manajemenrumahsakit.net :: Surabaya (Antara Jatim) – Dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya meminta kementerian kesehatan RI segera mencairkan tunggakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp16 miliar yang hingga kini belum diberikan.
“Infonya Juni lalu akan dibayar. Namun hingga memasuki bulan Juli, kok juga belum turun. Jadi tunggakan jamkesmas itu terjadi pada dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yaitu RSUD Dr Soewandie dan Bakti Dharma Husada (BDH),” kata Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita di Surabaya, Senin.
Berdasarkan data, kata dia, tunggakan pemerintah pusat terhadap RSUD dr Soewandi dan RSUD Bhakti Husada Utama (BDH), cukup banyak. Untuk RSUD dr Soewandi sebesar Rp14 miliar, sedangkan RSUD BDH sekitar Rp2 miliar.
Tunggakan itu terjadi karena pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan belum membayar kepada dua rumah sakit. Padahal kedua rumah sakit tersebut sudah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis pada masyarakat pemegang kartu Jamkesmas pada 2013.
“Meski belum dibayar, namun tak sampai berdampak terhadap pelayanan dan keuangan kedua rumah sakit ini. Kebetulan, rumah sakit kami mendapatkan subsidi dari APBD Kota Surabaya sehingga masih bisa memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Yang kasihan adalah rumah sakit swasta karena mereka tak mendapatkan subsidi,” katanya.
Ia menegaskan sekali lagi pelayanan kedua rumah sakit tersebut pada masyarakat miskin tetap tak berubah. Pasien miskin tetap dilayani seperti biasanya,
“Pelayanan kesehatan masyarakat tetap jalan dan termasuk ketersediaan obat-obatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim dr Dodo Anondo MPH mengakui hingga kini belum ada kejelasan kapan pencairan tunggakan jamkesmas 2013 dari pemerintah pusat. Padahal tunggakan jamkesmas di rumah sakit seluruh Jatim mencapai Rp200 miliar.
“Kami belum tahu kapan tunggakan jamkesmas pada 2013 lalu itu bisa dicairkan. Hingga sekarang ini belum ada surat pemberitahuan dari kemenkes soal tersebut,” tegasnya.
Ia mengatakan PERSI Jatim sudah banyak menerima surat pengaduan terutama dari rumah sakit daerah yang ada di Jatim. Isinya menanyakan kapan tunggakan jamkesmas itu dicairkan dengan alasan mereka karena mengalami kesulitan keuangan. (*)
Sumber: antarajatim.com