Jakarta-Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan bahwa berdasarkan catatan Sistem Informasi Rumah Sakit pada 2012, sebanyak 46 ribu kunjungan rawat jalan di Jakarta mengeluhkan masalah penyakit mata.

“Mereka juga mengeluhkan gangguan refraksi dan akomodasi mata,” jelas Nafsiah pada pembukaan Jakarta Eye Center @Kedoya, Sabtu.

Gangguan refraksi mata adalah kelainan pada bola mata yang menyebabkan mata menjadi minus, plus dan silinder.

Nafsiah juga menjelaskan bahwa penyakit mata merupakan satu dari 10 penyakit yang paling banyak menjadi keluhan pasien rawat jalan di Indonesia.

“Laporan menunjukkan di Indonesia kunjungan rawat jalan yang mengeluhkan penyakit mata mencapai lebih dari 10.446.000 kunjungan,” jelas Nafsiah.

Dari data kunjungan tersebut tercatat 1,72 persen atau sekitar 180.310 kunjungan mengeluhkan gangguan refraksi dan akomodasi mata.

“Masalah ini perlu mendapat perhatian, karena mengganggu produktifitas dan di kalangan anak ini mempengaruhi proses belajar yang akan berdampak pada masa depan mereka,” jelas Nafsiah.

Untuk mengatasi gangguan pengelihatan dan kebutaan, Nafsiah mengungkapkan bahwa Kemenkes memiliki komitmen untuk mewujudkan ‘Global Vision 2020’.

“Agar setiap warga Indonesia terpenuhi kebutuhannya untuk atasi masalah pengelihatan, serta dapat dilakukan tidakan promotif dan pencegahan,” imbuh Nafsiah.

Sumber: antaranews.com

GARUT – Dinas Kesehatan Kabupaten Garut segera mengajukan permohonan pengangkatan 27 dokter menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kementerian Kesehatan. Para dokter tersebut di antaranya akan ditugaskan di sejumlah puskesmas di pelosok Kabupaten Garut.

Kepala Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Ade Rusiyana, mengatakan sebelumnya telah mengajukan permohonan tersebut pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun lalu. Namun Ade mengatakan belum mendapat respons positif.

“Tahun lalu, puskesmas yang tidak ada dokternya cuma satu. Sekarang bertambah jadi sepuluh. Kami membutuhkan lebih banyak dokter untuk penanganan kesehatan di daerah pelosok,” kata Ade, Sabtu (2/2/2013).

Dari 65 puskesmas di Kabupaten Garut, ujar Ade, sepuluh puskesmas di antaranya tidak memiliki dokter. Sepuluh puskesmas tanpa dokter tersebut umumnya berada di pelosok selatan Kabupaten Garut.

Surat yang akan diajukan pada Kementerian Kesehatan ini, ucapnya, sangat khusus karena ditujukan untuk pengangkatan dokter yang akan ditugaskan di daerah terpencil. Perjanjian pun akan dibuat dengan para dokter sehingga mereka terus mengabdikan diri di pelosok daerah.

Tanpa kehadiran dokter di puskesmas, menurut Ade, pelayanan kesehatan sangat terhambat. Bidan desa atau perawat di puskesmas tanpa dokter tersebut, ujar Ade, memiliki kewenangan terbatas. Akibatnya, kata Ade, pelayanan kesehatan di puskesmas tanpa dokter ini sangat terbatas.

“Ujungnya mereka dirujuk ke puskesmas lain atau rumah sakit. Padahal jarak tempuhnya cukup jauh. Seharusnya jemput bola ke sana untuk melayani masyarakat di daerah terpencil,” kata Ade.

Selain untuk pelayanan kesehatan, kata Ade, pemerataan tenaga dokter sampai pelosok Kabupaten Garut ini ditujukan untuk mempersiapkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014.
Menurut Ade, Kabupaten Garut pun masih kekurangan sejumlah tenaga kesehatan untuk dipekerjakan di instansi kesehatan pemerintah lainnya seperti rumah sakit dan kantor dinas. Ade mengatakan baru terdapat 27 dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan 85 dokter berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Garut.

Dikatakan Ade, puluhan dokter berstatus PTT tersebut bertugas di sejumlah puskesmas di kawasan selatan Kabupaten Garut yang kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih rendah. “Sangat disayangkan dan beresiko jika sejumlah puskesmas tersebut tidak dikepalai dokter hanya karena masa kontrak dokternya habis,” kata Ade.

