MUARA TEWEH- Lift untuk umum di RSUD Muara Teweh sempat rusak selama 4 bulan. Setelah diperbaiki pada Maret 2019, lift kembali normal. Tetapi, lift itu tidak dioperasionalkan di luar jam besuk.Ketentuan ini ditentukan oleh pihak Rumah Sakit setempat. Padahal sebelumnya, lift tersebut bisa digunakan di luar waktu besuk.

“Gimana nasib penunggu pasien, apabila ada keperluan mendadak. Contoh, ketika pergi ke apotek, harus bolak balik pakai tangga ke lantai atas,” ucap Anggota DPRD Batara, Wardatun Nur Jamilah, menyayangkan hal tersebut.

Sementara itu, Pimpinan RSUD Muara Teweh, Dwi Agus Setijowati saat ditemui di ruang kerjanya,membenarkan hal itu, bahwa ada aturan mengenai penggunaan lift. Aturan itu diberlakukan karena rumah sakit melakukan penghematan dan uang kas rumah sakit sedang defisit.

Meski begitu, tambah dia, untuk evakuasi pasien, pihaknya ada khusus lift bagian belakang, yang siap digunakan setiap saat, yang juga digunakan untuk mengantar makanan.

“Rumah Sakit RSUD Muara Teweh memiliki dua lift satu pada bagian depan dan yang satu lagi bagian belakang. Jam besuk pasien mulai pukul 10.00-12.00 Wib dan 16.00-18.00 Wib. Artinya jika di luar jam besuk, keluarga pasien ingin berkunjung silakan, tapi naik tangga pada bagian samping,” katanya. 

Ia menjelaskan, lift bagian belakang dikhususkan untuk evakuasi pasien dan mengantarkan makanan, karena sudah ada oksigen sentral, artinya hanya untuk pasien dan bukan untuk umum. (*adl/aza)

Sumber: prokal.co

SLEMAN – Sebanyak 45 pasien mendapat kesempatan untuk menjalani operasi katarak secara gratis di RSUD Murangan, Sleman.

Kegiatan tersebut dilakukan pada Minggu (07/04/2019).

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, yang juga hadir mengatakan Operasi Katarak Gratis ini merupakan rangkaian untuk menyambut HUT Kabupaten Sleman ke-103.

“Operasi Katarak Gratis ini rutin dilaksanakan sejak 2016 silam. Ini sudah keempat kalinya,” kata Muslimatun.

Sementara itu, Koordinator Operasi Katarak, dr Widya Prafitri, menyatakan ada sebanyak 191 orang yang mendaftarkan diri.

Menurutnya, jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Setelah melewati proses screening atau pemeriksaan, sebanyak 90 pasien penderita katarak lolos untuk menjalani prosedur operasi.

“Pada hari ini kami menangani 45 pasien yang membutuhkan operasi katarak dengan segera,” jelas Widya.

Usai membuka kegiatan secara resmi, Sri Muslimatun sempat meninjau langsung proses operasi di ruangan khusus.

Sebanyak 3 ruangan operasi digunakan untuk kegiatan tersebut. (*)

Sumber: tribunnews.com

Bogor – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor mengembangkan layanan jantung terpadu, meliputi fasilitas, prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani berbagai jenis penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu cakupan pelayanan penyakit jantung menyasar seluruh lapisan masyarakat, meskipun tata laksana penyakit ini memerlukan teknologi dan biaya tinggi.

Direktur RSUD Kota Bogor Dewi Basmala menuturkan, berdasarkan data nasional Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Terlebih ada perubahan profil sosial ekonomi dari penderita penyakit jantung dan pembuluh darah yang tadinya hanya kelompok sosial menengah ke atas tetapi sekarang menyasar kelompok sosial ekonomi rendah.

“Karena itulah kami mengembangkan layanan jantung terpadu. Saat ini kami memiliki dua poliklinik jantung, tujuh tempat tidur ruang Intensive Cardio Unit (ICVCU), satu laboratorium katerisasi (cathlab), dan satu unit medical cek up jantung. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan mampu melayani deteksi dini, tindakan diagnosik, dan intervensi kardiovascular,” ungkap Dewi kepada INILAH, Minggu (7/4/2019).

