Reportase

PERSI: Tata Kelola Klinik yang Baik untuk Mewujudkan Patient Safety 

Setelah pada 24 Oktober lalu di Jakarta kongres PERSI memilih dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes sebagai ketua. Maka, pada 8 Desember 2015 sebanyak 124 orang pengurus PERSI periode 2015-2018 dilantik. Dr. Kunjtoro menggantikan DR. dr. Sutoto, MKes yang sebelumnya telah menjabat selama 2 periode dengan banyak kemajuan, antara lain ikut memberikan warna pada kebijakan mengenai JKN dan menyuarakan kepentingan RS serta pasien.

Periode ini, Ketua Umum PERSI Pusat menantang para pengurusnya, apakah PERSI saat ini telah menemukan jati dirinya, apakah pengurus PERSI periode ini siap dan tetap dapat menjunjung tujuan organisasi? Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana beyond 2019 (setelah seluruh masyarakat Indonesia ter-cover JKN)? Tentunya sangat penting bagi RS untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, memenuhi tuntutan regulator dan customer, sekaligus memenuhi harapan investor/pemilik. Untuk itu menurut dr. Kuntjoro, PERSI hadir sebagai pemersatu bangsa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, dalam rangka meningkatkan patient safety. Ini merupakan hak konstitusi sehingga core value dan core believe yang telah diperjuangkan oleh para pendiri PERSI tidak sia-sia.

Visi Ketua PERSI yang baru adalah terwujudnya PERSI dengan anggota yang kompak dan berpihak pada kebutuhan organisasi dan masyarakat. PERSI ingn menjadi organisasi yang mampu mendorong terwujudnya tata kelola klinik yang baik melalui kendali mutu serta kendali biaya di RS, mewujudkan regulasi dan yang ada yang terkait dengan RS. Juga harus disadari bahwa kita bukanlah yang terbaik sehingga harus terus belajar dan memperbaiki kesalahan. Pada akhirnya tujuan PERSI adalah mewujudkan patient safety pada setiap jengkal proses pelayanan di RS. Sementara itu, masyarakat berharap agar PERSI dapat menerima keluhan masyarakat. (pea)

Jakarta – Tidak jujurnya rumah sakit maupun klinik dalam melayanani pengguna BPJS membuat pemerintah terancam mengalami kerugian besar. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bakal defisit anggaran BPJS hampir mencapai Rp 6 triliun.

Hal itu diungkapkan Indonesian Hospital Watch. IHW menduga terjadi moral hazard yang dilakukan oleh pihak faskes (rumah sakit dan klinik) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan RI. Faskes terindikasi ingin meraup keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. 

Misalnya, melakukan pemeriksaan dan perawatan yang tidak perlu. Pasien (peserta JKN BPJS Kesehatan) yang harusnya tidak perlu dirawat, dianjurkan untuk rawat inap. Tindakan medis yang sebenarnya tidak dilakukan, dimasukan dalam daftar
tindakan medis yang dilakukan. 

Contohnya, pemasangan infus yang faktanya hanya dilakukan satu kali, dilaporkan sebanyak dua kali. Anjuran pemeriksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, dengan adanya jaminan pembiayaan JKN BPJS Kesehatan, akhirnya dianjurkan untuk dilakukan. 
“Adalah lagi pemeriksaan lab misalnya, pemeriksaan x-ray, CT-Scan dll, yang tidak sesuai indikasi medis.” tulis IHW dalam rilis yang diterima Monitorday, Senin (14/12).

Hal itu yang dilakukan faskes selama 2 tahun penyelenggaraan BPJS. Tak ayal, anggaran BPJS yang dianggarkan mengalami defisit. 

Meski demikian, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pencairan cadangan pembiayaan BPJS Kesehatan Rp 1,54 triliun dalam APBNP 2015. Dengan uang tunai tersebut, BPJS Kesehatan mampu membayai klaim peserta BPJS di sejumlah rumah sakit seluruh Indonesia, sehingga potensi gagal bayar
BPJS Kesehatan RI ke pihak Faskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dapat dihindari.

Sumber: monitorday.com

manajemenrumahsakit.net :: BANYUMAS – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas melakukan survei simulasi untuk memperoleh akreditasi dari Komisi Aktreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012.

