Laporan

Hospital Management in Asia 2015

September 3, dan 4 tahun 2015
Hotel Sedona, Yangoon Myanmar

Reporter: Laksono Trisnantoro

 

Pembukaan:

Mr. Ashok Nath, Conference Chair

Sebagai ketua konferensi mengucapkan sambutan kepada seluruh delegasi yang sebagian besar adalah direksi dan pemilik RS. Ada 836 peserta konferensi ini, termasuk 70-an peserta dari Indonesia yang sebagian besar berasal dari dari RS swasta. Di konferensi ini ada 17 best practices yang disajikan oleh para pembicara. Berbagai pihak melakukan kerjasama termasuk dari PERSI. Sponsor kegiatan ini banyak yang berasal dari kelompok konsultan akreditasi, termasuk dari US dan Amerika. Ada juga sponsor dari Microsoft dan Roche. Kolaborator utama di Mayanmar adalah Asosiasi RS Swasta Myanmar. Disamping itu ada juga penanda-tanganan beberapa buku, mulai dari buku pediatric sampai berbagai buku lainnya termasuk quality. Mr Nath dalam sambutannya menggambarkan pula sejarah HMA yang pertama di tahun 2002 diselenggarakan di Bangkok. Selama 14 tahun Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah. Bagi anda yang berminat melihat lebih lanjut silahkan klik di situs resminya untuk melihat detil acaranya (http://www.hospitalmanagementasia.com/)

Dr. Htin Paw, President, Myanmar Private Hospitals’ Association

Myanmar baru saja kena banjir. Pertemuan ini sangat penting karena RS erat kaitannya dengan masalah banjir. Dr. Htin mengucapkan terimakasih kepada HMA yang menyelenggarakan konferensi ini di Yangoon. Diharapkan konferensi ini berguna. Pidato disampaikan dengan bahasa Inggris yang baik karena memang Myanmar lama berada dibawah penjajahan Inggris sehingga banyak yang bisa berbahasa Inggris dengan baik.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#efefef” tabheadcolor=”#0143b5″ seltabcolor=”#ffffff” seltabheadcolor=”#000000″ tabhovercolor=”#ffffff”]
[restab title=”Hari I – Plenary I” active=”active”]

Plenary I: Skills

Seven additional skills hospital managers and physicians need to acquire to be relevant in the future

• Ms. Paula Wilson, President & CEO, Joint Commission International (USA)
• Moderator: Dr. Ye Moe Myint, Former President, Myanmar Private Hospitals’ Association

Ms Wilson Master Degree in Social Work di State University of New York in Albany. Berpengalaman puluhan tahun dalam manajemen RS dan saat ini berada di bawah Columbia University sebagai konsultan, khususnya dalam manajemen strategis. Berikut ringkasan diskusinya:

Selama ini ada pandangan tradisional mengenai ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer RS yaitu mulai dari manajemen keuangan operasional, expert dalam skill dan komunikasi eksternal. Tapi hal-hal ini tidak cukup. Kita harus mempunyai skill tambahan yang baru, antara lain 7 hal yang akan saya sampaikan.

Pertama kita harus mempunyai pelayanan kesehatan yang reliable dan baik sehingga tidak merugikan pihak lain, termasuk pasien (no-harm). Di sini diperlukan kepemimpinan, budaya yang aman dan baik dan selalu berorientasi ke proses. Kedua: memahami data besar dan memanfaatkannya. Data besar ini antara lain dari medical record, data klaim asuransi, sampai ke data social media.

Juga perlu untuk memahami bahwa akan ada pengobatan personalized untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan data besar ini dapat mempunyai pemahaman yang lebih baik untuk pasien, staf dan masyarakat. Ketiga: Mempunyai ketrampilan dalam menangani Bencana. Ketrampilan ini sangat penting karena bencana selalu ada dan mungkin akan terjadi. Topan, gempa bumi dan lain-lain, termasuk konflik geopolitik dan kecelakaan kimiawi. Jadi para direksi RS perlu melakukan drills, Table Top Exercise, Integrasi dengan polisi lokal dan Barisan Pemadam Kebakaran.

