manajemenrumahsakit.net :: Palembang (ANTARA News)

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyiapkan 2.641 pos kesehatan dan 1.554 Rumah Sakit se-Sumatera Jawa Bali disiagakan menghadapi lebaran.

Pos kesehatan terdiri dari 2.424 pos kesehatan milik Dinas Kesehatan (800 pos lapangan dan 1.624 Puskesmas) serta sebanyak 217 pos kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

manajemenrumahsakit.net :: INILAH.COM, Subang- Pasien yang berobat ke Rumah Sakit PTPN VIII Kabupaten Subang dengan menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan makin hari terus mengalami peningkatan.

Koordinator BPJS RS PTPN VIII Subang dr.Budi Purwanto mengatakan, sejak ditetapkan program BPJS pada bulan Januari 2014 yang lalu, pasien peserta BPJS yang berobat ke RS PTPN III terus mengalami peningkatan.

Budi menjelaskan per 1 Januari 2014 sudah mengalami lonjakan. Pada bulan Juli mencapai 400 orang pasien, di mana yang rawat inap sudah mencapai 34 pasien.

Ia memprediksi jumlah pasien akan lebih membludak lagi. Namun pihaknya mengeluh karena Rumah Sakit swasta pihaknya memiliki beban lebih berat. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah yang mendapat subsidi dan pajak ringan.

Sebenarnya kata dia RS swasta tidak wajib ikut BPJS. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan hanya mengatur rumah sakit pemerintah.

Meski RS PTPN VIII ikut program BPJS namun khusus rawat inap pihaknya melakukan pembatasan. Untuk ruang kelas tiga hanya disediakan 13 bed, ruang kelas dua disediakan 8 bed dan untuk ruang satu 7 bed.

“Kalau ruang VIP kita tak menyediakan untuk pasien BPJS, kalau kita tak pasang quota maka kita rumah sakit swasta akan kelabakan” paparnya.

Ia juga menyesalkan banyak warga yang belum mengetahui alur pengobatan yang benar. Seharusnya, kata dia puskesmas, klinik dan dokter menjadi ujung tombak pelayanan. Namun selama ini, bila ingin berobat, warga langsung menuju rumah sakit. Akibatnya, pasien rumah sakit membludak.

Untuk itu, pihaknya meminta perlu dilakukan lagi upaya preventif dan promotif.
“Promotif dilakukan supaya masyarakat lebih paham sehingga ketika sakitnya tidak terlalu parah mereka tidak langsung datang ke rumah sakit tapi bisa ke puskemas atau klinik,” ujar dia. [ito]

Sumber: inilahkoran.com

manajemenrumahsakit.net :: Menurunnya jumlah pendonor selama bulan Ramadhan membuat persediaan darah di PMI Cabang DKI Jakarta menurun. Jika biasanya stok darah mencapai 1.000-1.200 kantong, kini turun hingga 70-80 persen atau hanya ada sekitar 200 kantong.

“Penurunan stok darah ini terjadi karena bulan puasa, banyak orang tak mau melakukan donor darah,” kata Dian Winarti, Kepala Bidang Pengadaan Darah PMI DKI Jakarta, Senin (14/7).

Padahal, kebutuhan darah bagi warga yang dirawat di rumah sakit rata-rata mencapai 700-800 kantong per hari. Karena itu, untuk mengantisipasi kekurangan stok darah, kata Dian, selain menggelar aksi donor darah, pihaknya juga meminta keluarga pasien yang memiliki golongan darah yang sama bersedia mendonorkan darahnya.

“Makanya, kami terus melakukan sosialisasi bahwa donor darah di bulan puasa itu tidak akan membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI pada tahun 2000 lalu,” ujar Dian.

Kepala Unit Tranfusi Darah PMI DKI Jakarta, Salimar Salim mengatakan, untuk mengatasi kekurangan stok darah, PMI DKI telah menggelar donor darah di lima markas PMI di lima wilayah kota, di sejumlah rumah sakit, mal.

Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan TNI rumah sakit. Khusus untuk donor di rumah sakit, nantinya sekitar 70 persen hasilnya, akan diberikan kepada rumah sakit yang menyelenggarakan kegiatan donor darah. (ag)

Sumber: berita8.com

manajemenrumahsakit.net :: Surabaya (Antara Jatim) – Dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya meminta kementerian kesehatan RI segera mencairkan tunggakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp16 miliar yang hingga kini belum diberikan.