Pemerintah Kabupaten Garut, menurut Ade, belum bisa melakukan penerimaan  PNS baru karena masih terkekang moratorium pembatasan jumlah PNS dari pemerintah pusat. Pengajuan dokter-dokter PTT menjadi PNS, ujar Ade, menjadi satu-satunya cara meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di Kabupaten Garut.

Sumber: tribunnews.com

Serang: HASIL penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Tahun 2012 oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten menyebutkan tujuh Rumah Sakit (RS) di Banten berkategori merah atau di bawah standar dalam pengelolaan lingkungan.

Kepala BLHD Provinsi Banten Karimil Fatah di Serang, Kamis, mengatakan dari 99 perusahaan di Banten yang dinilai ikut berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan, sebanyak 30 perusahaan masuk dalam kategori merah, 60 perusahaan masuk kategori biru dan sembilan perusahaan berkategori hijau.

“Sejauh ini di Banten tidak ada perusahaan yang masuk kategori hitam,” kata Karimil.

Ia mengatakan dari 30 perusahaan yang masuk kategori merah, tujuh di antaranya adalah Rumah. Tujuh Rumah Sakit yang masuk kategori merah dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah RSUD Berkah Pandeglang, RSUD Adijarmo Kabupaten Lebak, RS Krakatau Medika Kota Cilegon, RSUD Cilegon, RS Mayapada Tangerang, RS Qodr Islamic Village Tangerang, dan RSUD Kabupaten Serang.

“Kami akan memanggil perusahaan yang berkategori merah ini dengan melibatkan BLHD kabupaten/kota,” kata Karimil Fatah.

Ia mengatakan umumnya ke-tujuh RS berkategori merah tersebut karena masih di bawah standar atau kurang memadai dalam pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Selain itu, di Rumah Sakit tersebut masih terkendala persoalan SDM dan anggaran.

“Seharusnya untuk Rumah Sakit itu Propernya biru, bukan merah. Kami sudah layangkan surat ke masing-masing Pemerintah kabupaten/kota, tahun ini Propernya harus biru,” kata karimil Fatah.

Sementara berdasarkan data BLHD Banten, sembilan perusahaan yang berkategori hijau yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper (Pabrik Kertas) Kota Tangerang Selatan, PT Blue Scope Steel Indonesia (Pelapisan logam) di Cilegon, PT Bayer Material Sciene Indonesia (Petrokimia) Kota Cilegon, PT Chandra Asri Petrochemical (Petrokimia) Cilegon.

Kemudian PT Nippon Shokubai Indonesia (Petrokimia) Cilegon, PT Adis Dinension Footwer (sepatu) Kabupaten Tangerang, PT Pratama Abadi Industri (Sepatu) di Tangerang Selatan, PT Pertamina Reg II Terminal BBM Tanjung Gerem, Cilegon, dan PT Indonesia Toray Synthetics (Tekstil) Kota Tangerang.[*]

Sumber: indonesiarayanews.com

Palembang-Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang diprogramkan ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah sakit berkelas memiliki fasilitas sama dengan hotel bintang, sehingga siapapun yang ingin berobat merasa lebih nyaman dan menyenangkan bukan malah cenderung anti.

Anggota DPRD Kota setempat Agus Tridasa, di Palembang, Kamis mengatakan pihaknya menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari tersebut dibangun dengan fasilitas layanan seperti hotel bintang lima.

Dengan demikian sangat realistis kalau dianggarkan dana sebesar Rp8,8 miliar untuk menjadikan rumah sakit tersebut sesuai dengan target, katanya.

Menurut dia, pihaknya menyetujui anggaran penyediaan berbagai fasilitas pendukung dan “landscape” sebesar Rp8,8 miliar.

Dana tersebut mesti dimanfaatkan secara optimal guna merealisasikan tersedianya rumah sakit memiliki fasilitas dan layanan berkelas hotel bintang lima dengan tarif yang murah.

Ia mengatakan, pemantauan terhadap pelaksanaan proyek di RSUD Bari tersebut akan dilakukan intensif.

Hal itu, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ketika proyek dilaksanakan, sehingga target terealisasi tepat sasaran.

Dia menjelaskan, saat ini RSUD Bari memang telah tertata secara baik, tetapi kalau diprosentasekan baru sekitar 70 persen dari target.

Karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar rumah sakit yang kini statusnya badan layanan umum daerah selesai.