Dewi melanjutkan, untuk layanan Cathlab di RSUD Kota Bogor bagi peserta layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipastikan sudah terlindungi sepenuhnya. Umumnya, peserta BPJS harus membayar sebagian biaya apabila ingin mendapatkan layanan cathlab.

“Ini terobosan terbaru kami dengan mengembangkan layanan jantung terpadu. Masyarakat kelas ekonomi rendah bisa merasakan fasilitas tanpa khawatir biaya asalkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat mengetahui layanan cathlab memerlukan biaya tinggi. Tahun 2019 ini pelayanan jantung terpadu sudah bisa dilakukan 100 persen,” tambahnya.

Dewi menjelaskan, faktor penyebab tingginya angka kejadian penyakit jantung koroner atau gagal jantung adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami faktor resiko penyakit jantung koroner. Dengan adanya central jantung di RSUD Kota Bogor, deteksi dini bisa dilakukan sehingga terlihat apakah pasien mempunyai potensi menderita penyakit jantung.

“Kami harapankan masyarakat bisa melakukan pemeriksaan dengan adanya layanan jantung terpadu di RSUD Kota Bogor ini,” jelasnya.

Kasi Pelayanan Medik RSUD Kota Bogor Andi Tatat menuturkan, dengan layanan cathlab pasien dapat dideteksi apakah pada pembuluh darah dijantungnya ada sumbatan atau tidak, dengan SDM yang sudah berpengalaman dan alat canggih layanan cathlab RSUD Kota Bogor 100 persen bisa dilakukan tahun 2019 ini.

“Karena layanan cathlab ini beresiko tinggi kami sudah siapkan SDM mumpuni dan alat yang canggih. Ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ketika merasakan kesemutan didada kiri menjadi faktor penyakit jantung tidak terdeteksi sejak dini. Maka saya sarankan apabila mengalami kesemutan didada kiri, segera lakukan pemeriksaan. Peserta BPJS Kesehatan dijamin biaya tercover semua di RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan layanan jantung terpadu,” pungkasnya.

Sumber: inilahkoran.com

Hari tuberculosis (TB) sedunia diperingati pada 24 maret. Adanya hari peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyakit TB dan pada ujungnya masyarakat diharapkan juga peduli terhadap penanggulangannya. Penyakit TB merupakan penyakit yang mewabah di Indonesia, saat ini Indonesia berada di peringkat ke – 3 jumlah penderita TB setelah India dan China. Untuk menekan jumlah pendertia TB bukan merupakan perkara mudah, penyebaran TB yang melalui udara sangat mudah sekali terjadi. Sementara pengobatan TB membutuhkan waktu yang relatif lama yakni 6 bulan pengobatan tanpa putus, sehingga seringkali pendertia TB terbentur dengan kondisi sosial ekonominya, dimana banyak penderita TB berada pada usia produktif.

Humas RSUD Deliserdang, Delyunmas Ziraluo angkat bicara terkait adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh managemen rumah sakit dimana anak usia dibawah 12 tahun dilarang untuk membesuk pasien di dalam ruang rawat inap.

Ketika dikonfirmasi Delyunmas mengakui hingga saat ini mereka masih terus saja menerima keluhan dari keluarga pasien meskipun tidak banyak.

Meski demikian ia menyebut ketika diberikan edukasi tetap saja ada keluarga pasien yang mau menerima apa yang mereka sampaikan. Disebut kalau kebijakan larangan untuk anak dibawah 12 tahun masuk ke dalam ruang rawat inap adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur, dr Hanif Fahri SpKJ.

“Di rumah sakit inikan banyak penyakit, namanya saja sudah rumah sakit artinya rumah tempat orang sakit. Karena gini juga di kita itu bahasa awamnya ada pelayanan ruangan untuk TBC dan HIV Aids. Bukan berarti seperti itu (tidak steril dan aman bagi orang lain). Nah di rumah sakit swasta tidak ada pelayanan seperti itu. Nah ini kalau kita biarkan ikut besuk pastilah bisa terkontaminasi. Memang kalaupun misalnya dibawa ya tidak apa-apa tapi Kitakan hanya menjaga saja karena body anak inikan berbeda-beda,”kata Delyunmas Rabu, (27/3/2019).

