BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Setelah membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota tipe C di Simpang Lima Ratu Samban, tahun depan akan dibangun kembali rumah sakit penyangga tipe D. Setelah dihitung kebutuhan pembangunan rumah sakit ini mencapai Rp 50 miliar dengan menggunakan dana pinjaman dari PT SMI.

“SMI mengcover infrastruktur dan alat kesehatan (alkes) Rp 50 miliar tahap awal, artinya Rp 25 miliar untuk pembangunan gedung fisiknya, dan Rp 25 miliar untuk pengadaan alkesnya, tapi nanti akan kita konsultasikan lagi ke SMI apakah sudah sesuai atau tidak,” kata Direktur RSUD Kota Bengkulu, dr Listra Cerlyviera, kemarin (4/11).

Untuk diketahui, sesuai fungsinya, rumah sakit tipe D merupakan rumah sakit ynag bersifat transisi. Kemampuan rumah sakit tipe D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah sakit kelas D juga menampung pelayanan rujukan yang berasal dari puskemas.

Dijelaskan Lista, masyarakat yang sebelumnya sudah berobat di puskesmas harus dirujuk terlebih dahulu ke rumah sakit tipe D ini, jika jenis penyakit pasien memang sudah parah dan tidak mampu ditanggani lagi, barulah dirujuk ke RSUD kota.

“Progres Pemda Kota ini untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sekaligus menyikapi kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan secara berjenjang. Jadi, dari tingkat puskesmas, terus berjenjang lagi dari kelas D ke kelas C, terus baru berjenjang lagi ke kelas B yakni RS M Yunus,” paparnya.

Untuk lokasi pembangunan rumah sakit tipe D ini masih dipikirkan oleh pemerintah kota, namun opsi yang timbul saat ini adalah memanfaatkan lahan milik pemkot yang sebelumnya sebagai tempat rumah potong hewan di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar yang saat ini tidak termanfaatkan.

Pertimbangannya, menurut dr Lista, pelayanan kesehatan tidak bisa jika dipusatkan di tengah kota saja, tetapi juga harus mengimbangi pelayanan kesehatan di kawasan lain, terlebih lagi kawasan betungan tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma sehingga juga bisa mencover pasien dari 2 daerah sekaligus, terutama pada saat emergency atau gawat darurat, sehingga masyarakat di sana tidak harus jauh-jauh ke tengah kota.

“Selain memang di pinggir jalan, lahan di sana juga cukup luas hampir 6 hektare, jadi sangat cocok untuk dibangun rumah sakit. Yang jelas konsep pembangunan ini masih perlu kita godok lagi bersama dewan,” pungkasnya. (805)

Sumber: bengkuluekspress.com

SAROLANGUN – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Sarolangun terus berupaya melengkapi tenaga dokter spesialis guna mewujudkan rumah sakit rujukan di Jambi wilayah barat dan sekitarnya.

Baru-baru ini, RSUD itu kembali melakukan penambahan dua dokter spesialis di rumah sakit milik Pemkab Sarolangun tersebut.

Kabid Pelayanan dan Medis RSUD, dr H Bambang Hermanto, MKes, mengatakan penambahan dua dokter spesialis masing-masing dr M Rusli SPKK dokter spesialis patologi klinik dan dr Hilda SPPA dokter spesialis patologi anatomi.

dr Bambang mengungkapkan, Patologi Klinik adalah bagian dari kedokteran klinik yang ikut menangani masalah diagnostik dan terapi, ikut meneliti wujud dan perjalanan penyakit pada seorang penderita atau bahan yang berasal dari seorang penderita.

“Untuk itu, patologi klinik merupakan pemeriksaan morfologis, mikroskopis, kimia, dan pemeriksaan laboratorium lainnya,”paparnya.

Sementara Dokter spesialis Patologi Anatomi adalah salah satu cabang spesialisasi medis yang berperan terutama dalam penegakkan diagnosis penyakit, penentuan terapi, prediksi prognosis, dan registrasi kanker berdasarkan diagnosis patologi anatomi.

Spesimen patologi anatomi dapat berupa jaringan (biopsi, eksisi, operasi) atau cairan/apusan. Jaringan atau cairan yang dikirim ke laboratorium patologi anatomi harus disertai surat pengantar yang berisi identitas pasien, asal sampel, dan diagnosis klinis. Spesialis patologi anatomi juga bisa mendeteksi pasien yang menderita tumor ganas atau tumor jinak.