Direktur RSUD Bari, Makkiani menambahkan pihaknya menargetkan pelaksanaan “landscape”, seperti perbaikan taman dan pengaturan bangunan serta penyediaan sarana parkir dan pembangunan jalan selesai pertengahan tahun.

Proyek senilai RP8,8 miliar tersebut bukan hanya sekedar membangun taman, tetapi juga melaksanakan berbagai pekerjaan yang sampai kini masih tertunda termasuk ruangan VIP dan drainase.

Selain itu, Makkiani menambahkan pihaknya juga akan menambah 24 tempat tidur khusus bersalin.

Penambahan tempat tidur pasien bersalin tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan yang kini semakin banyak melahirkan di rumah sakit itu, terutama peserta program jaminan persalinan.

Ia mengatakan, sebanyak 265 tempat tidur yang ada kini mereka optimalkan, tetapi tetap harus dilakukan penambahan.

Penambahan satu tempat tidur saja tentunya sangat berpengaruh dengan operasional yang mereka lakukan baik dari biaya maupun tenaga medis.(Nila)

Sumber: sumsel.antaranews.com

Rumah sakit ini menyediakan kamar untuk bercinta. asiaone.com ©2013 Merdeka.com

Rumah Sakit Songziniao di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, membuat ruangan bercinta khusus suami istri dengan harapan bisa cepat mempunyai keturunan. Tempat mewah ini menjamin seks yang berkualitas.

Situs asiaone.com melaporkan, Rabu (30/1), ruangan ini cukup luas dan ditata sedemikian rupa agar menimbulkan rasa nyaman sekaligus bergairah. Penerangan warna merah remang, televisi layar datar menampilkan tayangan-tayangan seksi, boneka tanpa busana, alat bantu seks, juga furnitur yang memungkinkan Anda dan pasangan melakukan semua gaya bercinta, serta pajangan berbentuk alat kelamin maupun patung erotis.

Jika Anda masih gagal menciptakan seks berkualitas dengan suasana tadi, rumah sakit ini menyediakan layanan konsultasi dengan ahli seks untu menerangkan apa yang menjadi kesalahan saat bercinta. Konsultan seks ini juga akan memberikan nasihat mengenai posisi-posisi terbaik agar cepat memiliki anak.

Para pasangan ingin menggunakan ruangan ini harus membayar Rp 1,36 juta semalam.

Sumber: merdeka.com

Ilustrasi

Timika – Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika saat ini sedang menyeleksi kandidat direktur. Seleksi dilakukan Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) selaku pengelola.

Ketua Badan Pengurus YCTP, Yosep Yopi Kilangin mengatakan saat ini ada dua calon pengganti Dr Paulus Sugiarto SpB, MKes yang telah memasuki masa pensiun. Kedua kandidat terseleksi dari sejumlah calon yang mengajukan diri.

Figur yang dicari, kata Yopi, harus memiliki pengalaman mengelola RS minimal belasan tahun, bergelar master manajemen pengelolaan RS, berpengalaman di Papua atau pernah berkarya di Papua serta mengenal baik karakter masyarakat setempat.

“Calon yang berminat sangat terbatas. Padahal kami sudah sebarkan informasi melalui media massa dan juga melalui pimpinan gereja,” jelas Yopi Kilangin.

Hingga saat ini, katanya, YCTP belum memutuskan kandidat yang akan dipilih. Padahal masa tugas Dr Paulus Sugiarto berakhir hari ini.Sementara, pengelolaan RSMM Timika dikendalikan oleh para wakil direktur di bawah kontrol YCTP. Kondisi ini tidak akan mempengaruhi pelayanan pada pasien.

“Untuk pelayanan pasien semua tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kita berharap 15 Februari sudah ada keputusan,” harapnya.

RSMM Timika dimiliki Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang dikelola oleh YCTP, yayasan di bawah Keuskupan Timika.

RS tipe B ini resmi beroperasi pada 1999 dan merupakan RS pertama di Papua yang mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan.

Sumber: pdpersi.co.id

WAKIL Bupati Cirebon Ason Sukasa menggunting pita tanda diresmikannya RSU Tiar Medika,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kamis (31/1). Seperti RS swasta lain, rumah sakit tersebut juga
diharapkan bisa mengalokasikan 20 persen kapasitas rawat inapnya bagi warga miskin.(HANDRIANSYAH/”PRLM”)

Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta rumah sakit swasta untuk mengalokasikan dua puluh persen kapasitas rawat inapnya bagi warga miskin. Pasalnya, jumlah sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah saat ini diakui belum memadai.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon Dedi Supardi dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Ason Sukasa saat meresmikan Rumah Sakit Umum Tiar Medika di Kecamatan Astanajapura, Kamis (31/1).

