REPORTASE    1—-2—-3

Surabaya. Program SH-PML sudah memasuki awal kegiatan tahun ketiga saat ini. Setelah dua tahun pelaksanaan, telah ada beberapa kemajuan yang diperoleh, namun banyak juga kendala yang belum dapat diatasi. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTT dan staf AIPMNH, UGM, serta RS-RS Mitra A akan membahas mengenai hasil tersebut dan solusi yang dapat dilaksanakan di tahun 2013. Angka kematian ibu mengalami penurunan namun angka kematian bayi justru meningkat. Data ini diperoleh dari Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilakukan oleh PKMK FK UGM

AMP dilakukan untuk menganalisis problem utama kematian ibu dan bayi, dan dengan demikian kedepannya dapat direncanakan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dr. Rukmono Siswishanto, Koordinator SH-PML RSUP Dr. Sardjito, menjelaskan bahwa perlu ada kesepakatan mengenai indikator dan penetapan standar yang akan digunakan. Keduanya harus ditetapkan oleh Kadinkes Provinsi agar dilaksanakan diseluruh kabupaten dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai contoh, bila data menunjukkan bahwa Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) tinggi (> 15 persen) sedangkan fasilitas NICU kurang, maka bisa diprediksi Angka Kematian Neonatal (AKN) akan tinggi. Oleh karena itu, salah satu intervensinya adalah mengadakan fasilitas NICU, sambil mengatasi masalah di bagian hulu (kondisi pra kehamilan, Ante Natal Care hingga sistem rujukan). Rukmono juga menegaskan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang mungkin ada kekurangannya.

Data menunjukkan bahwa lima dari 11 RSUD mengalami penurunan jumlah kematian maternal dan hanya dua RSUD yang mengalami penurunan jumlah kematian neonatal. Sebagian besar kematian bayi tersebut bisa dicegah, dengan cara membenahi fasilitas (50 persen), SDM (33 persen) dan sistem rujukan (17 persen). Hal ini dipaparkan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS sebagai koordinator kegiatan SH. Hasil AMP telah memberikan rekomendasi mengenai hal ini, namun sayangnya belum semua rekomendasi (dapat) dilaksanakan dengan segera. Rekomendasi ini terkait dengan upaya untuk membenahi aspek klinis maupun manajemen dari RSUD di NTT.

Menurut Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, ada banyak faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah kematian bayi yang meliputi faktor teknis (di hulu dan hilir pelayanan) dan faktor non teknis (adanya konflik internal maupun eksternal RS, faktor kejenuhan melakukan proses perubahan, kepemimpinan yang masih kurang, dan sebagainya). Dr. Stefanus Brian Sera selaku Kadinkes Provinsi NTT menambahkan bahwa program SH-PML ini memang belum bergerak untuk mengintervensi masalah kematian bayi, karena masih fokus pada penanganan kematian ibu.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PML, Putu Eka Andayani, SKM, MKes sebagai koordinator melaporkan bahwa baru satu dari sebelas RSUD yang ditetapkan sebagai BLUD. Sebenarnya banyak kendala yang dapat diatasi jika BLUD telah diterapkan. Sebagai contoh, hasil evaluasi SH menunjukkan bahwa kelengkapan obat, pemeriksaan penunjang untuk diagnostik dan ketersediaan oksigen menjadi kendala dalam bidang fasilitas. RSUD akan selalu mengalami kesulitan dalam memenuhi hal ini, karena harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Jika RSUD telah ditetapkan sebagai BLUD, banyak kebutuhan operasional yang boleh dipenuhi/diadakan sendiri oleh RSUD tanpa harus menunggu mekanisme penganggaran dari Pemda, sehingga banyak kendala operasional pelayanan yang akan dapat diatasi. RS Mitra A bersama dengan RS Mitra B perlu bekerja lebih keras agar hal ini bisa terwujud di tahun 2013.

Selain itu telah terjadi banyak kegiatan perbaikan manajemen yang dilakukan di 11 RSUD, namun belum banyak yang menyentuh masalah kepemimpinan. Faktanya leadership merupakan kunci keberhasilan dari perubahan budaya dan internalisasi prosedur baru di RSUD. Hal senada disampaikan juga oleh Dr. Triharnoto, SpPD, Koordinator Tim RS Panti Rapih, bahwa faktor kepemimpinan ini harus mendapat perhatian lebih. Program apapun yang direncanakan akan sulit dijamin keberlangsungannya jika tidak melibatkan upaya perubahan budaya kerja. Sementara perubahan budaya kerja memerlukan kompetensi leadership yang baik.

