar

255 merupakan hari kerja efektif perawat per tahun (365 – (12 hari libur nasional, 12 hari libur cuti tahunan)x ¾). Misal rata-rata jam perawatan selama 24 jam adalah 3.5 jam, jumlah TT 100, dan BOR rata-rata 70% maka kebutuhan tenaga perawat dapat dihitung sebagai berikut.

Jadi jumlah perawat yang dibutuhkan 59 orang (pembulatan). Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Demikian pula untuk masing-masing layanan penunjang dan manajemen dapat dihitung kebutuhan personil. Jika telah diperoleh analisis situasi dan kebutuhan personil maka RS dapat melakukan analisis kesenjangan personil.

Melalui metode ini manajemen RS dapat mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan SDM secara efisien sehingga RS melakukan rekruitmen personil secara tepat dan efisien sesuai dengan beban kerja. Di mana secara finansial RS dapat melakukan penghematan biaya SDM yang cukup besar (EL).

Sumber :

• Ilyas, Yaslis, Perencanaan SDM Rumah Sakit : Teori, Metoda, dan Formula, Cetakan Keempat, September 2013.
• Materi Pelatihan Metode Baru Perencanaan SDM Rumah Sakit, 23 – 24 Maret 2017, Jakarta, kerja sama PERSI dan Yaslis Institute.

Reporter: Elisabeth Listyani

Dalam siaran pers disebutkan, dengan jumlah anggota lebih dari 300 rumah sakit dan lembaga pendidikan kesehatan, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) merupakan institusi yang menghimpun provider pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan. 

MUKISI bernafaskan Islam di Indonesia. , MUKISI menggulirkan gagasan tentang standardisasi rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, yang dimulai sejak tahun 2009 dalam rakernas di Jawa Timur, kemudian dikawal secara berkelanjutan hingga pada tahun 2014 berhasil dirampungkan standar dan instrumen rumah sakit syariah edisi pertama versi 1436 (hijriah). 

Dengan menggunakan standar tersebut, sejak 2014 MUKISI secara internal menjalankan pilot project sertifikasi rumah sakit syariah pada dua rumah sakit, yaitu RS Islam Sultan Agung Semarang dan RS Nur Hidayah Bantul Yogyakarta. Secara intensif melakukan komunikasi dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga keluarlah fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tanggal 16 Oktober 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. 

DSN-MUI dan MUKISI selanjutnya akan bekerja sama dalam ikhtiar “Bangkitkan Rumah Sakit Syariah Di Nusantara”, sebagai tagline dan isu sentral MUKISI 2016 – 2021. kemudian diterbitkan pula standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah edisi 2 versi 1438 yang disahkan dengan surat keputusan DSN-MUI, No. KEP-13/DSN-MUI/III/2017 tentang standar & instrumen sertifikasi rumah sakit syariah. 

Di samping itu, MUKISI juga telah menerbitkan 3 buku yang terkait dengan rumah sakit syariah, yaitu pedoman standar pelayanan minimal syariah dan indikator mutu wajib syariah, kode etik rumah sakit syariah, dan kode etik dokter rumah sakit syariah.

Sumber: surabayapagi.com

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan Edwin Effendi mengaku, bahwasanya pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit (RS) milik Pemko Medan ini sebagai RS modern mulai akan dilakukan pada tahun 2018.

“Sejauh ini, persiapannya untuk menuju ke arah sana, sudah mencapai tahap lanjut. Di tahun 2018 nanti sudah bisa dimulai pembangunan dan pengembangan Pirngadi menjadi RS modern,” ujar Edwin, di Medan, Selasa (28/03/2017).

Edwin menjelaskan, pengembangan RS berplat merah ini sebagai RS modern dilakukan bekerjasama dengan salah satu lembaga profesional kesehatan negara Jepang. Hal tersebut, sebut dia, merupakan tindak lanjut kerjasama dengan badan usaha yang artinya mencari investor untuk membantu pengembangan RS.

“Sejak 2016, pembahasan untuk rencana pengembangan RS sudah dilakukan. Pekan lalu, pihak Jepang sudah datang kesini (RS Pirngadi) dalam rangka proses kajian publik, dokumen, tender, dan standar kebutuhan layanan,” jelasnya.

