Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali mengeluarkan ide untuk menata rumah sakit. Setelah sebelumnya dia menggagas sistem periksa ke Puskesmas terlebih dahulu baru ke rumah sakit melalui jaringan online, kini dia mengusulkan untuk membuat lembaga pengelola kamar rumah sakit.

Dahlan mengaku mendapatkan ide tersebut dari seorang dokter. Dia ingin ide tersebut dapat membenahi sistem rumah sakit di Indonesia. Dia mengusulkan, untuk 1.000 kamar rumah sakit akan dikelola oleh satu manajemen.

Dahlan mengatakan, idenya tersebut akan diterapkan untuk rumah sakit BUMN terlebih dahulu sebelum diikuti oleh rumah sakit swasta.

“Kita akan inventarisir, menjadi satu manajemen, satu manajemen itu ada 1.000 bed (tempat tidur). Ini merupakan skala yang baik menurut keilmuan,” ucap Dahlan di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut mantan Dirut PLN, ini jika satu rumah sakit BUMN tidak mencapai 1.000 bed maka rumah sakit BUMN lain akan diajak bekerja sama. Jika belum juga mencapai 1000 bed, maka Dahlan akan mengajak rumah sakit swasta.

“Apakah di Jakarta milik BUMN bisa mencapai 1000 bed? Kalau nggak, kita akan mengajak swasta kita akan manage satu manajemen. Rumah sakit baru akan baik skala 1000 bed, tapi kan rumah sakit BUMN tidak sampai 1000 bed, Pertamina, Pelni tidak,” jelasnya.

Dahlan menargetkan akan menerapkan kebijakan ini pada awal tahun depan. “Harus didata dulu dan dikumpulkan, awal tahun depan juga bagus. Biar dirundingkan dulu,” tutup Dahlan.

Sumber: merdeka.com

Jakarta-Saat ini baru tersedia 64 rumah sakit (RS) yang memberi pelayanan terhadap korban kasus kekerasan terhadap anak (KTA) di Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, menjelaskan, selain 64 RS, saat ini juga sudah dibangun 1.599 puskesmas di 356 kabupaten/kota yang memiliki unit layanan kekerasan pada anak, 15 unit rumah perlindungan sosial anak, dan 29 unit trauma center.

Berdasarkan data KTA yang dilaporkan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2012 terdapat total 3.871 kasus, dan kasus yang diangkat melalui media mencapai 2.471 kasus.

Hingga tahun ini, pemerintah belum memiliki data KTA yang mutakhir. Data komprehensif nasional terakhir ada berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (Susenas) 2006. Survei itu menyatakan, setidaknya terdapat 2,81 juta tindak kekerasan yang terjadi pada anak Indonesia.

Sekitar 2,29 juta anak diperkirakan pernah menjadi korban kekerasan, atau sekitar 3%. Kalau di rata-rata, 3 di antara 100 anak Indonesia pernah mendapat KTA, dan 70,5% kejadian terjadi di rumah.

Sumber: metrotvnews.com

YOGYAKARTA-Sistem rujukan di DIY masih menyisakan beberapa permasalahan. Setidaknya itu terlihat dari banyaknya rujukan langsung dari Puskesmas di DIY ke RS Dr Sardjito.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY dr Sarminto MKes pada acara ”Weekly Clinical Updates on Primary Care 2013” di auditorium Fakultas Kedokteran (FK) UGM. “‘Harusnya jangan menerima langsung rujukan dari Puskesmas kecuali darurat. Tapi kan itu sulit juga,” paparnya.

Menurutnya, persoalan kesehatan tersebut seharusnya bisa teratasi di tingkat primer seperti Puskesmas sehingga tidak perlu langsung dirujuk ke RS Sardjito. Dia menilai SDM seperti dokter dan fasilitas di Puskesmas sudah mencukupi dan terstandar. Saat ini di DIY terdapat 121 Puskesmas, 42 di antaranya memiliki fasilitas rawat inap.