Tulisan terkait:

1. Kontinuitas Program Tanpa Anggaran: Mungkinkah?

2. Telehealth untuk Capacity Building SDM RS

3. Laporan Lokakarya Menuju Praktik Terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Merayakan dan Berbagi Pembelajaran

4. Grand Design of Performance Management & Leadership Training bagi Pejabat Struktural di Tingkat RSUD Kabupaten/Kota , Tahun 2011–2013

Sikapi Protes Masyarakat atas Pungutan Retribusi

JAYAPURA-Ombudsman Republik Indo­nesia (ORI) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura menggelar sidak ke Rumah Sakit  Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura. Mereka langsung menemui pelaksana tugas harian Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura drg.Marthinus Ginting. Sidak dan klarifikasi ini dilakukan berdasarkan pemberitaan protes dari puluhan masyarakat karena harus membayar Rp 98 ribu di loket poliklinik RSUD Dok II Jayapura sebelum berobat. Penerapan pungutan biaya itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor  5 Tahun 2011.

Melan Kiriho, Asisten ORI Perwakilan Papua dan Papua Barat mengawali pembicaraan saat tim ORI bertemu Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dok II Jayapura, drg.Marthinus Ginting mengatakan, tujuan pihaknya berkunjung karena membaca berita protes warga terhadap pungutan retribusi sebesar Rp. 98.000.00. “Kami ingin klarifikasi pemberitaan ini,” kata Melan, Kamis (7/3).

Menanggapi penjelasan itu, Pelaksana Tu­gas Harian Direktur RSUD Dok II Jayaura, Martinus Ginting mengatakan, mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2011 itu, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak  2012 tetapi Juklaknya belum ada sehingga tidak dilaksanakan. Juklaknya baru diterima pada November 2012, maka pelaksanaannya berlaku pada 2013. “Mengenai peraturan ini, saya sudah pernah tulis di koran, sudah pernah disiarkan di RRI tetapi sejak tiga hari, dengan demikian lewat beberapa hari saya coba membuat baliho tentang Jamkespa dan Perda,” kata Martinus.

Martinus menjelaskan, pungutan sebesar Rp 98 ribu itu terbagi dua.  Pertama Rp 59 ribu akan digunakan untuk membiayai jasa pelayanan, sedangkan Rp 39 ribu untuk jasa sarana. Jasa sarana termasuk obat, kalau saat itu pasien yang diperiksa tetapi tidak ada obat, anggaran itu digunakan untuk membeli obat.  Sementara, Jasa pelayanan jumlahnya Rp. 59.000. Pendapatan dari 59 ribu itu akan dikeluarkan tiap bulan untuk membayar dokter, dokter umumnya, perawat bidang, penunjang medis dan administrasi Rumah Sakit.

Penunjang medis yang dibayar yaitu mereka yang  mencuci seprai dan alat medis. Ia menambahkan, persoalan itu sudah dilaporkan ke sekda Provinsi Papua, pertelepon namun jawaban yang didapat adalah diminta untuk ditangani. Laporan juga diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua namun, tanggapannya  sudah ada aturan.

 “Jika ada peraturan gubernur, kan paling  tidak diatasnya harus ada Perdasi atau Perdasus. Sekarang ini kan banyak APBN dan APBD lalu Otsus,” kata Melan Kiriho menanggapi penjelasan Martinus. Lanjut dia, selama ini masyarakat mengeluh karena mengertinya bahwa mereka sudah ada dana Otsus. Pengertian masyarakat terhadap penggunaan dana otsus berarti gratis.

“Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat soal alur anggaran itu turun sampai ke Instansi dan dipakai untuk pelayanan-pelayanan seperti ini kan tidak jelas,” tuturnya. Dia menegaskan, satu hal yang juga mesti diperhatikan adalah harus ada tempat pengaduan di Rumah Sakit sehingga mudah megajukan keluhannya. “Saya pikir ada upaya-upaya dari bapak untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Mungkin karena waktunya hanya tiga hari. Tetapi perlu harus disampaikan ulang mengenai item-item penggunaan dana tersebut. Penyampaiannya harus jelas,” kata Kepala Perwakilan ORI Papua dan Papua Barat, Sabar Iwanggin. Sebab, lanjut dia,  di luar sana banyak sekali keluhan masyarakat. Sabar mempertanyakan pengutan retribusi tersebut. “Penggunaan retribusi itu mengapa tidak plot langsung dalam dana otsus?,” tanya Sabar.