Survei simulasi dilaksanakan tiga hari yaitu pada 10 – 12 Desember. Direktur RSUD Banyumas dokter AR Siswanto Budiwiyoto MKes mengatakan survei dilakukan oleh Tim Akreditasi KARS Kementerian Kesehatan. Tim beranggotakan tiga orang yakni dokter Untung Gunarto SpS selaku ketua tim, dokter Siti Aisyah Sahidu SU MKes dan Nuryandari SKM MKes.

Menurut Siswanto Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 memberikan porsi lebih besar pada sisi tata laksana atau ketaatan petugas rumah sakit melaksanakan tugas sesuai pedoman maupun standar yang telah disusun rumah sakit. Hal ini selaras dengan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.02. 04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Karena itu setiap rumah sakit harus melakukan akreditasi untuk menjamin mutu pelayanannya. Ketua Tim Simulasi Survey Akreditasi Untung Gunarto menjelaskan akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar yang ditentukan.

Telusur

Dia mengatakan walaupun hanya simulasi, pelaksanaannya hampir sama dengan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kemauan, kesadaran dan partisipasi aktif seluruh karyawan rumah sakit.

Baik itu manajemen, para dokter, perawat dan semua petugas kesehatan RS. Keterlibatan itu untuk mensukseskan akreditasi agar dalam jangka panjang senantiasa bekerja melaksanakan tugas berlandaskan standar prosedur operasional yang telah ditentukan. Untung menambahkan, pada Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 ada perubahan standar. Fokus akreditasi ada pada pelayanan pasien.

Perubahan ini menuntut rumah sakit mempersiapkan diri lebih intens dan kontinyu. Dipersyaratkan sebuah rumah sakit layak memperoleh akreditasi dari KARS versi 2012 adalah melakukan Survei Simulasi. ”Survey Simulasi ini dilakukan untuk melihat, memeriksa dan mengukur sejauh mana persiapan yang telah dilakukan rumah sakit dalam menghadapi tahap penilaian akreditasi yang sesungguhnya,” terangnya.

Ketua Akreditasi RSUD Banyumas dokter Supraptini MMR menjelaskan survei simulasi dilakukan dengan cara telusur dokumen untuk mengetahui kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Telusur individu untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan standar prosedur yang telah didokumentasikan dan observasi lapangan untuk melihat apakah sarana dan fasilitas kerja telah memenuhi syarat.

Telusur individu meliputi karyawan, pejabat stuktral, dokter, perawat dan karyawan lainnya. Mengenai keterampilan bantuan hidup dasar (BHD), K3-Pengguanaan APAR dan kebersihan tangan (hand hygiene). Selain itu juga dilakukan telusur lingkungan dengan evaluasi kompetesi dasar dan di nilai langsung oleh Tim Surveyor.

”Tim juga menyimak presentasi Direktur RSUD Banyumas mengenai program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien), Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yakni metode analisis risiko bahaya,” ungkap Supraptini. (G23-92)

Sumber: suaramerdeka.com

Dream – Banyak rumah sakit swasta yang takut untuk ikut bergabung dalam layanan jaminan kesehatan. Salah satu alasan yang kerap muncul ialah masih lemahnya manajemen penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Itulah sedikit pemaparan yang diberikan oleh Penanggung Jawab Prospective Payment SystemRS Baptis Batu, Malang Dita Pratiwi.

Meski mendengar banyak informasi terkait BPJS Kesehatan, rumah sakit tempatnya bekerja tetap menjalankan menggunakan jaminan sosial baru itu.

“Kami dari awal mencoba komitmen untuk melayani. Dari masa pelayanan Askes (Asuransi Kesehatan) hingga setelah regulasi berubah, kami mengikuti dengan menggunakan BPJS Kesehatan,” jelas Dita.

Menurutnya, untuk menghindari desifit keuangan rumah sakit, dirinya menerapkan pengaturan keuangan yang ketat. Dia mengatakan, salah satu cara yang dilakukan ialah menyesuaikan aturan pada obat yang digunakan pasien.

“Misalnya, kalau di rumah sakit kami, pasien tidak bisa meminta jenis obat tertentu. Obat untuk pasien sudah ditentukan dengan ketentuan dalam BPJS Kesehatan yang diikuti (pasien-red),” terangnya.

