TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dumai mengecam Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Dumai, setelah menyeruaknya kasus dugaan malpraktek yang dilakukan dokter bedah di RSUD tersebut. Aktivis mahasiswa ini juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika human error yang terjadi di RSUD kebanggaan masyarakat Dumai itu tidak ditindak secara hukum.

Hal itu diutarakan oleh sekelompok pengurus HMI, kemarin. Sekretaris umum (Sekum) HMI Cabang Dumai, Rian Arief, mengatakan diagnosa dokter atas pasien yang bernama Donal merupakan human error seorang dokter. Ia menuntut, dugaan malpraktek itu di usut tuntas supaya tidak terjadi dimasa yang akan datang.

“Tentu saja masyarakat dirugikan atas kasus ini. Kami dukung pihak keluarga menempuh jalur hukum,” katanya.

Tidak hanya itu, jika tidak ada publikasi atas penyelesaian kasus itu, kelompok mahasiswa yang tergabung di HMI ini akan melakukan aksi besar-besaran. Bahkan, ia menuntut agar Dirut RSUD Dumai segera mundur dari jabatannya. Apalagi, di RSUD Kota Dumai itu kekurangan tenaga dokter, sementara pasien menjadikan RSUD itu sebagai rujukan utama untuk berobat.

“Kalaupun dokter kurang, tidak selayaknya ada dokter yang melakukan malpraktek,” ucapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Dumai, dr. Syaiful yang dijumpai Tribun kemarin, mengatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Oleh karena itu, ia enggan memberikan keterangan medik terkait kasus tersebut. Pasalnya, kalau ia mengatakan apa yang dilakukan dokter terhadap pasien sudah sesuai ketentuan, takut dituding membela diri. Begitupun sebaliknya, tidak akan mungkin pihaknya memberikan keterangan kalau dokter telah salah mendiagnosa penyakit pasien.

“Kita selesaiakan dulu dengan duduk bersama. Berikanlah kami kesempatan untuk duduk bersama terlebih dahulu. Kami sudah menghubungi keluarga pasien untuk itu. Setelah ada penyelesaian secara kekeluargaan, kami akan berikan keterangan seluas-luasnya,” ujar pria asal Bukittinggi itu.

Bahkan, ia mengaku tidak mau dianggap perang di media massa, bila komentar dibalas komentar. Untuk itu, ia berharap agar semua pihak bisa memaklumi proses penyelesaian dugaan malpraktek yang dilakukan dokter terhadap seorang pasien.

Sebelumnya, Ismanora, keluarga pasien mengatakan, pihaknya akan menuntut kasus tersebut secara hukum. Apalagi setelah merujuk adiknya Donal ke RS Eka Horpital di Pekanbaru. Sebab, hasil diagnosa kedua RS sangat berbeda.

“Jika di RSUD Dumai mengatakan harus dioperasi, dan itupun langsung ia kerjakan. Sedangkan menurut pihak RS di Eka Hospital, penyakit yang diidap adiknya tidak selayaknya di operasi,” katanya.

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com

A new hospital inspection regime for England is getting under way, with the chief inspector promising to “expose poor and mediocre” care.

The Care Quality Commission agreed to overhaul its inspections following the Stafford Hospital scandal.

Inspectors will visit Croydon Health Services NHS Trust, in south London, later – the first of 18 inspections taking place before the end of 2013.

Mike Richards, the new chief inspector of hospitals, is leading the process.

The inspection teams are larger and more specialised than before – about 30 people are taking part in the Croydon visit, including a surgeon, senior nurses, a student nurse and members of the public.

There will also be a public meeting held in Croydon on Tuesday evening – something that will be happening during the other inspections too.

Another crucial difference is that the inspections will focus on the “whole patient experience”.

Clearer picture

Each inspection will cover eight key services areas: A&E; medical care; surgery; critical care; maternity; paediatrics; end-of-life care and outpatients.

The inspections will be a mixture of announced and unannounced visits and they will include inspections in the evenings and at weekends.

That contrasts with the previous inspections which were grouped around essential standards so hospitals would find themselves inspected for issues such as nutrition and infection control rather than the entire system.

