MAMUJU – Sejumlah keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Salawesi Barat, mengeluhkan pelayanan mobil ambulans, Senin (3/12/2018).

Pasalnya, dari tiga ambulans yang dimiliki RSUD hanya ada satu yang dapat beroperasi dua diantaranya mengalami kerusakan.

Salah seorang keluarga pasien, Imma (23) menilai pelayanan ambulans RSUD kurang maksimal.

“Kami merasa dipermainkan oleh pihak Rumah Sakit,”kata Imma kepada TribunSulbar.com.

Imma mengaku, keluarganya sejak kemarin siang mau rujuk ke RS Wahidin. Namun, tapi sampai sekarang ambulansnya tidak ada.

“Pihak RSUD beralasan ambulans selalu mengalami kerusakan. Peristiwa ini tidak terajdi sekali, karena sejumlah pasien yang lain juga mengeluhkan kejadian serupa,”ujarnya.

“Para pasien disuruh mengantri saat akan dirujuk, dikarenakan hanya ada satu ambulans yang dapat beroperasi. Masak pasien mau dirujuk disuruh antri,”tambahnya.

Saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit membenarkan bahwa dua ambulans yang dimiliki RSUD mengalami kerusakan dan saat ini sedang berada di bengkel.

“Betul pak, dua mobil ambulans rusak pompa solarnya. Alatnya kami pesan di Malaysia, ambulans yang rusak sekarang ada di bengkel Jalan Pababari, insya allah alatnya datang hari ini. Kalau sudah selesai pasien akan langsung diantar,” kata Rauf kepala keamanan RSUD saat hubungi via telfon.

Dikatakan, dua ambulance yang rusak, sudah sejak dua minggu yang lalu.

“Yang satu sementara dalam perjalanan ke Makassar,”ujarnya.

Sementara direktur RSUD Hartini, belum dapat dikonfirmasi via whatsapp terkait hal tersebut.

Sumber: tribunnews.com

Purwakarta, Jabar – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bayu (RSUD) Asih Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan menambah fasilitas pelayanan dengan menambah 40 unit tempat tidur atau bed untuk pasien kelas tiga.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta, Agung Darwis, di Purwakarta, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya terus menambah fasilitas pelayanan. Di antaranya penambahan unit bed khusus pasien kelas tiga.

“Saat ini total bed yang ada di RSUD dari kelas tiga sampai kelas VIP mencapai 311 unit. Pada 2019 nanti, akan ditambah 40 unit bed khusus pasien kelas tiga,” katanya.

Ia mengatakan, penambahan tempat tidur tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap pasien prasejahtera, karena selama ini cukup banyak pasien yang mendapat pelayanan dari kelas tiga.

Dikatakannya, jumlah pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Purwakarta ini cukup banyak, mencapai 500-600 pasien per hari.

Tujuan lainnya, karena saat ini Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta sedang diproses agar mendapatkan status berstandar nasional.

Sementara itu, pada Senin (312) Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah melakukan penilaian akreditasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta.

Tim surveyor akreditasi rumah sakit tersebut diterima langsung Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati Aming serta jajaran Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta.

Sumber: antaranews.com

MURATARA-Terhitung 1 Januari 2019, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tidak lagi menerima pasien yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta.

Pernyataan tersebut disampaikan, Direktur Utama (Dirut) RSUD Rupit, dr Herlina melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) RSUD Rupit, Dian Winani.

Untuk pelayanan peserta Jamsoskes Sumsel Semesta hanya berlaku sampai tanggal 31 desember 2018.

Mulai 1 januari 2019 RSUD Muratara tidak lagi melayani pasien Jamsoskes Sumsel Semesta sampai ada instruksi selanjutnya.

“Untuk meyakinkan masyarakat, kita telah pasangkan pengumuman tersebut di depan RSUD dari jauh jauh hari, supaya masyarakat tidak terkejut lagi setelah masuk per 1 Januari 2019,” kata Dia Winani.

Dian menjelaskan, bahwa Jamsoskes Sumsel Semesta itu merupakan program H Alex Noerdin saat menjabat sebagai Gubernur Sumsel karena jabatan tersebut diduduki H Herman Deru, sampai saat ini belum ada kelanjutannya.

Penghentian program Jamsoskes Sumsel Semesta ini bukan tanpa alasan karena per 1 Januari 2019 penganggaran Jamsoskes tersebut sudah tidak ada lagi dari Pemprov Sumsel.

“Kita juga belum tahu kelanjutannya karena dari pihak provinsi belum ada instruksi lanjutannya, yang pasti per 1 Januari 2019 kita tidak bisa lagi menerima pelayanan Jamsoskes,” tuturnya.

Untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas tiga atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak ada perubahan.

