KLATEN, suaramerdeka.com – Dinas Kesehatan Klaten siap membantu pengurusan izin operasional Rumah Sakit (RS) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (RS IPHI) Milik Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan. Pada 21 Februari lalu, operasional RS tersebut dihentikan karena belum mengantongi izin.

Padahal RS tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun dan mempunyai pasien yang cukup banyak. Sejak diberikan surat penghentian operasional, RS diberikan waktu hingga pekan ini untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya RS tak boleh melayani pasien sebelum mengurus izin operasional.

”Pengelola sudah kami minta sudah segera mengurus izinnya, saat ini mereka baru mengantoni izin pendirian RS saja. Kami siap memfasilitasi pengurusan izin tersebut. Saya harap pekan ini, sudah mulai diurus,” kata Kepala Dinkes Klaten dr Ronny Roekmito MKes di kantornya, Senin (3/3).

Izin pendirian RS diterbitkan Bupati, tapi belum mendapat izin operasional sementara dari Bupati jadi seharusnya tak boleh
beroperasi. Pengobatan pasien rawat jalan yang biasa dilayani di RS IPHI, untuk sementara waktu bisa dialihkan ke RS atau puskesmas terdekat, sehingga pelayanan masyarakat tak terganggu.

Ronny menambahkan, sesuai prosedur, pendirian RS harus mengantongi izin pendirian RS dan izin operasional sementara. Untuk RS kelas C dan D, izin diterbitkan oleh Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Setelah itu baru bisa beroperasi. Tahap berikutnya, pengelola mengurus izin operasional RS dan penentuan kelas RS.

”Khusus RS tipe C dan D, izinnya cukup dari bupati hanya perlu memberikan pemberitahuan ke Provinsi dan ada semacam rekomendasi. Sebenarnya prosesnya mudah, namun aturan yang harus dipenuhi memang cukup ketat terutama masalah kecukupan SDM di RS tersebut,” tegas Ronny.

Sumber: suaramerdeka.com

LENSAINDONESIA.COM: Berbagai bidang layanan untuk masyarakat terus digencarkan Pemprov Jawa Timur. Salah satu fokus yang kini terus dikembangkan adalah bidang kesehatan. Berkaitan itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo terus mendalami hubungan kerjasama dengan negara Jepang melalui Yayasan Kobe International Medical Alliance (Kobe IMA).

Kerjasama meliputi berbagai hal. Diantaranya transfer ilmu kedokteran melalui pertukaran tenaga medis, pengadaan alat kesehatan penyakit dalam dan peralatan medis lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan mutu para tenaga medis dan rumah sakit yang ada di Jatim. Soekarwo berharap pasien di Indonesia, khususnya Jatim yang membutuhkan operasi transplantasi nantinya tak perlu ke luar negeri, karena segera akan bisa dilayani di Surabaya,

SENTUL – Tim dokter gabungan yang melakukan operasi transplantasi hati Muhammad Sayid Hafidz (7) di Rumah Sakit Pertamedika Sentul City, Jawa Barat, mengadakan acara pemotongan tumpeng. Acara tumpengan yang digelar hari ini itu sebagai syukuran karena berhasil melakukan operasi pencangkokan hati Hafidz dengan donor ayahnya sendiri, Sugeng Kartika.

Tim dokter gabungan ini berasal dari RS Pertamedika, RSUD dr. Soetomo Surabaya, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Hasan Sadikin Bandung. Tim ini dibantu oleh ahli transplantasi hati dari Jepang, Profesor Koichi Tanaka yang sudah 2500 kali melakukan operasi cangkok hati.

“Ini salah satu keberhasilan anak bangsa. Kami berharap kami bisa sembuhkan Hafidz dan juga penderita liver lainnya,” ujar Presiden Direktur PT. Pertamedika Sentul DR Dany Amrul Ichdan siang tadi.

Menurut Dany, angka kematian akibat penyakit liver dan jantung yang meningkat saat ini menggugah rumah sakitnya untuk menyediakan pelayanan unggulan berupa pusat hati dan jantung (Liver dan Cardiac Center). Sementara tim dokter untuk pencangkokan hati Hafidz, kata dia, sudah disiapkan sejak September 2013 lalu.

Setelah mempersiapkan segala kelengkapan dan pemeriksaan untuk Hafidz, tim dokter yang disebutnya sebagai Dream Team itu baru bisa melaksanakan operasi pada 24 Februari. Proses operasinya berlangsung selama 13 jam.