Sir Mike said: “These inspections are designed to provide people with a clear picture of the quality of the services in their local hospital, exposing poor or mediocre care as well as highlighting areas of good and excellent care.

“We know there is too much variation in quality in the NHS – these new in-depth inspections will allow us to get a much more detailed picture of care in hospitals than ever before.”

The launch comes amid heightened focus on the performance and regulation of hospitals.

The public inquiry into the poor care at Stafford Hospital, published in February, identified failings in the way hospitals are monitored.

Weaknesses were once again highlighted in July when the government’s Keogh Review led to 11 hospitals being placed in special measures. Only two of them were facing regulatory action from the CQC, suggesting problems were slipping under the radar.

Health Minister Norman Lamb said: “Our priority is to make sure that people get better care. That’s why we asked the CQC to appoint a new Chief Inspector of Hospitals to shine a spotlight on quality and drive up standards across the board.”

The programme of inspections continues on Thursday when inspectors go into Airedale NHS Foundation Trust followed by inspections at Taunton and Somerset NHS Foundation Trust and The Royal Wolverhampton NHS Trust next week.

By the end of 2015 the CQC aims to have inspected all acute hospitals.

Results will be published about a month after each inspection.

Source: bbc.co.uk

PALEMBANG–Ruang rawat inap penyakit anak RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, tak mampu lagi menampung pasien baru. Membludaknya, pasien anak dengan penyakit diare menjadi penyebabnya.

Direktur RSUD, Dr Harseno, melalui Kaur Humas, H Turipno SKM, saat ditemui membenarkan, sejak beberapa hari terakhir rumah sakit kebanjiran pasien anak. Pasien yang dirawat inap ini didominasi oleh penderita diare.

Oleh sebab itu, saat ini ruang anak tidak bisa lagi menampung pasien baru. “Terpaksa kita menggunakan ruang kebidanan untuk menampung pasien. Itu pun belum mencukupi dan terpaksa pasien dipindah ke ruang rawat inap sementara sebelah ruang IGD. Itu juga sudah menggunakan kasur tambahan dilantai, karena semua bed penuh,” urainya.

Turipno mengaku, diare telah mewabah sejak beberapa hari terakhir ini, penyebabnya karena faktor lingkungan dan makanan yang dikonsumsi balita, tidak bersih. Dan penyakit ini tak bisa dianggap remeh karena bisa menyerang secara aktif pada balita mulai umur 8 bulan hingga 1,5 tahun.

“Bayi seusia ini masih menggunakan air susu ibu (ASI). Jadi untuk mengantisipasinya di rumah, ibu bayi harus makan makanan yang bersih, jangan sembarangan mengkosumsi makanan. Lingkungan juga harus selalu bersih. Tapi kita pastikan, kejadian ini bukanya kejadian luar biasa (KLB) hanya sekedar mewabah saja,” tutup Turipno.

Sumber: jpnn.com

SURYA Online, MALANG – Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Soepranoto, menyatakan, proyek pembangunan RSUD di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang diperkirakan tuntas Desember 2013. Saat ini, masih finising serta proses pengadaan alat radiologi dan laboratorium.

Dikatakannya, tahun ini proyek RSUD mendapat tambahan anggaran Rp 15 miliar hanya untuk finising, penambahan ruangan, dan keramik. Sedangkan, untuk pengadaan alat radiologi, laboratorium, mikroskop, dan perlengkapan emergency, dianggarkan sendiri Rp 3 miliar. “Bangunannya sudah selesai, hanya tinggal finising saja dan pemasangan alat radiologi serta laboratorium,” ujarnya.