Keempat: Mempunyai kemampuan dalam Pengendalian Infeksi. Adanya MERS, Ebola, Avian Flu serta Multi-drug Resistant Organism (M+MDROs), Pengalaman infeksi merupakan hal yang mengerikan bagi pasien, yang celakanya dapat menghentikan karir seorang manajer RS. Kelima, memanfaatkan kesempatan yang ada karena  kemajuan Teknologi Kesehatan, misalnya: Mobile Health, Telehealth; IBM Watson dan Pelayanan Kanker; Genetika dan Personalized Medicine. Namun  perlu diingat, keamanan data, jangan sampai bocor. Keenam: Ketrampilan dalam Engagement dengan SDM. Bagaimana agar para staf dapat melekat atau terlibat secara erat dengan rumah sakit. Engagement yang baik dapat mengurangi kesalahan melalui perkembangan karyawan, penghargaan dan kepercayaan. Apakah mereka terikat dengan manajernya? Ketujuh; sebagai pemimpin harus mempunyai Deep Self Awareness. Apakah paham mengenai dirinya sendiri. Apakah sudah melakukan penilaian 360 derajad? Bagaimana dengan kekuatan dan kelemahan anda sehingga dapat menyewa staf dan tahu bagaimana cara bekerja agar komplimen dengan anda sebagai manajer RS.

Akhirnya dalam meningkatkan kemampuan tersebut, seorang manajer RS harus selalu ingin tahu, selalu inovatif, mudah beradaptasi untuk perubahan dan mau mengambil risiko.

[/restab]

[restab title=”Hari I – Plenary II”]

Plenary II: Round Table: CHARACTERISTICS OF HIGH PERFORMING HOSPITALS

Plenary 2 merupakan sesi dengan 3 pembicara dari berbagai negara, yaitu:

• Prof. Anupam Sibal, Group Medical Director, Apollo Hospitals Group (India)
• Mr. Stephen Leyshon, Global Clinical Officer and Principal Advisor in Patient Safety, DNV GL Strategic Research and Innovation (Norway)
• Mr. Robert Grey, Chairman & CEO, Azure Healthcare Limited (Australia)

Moderator: Dr. Wai Lun “Allen” Cheung, Director – Cluster Services, Hong Kong Hospital Authority (Hong Kong)

Dalam pembukaannya, moderator menekankan bahwa topik sesi ini adalah: apa kriteria untuk mengukur sebuah RS merupakan lembaga yang baik.

Presentasi Prof Sibal:

Apa yang disebut sebagai High Performance Hospital. Apa karakteristiknya?

Ada yang menyatakan 7 way..ada yang menyatakan 5 habit… Saya menyatakan ada  berbagai hal. Secara keseluruhan dapat dilihat dalam slide ini:

Jika RS ingin memenangkan kompetisi perlu ada Talent Management. Bagaimana mengembangkan staf yang berbakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara in-house coaching program, simulation model seperti yang dilakukan oleh jaringan Sister of Charity Health System. Di jaringan Apollo: Ada keluarga Apollo…sebagai sebuah tempat yang baik untuk bekerja.

– RS harus berorientasi pada outcome bukan pada masalah. Just in Time. Kaizen…continous improvement, Quality at the Source merupakan konsep-konsep penting yang perlu dipelajari.  RS harus berorientasi pada Outcome pelayanan klinis,  Mempunyai Clinical Balance Scorecard ACE@25 indicators seperti yang dipakai Appollo.

–  RS sebaiknya harus fokus, jangan mudah tertarik perhatiannya ke luar. RS harus mempunyai kemampuan  to learn, action…dan melakukan Manajemen Perubahan secara terus menerus. Jangan hanya berputar-putar. Manajemen Perubahan dilakukan secara baik di University of Texas untuk pelayanan kanker. Di Apollo…manajemen perubahan dimulai dari fakta historis menjadi RS Swasta Tertier yang pertama di India, namun punya Network secondary care dan juga pelayanan primer (Apollo Clinics). Kegiatan dikoordinasi dengan menggunakan Apollo digital.

– Di RS harus ada suatu pedoman untuk apa yang harus kita lakukan dan yang harus tidak lakukan. Harus punya budaya akuntabilitas. Misal: bagaimana caranya agar terjadi penghematan . Di Apollo ada Incident Reporting dan diberikan reward untuk yang menemukan hal ini. Dengan demikian semua orang accountable.

-Penanganan pasien (engagement) harus dimulai  dari datang sampai akhir. Blue Ocean yang tenang dapat memberikan kenyamanan bagi pasien. Cleveland Clinic membuka medical record dilakukan agar informasi dari pasien menjadi lebih baik. Di Apollo…manajemen rumahsakit mendengarkan suara pasien yang merupakan hal penting.