“Infonya Juni lalu akan dibayar. Namun hingga memasuki bulan Juli, kok juga belum turun. Jadi tunggakan jamkesmas itu terjadi pada dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yaitu RSUD Dr Soewandie dan Bakti Dharma Husada (BDH),” kata Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita di Surabaya, Senin.

Berdasarkan data, kata dia, tunggakan pemerintah pusat terhadap RSUD dr Soewandi dan RSUD Bhakti Husada Utama (BDH), cukup banyak. Untuk RSUD dr Soewandi sebesar Rp14 miliar, sedangkan RSUD BDH sekitar Rp2 miliar.

Tunggakan itu terjadi karena pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan belum membayar kepada dua rumah sakit. Padahal kedua rumah sakit tersebut sudah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis pada masyarakat pemegang kartu Jamkesmas pada 2013.

“Meski belum dibayar, namun tak sampai berdampak terhadap pelayanan dan keuangan kedua rumah sakit ini. Kebetulan, rumah sakit kami mendapatkan subsidi dari APBD Kota Surabaya sehingga masih bisa memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Yang kasihan adalah rumah sakit swasta karena mereka tak mendapatkan subsidi,” katanya.

Ia menegaskan sekali lagi pelayanan kedua rumah sakit tersebut pada masyarakat miskin tetap tak berubah. Pasien miskin tetap dilayani seperti biasanya,

“Pelayanan kesehatan masyarakat tetap jalan dan termasuk ketersediaan obat-obatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim dr Dodo Anondo MPH mengakui hingga kini belum ada kejelasan kapan pencairan tunggakan jamkesmas 2013 dari pemerintah pusat. Padahal tunggakan jamkesmas di rumah sakit seluruh Jatim mencapai Rp200 miliar.

“Kami belum tahu kapan tunggakan jamkesmas pada 2013 lalu itu bisa dicairkan. Hingga sekarang ini belum ada surat pemberitahuan dari kemenkes soal tersebut,” tegasnya.

Ia mengatakan PERSI Jatim sudah banyak menerima surat pengaduan terutama dari rumah sakit daerah yang ada di Jatim. Isinya menanyakan kapan tunggakan jamkesmas itu dicairkan dengan alasan mereka karena mengalami kesulitan keuangan. (*)

Sumber: antarajatim.com

Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Direktur Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dr Eddy Wahyudi menyatakan, akhir 2017 RSUD Hadji Boejasin akan naik dari tipe C ke tipe B pada akhir 2017 mendatang.

“Insya Allah pada akhir 2017 mendatang RSUD Hadji Boejasin sudah menjadi rumah sakit tipe B, karena saat ini kita sudah menyiapkan ke arah sana,” kata dr Eddy Wahyudi, di Pelaihari, Senin (14/7).

Menurutnya, untuk bisa mewujudkan keinginan itu, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan hal-hal yang menjadi syarat peningkatan rumah sakit vdari tipe C menjadi tipe B. Diantaranya, mengirimkan 22 dokter untuk mengikuti program spesialis, penyediaan lahan untuk rumah sakit baru seluas 5 hektar dan saat ini sudah tersedia lahan 10 hektar.

“Saat ini sudah diberangkatkan 22 dokter untuk mengikuti pendidikan spesialis di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, bahkan dari jumlah itu sudah ada yang lulus dan kembali bekerja di RSUD Hadji Boejasin,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari 22 dokter tersebut ada yang di spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis syaraf, spesialis patologi, spesialis rehab medik dan lainnya.

“Lengkapnya dokter spesialis ditambah dukungan fasilitas tempat tidur dari 128 menjadi 200 ditambah peralatan medis dan gedung baru, maka kita tinggal menunggu dari Kementerian Kesehatan RI menilai kelayakan menaikan ipe dari C ke B,” tandasnya.

Dijelaskannya, khusus untuk pembangunan fisik RS Hadji Boejasin di lokasi yang baru, rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2015 mendatang dan tentunya untuk bisa terealisasinya keinginan tersebut perlu dukungan semua pihak.