Edwin mengatakan, sebagai kota besar, tentu Kota Medan harus memiliki RS yang besar pula. Selain itu, Edwin mengaku dalam kerjasama dengan Jepang itu pengelolaan manajemen akan dibagi dengan negara sakura tersebut, namun untuk dokter tetap akan memakai dokter lokal.

“Konsepnya, perlu sarana fisik, manajemen, promosi kesehatan, gym, hingga kosmetik. Sehingga orang atau pasien yang datang kemari sudah dapat fasilitas layanan yang lengkap. Hal ini penting, untuk kita dalam bersaing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Medan, HT Dzulmi Eldin mengakui jika Pemko Medan dalam mengapresiasi kinerja RS dr Pirngadi yang telah bisa memenuhi standar penilaian dari Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan meraih akreditasi paripurna sudah memprogramkan RS ini menjadi RS modern.

“Pemko Medan memprogramkan RSUD dr Pirngadi menjadi rumah sakit modern. Untuk itu tenaga medisnya harus mengimbangi perkembangan teknologi dengan cara terus belajar dan memperkaya ilmu pengetahuan, supaya seluruh komponen yang ada di rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.(BS07)

Sumber: beritasumut.com

Pangkalan Bun – Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotawaringin Barat, Aimandinata mengimbau kepada rumah sakit swasta untuk memerhatikan gaji para perawat sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

Sebab setahu Aimandinata selama ini rumah sakit swasta seenaknya menggaji para perawat di bawah UMK. “Sangat minim, kami sudah mengusulkan ke DPRD saat rapat dengan komisi A supaya pemda membuat aturan atau standar gaji yang harus diberikan kepada para perawat setiap bulan,” imbuhnya.

Dia menyayangkan kondisi saat ini, dimana gaji para perawat sangat minim. Begitu pula dengan insentif yang mereka terima.

“Perawat itu merupakan pekerjaan profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Jadi sudah selayaknya kesejahteraan mereka diperhatikan,” katanya.

Selain itu dia juga meminta pemerintah daerah memerhatikan status honorer para perawat. “Kita usulkan juga agar para perawat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS),” tambahnya. (CECEP HERDI/B-6)

Sumber: borneonews.co.id

TIMIKA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Mimika, Papua, bekerja sama dengan tiga rumah sakit di wilayah itu guna menjamin perawatan pasien rujukan yang mengalami kasus kecelakaan kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika Ahmad Fauzie Usman di Timika, Senin, menyebutkan tiga rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), dan RS Kasih Herlina.

“Ada tiga rumah sakit sebagai penyanggah utama atau rumah sakit rujukan kalau terjadi risiko kecelakaan kerja,” kata Fauzie.

Selain menjalin kerja sama dengan tiga rumah sakit itu, BPJS Ketenagakerjaan Mimika juga telah menjalin kerja sama dengan Klinik Puri Husada serta lima puskesmas guna menangani perawatan pertama peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami risiko kecelakaan kerja.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan semua puskesmas di semua distrik (kecamatan) di seluruh Mimika agar seluruh peserta yang bekerja di berbagai sektor usaha yang ada di setiap distrik terlayani fasilitas kesehatan jika mengalami risiko kecelakaan kerja,” katanya.

Jika peserta program BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, dapat segera dibawa berobat ke semua fasilitas kesehatan yang ditunjuk tersebut dengan menunjukkan kartu kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan serta kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang bersangkutan.

“Dengan hanya membayar Rp10 ribu untuk ikut kepesertaan jaminan kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan peserta selama berobat di rumah rumah sakit akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami risiko kecelakaan kerja,” kata Fauzie.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Mimika mulai menggarap pekerja sektor informal, seperti buruh bangunan, tukang ojek, dan pembantu rumah tangga, untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Fauzie mengatakan bahwa angkatan kerja sektor informal di Mimika relatif sangat besar mencapai lebih dari 50.000 orang. Namun, yang baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat sedikit, belum mencapai 200 orang.

“Jumlahnya masih sangat sedikit sekali, mungkin di bawah 200 orang. Padahal, angkatan kerja sektor informal di Mimika sangat besar. Bisa lebih dari 50.000 orang. Maka, sangat disayangkan kalau pekerja sektor informal ini tidak dilindungi melalui program jaminan sosial,” katanya.