-RS perlu terus melakukan Inovasi. DI Mayo Clinic ada banyak inovasi dilakukan dalam berbagai pelayanan klinik..Sebagai salahsatu contoh di Jaringan Apollo menggunakan Telemedicines sebagai salahsatu inovasi.

Pembicara kedua, Dr. Leyshon memberikan  berbagai sifat RS dari berbagai kegiatan, antara lain

–  Seri review kritis

–  Case studies

–  Interviews dengan 60 leaders

–   Workshop dengan para ahli

–   Patient Vignettes

Apa dan jenis pelayanan kesehatan yang diharapakan. Jawabannya adalah:

Visi umum:

–   Save

–   Cost Effective

–   Equitable

–   Effective

–   Timely

–   Suitable

Atribut yang sama di berbagai negara adalah:

–  Clear, shared vision, dan strategy yang baik

–  Mempunyai transformativee leadership

–  Mempunyai budaya pembelajaran

–  Mempunyai kemampuan memonitor kinerja secara efektif.

–  Mampu melakukan engagement dengan SDM

–  Mempunyai struktur organisasi yang ramping.

Apakah saat ini mempunyai ada negara yang mempunya system kesehtan yang sudah baik dan rumahsakitnya juga baik? Ternyata hampir semua negara tidak punya sistem yang sudah  dianggap ideal. Hal lainnya adalah bagaimana menggunakan apa yang disebut sebagai Prospective Hazard Analysis untuk melihat berbagai risiko. Dengan memahami apa yang di depan, dapat dilakukan sebuah manajemen perubahan.

Pembicara ketiga Dr. Grey menekankan  bahwa dalam bisnis biasa ada berbagai karakteristik yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam slide tersebut ada 5 karakteristik lembaga yang baik:

–  Leadership

–  Keterbukaan

–  Motivasi

–  Meningkatkan kinerja

–  Tujuan-tujuan

Disetiap ciri lembaga yang baik ada berbagai hal lebih rinci yang perlu dikembangkan oleh rumahsakit. Berikut ini rinciannya:

–   Leadership: mencakup kepercayaan (trust), integritas, mampu memutuskan (decisive), efektif, percaya diri.

–   Keterbukaan mencakup Komunikasi, Knowledge, Proses, Perubahan, Performance.

–   Motivasi: hal ini terkait dengan iklim bekerja, Budaya, Partisipasi, Safety, kepuasan

–   Improvement: Strategi, Proses, Reports, Products, dan Kompetensi

–   Tujuan:  Management, Employees, Partners, Customers, Stakeholders

Kesimpulan:

Di sesi  Plenary 2 ini, ada kecenderungan para pembicara menggunakan prinsip prinsip dari perusahaan biasa yang di bawa ke RS. Professor Sibal bahkan menegaskan bahwa rumahsakit harus belajar dari lembaga-lembaga lain yang sukses menetapkan karakteristik lembaga yang baik. Yang menjadi masalah dalam penggunaan model ini adalah kepercayaan antara klinisi dengan para manajer. Ini merupakan masalah klasik di mana-mana. Problem dengan klinisi adalah adalah mereka sangat bright tapi tidak banyak memahami mengenai manajemen. Tantangan di lembaga rumahsakit adalah memang bagaimana antara manajer dengan klinisi dapat bekerja bersama. Hal ini seperti cabinet dengan pemerintah koalisi…. Bagaimana dapat bekerja sama dalam perbedaan.

[/restab]

[restab title=”Hari II – Plenary III”]

Flag Exchange Ceremony

• Mr. Ashok Nath, Conference Chair • Dr. Htin Paw, President, Myanmar Private Hospitals’ Association • Dr. Luong Ngoc Khue, Director of Department of Medical Service Administration, Ministry of Health (Vietnam)

Hari ke 2 dimulai dengan penyerahan bendera yang menandai penyelenggaraan HMA ke 15 di tahun 2016 akan diselenggarakan di Vietnam, tepatnya di Ho Chi Minh City. Dalam pidatonya Dr. Luong mengajak seluruh peserta untuk datang kembali tahun depan di Ho-Chi-Minh City (Saigon)

Plenary 3:

Plenary III: DEBATE “E-HEALTH IS MAKING THE ROLE OF THE DOCTOR OBSOLETE

Sesi plenary ini menarik karena menghadirkan pembicara dengan model perdebatan. Topik yang diperdebatkan adalah mengenai e-Health. Bagaimana peran dokter di masa mendatang karena semakin terbukanya ilmu pengetahuan kedokteran di internet, juga pemakian robotic untuk operaso-operasi. Apakah dokter akan berkurang perannya?