Selama ini, lanjut Delyunmas kebijakan yang diberlakukan ini tidak kaku. Artinya dalam hal-hal tertentu seperti keadaan orangtua anak keadaan gawat darurat atau memang benar-benar dipinta keberadaannya oleh orangtuanya kebijakan itu bisa dikesampingkan.

Hal-hal seperti ini disebut sudah sering mereka lakukan karena memang sudah diketahui oleh anggota mereka yang ada di lapangan.

“Kalau itu (tempat bermain anak) memang kita akui (masih ala kadarnya). Tapi biar bagaimana pun kesehatan anak kan memang harus dijaga karena mereka ini penerus kita,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

MAKASSAR – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat, drg Hj Sri Fausyia Nuralim M Kes mengaku optimis rumah sakit yang dipimpinnya meraih Akreditasi SNARS Edisi I.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 merupakan standar nasional akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Ada 16 poin yang menjadi penilaian. 

Seluruh babnya merupakan rincinan dari pengelompokan fungsi-fungsi standar akreditasi yang terdiri dari standar keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional, dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit. 

Optimisme tersebut disampaikan Sri Fausyia, usai rumah sakit yang dipimpinnya dikunjungi oleh tim visitasi Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARST).

Visitasi akreditasi dilakukan di RSUD Sayang Rakyat, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin-Kamis (25-28/3/2019).

Tim akreditasi yang mengunjungi RSUD Sayang Rakyat, yakni dr Zainal Abidin, dr Stephani Maria Nainggolan, dr Priyono Purwohusodo, dan Roswita Hasan S Kep M Kes.

Semua tim tersebut, diketahui berasal dari KARST Pusat.

“Visitasi akreditasi ini yang kedua kalinya dilakukan, setelah 2016 lalu kami sudah meraih sertifikat dengan program khusus, dan saat ini untuk akreditasi SNARS Edisi I,” kata Sri Fausyia Nuralim, kepada tribun-timur.com, Kamis (28/3/2019).

Selama vistasi, kata Sri Fausyia, tim akreditasi memeriksa dokumen yang telah disiapkan oleh pihak rumah sakit.

Termasuk melakukan telusur terhadap dokumen dan melihat langsung pelayanan di rumah sakit yang dibangun sejak 2009 tersebut.

“Harapan kita bersama tentunya bagaimana pelayanan pasien di rumah sakit ini menjadi lebih baik, sesuai standar operasional, dan pastinya lebih profesional,” tuturnya.

Sementara itu, tim visitasi KARST, dr Zainal Abidin mengatakan visitasi dilakukan untuk melihat administrasi dan pelayanan pasien di RSUD Sayang Rakyat.

“Ada 16 indikator yang kami nilai, dan lihat langsung yang selanjutnya akan dilaporkan ke KARST. Setelah kami menilai administrasi dan pelayanan terhadap pasien, sekitar dua minggu ke depan hasilnya sudah bisa diketahui,” ujarnya.

Sekadar diketahui, RSUD Sayang Rakyat memiliki luas sekitar 4,9 hektare.

Rumah sakit yang dibangun di era Gubernur dan Wagub Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang itu memiliki 109 perawat, 21 dokter umum, dan 14 dokter spesalis.

Sumber: tribunnews.com

PANGKAJENE— Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep menerima piagam akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Piagam itu diterima langsung Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Hj Jumliati, Dirut RSUD Pangkep, dr Annas Ahmad, Dewan Pengawas serta dan tim akreditasi di Kantor KARS Epicentrum Walk, Jalan Rasuna Said Jakarta.

“Alhamdulillah kemarin baru terima piagamnya, namun ini bukan tujuan akhir tetapi langkah awal perjuangan kami menuju peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan lebih baik,” kata Dirut RSUD Pangkep, dr Annas Ahmad, Selasa (26/3/2019).

Annas menyebut, peraihan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari Pemkab Pangkep, manajemen RSUD maupun seluruh masyarakat Pangkep.

“Mereka semualah yang membuat kami ini berhasil meraih akreditasi setelah 7 tahun tidak terakreditasi. Kontribusi gagasan dan kritikan membangun untuk RSUD Pangkep kedepannya,” ujarnya.

Annas mengaku, meski masih banyak hal yang perlu dibenahi, utamanya dalam budaya pelayanan, baik pemberi layanan maupun pada penerima layanan. Namun dirinya akan terus berbenah demi hasil lebih baik.