Anggaran Otsus yang diplotkan untuk kesehatan yang sebelumnya Rp 37 miliar kemudian saat ini naik Rp 47 miliar. Apakah persoalan ini tak dibicarakan bersama DPRP agar penggunaan untuk pembiyaan yang dibiayai oleh retribusi langsung dari dana otsus sehingga tak ada lagi retribusi.   “Saya harap itu bisa terjadi, hak-hak dari rumah sakit didapat tetapi kewajibannya untuk melaksanakan pelayanan juga harus benar-benar diberikan agar tidak menjadi masalah. Iwanggin menyarankan, Perda Nomor 5 Tahun 2011 kembali disosialisasikan lagi.

Dia menambahkan, mereka bertindak karena ditugaskan oleh negara untuk mengawasi penggunaan APBN dan APBD. “Tugas kita itu sebenarnya, mengawasi semua pengguna anggaran baik APBN, APBD. KPK pun diawasi,” tuturnya.

APBN dan APBD yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik swasta maupun Pemerintah Daerah dikontrol sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah dalam rangka pemerintahan yang baik dan bersih dapat tercapai. Segala sesuatu harus transparansi.  Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  Lembaga ini bertugas melaporkan masalah di beberapa daerah yang ada di tanah air, termasuk Papua. Ombudsman terbentuk ber­dasarkans Undang-Undang No­mor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Sumber: radarsorong.com

Pulaupunjung-Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menganggarkan dana sebesar Rp12 miliar untuk mendanai kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang masih terbengkalai.

Bupati Dharmasraya Adi Gunawan di Pulau Punjung, Rabu, mengatakan dengan dana ini maka pembangunan RSUD yang masih terbengkalai akan segera dimulai, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Dia menyebutkan, pembangunan RSUD Sungai Dareh yang sempat terbengkalai beberapa tahun disebabkan belum adanya anggaran untuk itu.

“Dengan anggaran ini, kita berharap pada April 2014 RSUD Sungai Dareh telah bisa dimanfaatkan dengan memberikan pelayanan Unit Gawat Darurat(UGD) dan Poli Umum,” kata dia.

Menurut Bupati, ke depan pemerintah daerah akan terus berupaya melanjutkan pembangunan RSUD ini dengan melengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan sehingga menjadi rumah sakit yang benar-benar representatif bagi masyarakat di daerah ini.

RSUD Sungai Dareh merupakan sarana kesehatan yang sangat penting untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, mengingat selama ini pelayanan kesehatan belum bisa diberikan secara maksimal.

“RSUD Sungai Dareh salah satu rumah sakit yang berkapasitas cukup besar, dan tentu akan mampu menampung pasien yang banyak,” katanya.

Dengan selesainya RSUD Sungai Dareh, kata dia, maka masyarakat Dharmasraya akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, dan warga tidak perlu lagi pergi jauh berobat ke daerah lain.

Sumber: antarasumbar.com

Solo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solo bakal melakukan studi banding ke Pekalongan, Jawa Tengah. Studi banding tersebut diperlukan untuk mempelajari model rekruitmen tenaga RSUD pasca terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Saya sudah minta ijin ke pak Sekda untuk studi banding ke RSUD, khusus mempelajari tata cara rekruitmen yang dilakukan RS Pekalongan,” kata Direktur RSUD Solo, Sumartono Kardjo saat ditemui Timlo.net, Rabu (6/3).

Dikatakan Sumartono, Pekalongan dipilihnya sebagai tempat studi banding, mengingat RS di kabupaten tersebut memiliki klausul yang sama dalam perekrutan tenaga.

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap pasien, sekitar bulan Juni-Juli, RSUD bakal merekrut tenaga medis dan non medis sejumlah 100 orang. “Pasca BLUD terbentuk, kami langsung lakukan perekrutan 100 orang terdiri tenaga medis dan nonmedis,” ungkapnya.

Tenaga tersebut, lanjut Sumartono, bakal menggunakan sistem kontrak tiga tahun. “Sistemnya kontrak tiga tahun. Untuk biaya gajinya enam bulan sudah kita siapkan Rp 1,8 miliar,” paparnya.