“Dukungan semua pihak sangat diharapkan, terutama sekali pemerintah daerah, DPRD Tanah Laut dan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Tanah Laut, H Bambang Alamsyah menyatakan, kedepan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kabupaten Tanah Laut dalam waktu dekat akan memiliki rumah sakit tipe B. /e

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net – Rumah Sakit Semen Gresik yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, meraih sertifikat akreditasi paripurna sesuai Standar Akreditasi Versi 2012 dari Kementerian Kesehatan.

Kepala RS Semen Gresik, dr Muchdor SpB; FINACs, dalam penjelasannya melalui surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Jumat mengemukakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya pembenahan untuk meraih akreditasi yang mengacu pada “Joint Commission International” (JCI).

“Sejak bulan Mei 2014 telah terjadwal survei oleh Tim KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) dan rumah sakit kami dinyatakan lulus dengan tingkat Paripurna, yakni kelulusan tertinggi dalam penilaian akreditasi rumah sakit,” katanya.

Perolehan sertifikat akreditasi paripurna tersebut, lanjut Muchdor, menjadi bukti bahwa RS Semen Gresik telah berkomitmen dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada “patient safety”, serta telah menerapkan budaya kerja yang berfokus pada pasien.

Ia menjelaskan, rumah sakit yang telah terakreditasi berarti mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa semua hal yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, baik sarana maupun prasarana yang dimiliki rumah sakit tersebut.

“Selain itu, kelulusan akreditasi juga merupakan syarat mutlak bagi izin operasional sebuah rumah sakit. Prosedur yang dilakukan kepada pasien juga sudah sesuai dengan standar KARS yang mengembangkan standar akreditasi versi 2012,” tambahnya.

Ia menambahkan standar akreditasi versi 2012 mirip dengan standar akreditasi internasional. Dalam standar akreditasi baru ini terdapat empat kelompok standar yang terdiri dari 1.048 elemen penilaian.

Keempat kelompok standar akreditasi tersebut adalah standar pelayanan yang fokus pada pasien, standar manajemen rumah sakit, sasaran keselamatan pasien rumah sakit, dan sasaran “Millenium Development Goals” (MDGs) untuk menentukan tingkat kelulusan.

Adapun tingkat kelulusan terbagi dalam 15 sasaran, antara lain keselamatan pasien, hak pasien dan keluarga, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, MDGs, akses dan kontinuitas pelayanan, pelayanan anestasi dan bedah, serta manajemen fasilitas dan keselamatan.

“Saat ini masyarakat semakin sadar untuk memilih fasilitas layanan kesehatan yang baik dan tidak sungkan lagi untuk menanyakan alternatif perawatan yang akan mereka terima sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Untuk itu, kami terus berupaya memenuhi kepuasan layanan dengan melaksanakan peraturan Kementerian Kesehatan,” ujar dr Muchdor.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Muchdor menyebutkan saat ini di Indonesia terdapat 2.329 rumah sakit yang terdiri dari 855 rumah sakit pemerintah, 1.408 rumah sakit swasta dan 66 rumah sakit milik BUMN.

Sementara dari data KARS hingga 8 Juli 2014, tercatat 53 rumah sakit (swasta/pemerintah) yang lulus akreditasi (JCI) versi 2012, masing-masing tiga rumah sakit lulus tingkat Dasar, lima rumah sakit lulus tingkat Madya, enam rumah sakit lulus tingkat Utama, dan 39 rumah sakit lulus Paripurna.

Sumber :

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA

manajemenrumahsakit.net :: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, bahwa saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia sudah menjadi salah satu rujukan di dunia. Karena itu, ia meminta seluruh rumah sakit di tanah air agar meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar nasional.

Saat meresmikan Rumah Sakit (RS) Pusat Otak Nasional (PON) di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/7), Presiden SBY menyampaikan, kalangan swasta dan sektor privat menilai bisnis di bidang kesehatan memiliki prospek yang bagus karena makin banyak rakyat Indonesia yang menginginkan layanan kesehatan yang prima.

Karena itu, Presiden SBY berharap jajaran pemerintah dan swasta untuk menjemput bola, untuk menciptakan kesempatan.