Sehubungan dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan Mimika mulai menggandeng sejumlah paguyuban atau kerukunan keluarga suku-suku agar dapat mengikutsertakan anggotanya yang bekerja di sektor informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu paguyuban keluarga yang sudah digandeng BPJS Ketenagakerjaan Mimika, yaitu Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB).

Dengan demikian ke depan, warga KKJB yang bekerja sebagai tukang ojek, buruh bangunan, petani dan lainnya bisa mendapat perlindungan sosial dari pemerintah.

“Pemerintah mewajibkan pekerja yang bekerja di sektor informal ikut program BPJS Ketenagakerjaan, minimal mereka ikut dua program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dengan membayar iuran Rp16.800,00 per bulan, mereka sudah mendapatkan perlindungan selama 1 bulan,” kata Fauzie.

Menurut dia, potensi menggarap pekerja sektor informal di Timika dengan menggandeng pagububan atau pengurus kerukunan keluarga sangat efektif daripada melakukan sosialisasi langsung ke pasar atau ke tempat-tempat pangkalan tukang ojek dan lainnya.

Di lingkungan KKJB saja, warga yang terdata bekerja di sektor informal di Timika berjumlah lebih dari 10.000 orang.

“Kami akan melakukan kerja sama serupa dengan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Ikatan Keluarga Toraja (IKT), Kerukunan Keluarga Besar Flobamora (KKBF), Kerukunan Keluarga Besar Kei (KKBK), dan lainnya. Prinsip kami, sektor informal ini akan kami sasar semuanya di Timika,” ujar Fauzie.
(Ant)

Sumber: salampapua.com

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan pembayaran iuran tahun 2016 (unaudited) sebesar Rp 67,7 triliun. Pada periode sama, total biaya manfaat yang dibayarkan BPJS Kesehatan Rp 67,2 triliun belum termasuk biaya operasional sebesar Rp 3,6 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, realisasi kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa peserta yang belum membayar tagihan pada Oktober 2016, karena adanya penyesuaian tarif rumah sakit. Jadi, menurut dia, terlihat biaya manfaat lebih rendah dari pendapatan iuran.

“Biaya manfaat masih ada beberapa belum menagihkan, karena pada Oktober ada penyesuaian tarif dari Kementerian Kesehatan untuk biaya rumah sakit dan aplikasinya baru sempurna pada Desember 2016, sehingga ada sebagian tagihan yang belum masuk pada Desember 2016, tapi masuknya pada 2017,” jelas Irfan di Jakarta, Rabu (22/3).

Dia menjelaskan, idealnya pendapatan iuran lebih besar dari biaya manfaat. Dengan masuknya iuran pada 2017 tersebut, BPJS Kesehatan masih diprediksi memiliki potensi ketidakcocokan (mismatch) mencapai Rp 3,1 triliun. Untuk menutup potensi mismatch tahun 2016, pihaknya mengajukan tambahan dana dari pemerintah.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengajukan penyertaan modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,8 triliun kepada pemerintah. Tahun ini, dia mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp 3,8 triliun untuk menutupi iuran yang belum tertutup.

“Masih membutuhkan tambahan dana dari pemerintah. Tahun 2016 sebesar Rp 6,8 triliun, tahun ini diperkirakan masih dibutuhkan, pemerintah menganggarkan Rp 3,8 triliun, karena untuk menutupi iuran yang belum sepenuhnya tertutup,” tambah Irfan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga saat ini peserta JKN-KIS telah mencapai 175 juta jiwa dari beberapa segmen kepesertaan. Jumlah tersebut baru 70% penduduk Indiinesia yang telah menjadi peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 juta peserta beserta keluarga merupakan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya menagih peran badan usaha milik Negara (BUMN) sebagai motor penggerak khususnya dalam keberlangsungan program JKN-KIS, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabinet Presiden Joko Widodo.

Dia mencatat, saat ini terdapat 25 juta peserta pekerja baik dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta termasuk keluarga telah terdaftar sebagai peneima jaminan kesehatan melalui program JKN-KIS. Tahun ini target peserta sebanyak 201 juta peserta dari seluruh masyarakat Indonesia, saat ini sudah terdaftar 175 juta peserta.