‘’Untuk rumah sakit kabupaten di provinsi Jambi, RSUD Sarolangun termasuk paling lengkap. Upaya itu kita lakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dan bermotivasi dan berinovasi untuk mencapai visi dan misi RSUD Chatib Quzwain,’’ jelasnya.

RSUD Chatib Quzwain sebagai instansi milik Pemkab Sarolangun, kata dr Bambang, senantiasa memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bermutu tinggi dan terjangkau sesuai perkembangan IPTEKDOK, menjadikan RSUD sebagai pusat rujukan spesialistik di Jambi wilayah barat dan sekitarnya dan menjadikan pusat Diklat tenaga kesehatan serta Litbang teknologi kesehatan.

Semangat kerja yang dikedepankan tenaga medis RSUD Chatib Quzwain, yakni masyarakat puas adalah kebanggaan. Untuk itu, pihaknya menerapkan strategi dengan mengutamakan kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan dan mengoptimalkan peran Instalasi, laboratorium dalam pelayanan.

“Adapun bentuk kebijakan yang diterapkan, dengan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen dan menciptakan suasana kerja yang mendorong terciptanya peningkatan kinerja serta pemanfaatan SDM secara optimal,” ujarnya

Sumber: tribunnews.com

Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P menargetkan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Unila sudah beroperasi pada tahun 2019 mendatang dengan status RS tipe C.

Bagi Hasriadi, RSP ini sangat penting. Selain untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan Fakultas Kedokteran Unila, RSP adalah front office Unila.

Menurut Hasriadi, biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan RSP ini cukup besar. Untuk infrastruktur saja membutuhkan dana sekitar Rp650 miliar hingga Rp700 miliar. Untuk penambahan fasilitas kesehatan, totalnya bisa mencapai Rp1 triliun. Maka dibutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sementara mengharapkan dana dari SPP mahasiswa tidak akan cukup.

“Kita memang sejak awal tidak mengharapkan SPP mahasiswa. SPP mahasiswa hanya bisa disisihkan Rp25 miliar, mau jadi Rp700 miliar berapa puluh tahun bisa terkumpul? Mungkin sudah pada pensiun semua belum selesai tuh rumah sakitnya,” ujar Rektor, kepada Kupastuntas.co , di ruang kerjanya, belum lama ini.

Maka, Hasriadi berjuang mencari pendanaan di beberapa sumber. Di antaranya dari Kementerian Bappenas untuk sumber pendanaan luar negeri. Hasil pertemuan terakhir dengan Bappenas, Hasriadi sudah diwawancarai oleh pihak Asian Development Bank. Dipastikan akan ada dana pinjaman kisaran Rp550 miliar yang siap dikucurkan.

Namun pinjaman itu akan berjalan perlahan, tidak bisa langsung turun secara keseluruhan. Sementara pembangunan harus terus berjalan. Oleh sebab itu, Unila mencoba mencari sumber dana dari beberapa pihak lainnya agar tidak full dari satu pendanaan saja. Salah satunya dari Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Saat ini telah dibangun dua gedung yang sudah memasuki tahap finishing. Di tahun 2019 akan dibangun satu gedung lagi.

“Kita berharap menjelang akhir tahun 2019 sudah berdiri rumah sakit tipe C, kita juga berusaha untuk membangun pusat riset disitu. Jika terwujud saya bisa memastikan itu pusat riset terbesar di luar Pulau Jawa. Itu nanti akan men-support Fakultas Kedokteran Unila,” kata dia.

Hasriadi mengakui, Unila memang punya permasalahan besar terkait infrastruktur. Sebab gedung-gedung di Unila kebanyakan adalah gedung tua yang sudah perlu direnovasi. Belum lagi jumlah mahasiswa Unila yang saat ini sudah over kapasitas. Sebab kampus Unila dengan luas sekitar 40 hektar ini awalnya didesain hanya untuk menampung 15 ribu mahasiswa. Sementara saat ini jumlah mahasiswa Unila sudah mencapai lebih dari 35 ribu orang. Oleh sebab itu, Hasriadi kembali mencoba mendekati Kementerian PUPR untuk mendapatkan beberapa sumber pembangunan.