Selain itu, proyek ini juga mendapatkan tambahan lahan seluas 4.300 meter persegi yang proses negosiasinya dilakukan sejak April 2013 lalu dengan harga Rp 1,7 juta/m2. Namun, pembayaran lahan baru dilakukan pada Agustus 2013. “Total anggaran untuk membeli lahan Rp 7,1 miliar. Sudah dibayarkan Agustus lalu. Harga itu berdasarkan taksiran dari tim aprasial. Lahannya berupa sawah yang berada di samping bangunan RSUD. Rencananya, untuk parkir, ipal, dan perkantoran,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini total lahan untuk pembangunan RSUD seluas 12.300m2. Sedangkan, luas lahan yang sudah didirikan bangunan 6.400m2. “Jika ada pengajuan pengembangan pembangunan RSUD oleh wali kota baru, kami sudah menyiapkan lahannya,” ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi kendala saat ini, terkait tenaga di RSUD Kota Malang. Ia telah mengajukan kebutuhan tenaga medis ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jumlah tenaga medis yang diajukan sebanyak 177 orang. “Untuk kebutuhan pegawai, kami mengajukan 177 orang. Tapi, belum tahu berapa yang disetujui,” katanya.

Ketua Komisi D Fransiska Rahayu Budiwiarti, mengatakan launcing RSUD diharapkan Februari 2014. Ia mengaku sedang menggodok Perda khusus RSUD. “Akhir Desember, kami usahakan perdanya sudah selesai. Biar Februari 2014 sudah bisa launcing,” katanya.

Pembangunan RSUD Kota Malang dimulai sejak 2011 dengan anggaran multiyears. Pada tahun 2011, dana yang dianggarkan dari APBD Rp 10 miliar. Sedangkan pada 2012 Rp 11 miliar, 2013 anggarannya Rp 15 miliar, hanya untuk finishing dan Rp 7,1 miliar dari APBD murni untuk pembelian tanah.

Sumber: tribunnews.com

ARJAWINANGUN– Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun mengusulkan tunjangan daerah bagi para pegawai dan perawat rumah sakit.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Arjawinangun, dr Ahmad Qoyim Mars mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan tambahan tunjangan fungsional bagi para perawat dan bidan. Adapun besarnya nominal tambahan sekitar Rp350 ribu. “Sudah diusulkan tinggal menunggu rekomendasi saja,” tuturnya, kepada Radar.

Qoyim mengaku, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan bupati yang melakukan inspeksi ke RSUD Arjawinangun. Sebab, kunjungan seperti itu dapat memberikan motivasi kepada seluruh staf untuk bekerja sebaik-baiknya. “Mudah-mudahan kedatangan bupati dapat menjadi motivasi kita untuk bekerja yang sebaik-baiknya,” ujar dia.

Qoyim mengungkapkan, intensitas bupati mengunjungi RSUD Arjawinangun sangat bagus terutama pada acara-acara besar, seperti peresmian rumah sakit tipe B, dan ulang tahun RSUD Arjawinangun. “Menjelang pilbup, bupati pernah ke sini. Sebelum sidak ini, pokoknya pernah,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM membenarkan, pihaknya akan memberikan penambahan tunjangan fungsional bagi perawat dan bidan RSUD Arjawinangun. Sebab, tugas mereka tergolong berat dibandingkan pegawai lain pada umumnya.

“Mereka harus maksimal agar pasien itu cepat sembuh, ya salah satunya dengan memberikan tambahan tunjangan daerah,” tuturnya.

Menurutnya, bila tidak ada tambahan tunjangan daerah, dikhawatirkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat akan merosot dan melemah. Oleh karena itu, pihaknya akan segera merekomendasikan usulan tersebut. “Setidaknya saya berharap, dengan adanya penambahan ini menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih baik lagi,” terangnya.

Saat disinggung, terkait pembangunan fisik RSUD Arjawinangun, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan akan rampung di tahun 2015. Sebab, untuk proses pembebasan lahannya saja selesai tahun 2005, sedangkan mulai pembangunan terhitung sejak tahun 2008.

“Dari hasil sidak di RSUD Arjawinangan dan Waled, semua pelayanan dan kinerja para perawat sangat efektif dan efesien. Dan saya yakin pembangunan fisik RSUD Arjawinangun akan dapat terselesaikan, guna terciptanya kenyamanan bagi para pasien,” tuturnya.

Yang jelas, kata Dedi, pihaknya memuji kepemipinan Dirut RSUD Arjawinangun Dr Ahmad Qoyim. Sebab, di bawah kendali Qoyim, hampir semua pelayanan mengalami peningkatan, dan sangat luar biasa.