“Target tahun ini peserta sebanyak 201 juta peserta, saat ini sudah terdaftar 175 juta. Masih ada sekitar 25 juta lagi yang harus kami dorong,” kata Fachmi. (c02)

Sumber: beritasatu.com

SEKADAU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekadau, mencatat banyaknya warga yang meninggal di RSUD di awal 2017, tepatnya per Maret, adalah dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) yang terjadi di beberapa ruas jalur Sutra di Sekadau.

Hal itu diungkapkan Plt Direktur RSUD Sekadau, Henry Alpius. Ia menjelaskan, banyaknya pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rentan menerima orang yang mengalami kecelakaan.

“Banyak Laka Lantas di awal tahun, mulai Januari-Maret. Menurut catatan kami ada lima orang yang meninggal dalam setiap bulan,”ujarnya kepada lawangkuari.com, beberapa waktu lalu.

Kecelakaan yang dialami, kata Henry sapaan akrabnya, ada tanjal dan ada juga yang perseorangan yaitu LAKA Tunggal. Selain itu, ada yang menabrak truck, ada juga yang tertabrak . Dan ada juga mengelak mobil besar, sehingga korban terpelanting.

“Kemarin saja kita menerima tiga pemuda yang sekaligus meninggal, karena ditabrak lari oleh truck yang tidak dikenal,” bebernya.

Dengan kejadian ini, dirinya pun turut prihatin dengan kondisi ini. RSUD minta kepolisian untuk terus mensosialisasi daerah-daerah mana yang terbilang rawan kecelakaan di ruas Jalur Sutra di Sekadau.

“Terutama masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang ruas jalur tersebut supaya berhati-hati untuk berkendara dan memberikan kendaraan kepada anak-anaknya karena banyak kendaraan yang besar dan bermuatan berat lalu lalang,” ungkapnya.

Untuk fasilitas, Henry mengatakan, RSUD Sekadau dengan tenaga mencapai raturan orang terbagi dari Perawat, Bidan, Analis, Apoteker, dan Dokter bertekad untuk melayani. Dengan kelengkapan peralatan dan fasilitas tempat siap melayani masyarakat.

“RSUD Sekadau kedepan akan naik tipenya, dan bisa menjadi rumah sakit rujukan dari daerah lain saama seperti Sanggau dan SIntang. Dan kita saat ini sedang melengkapi persyaratan dan terus membangun dan menyekolahkan anak-anak para pegawai dan anak-anak sekadau melalui Beasiswa di Universitas Hasanudin Makassar dan kita juga sudah MOU,“ pungkasnya. (asm)

Sumber: lawangkuari.com

PRINGSEWU–Hujan yang mengguyur di wilayah Lampung menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu tergenang air, Minggu (26/3/2017).

Air menggenangi teras ruang bersalin dan perawatan setinggi mata kaki orang dewasa akibat tingginya curah hujan dan tidak berfungsinya saluran pembuangan air akibat tersumbat.

“Saluran pembuangan air tidak berfungsinya saluran air yang tertutup tanah atau kotoran sampah sehingga air hujan dengan cepatnya masuk ke ruangan,” ujar Sigit kepada Lampost, pengunjung rumah sakit yang sedang membesuk keluarganya di ruang VIB.
Menurut dia, pihak RSUD kurang memperhatikan dan perawatan kebersihan di sekitar lokasi, sehingga saluran pembungan tersumbat oleh sampah.

Sementara itu dari hasil yang dihimpun Lampost, kondisi bangunan RSUD yang dibangun sekitar tahun 2015 mulai banyak yang rusak, seperti dinding yang sudah retak, bahkan sejumlah plafon ruangan bangunan sudah banyak yang ambrol.

Pegawai rumah sakit yang dimintai konfirmasi tak mau memberikan keterangan dengan alasan bukan kewenangannya dan menunggu pimpinan.

Sumber: lampost.co

Pasca kunjungan kenegaraan dan liburan Raja Arab Saudi Salman bin Abd al Azis Al Saudi ke Indonesia dari tanggal 1-12 Maret 2017 ini, jaringan kesehatan Rumah Sakit Bunda Grup mendapat pesanan kerjasama sebagai pemasok tenaga perawat terlatih ke Arab Saudi.