“Kami sempat ragu karena rumah sakit ini baru dibangun. Tapi kami yakin sekali bisa melakukannya, sehingga kami putuskan lakukan operasi itu. Ada mukjizat di balik operasi ini bersama dream team kami untuk Hafidz,” sambungnya.

Dalam syukuran ini, tidak semua anggota tim dokter hadir. Hanya dokter dari RS Pertamedika saja yang hadir serta beberapa dokter tamu. Termasuk salah satunya Dr. Tjhang Supardjo, SpBD (hepatobilier), yang ahli dalam pengobatan liver. Ia salah satu dokter Indonesia yang sudah 70 kali melakukan operasi cangkok hati.

“Operasi transplantasi ini tidak mengenal batasan umur pasien. Itu tergantung dari kondisi tubuhnya juga. Ada yang bayi 2,5 bulan pernah dioperasi, ada yang lansia 80 tahun. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Semoga operasi ini bisa membawa kesembuhan untuk Hafidz,” kata Dr. Tjhang.(flo/jpnn)

Sumber: msn.com

WATAMPONE, FAJAR — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Bone, tidak akan menerima lagi lulusan akademi kebidanan maupun perawat. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya, perawat dan bidan sudah menumpuk di rumah sakit tipe B ini.

Kepala Sub Bagian Humas, Hukum dan Promosi, RSUD Tenriawaru Bone, Ramli, menegaskan, untuk saat ini pihaknya sudah tidak lagi menerima jurusan keperawatan dan kebidanan. Jumlah perawat dan kebidanan baik honorer maupun yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi di rumah sakit ini sudah mencapai 800 orang lebih.

Menurut Ramli, untuk perawat dan bidan yang berstatus honorer di RSUD Tenriawaru, jumlahnya sudah mencapai 312 orang ditambah honorer jurusan lain yang jumlahnya secara total mencapai 526 orang. “Bupati Bone juga telah mengeluarkan instruksi untuk tidak lagi menerima honorer,” paparnya.

Kondisi ini juga, sebut Ramli, membuat anggaran gaji untuk para honorer di membengkak. Dari 526 orang honorer, pihak rumah sakit harus mengeluarkan anggaran Rp3.4 miliar pertahun untuk menggaji para honorernya. Apalagi, sebutnya, gaji untuk honorer tidak dianggarkan dalam APBD, melainkan murni dari pendapatan asli rumah sakit.

“Untuk gaji honorer tidak dianggarkan melalui APBD. Sehingga, pembayarannya murni dari hasil pendapatan RSUD,” kata Ramli, kemarin. (m02/kas)

Sumber: fajar.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat, telah menyiapkan ruangan khusus bagi calon anggota legislatif (caleg) yang depresi pascaPileg 9 April mendatang. Selain ruangan khusus, rumah sakit pemerintah ini juga telah menyiagakan dokter ahli jiwa.

Direktur Utama RSUD Bayu Asih Purwakarta, Agung Darwis, mengatakan, langkah ini merupakan inisiatif dari rumah sakit sendiri. Pasalnya, jumlah caleg yang menyalonkan dengan kuota yang akan jadi jauh lebih banyak. Saat pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan saja, ada 570 caleg. Sedangkan, kuota untuk anggota DPRD Kabupaten Purwakarta hanya 45 orang.

“Jadi, potensi caleg depresinya jauh lebih besar,” ujar Agung, kepada Republika, Ahad (2/3).

Apalagi, merujuk pada pengalaman Pileg 2009 lalu, ada sejumlah caleg yang mengalami depresi. Meskipun, depresi yang mereka derita tidak terlalu akut.

Karena itu, sudah seharusnya RSUD menyiapkan kamar dan dokter khusus bagi para caleg ini. Dari berbagai ruangan yang ada, kamar khusus itu akan tersedia di antaranya di Ruang Dahlia, Melati, dan Anggrek.

Ruangan yang disediakan tersebut, akan disesuaikan dengan kemampuan finansial dari caleg yang bersangkutan.

Pasalnya, pada Pileg 9 April mendatang, para kontenstannya tak hanya dari kalangan atas. Melainkan ada juga dari kalangan bawah yang mencoba peruntungan terjun ke dunia politik.