“Tapi yang selama ini warga berobat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah tidak bisa lagi mulai per 1 Januari 2019,” ungkapnya.

Program Jamsoskes Semesta diatur dalam Pergub No 23 Tahun 2009

Sementara itu, Joni (49) warga Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara masih berharap kepada Gubernur Sumsel, H Herman Deru melanjutkan program kesehatan tersebut untuk berobat gratis.

“Kami masyarakat kurang mampu berharap kepada pak gubernur yang baru agar program Jamsoskes Sumsel Semesta atau nama lainnya terus berlanjut, karna program itu sangat bagus dan sangat membantu masyarakat bawah,” katanya.

Menurut Joni, jika program Jamsoskes ini tidak dilanjutkan dia khawatir kalau masyakat yang kurang mampu tidak bisa berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit dikarenakan tidak ada biaya.

“Apalagi dengan kondisi perekonomian sekarang, cari uang susah, jika sakit berobat jalur umum harus bayar, otomatis bakal banyak warga yang sakit hanya berdiam dirumah saja,” pungkasnya.

Sumber: tribunnews.com

PAREPARE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dalam penerapan program Fraud Control Plan (FCP).

Plt Dirut RSUD Andi Makkasau, dr Reny Anggraeny Sari mengatakan, program FCP ini dikembangkan untuk mencegah kecurangan di RSUD Andi Makkassau.

“Program ini merupakan upaya pembinaan dari BPKP dan permintaan dari pihak RS Andi Makkasau untuk menjadi pilot project pendampingan kegiatan pencegahan anti kecurangan,”jelas Reny, Minggu (2/12/2018).

Dia menjelaskan, RSUD Andi Makkasau satu-satunya di Sulsel yang masuk dalam program ini.”Ini tujuannya untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan pencegahan korupsi,”ujarnya.

Menjadi rumah sakit rujukan atau regional di kawasan utara Sulsel membuat RSUD Tipe B Andi Makkassau tumpuan PAD di Kota Parepare.

Dari 140 miliar lebih PAD Parepare ada tahun 2017 lalu, Rp 80 miliar diantaranya bersumber dari rumah sakit ini

Sumber: tribunnews.com

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue terancam dihentikan BPJS Kesehatan, karena belum mendapatkan akreditasi seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur RSUD Simeulue, drg Farhan mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, nomor: 005/2224/2018 pada tanggal 14 November 2018, Tentang Permintaan Komitmen Akreditasi RSUD Simeulue.

Dalam surat resmi itu memuat lima poin permintaan dan lima poin kendala, tantangan dan kendala yang dihadapi rumah sakit tersebut, sehingga terkendala saat proses evaluasi akreditasi.

Katanya, saat ini bangunan fisik RSUD Simeulue sedang dalam tahapan pekerjaan rehab berat.  Kesulitan material yang sebahagian berasal dari luar daerah, sehingga menimbulkan keterlambatan pekerjaan pembangunan.

Berdasarkan kendala tersebut, pihak manajemen RSUD Simeulue itu, memohon untuk dipertimbangkan dapat mengajukan kembali survei akreditasi pada tahun 2019. Serta daerah berkomitmen untuk menyediakan biaya bimbingan survei akan menjadi tanggungjawab daerah, mengingat RSUD Simeulue satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Simeulue.

Kepala Dinas Kesehatan Simeulue, Asludin mengatakan dalam waktu dekat ini akan bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan di Jakarta. Di hadapan Menteri, pihaknya akan menyampaikan kendala yang sedang dihadapi oleh manajemen RSUD Simeulue.

“Soal akreditasi ini, saya dan direktur rumah sakit akan menemui Menteri Kesehatan, dan di sana kita akan meminta supaya proses akreditasi ini bisa dilaksanakan tahun 2019, sebab banyak kendala yang harus kita sampaikan dan kita minta dapat dipertimbangkan”, kata Asludin.

Sedangkan Bupati Simeulue, H Erly Hasim mengaku, telah mengintruksikan Direktur Utama RSUD Simeulue dan Sekda Simeulue, Ahmadlyah untuk mempersiapkan secepatnya kepentingan dan kebutuhan proses akreditasi, sehingga sebelum per 31 Desember 2018, RSUD Simeulue telah mengantongi akreditasi.

Dia juga berharap Kemenkes RI memberikan waktu kepada RSUD Simeulue, dan juga meminta pihak BPJS Kesehatan tidak menghentikan kerjasamanya.  