Kelompok yang pro penggunaan eHealth adalah

• Dr. Tony Ko, Cluster Chief Executive New Territory West Cluster, Hong Kong Hospital Authority (Hong Kong)
• Mr. Vishal Bali, Asia Head – Healthcare, TPG Growth (India)

Kelompok yang tidak mendukung adalah:

• Ms. Samantha Reid, General Manager, RiskMan International (Australia)
• Dr. Roswin Rosnim Djaafar, Chief Executive Officer, Awal Bros Hospital Pekanbaru (Indonesia)

Moderator: Dr. Rustico Jimenez, President, Private Hospitals Association of the Philippines

Dr. Ko sebagai pembicara yang mempuyai pandangan setuju bahwa tekologi akan mengurani peran dokter menyatakan bahwa: beberapa klinisi memang akan tergantika oleh Sistem Inteligence Komputer yang bisa dipakai untuk diagnosis. Sistem Manajemen Klinik akan sangat berkembang di masa mentang. Tantangan adalah mengurangi Clinical Error dengan cara mengembangkan sistem IT untuk keputusan. Disamping itu perlu dilihat prospek mengenai Robot untuk proses pembedahan. Juga peran Radiologist…yang mungkin akan hilang. Ditegaskan bahwa masa e-Health akan datang dan bisa mengurangi sebagian peran tenaga dokter. Teknologi e-Health akan mengurangi tenaga kesehatan dari diagnosis sampai ke treatment. DI masa mendatang akan banyak self-diagnosis, dan pasien akan lebih bertanggung jawab pada dirinya.

Ms Samantha Reid sebagai pembahas yang kontra terhadap anggapan bahwa teknologi akan menghilangkan peran dokter menyatakan bahwa: Hubungan dokter pasien bukan hanya masalah teknologi…tetapi juga masalah komunikasi. Informasi dalam komunikasi ini yang perlu untuk manusia. Masih banyak kebutuhan mengenai “human-touch” yang berupa listening dan care yang tidak bisa dihilangkan oleh dokter. Kompleksitas hubungan antar manusia ini yang tidak membuat dokter menjadi kuno. Klinisi harus tetap ada dalam tim klinis. Kita harus melihat kenyataan bahwa teknologi tidak segalanya di pelayana n kedokteran.

Mr Bali; sebagai pembicara yang setuju akan menurunnya peran dokter dalam pelayanan kesehatan. Ada retorika: Siapa yang menggunakan cell-phone. Kapan pakai yang lands line…? Siapa yang pakai WA, siapa yang pakai SMS. Hanya sedikit. Inilah yang saya sebut sebagai kita berada di dunia yang personalized. Semakin lama semakin menjadi personal. Teknologi semakin baik. Akan ada 90 milyar device di internet. Berapa anggota masyarakat yang sudah pakai gelang untuk mengecek tidur di malam hari, berapa kalori hilang, berapa langkah berjalan. Teknologi mengarah ke personalisasi pelayanan…E-Health. Personal pengukuran kadar glukosa di pasien DM merupakan contoh hal yang terus berkembang. Sekarang ini klinisi mengembangkan personal alat pengukur DM dengan pasien sebagai pengukurnya. Dunia sudah berubah.

Dr, Roswin

Di dunia ini semakin banyak orang tua dan dokter semakin sedikit secara relative untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam pelayanan kesehatan, dokter masih dibutuhkan. Apakah bisa dilakukan oleh orang lain? Apakah dokter masih akan terus dibutuhkan dalam dunia robotic, nano-technologi dll? Tidak bisa. Dokter tetap dibutuhkan, karena akan ada redefinisi peran dokter. Ketrampilan yang tidak pernah bisa dihilangkan adalah caring.

[/restab]

[restab title=”Hari II – Plenary IV”]

Plenary IV: Competency: How to identify and develop your hospital’s core competencies

Sesi ini merupakan presentasi tunggal oleh Dr. Peter Edelstein, FACS, FASCRS, Chief Medical Officer, Elsevier Clinical Solutions (USA). Moderator sesi ini Prof. Han Saw, Former Professor and Head of the Department of Surgery, Institute of Medicine. Sesi ini menggambarkan betapa pentingnya pelayanan klinik di RS. Bagaimana caranya untuk menggambarkan kompetensi sebuah rumah sakit dilakukan secara sistematis. Langkah pertama perlu dilakukan identifikasi kompetensi, kemudian mengembangkan, memelihara dan memperluas kompetensinya.