“Kami berharap rumah sakit swasta tidak hanya mencari untung semata. Namun, lebih memikirkan juga jiwa sosial,” katanya.

Menurut Ason, saat ini penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2,8 juta jiwa yang tersebar di luas wilayah 990 kilometer persegi. Sementara jumlah rumah sakit yang dimiliki Pemkab Cirebon saat ini barud dua, yaitu RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled yang masih berstatus rumah sakit kelas B.

Sementara sarana kesehatan masyarakat lain yang dimiliki pemerintah adalah 57 puskesmas dan jaringannya yang tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon. Jumlah tersebut diakui masih belum memadai untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada.

Sebagai pendukung, tambah Ason, saat ini di Kabupaten Cirebon ada tiga rumah sakit umum swasta yang sudah beroperasi yaitu RS Mitra Plumbon, RS Sumber Waras, dan RS Pertamina.
Selain itu ada dua rumah sakit lain, RS Jantung Hasna Medika dan RS Paru-paru Sidawangi.

Ason berharap, ke depan akan semakin banyak pihak swasta yang menaruh perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Cirebon. Namun, pembangunannya diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Sebelumnya, Bupati Dedi Supardi juga pernah mengatakan bahwa pihaknya akan membuka investasi seluas-luasnya untuk di bidang kesehatan. “Perijina akan kami layani semudah mungkin. Jika ada yang mempersulit, silahkan lapor langsung pada saya,” ujar Dedi saat meresmikan RS Hasna Medika beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Dedi berharap kemudahan perijinan tersebut dihargai investor rumah sakit swasta dengan penyediaan layanan bagi warga miskin. Jangan sampai, rumah sakit swasta menolak pasien tidak mampu yang ingin berobat.

Menurut Dedi, pelayanan untuk warga miskin tidak akan membuat sebuah rumah sakit rugi. Pemerintah juga tidak akan tinggal diam, karena bisa berkontribusi lewat pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. (A-178/A-89)***

Sumber: pikiran-rakyat.com

Barang haram itu dijual Rp 2 juta per gram.

JAKARTA-Jimmy (32), pengedar narkoba di area rumah sakit akhirnya ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

“Pelaku ditangkap kemarin pada saat transaksi narkoba di RS Ibu dan Anak, Jl. Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1) sore,” ujar Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Farlin Lumbantoruan, di Mapolres Metro Jakarta, Selatan, Selasa (29/1).

Dari tangan Jimmy, disita dua bungkus plastik shabu-shabu seberat 1,3 gram. Barang haram itu dijual Rp 2 juta per gram.

Tertangkapnya pelaku karena laporan informasi masyarakat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, selanjutnya polisi lakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai konsumen.

Akhirnya, pelaku dicokok di depan rumah sakit, bersama dengan barang bukti shabu-shabu. Kemudian digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Sumber: jaringnews.com

Padang, Padek—Dua orang pasien penderita gangguan jiwa asal Jorong Bukitma­lintang, Nagari Simpang Ala­han­mati, Kecamatan Simpati, Pasaman ditolak petugas Ru­mah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang, Senin (28/1), dengan alasan karena terin­dikasi penyakit keturunan dan divonis menderita tuberculosis (TBC) tanpa adanya pe­me­riksaan lebih dahulu.

Rispondi, 34, keluarga pa­sien gangguan jiwa, me­ngung­­­­kapkan, sekitar pukul 17.00 Senin (28/1), dia dan sanak saudara mengantarkan kedua adiknya ke RSJ HB Saanin Pa­dang, yak­ni PW, 28, dan NW, 24, untuk men­­da­pat­kan pera­watan dan pe­mu­lihan penya­kit­nya.

“Namun dokter ja­ga yang bertugas di Unit Gawat Da­rurat (UGD) saat itu me­nolak pasien, de­ngan alasan me­nga­­lami penyakit ke­turunan, bahkan mem­­vonis adik sa­ya menderita TBC tan­pa di­pe­riksa,” beber Rispondi di kan­tor Padang Ekspres.

Menurut Rispondi, dokter tersebut tidak hanya menolak, tapi juga membentak dirinya. “Mentang-mentang pakai Jam­­kesmas seenaknya saja berobat, yang jelas adik bapak bukan gila tapi menderita TBC. Jika dirawat di sini nanti me­nu­lar ke pasien lain,” ujar Ris­pon­di me­ni­ru­kan per­nya­taan dok­ter ja­ga saat itu.