“Ini guna mendukung visi Unila menjadi 10 besar perguruan tinggi di Indonesia pada 2025. Tidak kurang dari 10 gedung kita sudah bangun. Ada yang renovasi, ada yang baru,” tandasnya.

Sumber: kupastuntas.co

KUDUS – Sistem Pelayanan Haemodialisa Terintegrasi (Si Pena Hati) melalui aksi dan aplikasi untuk kesehatan ginjal, diluncurkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Loekmono Hadi Kudus. Di antara program unggulan diwujudkan dalam aksi kegiatan edukasi pasien, kelompok senam, serta jemput bola bagi pasien gagal ginjal dalam kondisi emergency.

Selain itu melalui aksi gathering CLBK (Care, Love, and Be Healthy Kidney) atau  rawat dengan cinta untuk ginjal yang sehat. Sedang dalam aplikasinya, Si Pena Hati membantu memberi peringatan (reminder) kepada pasien gagal ginjal agar tidak lupa kontrol, minum obat, cuci darah/ Haemodialisa (HD) rutin, serta melakukan senam ginjal- ginjal.

Kasi Pelayanan Rawat Inap RSUD Loekmono Hadi Kudus, Desi Wijioarti Skep Ners mengatakan, aplikasi Si Pena Hati dapat memberikan motivasi pasien gagal ginjal untuk terus hidup sehat. “Kelompok pasien dapat saling mengingatkan untuk melakukan kontrol, minum obat hingga HD rutin sesuai jadwal,” ujarnya, Minggu (4/11).

Si Pena Hati merupakan hasil karyanya, sekaligus penilaian kinerja (proper) usai mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) IV. Si Pena Hati di launching Sabtu (3/11), dan telah terintegrasi dengan seluruh rumah sakit dan Puskesmas di Kudus. Fitur aplikasi dijalankan menggunakan layanan pesan pendek atau Short Message Service (SMS).

Direktur RSUD Loekmono Hadi, dokter Azis Akhyar mengaku, aplikasi tersebut sangat bermanfaat bagi  rumah sakit dalam memberikan informasi dan penanganan pasien gagal ginjal. Saat ini pihaknya menangani lebih 100 pasien gagal ginjal. Rata- rata setiap minggu, pasien melakukan dua kali cuci darah.

“Si Pena Hati akan selalu memberikan peringatan agar pasien gagal ginjal tertib menjalani cuci darah rutin, minum obat dan kontrol sesuai jadwal,” katanya. (Trq)

Sumber: krjogja.com

Banda Aceh – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh merawat 368 pasien gangguan jiwa dari seluruh Tanah Rencong. Padahal jumlah ranjang yang tersedia di RSJ ini hanya 354.

Direktur RSJ Banda Aceh, dr Makhrozal, mengatakan, over capacity ini karena sebagian pasien sudah diperbolehkan pulang tapi pihak keluarga enggan menerimanya. Akibatnya, mereka tetap tinggal di RSJ. 

“Ini (karena) diskriminasi dan stigma terhadap pasien masih tinggi sehingga mereka (keluarga) tidak mau menjemput dan menerima kembali keluarganya,” kata Makhrozal kepada wartawan, Kamis (1/11/2018). 

Pihak RSJ pun mensiasatinya agar semua pasien gangguan jiwa di Aceh tertampung. 

Terkait masih banyak pasien yang tidak dijemput dan diterima keluarga, pihak RSJ sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial serta pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada pihak keluarga agar mereka kembali menerima saudaranya yang mengalami gangguan jiwa. 

“Kita sudah melakukan koordinasi untuk mengantar mereka ke keluarganya dan menjelaskan untuk bisa diterima dan masyarakat bisa kembali menerima sebagai saudaranya,” jelas Makhrozal. 

Selain itu, RSJ Aceh juga menjemput pasien gangguan jiwa yang masih dipasung di seluruh Aceh. Untuk tahun ini, sudah 22 orang dilepaskan dari pasung dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Jika ditotal dari 2010 lalu, jumlah orang yang sudah dilepaskan dari pasung mencapai 333 orang. 

“Bebas pasung adalah salah satu program Pemerintah Aceh. Untuk 2018 kita sudah menjemput pasien pasung sebanyak 22 kasus. Tim juga sudah berangkat ke Bener Meriah untuk melepas pasung di sana ada 2 orang,” ungkap Makhrozal.
(agse/rvk)

Sumber: detik.com

MANADO – Pembangunan RSUD Kota Manado tengah berlangsung. Para pekerja tampak membangun pagar dan gedung utama, Kamis (1/11).