Dalam hal ini, perlu ada kompetensi yang diproyeksikan melalui kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit dan sumber dayanya. Siapa populasi pengguna RS dan apa kebutuhan mereka?. Secara realistis, ada data besar yang secara jujur perlu dianalisis. Misal data besar dari data Klaim Asuransi. Kita lihat kebutuhan pasiennya. Misal untuk diabetes, apakah pasien diabetes sering masuk ke fase emergency. Apakah perlu kita memperkuat pelayanan diabetes secara emergency? Kemudian kita akan masuk ke penentuan, apa saja kompetensi dokter yang dibutuhkan. kompetensi ini harus cocok sehingga terjadi sinergi antara kompetensi rumah sakit dan dokter. Jadi dokter sangat menentukan dalam kompetensi ini.

Kemudian, kita harus melihat kompetensi aktual yang ada saat ini. Bagaimana mutu proses pelayanan, bagaimana hasil kinerja pelayanan terhadap pasien, bagaimana analisis klinisnya? Apakah terukur secara obyektif? Sebagai seorang ahli bedah, pembicara menegaskan bahwa kompetensi rumah sakit hanya bisa meningkat bila ada Evidence Based Information. Selanjutnya diharapkan ada program penting seperti: tersedianya referensi untuk solusi klinis, proses pelayanan yang sistematis, informasi obat yang baik, perencanaan pelayanan dan peningkatan ketrampilan perawat, sampai ke hubungan baik dengan pasien dan edukasi bagi mereka.

[/restab]

[restab title=”Hari II – Penutup “]

Penutup: Refleksi untuk Indonesia

Setelah dua hari pertemuan, konferensi HMA ke-14 ini ditutup dengan Gala Dinner yang meriah dan pemberian award. Ada banyak kategori untuk award, antara lain: inovasi dalam IT, CSR, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan di fasilitas bio medik, perbaikan komunitas RS, pemasaran, inovasi dalam manajemen RS dan tata kelola, pelayanan pengguna, perbaikan service untuk pengguna internal, perbaikan pelayanan  klinis sampai ke patient safety. Dalam hal award HMA 2015 ini menarik untuk dianalisis sebagai refleksi bagi Indonesia.

Refleksi pertama, kategori award menekankan mengenai pentingnya indikator klinis dalam manajemen RS. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan klinis. Mutu RS, seperti yang terpapar di banyak paper di plenary ataupun di paralel menunjukkan bahwa indikator klinis merupakan hal penting. Hal ini penting untuk ditekankan di Indonesia, bahwa pelayanan RS adalah pelayanan klinis. Oleh karena itu, klinisi (dokter) sebagai penanggung-jawab utama pelayanan perlu lebih aktif dalam mengelola rumah sakit sesuai dengan tugas fungsionalnya.

Refleksi kedua: Berbagai kategori Award ini menunjukkan bahwa manajemen RS merupakan sebuah pekerjaan detil, yang harus sampai bagus di semua sudut. Pepatah orang Inggris “The Devil is in detail” merupakan hal tepat untuk menunjukkan pentingnya detil. Hal ini penting karena system manajemen di Indonesia sering lupa pada detil. Akibatnya terjadi performance yang tidak baik. Sebagai contoh: system rujukan harus dirancang secara detil, termasuk aspek rujukan balik klinis dan patient-safety di transportasinya.  Hal-hal detil ini, perlu ditopang oleh system IT yang baik di RS. Tanpa ada IT yang baik, tidak mungkin manajemen RS yang harus detil menjadi baik. Dalam konteks ini menarik untuk dianalisis bahwa sebagian besar yang mengikuti HMA 2015 dari Indonesia adalah para manajer dari RS-RS Swasta yang cenderung for-profit. Yang menarik lagi adalah bahwa sebagian besar berasal dari RS Swasta dengan struktur jaringan (Chain Hospital), seperti Siloam, Ramsey, sampai ke Awal Bros.  Kecenderungan ini menarik untuk dianalisis bahwa isi HMA yang sangat detil dan berbasis kegiatan berbasis for-profit, cocok untuk kelompok RS jaringan.