Meski begitu, untuk beberapa kondisi yang khusus rumah sakit tempat dirinya bekerja masih melakukan komitmen pelayanan untuk pasien. Dia mencontohkan kondisi khusus tersebut pada pasien anemia yang membutuhkan kantong darah.

“Bayangkan saja, jika pasien membutuhkan 8 kantong darah dan setiap kantongnya dikenai Rp 75 ribu, berapa yang harus dibayar pasien dalam kondisi normal? Tapi, dengan BPJS Kesehatan seorang pasien bisa hanya membayar Rp 35 ribu, sisanya kami tanggung,” ungkapnya mencontohkan.

Menurutnya, persoalan manajemen keuangan rumah sakit swasta sangat jauh berbeda dengan rumah sakit milik pemerintah. Sebab, salah satu pegawai di rumah sakit pemerintah telah dibiayai negara.

“Kita menerapkan fix cost pegawai dengan ketat. Kalau tidak, kami tidak dapat menggaji pegawai dan menjalankan operasionalnya,” pungkasnya. (Ism)

Sumber: dream.co.id

Manajemen Rumah Sakit Amal Sehat (RSAS) Slogohimo Wonogiri memberanikan diri maju akreditasi ke pemerintah pusat. Pemerintah melalui KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) telah menurunkan tim pada 10 sd 12 Desember lalu untuk melakukan penilain sesuai UU No.44 Tahun 2009, pasal, 40 ayat 1.

Bawha dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS maka wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi RS adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Tujuan akreditasi RS adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Masyarakat Indonesia kini semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan bermutu. Dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat untuk berobat ke luar negeri.  RSAS sudah lulus Akreditasi pada 9 Desember 2011.

Saat penutupan penilaian akreditasi, Sabtu (12/12) tim dan jajaran managemen RSAS terharu, atas apresiasi Tim Surveior. “Selamat buat RSAS Wonogiri. Rumah sakit yang berada di daerah namun berkelas dan berkwalitas. Semoga semakin banyak yang bisa diberikan kebaikan,” kata tim surveyor ditirukan Imawan Haris Nursalim, Humas RSAS Slogohimo. Tim KARS yaitu dr. Mary S Maryam MHA. Phd (Ketua Tim), dr. Wibisono, Sp.S, Desak Nyoman Sithi SKp, MARS

Dijelaskan, visi RSAS adalah bertekad menjadikan RSAS yang bermutu, terjangkau dan menjadi pintu pembuka kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat. RSAS dirintis dari klinik kecil di sebuah rumah kecil di Dusun Koripan Desa/Kecamatan Slogohimo oleh dr. Rosyid Ridlo.

Pada 2006 membangun pengembangan Rawat Inap yang kemudian menjadi RSPMD di Ngerjopuro. Pada tahun 2008 menjadi RSU dengan ijin Tetap SK Menteri Kesehatan RI : HK.07.06/III/3394/2008.  “Didukung oleh 200 SDM dengan Dokter Umum/Spesialis ada 30 an orang,” kata Imawan.

Fasilitas RSAS sudah lengkap. Ada Laboratorium, Ronsen, USG, Ct. Scan, Bank Darah sendiri, ICU & PICU, Bedah Umum, Ortopedi/ Tulang, Kandungan dll. Juga melayani pasien BPJS/Askes dan Jasa Raharja. Meski demikian Direktur RSAS Slogohimo Wonogiri dr. Rosyid Ridlo, MMR tetap rendah hati.

“Tujuan RSAS maju akreditasi bukan untuk mendapatkan penghargaan sertifikat. Tetapi sebagai dasar pelayanan yang semakin bermutu, serta keselamatan pasien,” kata Rosyid Ridlo. Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua Tim Akreditasi RSAS dr. Ismi Ratnasari. RSAS selalu berbenah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi kenyamanan, ketenangan, keluarga pasien dan pengunjung.(N420/baguss)

Sumber: infowonogiri.com

manajemenrumahsakit.net :: BANDUNG- Meskipun banyak rumah sakit di Indonesia mengusung konsep green hospital, namun di lapangan penerapan green hospital tidak seluruhnya dilakukan. Demikian dikemukakan Miss Earth Indonesia 2014, Annisa Ananda Nusyirwan.