Sementara itu, Ketua Komisi Akreditasi dr Sutoto mengapresiasi penghargaan ini.

“Kerja keras Pemkab Pangkep dan jajaran RSUD Pangkep sehingga mereka bisa mencapai predikat akreditasi paripurna yang merupakan predikat akreditasi tertinggi di Indonesia, setelah kurang lebih 7 tahun tidak terakeditasi. Semoga dapat dipertahankan yah !,” jelasnya.

Dia menyebut, ini wujud perhatian ekstra dalam mendorong perubahan dan perbaikan layanan rumah sakit yang telah mendapatkan predikat baik,  sebagai unit pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sumber: tribunnews.com

TULUNGAGUNG – RSUD dr Iskak Tulungagung menjadi rumah sakit milik pemerintah daerah yang bisa menyelenggarakan diklat profesi kesehatan.

Hal itu berlaku setelah institusi pelatihan RSUD dr Iskak terakreditasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Secara resmi akreditasi lembaga diklat milik RSUD dr Iskak diakui Kemenkes sejak 20 Desember 2018. Sertifikat ini ditandatangani oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Usman Sumantri. Namun surat akreditasi ini baru diserahkan pada Jumat, (22/3/2019).

“Sebuah organsasi pelayanan publik membutuhkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana bisa dibangun. Demikian juga SDM butuh diservis, diupgrade dan dirawat,” ujar Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto, SP. B FINACS, Selasa (26/3/2019).

Lanjut dr Supriyanto, banyak perusahaan yang menganggap bagian HRD adalah orang buangan. Sementara di RSUD dr Iskak, bagiab HRD dianggap sangat vital. Bagian ini yang betugas meningkatkan kemampuan SDM kesehatan melalui lembaga diklat.

Lembaga diklat ini sangat penting untuk memerkan pelatihan kepada SDM kesehatan. Namun pelatihan ini harus terukur dan jelas, sehingga menata kompetensi yang sah menurut peraturan. Karena itu lembaga pelatihan harus terakreditasi.

“Saya juga kaget, awalnya kami mengajukan akreditasi agar bisa menambah kompetensi dokter dan perawat untuk meningkatkan kemampuan. Ternyata RSUD dr Iskak ini satu-satunya rumah sakit milik daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil terakreditasi,” ungkap dr Supriyanto.

Selama ini yang berhasil terakreditasi seperti diklat Ciloto, Rumah Sakit Sardjito di Yogyakarta maupun Rumah Sakit Kariadi, semuanya milik Kementerian Kesehatan.

Dengan pengakuan akreditasi dari Kemenkes, RSUD dr Iskak bisa menyelenggarakan diklat untuk SDM kesehatan dari institusi kesehatan lain. RUSD dr Iskak juga berhak mengeluarkan sertifikat yang sah, menurut peraturan perundang-undangan.

“Ini bukan diklat abal-abal, karena semua terakreditasi, terukur dan termonitor dengan baik. Jika rumah sakit sekitar mau mengadakan diklat, tidak usah jauh-jauh ke Semarang, Yogyakarta atau Ciloto, cukup ke RSUD dr Iskak,” tegas dr Supriyanto.

Selama ini RSUD dr Iskak banyak mendapat pengakuan berkat inovasi pelayanan yang dihasilkan.

Ppencapaian itu karena kulitas SDM yang diperhatikan. Sementara sarana dan prasarana juga dibangun seiring kualitas SDM yang ada.

Hampir seluruh layanan prosesi kesehatan bisa didiklat di RSUD dr Iskak. Namun selama ini yang sudah berjalan adalah pengendalian infeksi, dan “advanced cardiac life support” (ACLS) atau layanan emergensi. Sementara modul-modul lain masih terus berkembang.

Lama pelaksanaan diklat selama 30 jam, di dahulu dengan pretest. Pretest ini yang menentukan prosentase teori dan praktik setiap peserta. Jika diperlukan, RSUD dr Iskak bisa melibatkan penaga perguruan tinggi sebagai trainer.

“Selama ini kami menggunakan tenaga internal yang ada. Karena ada tenaga yang sudah di-trainning untuk menjadi trainer,” pungkas dr Supriyanto. 

Sumber: tribunnews.com