Sementara BLUD RSUD yang menjadi dasar perekrutan tenaga tersebut diperkirakan terbentuk Maret ini. “Pak Wali menginginkan Mei sudah terbentuk. Tetapi kalau Maret ini bisa kenapa tidak? Saat ini tinggal memperbaiki berkas-berkas yang kurang,” tandasnya.

Sumber: timlo.net

Putussibau-Banyaknya aduan dan keluhan pasien yang menempati rawat inap di kelas III (tiga, red) yang dikenakan pungutan oleh salah seorang dokter berinisial B di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Putussibau membuat Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu angkat bicara.

Sebuah peringatan keras ditegaskan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, A Manyu Amd, kepada dokter B yang juga merupakan dokter Spesialis Bedah di rumah sakit tersebut.

“Pasien kelas III jangan diperas. Masyarakat di kelas ini jangan dijadikan lumbung padi. Dokter bedah yang melakukan operasi janganlah melakukan pungutan lagi, padahal mereka itu ada yang sudah ditanggung Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) atau Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat),” ungkap Manyu.

Dokter B tersebut, lanjutnya, melakukan gratifikasi (pungutan liar) dengan dalih melakukan operasi dengan menggunakan benang dokter dan Herniames (alat untuk menangani penderita hernia). Padahal dalam APBD perubahan 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengucurkan dana Rp 500 juta untuk peralatan yang kurang di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau. Usulan tersebut termasuk benang operasi yang kala itu diusulkan dengan kualitas yang sesuai standar benang dokter.

“Sudah begitu masih si B ini mengatakan ‘benang itu tidak bagus’. Tidak hanya itu si B juga sempat mengatakan tidak akan mengoperasi kalau tidak dibayar. Ini aduan dari masyarakat, bahkan mereka menunjukan kwitansinya,” ujar Manyu.

Manyu mengharapkan Dirut RSUD Achamad Diponegoro Putussibau memberi peringatan keras terhadap dokter bedah tersebut. Ia juga mengharapkan ada langkah tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberi sangsi terhadap dokter yang telah disekolahkan dari uang masyarakat tersebut. “Bila perlu diberhentikan. Si B ini sudah di sekolahkan Pemda Kapuas Hulu dari uang masyarakat masih masyarakat diperas. Masyarakat yang masuk ke kelas III itu tidak ada uang. Kalau mereka ada uang, buat apa di kelas III itu mungkin saja mereka langsung ke Pontianak,” imbuh Manyu.

Dikatakan Manyu, dokter spesialis di Kapuas Hulu ini mendapat tunjangan Rp 15 juta disamping itu difasilitasi mobil, rumah dinas dan ditambah gajih setiap bulannya. Dari fasilitas yang diberikan tersebut selayaknya seorang dokter bisa melayani dengan setulus hati.

“Kalau dokter B diberhentikan jangan takut kekurangan dokter spesialis. Akan kita cari. Dinas Kesehatan pun merespon untuk mencari dokter spesialis bedah yang baru tersebut,” harap Manyu.

Sumber: sindikasi.inilah.com

Jakarta-Rumah sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar mendapat satu unit mesin apheresis com.tec dari program corporate social responsibility (CSR) Prudential Indonesia melalui Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI).

Mesin apheresis com.tec berfungsi memisahkan sel-sel darah yang diperuntukkan untuk terapi pasien, maupun donasi komponen darah dari donor untuk pasien yang membutuhkan (transfusi). Mesin ini tentunya akan membantu proses penyembuhan pasien kanker anak seperti pada leukemia akut. Com.tec selain diperuntukan bagi pasien dewasa, juga lebih aman untuk digunakan anak-anak terutama para balita. Dengan adanya mesin ini, pasien kanker anak tidak perlu lagi berobat ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan yang memerlukan mesin apheresis.

“Mesin untuk membantu pasien penderita kanker di rumah sakit (RS) ini dan yang lainnya,” kata Direktur Utama RSUP Sanglah dr I Wayan Sutarga.

Mesin seharga Rp1,3 miliar itu, kata Wayan, dapat menolong pasien di wilayah timur Indonesia agar tidak perlu pergi jauh ke Jakarta atau luar negeri.

Idealnya jumlah mesin yang dibutuhkan RS minimal dua unit untuk mengantisipasi banyaknya penderita kanker di masa mendatang.

“Kegunaan dari alat ini adalah untuk terapi berbagai macam penyakit yang cukup berat, seperti kanker dan kuning. Untuk mengumpulkan darah yang akan didonorkan kepada pasien,” ujar dr Ketut Arnawati, Konsultan Hematologi dan Onkologi RSUP Sanglah.