Menurut Annisa, saat ini masih banyak rumah sakit  yang dikunjunginya, yang menerapkan green hospital tidak sepenuhnya melakukannya, tetapi  hanya sebatas pada tatanan penanaman pohon saja atau hanya slogan saja.

“Penerapan green hospital itu harus betul-betul diterapkan dari berbagai aspek, mulai dari konsep bangunan, sanitasi air, penghijauan hingga pemanfaatan energi, seperti yang dilakukan di RS Melinda 2,” ujarnya.

Annisa menyatakan, bagi pengusaha yang berencana membangun sebuah rumah sakit bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh RS Melinda 2.

“RS Melinda 2 luar biasa penampilannya, bukan seperti rumah sakit saat masuk tapi hotel, ada tempat permainan anak, terlihat tidak menyeramkan karena space nya luas, tidak lorong-lorong halnay rumah sakit saat ini,” tutunya.

Annisa menyatakan, rumah sakit yang mengedepankan konsep green hospital seperti Melinda 2, mengusung konsep kesehatan secara keseluruhan.

“RS Melinda 2, seperti rumah sehat yang lebih memperhatikan semua aspek, ini konsen terhadap kesehatan secara menyeluruh baik bagi pasiennya, dokternya hingga karyawannya dan berkonsep,” kata Annisa, saat berkunjung ke RS Melinda 2, akhir pekan kemarin. (Parno)

Sumber: jabarprov.go.id

JAMBI – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Andi Ashar mengatakan, di tahun 2016 pihaknya akan memfokuskan para perusahaan khususnya badan usaha milik negara dan pengusaha menengah ke bawah ataupun usaha mikro agar melakukan pendaftaran di BPJS kesehatan.

“Meskipun tidak berdampak cukup besar, tapi kalau mereka yang bekerja sakit, itu bisa membuat perusahaan itu mandet. Apa lagi yang UKM itu,” katanya.

Kemudian, pihaknya juga akan melakukan monitoring terhadap Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Karena sampai saat ini masih banyak yang mengeluhkan pelayanan dibeberapa rumah sakit.

“Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan ke sejumlah pimpinan perusahaan rumah sakit. Itu kita sudah mengimbau agar mereka meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya karyawan. Karena sampai saat ini ada beberapa rumah sakit yang masuk dalam pengawasan kita karena pelayananya masih dirasakan kurang,” ungkapnya.

Untuk di Provinsi Jambi sendiri, saat ini terdapat 26 Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Andi mengaku tahun 2016 nanti pihaknya belum melakukan penambahan rumah sakit.

“Kita akan fokus terhadap penilaian rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Mereka yang pelayanannya masih dirasa kurang akan kita beri teguran sebanyak tiga kali, jika itu tidak diindahkan maka sanksi terberatnya adalah pemberhentian kerja sama antara BPJS kesehatan dan rumah sakit tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Andi mengaku masih banyak perusahaan diProvinsi Jambi yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Sampai saat ini dari 1.700 perusahaan yang terdata baru 12 persen jika dipersentasekan.

Sumber: tribunnews.com

PT Kereta Api Indonesia telah resmi meluncurkan kereta kesehatan pertama Republik Indonesia yang dinamai Rail Clinic. Peluncuran ini sekaligus masuk ke dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai klinik kereta pertama di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, pembuatan Rail Clinic ini sendiri bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama wilayah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan. Dia pun berharap masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA bisa mendapatkan fasilitas ini.

Pembuatan kereta ini sendiri membutuhkan waktu selama 70 hari dengan biaya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pengoperasiannya dibutuhkan 4 orang kru teknis dan 10 orang dokter serta perawat.

Kereta ini sendiri terdiri dari dua kereta di mana kereta pertama digunakan sebagai ruang pelayanan, dari pemeriksaan umum hingga pemeriksaan gigi dan mata. Sementara kereta kedua digunakan sebagai kamar rawat seperti layaknya rumah sakit.

Edi mengatakan jika mereka menargetkan akan memiki 4 Rail Clinic. Dua Rail Clinic akan dioperasikan di pulau Jawa dan 2 lainnya di Sumatera. Kereta ini pun akan beroperasi pertama kali pada 19 Desember dengan tujuan pertama stasiun Wojo, Purworejo, Jawa Tengah. (wk/kr)

Sumber: wowkeren.com