Jumlah rujukan yang langsung dari Puskesmas ke Sardjito tersebut, tambahnya, cukup tinggi. Kondisi itu nantinya bisa menjadi masalah jika Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diberlakukan tahun 2014 mendatang. ”Klaim-klaim di rumah sakit kan bisa jadi tak terbayar nanti,” katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu maka pihak Dinas Kesehatan Provinsi DIY terus menyosialisasikan SK Gubernur DIY tentang sistem rujukan kepada pihak kabupaten/kota. Harapannya pihak kabupaten/kota bisa menindaklanjutinya sehingga persoalan kesehatan yang terjadi seperti angka kematian bayi maupun ibu melahirkan di DIY bisa turun dan tertangani di tingkat primer.

Senada dengan itu Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof Dr dr Teguh Aryandono SpB(K)Onk menilai, 60% persoalan kesehatan masyarakat seharusnya tertangani di pelayanan primer. Untuk itu SDM kesehatan di tingkat primer khususnya dokter harus benar-benar siap.

”Jika pendidikan formalnya sebagai dokter sudah selesai maka harus selalu mengikuti perkembangan Iptek. Ya seperti ikut acara pelatihan seperti ini,” tambahnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Jakarta-Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Bambang Wispriono menilai, evaluasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Depok sejauh ini sudah cukup baik. Namun, dia menilai masih banyak beberapa kelemahan yang terjadi dalam sistem pelayanan.

“Kita harus melihat dua sisi, tak hanya dari sisi pemerintah daerah saja, tapi sisi masyarakat juga. Jangan semua apa-apa demi masyarakat, nanti enggak pernah beres. Sejauh ini sudah baik. Yang penting, sistemnya harus pro-rakyat,” ungkapnya kepada Okezone, Sabtu, 2 Maret 2013.

Bambang menambahkan, implementasi di lapangan memang terdapat sistem yang masih harus diperbaiki. “Misalnya, dana dari pemerintah pembayaran atau klaim rumah sakit telat. Birokrasi harus dibuat lebih simpel, namun sejauh ini pintunya sudah bagus,” tegasnya.

Dia juga mendorong agar kesiapan rumah sakit menampung pasien, terutama pasien miskin untuk lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada keterbatasan kelas.

“Jumlahnya ditambah, memang banyak masyarakat kita maunya berobat langsung ke rumah sakit, enggak mau ke puskesmas dulu,” imbuhnya.

Banyak pula administrasi kependudukan di masyarakat belum rapi, sehingga banyak proses mendapatkan Jamkesda berbelit-belit.  Banyak pula masyarakat yang baru sadar mengurus Jamkesda saat mereka jatuh sakit.

“Orang itu kadang-kadang baru mengurus kalau tiba-tiba sakit, ada juga yang bukan KTP di alamat tempat mereka tinggal, bertahun-tahun di situ, begitu mulai sakit, baru komplain. Masyarakat juga jangan minta dilayani terus harus bisa hidup tertib,” jelasnya.

Dia mendorong agar rumah sakit memberlakukan reformasi pelayanan dengan menghapus sistem kasta atau kelas. Semestinya hanya ada dua jenis kamar, yakni kamar yang menggunakan biaya dan asuransi pribadi, serta kamar yang ditanggung oleh pemerintah.

“Reformasi model rumah sakit yang pas, jangan ada kelas I, II, III, seperti dikastakan. Harus dibikin dua kelompok saja, kelas 2 dan 3 digabung jadi satu saja. Harusnya ada pembenahan sistem rumah sakit,” tutupnya.

Sumber: health.okezone.com

Jakarta : Rumah Sakit Dr Cipto Mangkusomo (RSCM) dalam 2 tahun terakhir ini terus berupaya menaikkan standar mutunya dari nasional menjadi internasional. Dan peningkatan standar itu nantinya tidak hanya dinikmati pasien yang mampu atau berkecukupan, tetapi juga untuk pasien yang tidak mampu.

“Kita tidak pandang bulu dalam melayani pasien yang berobat di RSCM,” kata Direktur Baru RSCM, dr. C. H. Soedjono, SP. PD-K. Ger di RSCM Kirana, Jumat (1/3/2013).

Untuk menuju standar yang bermutu Internasional, ada beberapa standarisasi yang harus dipenuhi oleh RSCM.

Menurut Direktur Pengembangan dan Pemasaran, dr. Ayi Djembarsari, RSCM terus mengecek standar yang ada seperti standar Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi standar tersebut.

