TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyikapi kenaikan iuran atau skema pembiayaan baru BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit berharap dengan kenaikan tersebut kerjasama dengan BPJS semakin lancar.

Harapan tersebut disampaikan Ryan Fitra yang baru saja ditunjuk Bupati Kuansing menjadi Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Teluk Kuantan menggantikan Fahdiansyah yang mengundurkan diri dari jabatannya.

“Tentu dengan naiknya skema pembiayaan BPJS Kesehatan kita berharap kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa semakin lancar,” harap Ryan Fitra, Rabu, 20 November 2019.

ENDE— Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende meminta agar pihak RSUD Ende segera mengfungsikan alat cuci darah guna menjawabi kebutuhan masyarakat pasalnya pelayanan cuci darah di RSUD Ende telah terhenti.

Bupati Ende, Drs Djafar Achmad saat membacakan jawaban pemerintah, Kamis (21/11/2019) mengatakan terhadap tanggapan fraksi Demokrat meminta segera mengfungsikan alat cuci darah untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa saat ini RSUD Ende belum mengfungsikan alat cuci darah atau mesin hemodialisa.

RANTAU – Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan Ketua DPRD Kabupaten Tapin, H Yamani menghadiri pertemuan dengan manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (MSI), Selasa (19/11/2019).

PT MSI selaku BUMN yang mendanai pembangunan gedung rumah sakit RS Datu Sanggul yang baru di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, ingin mengetahui rencana dan kesiapan serta dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan DPRD setempat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya memperbarui sistem penataan pegawainya. Mulai PNS, pegawai mitra, BLU, konsultan hingga outsourching yang totalnya sebanyak 5.011 pegawai.

Direktur Utama RSUD Dr Soetomo Surabaya Joni Wahyuhadi mengatakan, upaya penataan pegawai dengan menggunakan aplikasi Sistem Kepegawaian Terpadu (Sikedu). Pihaknya berharap aplikasi ini bisa memperlancar dan efisiensi para pegawai dalam pengurusan berkas dan kepentingan lainnya tanpa memangkas pelayanan untuk masyarakat.

Tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr Harjono Ponorogo mencapai Rp 40,8 Miliar. Hingga kini belum ada tanda-tanda bakal dilunasi. Kondisi ini membuat pihak pengelola rumah sakit pelat merah itu berencana berutang ke bank untuk menutupi dana operasionalnya.

“Masih belum dibayar hingga sekarang. Ada Rp 40,8 Miliar yang ditunggak dan belum dibayar. Itu tunggakan mulai Mei,” kata Direktur RSUD dr Harjono, Made Jaren, Selasa (19/11).

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Kunjungan itu, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Ir Miky Wenur MAP didampingi Drs Johny Runtuwene (Wakil Ketua) dan Siane Samatara dan Cherly Mantiri, SH selaku Anggota.

Pelayanan bedan RSUD Banten untuk sementara waktu ini tak bisa difungsikan dan memberikan pengobatan kepada pasien.

Pasalnya, infrastruktur sekitarnya mengalami kerusakan akibat hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kota Serang, belum lama ini.

Demikian terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Komisi V DPRD PBanten ke RSUD Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (19/11).

Selama sidak dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah anggota wakil rakyat tersebut menelusuri setiap ruang di rumah sakit plat merah itu. Mulai dari instalasi gawat darurat (IGD), ruang rawat inap, hingga layanan poli.

Performa atau kualitas dari rumah sakit dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah performa kerja dari tenaga medis dan staf yang ada. Hal ini menyebabkan pengukuran performa kerja staf dan tenaga medis penting untuk mencapai level performa rumah sakit yang lebih baik. Manajer dalam hal ini dapat mengukur performa pekerja di rumah sakit dengan mengembangkan sebuah sistem yang mengukur kuantitas dan kualitas pekerjaan seseorang sesuai dengan jabatan dan deskripsi pekerjaan jabatan tersebut.

JAKARTA – Terus meningkatnya populasi penduduk yang mencapai 5,9 juta jiwa, Pemkab Bogor merasa kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan di tingkat I atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Saya kira dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, empat RSUD yang ada saat ini masih terasa kurang. Terlebih wilayah Kabupaten Bogor ini sangat luas. Sehingga di masa kepemimpinan saya ini, perlu dibangun satu RSUD lagi, tepatnya di wilayah utara Kabupaten Bogor bagian Utara,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat menghadiri penilaian Kegiatan Akreditasi SNARS Edisi I RSUD Cibinong yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), di Cibinong, Bogor, Senin (18/11/2019).