Sidak yang dilakukan ini juga sebagai bentuk silaturrahmi dirinya kepada masyarakat dan semua instansi diakhir masa jabatan sebagai bupati. Sebab, silaturrahmi banyak mengandung manfaat.

“Barangkali selama memimpin 13 tahun, saya punya salah. Sebelum meninggal, saya minta maaf gitu. Selain itu, saya ingin menunjukkan bahwa saya pun masih peduli pada bawahan-bawahan saya,” katanya.

Sumber: radarcirebon.com

Siantar simantab.com – RSUD Djasamen Saragih kembali menolak pasien peserta Jaminan Persalinan (Jampersal). Penolakan pasien peserta Jampersal kali ini dikarenakan tidak ada dokter.

“Kita tidak menolak, melainkan merujuk pasien karena dokter saat itu tidak ada yang menangani,” kata Direktur Utama (Dirut) RSUD Djasamen Saragih, dr Ria Telaumbanua, Minggu (15/9), seraya menyatakan ini demi keselamatan pasien maka pihaknya merujuk.

Ia mengatakan, rujukan itu dilakukan managemen karena dokter yang menangani persalinan sedang tidak ada di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

“Ingat bukan ditolak, tapi dirujuk karena mementingkan keselamatan pasien. Buat apa kita terima pasien kalau tidak ada yang menangani pasien tersebut,” ujarnya seraya menyatakan dokter juga mempunyai kesibukan.

Ia mengaku, kalau dirinya memberi kebijakan kepada jajaran kesehatan di RSUD Djasamen Saragih, harus merujuk pasien apabila dokter yang bersangkutan tidak ada ditempat. “Dalam hal ini, keselamatan yang diutamakan, buat apa kami menahan pasien kalau yang menangani sedang tidak ada,” ujarnya seraya menyatakan dirinya sedang berada di luar kota.

Menurut informasi yang diterima Simantab, pasien yang ditolak merupakan pasangan suami istri yang akan melahirkan anak pertama mereka. “Saya tinggal hitungan hari akan melahirkan. Mengetahui hal itu, makanya saya datang ke RSUD Djasamen Saragih,” kata Irawati, Minggu (15/9).

Ia menyatakan, saat dirinya dan suaminya Putra (23) datang ke RSUD Djasamen, Kamis (12/9) lalu, justru ditolak, dengan alasan karena tidak ada dokter yang bersangkutan. Saat itu, kata warga Jalan Rakutta Sembiring Gang Aman, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba ini dengan sigap memenuhi segala persyaratan yang harus ia lakukan untuk kelahiran anak pertama mereka. Namun, upaya yang dilakukan calon ibu ini kecewa, karena perawat yang kebetulan jaga menuturkan kalau sampai siang tidak ada dokter yang datang. “Saya sampai ke RSUD dr Djasamen sekitar pukul 04.00 Wib,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Putra mempertanyakan kemana semua dokter yang ada di rumah sakit . “Saya langsung kelabakan begitu perawat menyatakan kalau sampai siang belum tentu dokter datang,” kata Putra.

Mengetahui hal tersebut, Putra langsung melarikan istrinya ke Rumah Sakit (RS) Tentara. Di RS Tentara, kata Putra, selang 2 jam dari kedatangan mereka, istrinya lalu melahirkan.

Dengan biaya Rp 6 juta yang harus mereka keluarkan, Putra tetap terima, karena istri dan putra pertamanya selamat. Putra mengakui, ia dan istrinya sudah menunggu kedatangan sang anak sejak lima tahun silam.

“Sudah lama menginginkannya, makanya apapun saya lakukan dan sekarang dia (anak) sudah ada ditengah-tengah kami,” katanya seraya menyatakan, putranya sekarang berada di incubator, karena lahirdengan cara cesar dan berat badan putranya 2,5 kg.

Kepada wartawan, Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Djasamen Saragih, mengatakan, bagian kebidanan untuk dokter ada tiga orang. “Ada 3 orang, tapi tinggal dua yang aktif yaitu dr Ferri dan dr Fajar. Itu pun untuk ketiga dokter itu sedang mengikuti Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) di Medan. Kepergian mereka juga sangat penting, guna kepentingan pelayanan kedepannya,” kata Maya.