Bantuan tersebut merupakan yang ketiga diserahkan pada RS pemerintah rujukan, sebelumnya RS Kanker Dharmais Jakarta juga mendapat bantuan mesin serupa pada April 2012.

Sumber: pdpersi.co.id

YOGYAKARTA-Layanan primer kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dituntut banyak menguasai penyakit yang diderita masyarakat. Dari data Departemen Kesehatan, tercatat 290 diagnosis penyakit yang dikeluhkan pasien.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan jumlah penyakit yang terdiagnosis tersebut terangkum dari 9.420 Puskesmas. Penyakit yang bisa ditangani oleh 120 ribu dokter umum hanya sebagian saja. Dokter umum tidak bisa secara keseluruhan untuk mengatasi seluruh penyakit tersebut.

Penyakit yang tidak bisa ditangani dokter umum, menurut dia, idealnya dirujuk ke dokter spesialis. Problem muncul pada tahap ini. Dokter umum bisa merujuk pasien ke seluruh dokter spesialis sesuai penyakit pasien, masalahnya tidak seluruh pasien memiliki uang untuk membiayai berobat ke dokter spesialis.

Berbicara di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (6/3/13), dia menyatakan pelayanan kesehatan menjadi persoalan ketika sistem jaminan sosial nasional tidak mencakup pembiayaan lanjut. Kalaupun pembiayaan dokter ditanggung, obat-obat tidak dibayar negara, itu menjadi masalah juga.

Dia melihat kecenderungan pemegang kartu jaminan sosial kesehatan meningkat. Selama setahun 2012 terdapat 76,4 juta jiwa pemegang kartu tersebut. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 86,4 juta pada akhir 2013.

Dengan meningkatnya pasien yang diasuransikan, dia menekankan pelayanan pada tingkat primer atau puskesmas sangat ditekankan untuk ditingkatkan kualitas dan fasilitas. Apabila pelayanan pasien bisa diselesaikan pada level ini, dampaknya sangat baik bagi pasien maupun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian mengurangi beban pasien yang seharusnya dirujuk ke tingkat pengobatan lebih tinggi.

“Pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan pembangun fasilias kesehatan di level primer,” ujar dia.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta menegaskan Rumah Sakit (RS) swasta yang tidak mau melayani pasien kelas III atau memeras pasien peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan RS yang melakukan korupsi terhadap biaya pengobatan pasien kelas III, terancam ditutup operasionalnya. Bahkan, pihaknya akan memeriksa koefisien luas bangunan (KLB), dan Amdal apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Bila melanggarkan maka akan ditempuh jalur hukum.

“Jangan sampai dalam praktiknya, biaya pengobatan dikenakan harga bius seluruh badan, tapi yang dilakukan hanya bius lokal. Kalau kami temukan itu, kami punya kuasa, kami akan tutup RS Anda,” kata Basuki.

Saat berbicara di Sarasehan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) di Gedung IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3), Ahok menegaskan Pemprov DKI tak memaksa RS swasta mengikuti kebijakan mereka.

Sebab, Pemprov DKI akan memperkuat rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI dan puskesmas yang ada. Tetapi dia mengingatkan agar RS yang tidak mau bekerja sama berhati-hati, karena Pemprov DKI akan memeriksa KLB dan Amdal RS mereka.

“Saya tegaskan, kalau ada RS yang tidak mau ikut, silakan tidak usah ikut. Kami akan perkuat RSUD dan puskesmas kami. Tapi RS swasta harus hati-hati sama kami, karena kami akan periksakan KLB dan Amdal RS Anda. Kami tidak perlu takut. Kami beli rumah sakit, bayar dengan baik,” ujarnya.

Namun, bila RS swasta mau membuat prosentase kuota ruang rawat inap melebihi 25 persen, maka Pemprov akan memberikan kemudahan dalam penentuan KLB dan Amdal. Apalagi bila RS swasta mau menyediakan ruang rawat inap kelas III hingga 75 persen, maka Pemprov akan memberikan dana hibah.

“Bahkan kalau kelas III bisa sampai 75 persen, kami bisa kasih hibah. Mau berapa belas miliar? Mau berapa miliar akan kami hibahkan,” ucapnya disambut tepuk tangan para peserta sarasehan.

Ahok juga menghimbau perguruan tinggi tidak mempersulit orang yang ingin menjadi dokter, khususnya menjadi dokter spesialis.