Pantauan tribunmanado.co.id, pagar rumah sakit hampir rampung. Begitu pula dengan gedung yang dulunya hanya rangka, kini mulai tertutup. Aktivitas pekerja beberapa waktu belakangan ini mulai intens.

Sekretaris Kota Manado Micler Lakat mengatakan, pembangunan RSUD pertama Kota Manado ini terus berlangsung.

Saat ini pun Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membicarakan soal pinjaman ke PT SMI.

“Sudah dalam pembangunan saat ini. Dua dinas terkait juga sudah berembuk terkait pinjaman dari PT SMI,” ujar Micler, Kamis (1/11).

Pemerintah Kota Manado sedang menggenjot pembangunan poliklinik eksekutif gigi dan mulut. Pemkot menargetkan pembangunan ini rampung pada akhir 2019 ini.

RSUD God Bless Manado ini adalah rumah sakit tipe C.

Bisa menampung kurang lebih 190 tempat tidur. Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan pembangunan RSUD ini masih sesuai program.

“Sudah jalan. Tahun depan rampung. Begitu pula dengan pasar-pasar yang akan kami renovasi, tahun depan rampung. Semua program yang berjalan masih sesuai apa yang kami rencanakan,” jelasnya. (fin)

Sumber: tribunnews.com

Tulungagung, Sejak diberlakukannya sistem rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan, jumlah pasien rawat jalan di RSUD dr Iskak Tulungagung menurun. Penurunannya mencapai sampai 30 persen.

Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Kasil Rokhmad MMRS, pada Bhirawa, Rabu (31/10), mengungkapkan pada dua bulan terkahir ini jumlah pasien rawat jalan cenderung turun. “Turunnya sampai 30 persenan,” ujarnya.

Kasil Rokhmad menyatakan sebelum ada aturan sistem rujukan berjenjang, jumlah pasien rawat jalan di RSUD dr Iskak Tulungagung per harinya sejumlah antara 550 sampai dengan 700 pasien. Dan saat ini menjadi antara 400 sampai 600 pasien per harinya.

“Jadi memang sejak dua bulan terakhir saat BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan sistem rujukan berjenjang terjadi penurunan pasien rawat jalan di RSUD dr Iskak Tulungagung,” paparnya.

Namun demikian, untuk pasien rawat inap dan IGD, menurut Kasil Rokhmad tidak mengalami penurunan. Trennya tetap stabil dan tidak berubah. “Untuk pasien rawat inap tidak ada penurunan. Tetap banyak,” tandasnya.

Tetap banyaknya pasien rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung karena rumah sakit milik Pemkab Tulungagung itu merupakan rumah sakit tipe B pendidikan dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Timur bagian selatan.

Bahkan, beber Kasil Rokhmad, kebanyakan dari pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut adalah pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. “Jumlah pasien rawat inapnya sekitar 80 persen merupakan peserta BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Sejauh ini, lanjut dia, penurunan pasien rawat jalan di RSUD dr Iskak Tulungagung belum berpengaruh secara signifikan pada pendapatan rumah sakit. Apalagi pemberlakuan sistem rujukan berjenjang baru diterapkan oleh BPJS Kesehatan pada dua bulan terakhir ini.

“Kami masih belum menghitung. Kalau ditanya berpengaruh pada pendapatan itu pasti. Tetapi menjadi signifikan atau tidak, itu belum bisa dijawab. Selain juga kalau pasien berkurang kan belanja obatnya jadi juga berkurang,” terangnya.

Soal apakah penurunan pasien nanti akan berpengaruh pada karyawan RSUD dr Iskak Tulungagung, Kasil Rokhmad mengatakan untuk saat ini tidak akan berpengaruh. Terlebih jumlah karyawan di RSUD dr Iskak masih cenderung kurang dari pasien yang harus ditangani. “Rasionya dengan pasien belum ideal. Jadi masih kekurangan tenaga di RSUD dr Iskak,” katanya.