Karena dokter tersebut sedang berada di luar, kata Maya, pimpinan rumah sakit telah menyarankan kepada perawat setiap pasien di rujuk. “Kalau kita kan rujukannya ke Medan, tapi buat pasien bisa juga ke RS di Siantar. Sudah diminta penambahan dokter ahli kebidanan, tapi belum direalisasikan. Karena untuk penanganan bukan hanya di Siantar, tapi Kabupaten Simalungun. Dengan dua dokter sangat tidak cukup, mudahan- mudahan penambahan bisa terealisasi,” ujarnya.

Sumber: simantab.com

Metrotvnews.com: Sebanyak 90 persen dari 156,1 juta lembar saham PT Siloam Internasional Hospitals Tbk (SILO) diminati investor asing. Sisanya dari lokal.

“Institusi asing melihat peluang perkembangan bisnis rumah sakit di Indonesia,” kata John Herry Teja, Direktur PT Ciptadana Securities pada acara pencatatan perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (12/9).

John mengatakan investor ritel lokal menunjukkan antusiasme dalam penawaran ini dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 3,9 kali. Kendati, pasar modal regional yang diperburuk oleh aliran dana keluar dari Indonesia. “Keberhasilan IPO Siloam telah menjadi tonggak sejarah,” tuturnya.

Kondisi positif ini, kata John, didukung oleh dana dari para investor global. Hal itu menunjukkan perusahaan dengan posisi uni dalam sektor yang menarik di Indonesia.

Anak perusahaan dari perusahaan properti, PT Lippo Karawaci Tbk, memperoleh dana dari IPO sebesar US$144,5 juta atau 1,40 triliun yang merupakan 13,5% dari keseluruhan saham perseroan. Setelah penawaran, kepemilikan Lippo Karawaci dalam Siloam akan menjadi sebesar 86,5% dari seluruh saham beredar. Dengan harga penawaran Rp9 ribu per lembar saham.

Pada pencatatan saham perdana, harga saham SILO dibuka pada posisi Rp9.150 atau naik 1,67%. Sedangkan, level terendah di posisi Rp9.050 dan tertinggi Rp9.500. Jumlah frekuensi transaksi saham sebesar 20 kali sebanyak 1.200 lot dengan nilai Rp9 miliar.

Sementara itu, Presiden Direktur Siloam Internasional Hospitals Gershu Paul menuturkan penawaran umum saham perdana merupakan langkah untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

“IPO ini akan lebih baik memperkuat organisasi dan tim kami dalam memberikan layanan kesehatan terbaik secara nasional,” paparnya.

Adapun, Siloam International Hospitals mengoperasikan 13 rumah sakit, dengan kapasitas 3.436 tempat tidur, 1.178 dokter, termasuk 930 dokter spesialis), serta memperkerjakan 2.607 perawat dan tenaga kesehatan pada 30 April 2013.

Pada Juni 2013, Siloam International Hospitals membuka rumah sakit, Siloam Hospitals TB Simatupang. Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan enam hingga delapan rumah sakit hingga akhir 2014. Serta, mengoperasikan sebanyak 40 rumah sakit dengan total tempat tidur mencapai 10ribu dalam lima tahun mendatang.

Rumah sakit itu bukan hanya melayani kebutuhan masyarakat di pulau Jawa dan Sumatera, melainkan wilayah di Indonesia.

Sumber: metrotvnews.com

Siloam International Hospitals, the biggest private hospital operator in Indonesia will have its stock trading debut today, following last week successful initial public offering, which garnered a significant amount of interest from global and domestic investors.

Siloam — which operates as a subsidiary of Lippo Karawaci, Indonesia’s largest listed property company by market value, total assets and revenues — will have its stock trading under the symbol SILO.

The offering of Siloam’s shares to retail investors ended on Friday. The management of the hospital operator had made international IPO roadshows to Singapore, Hong Kong, and London, which successfully garnered interests from investors.

“I am very happy with the success of the IPO, an important milestone for Siloam,” said Dr. Gershu Paul, the president director of Siloam Hospitals, in a statement on Wednesday.