Komisaris Utama Bunda Medik Heatlhcare System (BMHS) Ivan Sini, SpOG,  dalam kunjungan Raja Salman BMHS-RS Bunda Grup mendapat kepercayaan sebagai penyedia armada ambulan kepada Raja Salman dan semua rombongannya.

“Di waktu kunjungan Raja Salman dan rombongannya yang banyak itu, kita BMHS Bunda dipercaya sebagai penyedia armada ambulan yang berteknologi kesehatan tinggi dengan pelayanan nyaman dan aman. Selanjutnya, BMHS dalam kerangka bisnis ke bisnis mendapat kepercayaan untuk menyediakan tenaga paramedis, untuk awalnya di sektor tenaga perawat ke Arab Saudi dan berpeluang kepada negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah,” ujar Ivan Sini, SpOG kepada wartawan, termasuk, Reporter Elshinta, Hendrik Raseukiy, di acara HUT ke-44 RS Bunda Depok di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Minggu (26/3).

Di Indonesia sekarang, lebih dari 24 ribu orang perawat menganggur karena tidak terserap lowongan kerja. Selain itu, ada yang lebih mendasar, perawat yang tersedia tidak mempunyai kompetensi profesional walaupun mareka lulusan dari institusi pendidikan keperawatan formal.

“Ini ada ketimpangan antara kualitas pasokan produser para perawat dengan standar yang ditetapkan penggunanya,” ujar Ivan Sini. 

Senada, Chairman BMHS Rizal Sini di tempat yang sama di HUT- 44 ini, menyebutkan, lahan kerja keperawatan Indonesia sudah diambang jenuh. Maka perlu inovasi merebut lahan kerja di kawasan Arabiyah dan Amerika utara. BMHS telah mendirikan pusat pelatihan perawat profesional yang berakreditasi Internasional yang sesuai dengan sertifikasi di kawasan atau negara tujuan. Di hari jadi ke-44, BMHS memindahkan pusat pelatihan perawatnya dari Menteng, Jakarta pusat ke Kota Depok.

Demi memenuhi permintaan Arab Saudi ini, Training Center BMHS Kota Depok, telah berkoordinasi dengan, Kemenkes, Kemendag, Kemennaker, BPN2TKI, Kadin, dan PT Millenium Muda Mandiri (M3).       

Sebut Rizal Sini, realisasi kerjasama dengan Arab Saudi, Training Center BMHS melatih para perawat dengan kemahiran bahasa Inggris medis dan Inggris percakapan. Di Arab Saudi dan negara Arab lainnya, dibutuhkan 15 ribu perawat profesional. Selama ini dipasok oleh Filipina yang punya kemampuan bahasa Inggris medis mumpuni.

“Kelemahan  para perawat kita adalah kemahiran bahasa Inggris medis yang lemah, sehingga tidak dapat bersaing di ranah internasional. Padahal, saat ini peluang kerj di dalam negeri sudah jenuh, harus ke luar negeri di mana tenaga kerjanya kecil dari pada kebutuhan,” tuturnya.

Direktur PTM3 Carlos Melgares, lulusan dari pada Training Center BMHS didukung program pencarian dan penempatan kerja di negara tujuan dan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja yang layak. PTM3 menjadi penjamin para perawat di Arab Saudi. 

“Kita bekerjasa dengan BMHS dalam bidang mencari lahan kerja dan penempatannya para perawat. Segala sesuatu dokumen dan administrasi negara destinasi kita bantu dengan biaya yang ringan. Mas kerjanya selama dua tahun. Setelah itu, bila ada lanjutan kontrak kerjanya dari kami kami tawarkan kepad perawatnya. Bila mereka mendapat sendiri kerjaannya silahkan. Tapi harus ada kontrak kerjanya. Kalau tidak ada makan harus kembali ke Indonesia, karena negara destinasi mengetahui penanggung jawannya tenaga asingnya adalah PTM3,” ujar Carlos lelaki berkebangsaan Spanyol yang berkewarganegaraan Indonesia ini.

Sumber: elshinta.com