Standar SDM ini mengarah kepada apakah dokter, perawat, dan ahli medis yang ada di RSCM berkopetensi atau tidak.”Kalau ahli medis di RSCM tidak mumpuni, ya gawat. Ahli medis di sini harus mumpuni,”

Tidak hanya standar SDM, tetapi juga standar alat. Pemeliharaan alat benar-benar dilihat. Sterilkah atau tidak. Sesuai standar atau tidak. Semuanya dicek. Selain pemeliharaan ada juga kalibrasi. Standar prosedur, termasuk di dalamnya prosedur medik dan pelayanan administrasi.

Standar keselamatan, tidak hanya terkait gedung saja yang dicek standarisasinya, tetapi juga terkait lingkungan dan saraana di rumah sakit.

Walaupun RSCM nantinya sudah berstandar pelayanan Internasional, tambah Ayi, RSCM akan selalu memberikan pelayanan prima kepada pasien tidak mampu.

“Sesuai dengan visi RSCM, menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan rujukan nasional terkemuka di Asia Pasifik,” kata Ayi.

Sumber: health.liputan6.com

Rumah Sakit Sayang Bayi, Masih Ada?

Sebulan terakhir, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sedang jadi sorotan publik. Penyebabnya, kasus bayi yang meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit.

Pihak rumah sakit membantah menolak bayi-bayi itu. Mereka mengklaim kamar memang dan alat medis yang dibutuhkan tidak ada.

Untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pagi ini memanggil Pengurus Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM). Berdasarkan agenda Ahok, Rabu (27/2), pertemuan dilakukan di ruang rapat wagub.

Agenda Ahok lainnya, mewakil Jokowi menerima pengurus Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur untuk mendengar pemaparan program tahun 2013. Kemudian mengadakan rapat penanggulangan kemacetan.

Sedangkan Jokowi, hari ini juga dijadwalkan akan rapat dengan kadis Tenaga Kerja, memberikan sambutan pada acara orientasi dan pengukuhan anggota baru HIPMI Jaya serta menerima kunjungan silaturahmi Dharma Wanita Persatuan Kota Surakarta.

Sumber: merdeka.com

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan akan membuat jaringan online puskesmas di Jakarta dengan rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk menyambut BPJS yang akan diluncurkan pada Januari tahun mendatang.

Dengan adanya sistem online tersebut, Dahlan menyarankan masyarakat yang mempunyai KJS (Kartu Jakarta Sehat) ataupun BPJS nantinya bisa berobat ke Puskesmas sebelum ke rumah sakit.

“Nanti kita buat online Puskesmas dengan rumah sakit, bagi yang memang harus ke rumah sakit bisa langsung seperti yang UGD. Jakarta kan wilayahnya tidak luas menggunakan teknologi sama dan terkonek dengan rumah sakit,” jelas Dahlan ketika ditemui di FK UI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/2).

Berkaca dari KJS yang diluncurkan Gubernur DKI Joko Widodo, semua orang sakit memanfaatkannya dengan datang langsung ke rumah sakit. Dengan kondisi demikian lama-lama rumah sakit akan jebol karena menangani pasien terlalu banyak.

“Dengan adanya KJS sekarang orang gigit nyamuk aja ke rumah sakit, rumah sakit jadi sesak. Yang terbaik adalah ke dokter keluarga namun itu jangka panjang. Sekarang ke Puskesmas dulu,” jelas Dahlan.

Setelah berobat ke Puskesmas, jika pasien tersebut tidak bisa ditangani maka Puskesmas secara online bisa langsung menunjukkan rumah sakit mana yang kosong dan memberikan surat rujukan. Dahlan juga mengatakan jika pasien datang langsung ke rumah sakit tanpa membawa surat rujukan, rumah sakit tersebut tidak harus melayani.

“Dokter Puskesmas tadi bisa melihat langsung ada tempat tidur dirujuk ke rumah sakit mana. Dan juga rumah sakit jangan mau menerima pasien yang ga ada surat rujukan kecuali UGD,” tegas Dahlan.

Dalam implementasinya, setelah BPJS berlaku nantinya Dahlan akan membagi tiga tugas dokter di Puskesmas. “Yang pertama menangani pasien, kedua yang memberikan surat rujukan, yang ketiga perawatan orang yang belum sakit untuk mencegah,” tutupnya.

Sumber: merdeka.com