Menjawab pertanyaan, Kasil Rokhmad menyatakan BPJS Kesehatan belum pernah menunggak pembayaran pelayanan dan obat di RSUD dr Iskak Tulungagung. “Selama ini lancar-lancar saja pembayaran BPJS Kesehatan di RSUD dr Iskak Tulungagung. Kalau yang lain saya tidak tahu,” tuturnya lagi. [wed]

Sumber: harianbhirawa.com

GIANYAR –  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, dr. Ida Komang Upeksa turut bersuara pasca dikeluarkannya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan.

Upeksa pun angkat bicara terkait dengan isu-isu berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam mengakses pelayanan.

“Diterbitkannya peraturan tersebut adalah bentuk penyesuaian terhadap pelayanan yang seharusnya diberikan kepada peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan selaku badan hukum publik memang selayaknya melakukan hal tersebut sesuai dengan kewenangannya yang terdapat dalam oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, demi keberlangsungan program JKN-KIS,” katanya.

Hal ini pun menjadi jawaban atas beredarnya pemberitaan usai dikeluarkannya aturan tersebut.

Banyak masyarakat yang beranggapan ketiga pelayanan tersebut dihentikan atau tidak dijamin lagi.

“Peserta tidak perlu khawatir terhadap isu tersebut, RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar tetap menjamin pelayanan Katarak, Persalinan bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Hingga saat ini tidak ada keluhan terhadap pelayanan tersebut di RSUD Sanjiwani karena seluruh manajemen, tenaga medis, dan paramedis telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” ungkap Upeksa saat ditemui di tempat prakteknya, di Tegallalang Kabupaten Gianyar.

Upeksa juga menambahkan, BPJS Kesehatan menurutnya merupakan badan penyelenggara jaminan kesehatan yang bertugas memastikan pelayanan kepada peserta secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.

Hal tersebut sesuai dengan sistem managed care. Ia berharap seluruh pihak menyikapi secara bijak terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

“Hal yang menjadi krusial justru bagaimana kita sebagai stakeholder BPJS Kesehatan ikut bergotong-royong sesuai dengan tugas masing-masing, kita harusnya saling mendukung. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra BPJS Kesehatan hendaknya fokus meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS, sementara masyarakat selaku peserta JKN-KIS juga tidak lepas dari kewajiban-kewajiban dalam program ini, di antaranya kewajiban mematuhi ketentuan pelayanan yang berlaku dan kewajiban membayar iuran secara rutin setiap bulan,” tegas Upeksa.

Dalam melayani terhadap peseta JKN-KIS, dirinya selalu berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku. Ia juga melakukan koordinasi antara RSUD Sanjiwani dengan BPJS Kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan peserta JKN-KIS khususnya tetap berjalan seperti biasa sesuai ketentuan dan pihaknya tidak terganggu dengan isu-isu negatif tentang program JKN-KIS. (*)

Sumber: tribunnews.com

BPJS Kesehatan tetap berkomitmen menjalin hubungan yang baik dengan dengan Fasilitas Kesehatannya. Tidak hanya dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tapi juga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Terjalinnya hubungan yang baik ini tidak hanya semata-mata hanya untuk kepentingan BPJS Kesehatan, tapi untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebagai mitra BPJS Kesehatan, baik FKTP dan FKRTL memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta JKN-KIS. Di lain pihak, BPJS Kesehatan juga wajib memberikan jaminan bahwa peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Pada kesempatan kali ini, BPJS Kesehatan Cabang Curup menggelar pertemuan dalam rangka Evaluasi Utilisasi dan Pencegahan Kecurangan Pelayanan Rujukan di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Kantor Cabang Curup, Jum’at(28/6/2018).

Kegiatan ini di hadiri pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk program JKN-KIS di Rumah Sakit Umum Daerah Curup, yakni Asep Setia Budiman selaku Direktur RSUD Curup, Harmansyah selaku Kabid Pelayanan, Yulia Martin selaku Kepala Instalasi Farmasi, dan Junaidi selaku staf Keuangan RSUD Curup.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap kedepannya akan terjalin komunikasi yang lebih antara RSUD Curup dan BPJS Kesehatan. Saling memberikan masukan dan kritikan demi perbaikan pelayanan, baik untuk RSUD Curup maupun BPJS Kesehatan sendiri.” ujar Asep Setia Budiman selaku Direktur Rumah Sakit Umum Derah Curup. [Rls/Nurhas Bunaida]

Sumber: pedomanbengkulu.com