IDI tidak boleh memiliki pemikiran dokter yang melayani orang miskin akan bangkrut. Dipastikannya, para dokter tidak akan terlantar, karena Pemprov DKI akan membayar kewajibannya dengan baik.

“Mau cari untung dari kelas I dan VIP, silakan. Tetapi kelas III, tolonglah jangan mencari untung. Saya mengajak bapak dan ibu dokter untuk bersama-sama mewujudkan SJSN ini. Karena Jakarta dijadikan proyek percontohan pelaksanaan SJSN, sebab disini alat kedokterannya paling lengkap dan paling bagus dokternya,” tutur mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sumber: beritasatu.com

JAKARTA-Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Zaenal Abidin menyatakan, semenjak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), terjadi penumpukan dan pembeludakan pasien. Pembeludakan pasien itu menyebabkan dokter-dokter pun semakin kewalahan menangani pasien.

“Bisa dibayangkan ya, satu dokter itu menangani 100 pasien. Setiap pasien itu idealnya dilayani dokter selama 15 menit. Kalau jam kerja dokter itu 8 jam per hari, itu seharusnya tidak lebih dari 30 pasien. Semua itu dilakukan kalau ingin menjaga kualitas,” kata Zaenal, dalam  Sarasehan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  bersama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Gedung PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2013).

Dengan adanya anggapan yang menyebutkan ideal penanganan dokter terhadap pasien yang mencapai 100 pasien per harinya, kata Zaenal, hal tersebut justru dapat mengurangi kualitas dokter. Karena jam ideal dokter dalam menangani pasien dapat berkurang.

“Dokter itu tidak seperti pembuat karcis, selesai tulis-tulis nama, pelayanannya juga selesai. Kami tidak seperti itu,” kata Zaenal.

Selain itu, ia juga mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas yang belum memadai mengakibatkan membeludaknya pasien KJS di rumah sakit rujukan. Menurut dia, fasilitas kesehatan di puskesmas harus diperbaiki agar setiap pasien tidak lari ke rumah sakit.

Pemprov DKI, kata Zaenal, juga harus menambah jumlah dokter di setiap Puskesmas. Alasannya, jika jumlah dokter di layanan primer (puskesmas) mencukupi, masyarakat akan lebih cepat ditangani tanpa harus ke rumah sakit.

“Sumber Daya Manusia (SDM) nya dicukupi, karena dokter itu dalam sehari bekerja delapan jam dan maksimal menangani 32 pasien. Kalau lebih dari itu, tidak efektif dan membuat pasien dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Sumber: health.kompas.com

TOKYO-Ternyata tak hanya di Indonesia terdengar kabar rumah sakit menolak merawat seorang yang tengah sakit. Di negara maju seperti Jepang, kondisi seperti itu juga terjadi.

Seorang lelaki tua Jepang berusia 75 tahun, Selasa (5/3/2013), meninggal dunia setelah 25 rumah sakit menolak menerima kakek tua itu dengan alasan kekurangan tempat tidur dan tenaga dokter.

Kakek tua, yang tinggal sendirian di sisi utara Tokyo itu, sebelumnya memanggil ambulans setelah mengalami sesak nafas di kediamannya pada Januari lalu.

Ambulans dan paramedis langsung datang ke kediaman si kakek dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Sayangnya, sebanyak 25 rumah sakit di seluruh penjuru Tokyo menolak merawat si kakek.

Ambulans itu akhirnya terpaksa melarikan si kakek ke sebuah rumah sakit di Ibaraki, di luar kota Tokyo. Namun, perjalan selama 20 menit ke Ibaraki sia-sia karena kakek tua itu meninggal dunia begitu tiba di rumah sakit.

Salah satu paramedis yang membawa si kakek kepada kantor berita Jiji Press mengakui belum pernah mengalami penolakan rumah sakit sebanyak itu.

Akibat peristiwa mengenaskan itu, pemerintah kota Kuki, tempat si kakek tinggal, di prefektur Saitama, meminta rumah-rumah sakit di wilayah itu meningkatkan kapasitas ruang perawatan daruratnya.

Sektor kesehatan publik di Jepang mendapat subsidi pemerintah dan selama ini selalu mengedepankan standar tinggi dalam pelayanannya.

Namun, dengan populasi Jepang yang semakin panjang umur dan semakin sedikit generasi muda usia kerja, maka sektor kesehatan Jepang bisa menghadapi banyak kesulitan di masa depan.

Sumber: internasional.kompas.com