Akan tetapi, jika pascapencoblosan nanti ada caleg yang depresi, tentunya RSUD akan melindungi identitas mereka. Supaya, pengobatan mereka bisa berjalan dengan maksimal. Tapa, harus takut ketahuan oleh publik.

“Kami juga akan menjaga nama baik keluarga caleg tersebut,” ujarnya.

Untuk pengobatannya, lanjut Agung, ada dua pola. Yakni, pola rawat jalan. Yakni untuk depresi yang ringan. Serta pola rawat inap, bagi caleg yang menderita depresi akut.

Sumber: republika.co.id

PERTEMUAN KOORDINASI
PROGRAM SISTER HOSPITAL – PML NTT

Surabaya, 27 Februari 2014

Latar Belakang

Program Sister Hospital dan Performance Management Leadership yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 sudah berjalan dengan sangat dinamis. Berdasarkan hasil review yang mempertimbangkan aspek sustainabilitas program dan juga kesepakatan dengan banyak pihak, maka DFAT- Australian Aid melalui program AIPMNH sudah mendukung program Sister Hospital dan Performance Management Leadership dalam 1 tahun masa transisi (July 2013 – Juni 2014), yang rencananya akan diperpanjang hingga Desember 2014.

Mengingat akan berakhirnya masa transisi pertama program AIPMNH pada bulan Juni 2014, Coffey Jakarta dan DFAT (AusAID) meminta untuk mengirimkan laporan progress kegiatan dan penyerapan dana oleh semua kontraktor proyek, termasuk RS Mitra A dan PKMK-UGM, pada awal Maret 2014. Hal ini diperlukan agar bisa meminimalkan dana yang tidak terpakai pada akhir proyek sehingga harus dikembalikan ke DFAT. Untuk memperlancar proses tersebut, maka perlu diadakan rapat koordinasi untuk mereview penyerapan dana dan perkembangan kegiatan SH dan PML masing-masing RS Mitra sampai feb 2014, dan membuat rincian jadwal serta rincian anggaran kegiatan sampai akhir Mei 2014.

Sebagai informasi, akan ada masa transisi lanjutan pada bulan Juli-Des 2014, dengan penganggaran yang baru, sehingga kami juga memerlukan informasi dari RS Mitra A dan UGM untuk kegiatan2 esensial yang akan dilakukan di periode tsb. Karena itu, pada pertemuan ini juga akan dibahas tentang hasil teleconference audit klinis dan manual rujukan serta rencana monev eksternal yang akan dilaksanakan pada awal April 2014. Diharapkan informasi ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kegiatan esensial periode Juli-Des 2014.

Tujuan :

1. Review kemajuan pelaksanaan kegiatan SH PML sampai bulan Feb, dan penyusunan jadwal kegiatan pada bulan Maret-Mei 2014. Jika ada kegiatan yang kira2 sulit bisa terlaksana pada periode tsb tetapi masih penting untuk dilaksanakan, maka kegiatan tersebut bisa dipindahkan ke periode July-Des 2014.
2. Review penyerapan keuangan sampai pada bulan Feb 2014, dan rencana detail penggunaan keuangan pada bulan Maret-Juni 2014
3. Update informasi dari TIM PKMK-UGM mengenai hasil Teleconference AMP dan manual rujukan, serta rencana Monev eksternal pada awal April 2014.

Waktu & Tempat :

Tempat : Hotel TS-Suites, Surabaya
Waktu : 27 Feb 2014 (09.00 – 15.45 WIB)

Peserta

Peserta : 2 orang dari masing2 RS Mitra A, yaitu:

1. Team Leader/ Manajer Operasional/ Sekretaris SH-PML
2. Bendahara

TOTAL peserta = 22 orang RS Mitra A , 4 orang AIPMNH dan 4 orang PKMK UGM

Jadwal Kegiatan

Tanggal/jam	Acara	Narasumber
08.30 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.15	Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Pertemuan	Dr. Henyo (AIPMNH)
09.15– 09.35	Hasil Telekonferensi Evaluasi Kematian Ibu dan Bayi serta Implementasi Manual Rujukan di 11 Kabupten	Hanevi Djasri, dr, MARS
09.35–09.55	Progress PML	Putu Eka Andayani
09.55 – 10.15	Pelatihan Penggunaan Webinar (sebagai presenter) pelatihan penggunaan webinar (sebagai peserta) Persiapan Monev Eksternal SH PML	PKMK FK UGM
10.15 – 10.30	Coffee Break	Panitia
10.30–12.30	Presentasi RS Mitra A tentang Progress Kegiatan SH dan PML dan Realisasi Anggaran sampai Feb 2014 (Format Sesuai Lampiran 2) RS Sardjito – Bajawa RS Panti Rapih – Ende RS Kariadi – Waingapu RS Soetomo – Soe RS Sanglah – Waikabubak RS Soetomo – TC Hillers RS Syaiful anwar – Atambua & Lembata RS Wahidin sudirohusodo – Larantuka RSAB Harapankita – Kefamenanu RSCM – Ruteng Masing-Masing RS Mitra A = 10 Menit	9 RS Mitra A
12.30 – 13.30	Lunch	9 RS Mitra A
13.30 – 15.00	Penyusunan Jadwal dan Detail Anggaran SH dan PML Sampai Mei 2014 Oleh Masing-Masing RS Mitra A dan Usulan POA Untuk Periode Juli –Desember 2014 (Format Sesuai Lampiran 3) Ibu Ida Pak Henyo	Coffee Break Included
15.00 – 15.45	Closing Remark Tanggapan dan Rekomendasi Kegiatan Lanjutan SH – PML	Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (via Skype)

Indikator Keberhasilan

1. Terdokumentasinya laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dari bulan Juli 2013-Feb 2014, dan laporan penyerapan anggaran sampai pada bulan Feb 2014.
2. Terdokumentasinya Rincian Rencana kegiatan Maret-Mei 2014, termasuk jadwal kegiatan dan detail anggaran yang dibutuhkan.
3. Tersedianya informasi terkini mengenai hasil telekonferens dan rencana Monev eksternal.

Biaya

1. Biaya perjalanan (tiket, lumpsum, dll) dibiayai dari dana kontrak masing2 RS Mitra A dengan AIPMNH
2. Biaya penyelenggaraan dan akomodasi dibiayai dari dana kontrak PKMK-UGM dan AIPMNH

Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan pertemuan ini akan dibuat oleh PMPK – FK UGM sebagai penanggung jawab kegiatan dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Penutup

Demikian TOR ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai dasar untuk mengajukan dana kegiatan.

Kupang, 14 Februari 2014

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Ketua Tim Konsultan PKMK FK UGM

Kadinkes: Struktur Organisasi Tidak Tercantum RSUD Waru
WARU

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, masih banyak rumah sakit (RS) swasta di Ibu Kota yang belum mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Dien, dari 152 RS swasta di Jakarta, hanya 81 RS yang sudah mengikuti program BPJS. Sementara 71 rumah sakit lainnya menolak untuk bergabung dalam program pemerintah pusat tersebut.

“Alasan mereka karena tidak cocok dengan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) yang diterapkan di BPJS,” ujar dia di Balai Kota, Senin (3/3).

Meski masih banyak RS swasta yang menolak ikut BPJS, kata Dien, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap tak terganggu. Sebab, masih ada 340 puskesmas serta 88 klinik kesehatan yang menerima pasien BPJS. Jumlah itu, menurut Dien, masih sanggup untuk melayani seluruh warga Jakarta.

Dien juga mengatakan, Jakarta adalah provinsi dengan jumlah tempat layanan kesehatan terbanyak yang telah ikut dalam program BPJS. Ke depan, kata dia, tugas pemerintah adalah melakukan upaya preventif agar tidak semua warga harus ke rumah sakit. Sehingga, pelayanan di puskesmas sebagai layanan kesehatan primer masyarakat harus diperkuat.

“Kalau di luar negeri itu rumah sakit sepi. Karena upaya preventifnya jalan. Itu yang akan kita galakkan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berjalan selama hampir dua bulan. Namun jalannya program tersebut bukannya tanpa hambatan. Klaim dari rumah sakit belum semuanya dibayar oleh BPJS. Apakah hal ini berpotensi membuat RS merugi?

Direktur utama BPJS Kesehatan dr Fahmi Idris mengatakan bahwa tidak ada pembayaran klaim kepada rumah sakit yang terlambat. Ia menjelaskan keluhan rumah sakit datang dari kesalahpahaman antara pembayaran BPJS dengan Jaminan Kesehatan Tahun (Jamkesnas) tahun lalu.