“Saya berharap Kemenkes RI memberikan garansi hingga Juni 2019, dan saya pikir juga BPJS tidak boleh menghentikan kerjasamanya, namun apabila juga nantinya tidak tercapai upaya kita ini, maka biaya operasional RSUD Simeulue harus dimaksimalkan,” tutupnya.[]

Sumber: habadaily.com

BPJS Kesehatan Cabang Pontianak memberikan informasi terkait penerapan sistem rujukan online berjenjang kepada masyarakat dalam kegiatan bincang pagi di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak pada Senin (26/11), hadir sebagai Narasumber Kepala BPJS Kesehatan Pontanak Ansharuddin dan Kepala Pelayanan Medik Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (RSUD Kota Pontianak) dr.Purwitasari.

“Rumah Sakit Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Pontianak sangat mendukung penerapan uji coba sistem rujukan onlineberjenjang oleh BPJS Kesehatan, kami siap melayani peserta yang berkunjung ke rumah sakit Kota Pontianak dengan sarana dan prasarana memadai, kami juga sudah menerapkan sistem pendaftaran online, hal ini dapat menyempurnakan penerapan sistem rujukan online berjenjang,” ujar Purwitasari.

Penerapan sistem rujukan online berjenjang sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana peserta terdaftar, setelah itu FKTP akan membantu peserta untuk memilih rumah sakit rujukan sesuai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta.

Dengan demikian meminimalisir adanya rujukan berulang kepada peserta karena tidak adanya sumber daya manusia ataupun sarana yang dibutuhkan.

Sejalan dengan hal tersebut RSUD Kota Pontanak juga telah membuat terobosan pendaftaran online melalui aplikasi RSUD Pontianak online yang dapat diunduh di playstore.

Melalui pendaftaran online peserta dapat menyesuaikan hari dan jam kedatangan sehingga setiba di rumah sakit peserta tidak menunggu lama, langsung dapat dilayani.

“Terobosan ini merupakan bentuk totalitas dari RSUD Kota Pontianak dalam melayani peserta, kami menjamin tidak ada perbedaan layanan antara peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dengan peserta umum, semua dilayani sama rata sesuai kebutuhan peserta, jika selama ini pernah mendengar info jika masih ada rumah sakit yang membedakan pasien JKN dengan pasien umum sudah dapat dipastikan berita itu HOAX bagi RSUD Kota Pontianak,” tutup Purwitasari.

Sumber: tribunnews.com

BANJARMASIN – Dalam lima hari ke depan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan penilaian terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr H Moch Ansari Saleh.

Akreditasi ini dilakukan agar memiliki standar pelayanan seragam secara nasional. Akreditasi menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan, Rumah Sakit merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. rumah sakit menjadi tempat pelayanan kuratif komplek, pelayanan gawat darurat, pusat alih pengetahuan dan teknologi, serta berfungsi sebagai pusat rujukan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengoptimalkan peran RSUD dr H Moch Ansari Saleh sebagai salah satu sub sistem pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan,” ucapnya saat membuka Survey Akreditasi SNARS I di RSUD Dr H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin, Senin (26/11/2018) pagi.

Menurutnya, terintegrasinya jaminan mutu dan kualitas layanan kesehatan ke dalam budaya kerja organisasi dan standar operasional rumah sakit, tentu memerlukan standar penilaian yang dilakukan melalui proses akreditasi.

Manfaat dilakukannya akreditasi bagi rumah sakit, diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa segala prosedur pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan baik, sesuai standar mutu pelayanan, serta memprioritaskan keselamatan pasien.

Gubernur berharap, dengan akreditasi nantinya yang diuntungkan adalah masyarakat. Mengingat, akreditasi yang baik akan berdampak pada pelayanan yang juga lebih baik dan meningkat.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr H Moch Ansari Saleh Dr dr Izzak Zulkarnain Akbar mengatakan, sekarang ini tahapan penilaian dan dalam waktu sebulan akan diumumkan hasilnya. “Surveior sebanyak 6 orang yang dipimpin oleh dr Yanuar Hamid, Sp.PD.MARS,kita berharap lulus paripurna,” ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Untuk dapat lulus paripurna dirinya telah menyiapkan semua yang terkait dengan akreditasi seperti dokumen – dokumen pendukung, termasuk kelengkapan manajemen rumah sakit, sarana dan prasarana dan lingkungan yang sehat. “Kami terus berusaha mengupgrade standar pelayanan agar memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya.

Menurutnya, penilaian akreditasi selama 6 hari ini difokuskan pada sasaran keselamatan pasien, hak pasien dan keluarga, manajemen komunikasi dan edukasi, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen informasi dan rekam medis.

Selain itu, dalam instrumen akreditasi SNARS Edisi 1 telah menyertakan dan menambahkan program nasional, yaitu pengendalian resistensi anti mikroba, pelayanan pediatrik dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan rumah sakit. (AOL/*)

Sumber: tribunnews.com