Karena di­per­lakukan ka­sar, Ris­pondi pun ter­pak­sa membawa pa­sien pulang. Pe­tu­gas UGD me­nyu­ruh pi­hak keluarga mera­wat anaknya di RSUP M Djamil Pa­dang. “Tidak bi­sa dirawat di sini, anak ibu menderita TBC,” ka­ta dia lagi, meni­rukan pernya­taan ketus pe­tugas jaga.

Menurutnya, PW pernah dirawat di RSJ HB Saanin pada 31 Oktober 2012, dan dipulangkan 23 Januari 2013 lalu, karena dinyatakan telah sembuh 100 persen oleh pihak rumah sakit. Dua hari di ru­mah, kata Rispondi, penyakit­nya kembuh lagi.

Nurhayati, 56, ibu pasien mengaku kecewa dengan pela­ya­nan yang diterimanya di RSJ HB Saanin tersebut. “Saya kecewa dengan perlakuan ka­sar ini. Jangankan perawatan yang didapat, kami malah dibentak-bentak,” sesalnya.

Direktur RSJ Saanin Pa­dang Kurniawan S ketika di­kon­firmasi soal itu, mengaku telah menerima laporan laya­nan terhadap dua pasien ter­sebut. Diirinya berjanji akan memberikan sanksi kepada dokter jaga. “Dia (dokter itu, red) tidak diperbolehkan mela­yani pasien lagi,” tegasnya.

Dia menambahkan, RSJ tidak dibenarkan menolak pasien, baik dari umum mau­pun melalui jaminan keseha­tan masyarakat (jamkesmas). Kata Kurniawan, dokter ber­inisial E dinilainya memang sudah seringkali terjadi. “Saya akan menyikapi segera ma­salah ini dan menempatkan dia pada bagian lain. Tidak lagi pada urusan pelayanan ter­hadap pasien,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bidang Keperawatan RSJ HB Saanin Padang, Muharyati menga­ta­kan, sebenarnya niat dokter jaga itu baik, namun cara ko­munikasinya yang kurang pas. “Memang pasien itu pernah dirawat di sini,” kata dia.

Menanggapi itu, Kepala Om­busdman Sumbar, Yunafri ber­janji menyikapi pengaduan ke­luarga yang ditolak RSJ saat membawa saudara yang kena gang­guan jiwa, dengan me­mang­gil pimpinan rumah sakit atau mendatangi langsung RSJ gu­na menanyakan layanan tersebut.

Menurut Yunafri, seharus­nya pihak rumah sakit meme­riksa pasien terlebih dahulu sebelum memvonis menderita penyakit tertentu, agar hak pasien terpenuhi untuk men­dapatkan pelayanan.

“Kalau benar kejadiannya seperti itu, kami sesalkan. Apalagi, RSJ HB Saanin satu-satunya rumah sakit yang dipromosikan Gubernur Sum­bar dalam bentuk pelayanan prima dalam indeks pe­me­riksaan masyarakat. Namun pelayanan yang diharapkan Pemprov itu, sudah ter­abai­kan,” jelasnya.

Dia menyarankan pim­pinan RSJ memberikan pem­be­kalan pengetahuan dan pem­binaan terhadap para dok­ternya dalam melayani pasien dengan baik. “Dengan begitu, tidak ada lagi pasien yang ditolak dan dibentak-bentak,” tegasnya.

Yunafri mengatakan, bila ada pasien merasa diper­laku­kan kurang baik dalam pelaya­nan, segera menghubungi Om­buds­man sebagai pusat penga­duan pelayanan publik, di Jalan Dr Abdullah Ahmad No 7 Padang. “Kami akan segera menanggapi keluhan warga dan menindaklanjutinya ke pimpinan instansi terkait,” tegasnya.

Anggota Ombudsman Sum­­bar, Adel Wahidi menam­bahkan, saat ini memang ada masalah dalam penggunaan kartu Jamkesmas. Yaitu, per­alihan dari kartu Jamkesmas biasa ke kartu elektronik, se­hingga kartu yang telanjur dibagikan belum bisa dipakai. “Kalaupun dokter jaga menolak pasien karena hal itu (TBC), menurutnya harus dikoor­dina­sikan dengan atasan dan cara penyampaiannya tidak melukai perasaan pasien,” katanya. (*)

Sumber: padangekspres.co.id