He added the IPO will boost Siloam’s capability in improving health service within the nation in the future. “We have [a] commitment to continue boosting market capitalization to the higher level as well as giving added value to shareholders.”

Siloam raised Rp 1.4 trillion ($122 million) from selling 13.5 percent of its equity at Rp 9,000 a share. After the IPO Lippo Karawaci’s ownership in Siloam was reduced to 86.5 percent from 100 percent.

Goldman Sachs and Credit Suisse were lead underwriters and global book runners, while CLSA, CIMB and Ciptadana Securities were co-lead managers.

In the past 17 years, Siloam has been the pioneer in private hospital operator business in Indonesia.

Its Siloam Hospitals Lippo Village, situated in Tangerang, Banten, was the first hospital in Indonesia to be accredited by the Joint Commission International in 2007 and has since maintained its accreditation.

As of April 30, Siloam operated 13 hospitals, with total bed capacity at 3,436. It had 1,178 doctors, including 930 specialists, and employed 2,607 nurses and other allied health personnel. The latest hospital it inaugurated was Siloam Hospitals TB Simatupang.

The company plans to open eight more hospitals through the end of 2014. In the next five years it expects up to 40 hospitals with as many as 10,000 beds.

Source: thejakartaglobe.com

PANITIA Angket Hutang Rumah Sakit Pemangkat siap memanggil pihak RSUD, terkait permasalahan utang rumah sakit pelat merah tersebut. Mereka yang bakal dipanggil mulai dari direktur, pihak rumah sakit yang bersangkutan, bahkan pihak Seketariat Daerah.

“Panitia angket sudah di-SK-kan, dan akan bekerja dari 12 September sampai 12 November 2013, kita akan panggi pihak terkait,” unggap Muzahar Fahri, penggagas Panitia Angket yang juga anggota Panitia Angket ini kepada koran ini, Minggu (8/9). Politisi Hanura ini juga mengatakan bahwa sistem kerja panitia angket nantinya sesuai rencana jadwal yang dilakukan. Bahkan ia menegaskan sistem kerja mereka dengan melakukan pemanggilan pihak terkait, dan berbeda dengan hearing.

Bahkan ia meminta pihak RSUD, agar menyiapkan data, terkait utang yang menjadi buah bibir masyarakat tersebut. Dalam proses pemanggilan nantinya, diharapkan pihak rumah sakit menjelaskan dan menjawab pertanyaan Panitia Angket, mengapa sampai terjadi utang? “Dalam hal prosesnya nanti, kami bukan ingin mencari kesalahan orang, tapi menyelidiki mengapa sampai terjadi utang. Apakah munculnya utang tersebut akibat kepentingan masyarakat, atau utang itu muncul karena diada-adakan saja, alias ada hal lain yang tidak sesuai perundang-undangan?” tegasnya.

Untuk itu, selain pihak rumah sakit, pihak-pihak luar pun akan turut dipanggil, dalam hal ini pihak ketiga seperti pemasok obat-obatan, termasuk pihak Seketariat Daerah, untuk mengetahui permasalahan ini. “Kita ingin tahu masalah sebenarnya dan fakta kebenaran dari hal ini,” tandasnya.

Jika pihak rumah sakit atau pihak lainnya yang dipanggil tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, maka, dikatakan dia, akan dilakukan mekanisme dalam Panitia Angket sesuai tata tertib DPRD. “Jika tak memenuhi panggilan kita, kita panggil lagi. Jika dalam waktu ditentukan berkali-kali dipanggil tidak hadir, kita akan minta bantuan pihak kepolisian untuk memanggil pihak terkait, untuk hadir dalam jadwal memintakan keterangan oleh Panitia Angket,” jelasnya.

Tentunya, kata dia, pemanggilan oleh kepolisian tersebut tidak akan terjadi, jika semua pihak bekerjasama secara apik dalam menuntaskan permasalahan ini. “Semoga semua berjalan lancar sesuai harapan semangat dan jiwa di saat Panitia Angket ini digagas dan di-SK-kan,” pungkasnya.

Sumber: pontianakpost.com