Refleksi ketiga, terlihat bahwa para pemenang award dari Indonesia selama ini sedikit sekali. Saya sebagai anggota Panel Juri di salah satu kategori melihat bahwa RS-RS di Indonesia memang belum banyak yang mampu meyakinkan panel Juri tentang kehebatan programnya,  atau mungkin sebagian besar RS di Indonesia tidak mau menuliskan pengalaman rumah sakitnya. Secara keseluruhan ada kesan bahwa RS-RS di Indonesia tidak begitu progresif dibandingkan dengan RS-RS di Asia Tenggara. Para pembicara dari RS Indonesia juga tidak banyak jumlahnya dalam Konferensi HMA 2015 ini. Keadaan ini perlu dibahas secara mendalam oleh PERSI dan seluruh perhimpunan RS seperti ARSADA, ARSPI, ARSSI, ARSANI dan lain-lain.

Apakah memang benar, RS-RS di Indonesia tertinggal dengan RS-RS di ASEAN.  Pertanyaan ini tentu perlu dibahas pula oleh Program-Program Pascasarjana Manajemen/Administrasi RS di Indonesia. Apakah kurikulumnya sudah tepat atau belum.

Demikian refleksi mengikuti kegiatan di Yangon. Sampai bertemu kembali di Ho Chi Minh City di Vietnam pada HMA 2016.

Salam.

Laksono Trisnantoro

Info lebih detil pada www.hospitalmanagementasia.com

[/restab][/restabs]

Reportase

Pelatihan Assessor Kompetensi Perawat Klinik

10-14 Agustus 2015 di RSUD Kota Jogjakarta

Oleh: Tri Yuni Rahmanto

 

Pada tanggal 10-14 telah berlangsung Pelatihan Assessor Kompetensi Perawat Klinik di RSUD Kota Jogjakarta atas kerjasama Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komite Pengembangan dan Pelatihan Perawat Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pusat.

Dalam sambutannya, Kirnantoro, SKM, M.Kes selaku Ketua PPNI Daerah Istimewa Yogkarta menyampaikan bahwa dalam era globalisasi menuntut semua industri termasuk industri jasa pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang dapat diukur dari segi kualitas jasa yang diberikannya agar mampu bersaing di era pasar bebas. Kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan dapat ditentukan salah satunya oleh pemberi jasa pelayanan. Pemberi jasa pelayanan tersebut harus mampu mengaplikasikan dan menunjukan kemampuan pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ditempat kerjanya atau memiliki kompetensi, dan dapat dibuktikannya dengan pengakuan melalui sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pada bidang tertentu. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, seseorang harus melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dalam skema sertifikasi dimana salah satunya adalah asessment (penilaian) yang dilakukan oleh seorang assessor kompetensi. Persyaratan sertifikasi inipun sudah menjadi persyaratan yang mengglobal. Kesesuaian dan ketepatan kompetensi pada setiap perawat perlu dinilai dan ditetapkan apakah sesuai dengan tingkatan jenjang klinik yang ditetapkan disuatu institusi pelayanan kesehatan.

Dalam Akreditasi Rumah Sakit, suatu proses credentialing di bidang keperawatan yang harus dilakukan oleh Komite Keperawatan juga memerlukan proses penilaian kompetensi yang bertujuan menentukan dimana seorang perawat akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dipunyai. Sehingga assessment kompetensi perawat di rumah sakit adalah juga sebagai syarat  pertanggung jawaban dalam Akreditasi Rumah Sakit.

Untuk menilai kompetensi diperlukan kemampuan untuk mengkaji kompetensi yang dilakukan oleh assessor kompetensi klinik perawat. Assessor kompetensi merupakan seorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan kompetensi. Seorang assessor dituntut mampu melakukan kompetensi sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan (standar kompetensi assessor kompetensi) yaitu:

1). Merencanakan dan mengorganisasikan assessment (Plan and Organize Assessment),

2). Mengembangkan perangkat assessment (Develop Assessment Tools), dan

3). Melakukan assessment kompetensi (Assess Competency).

Selanjutnya dalam laporannya, mewakili ketua HPMI DIY, Nuryandari, SKM, M.Kes menyampaikan pelatihan ini merupakan pelatihan yang berbasis kompetensi dimana peserta akan aktif sejak awal pelatihan dan pencapaian keberhasilan peserta akan dievaluasi melalui assessment berbasis kompetensi setelah peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Tujuan pelatihan kali ini adalah peserta diharapkan mampu berperan sebagai designer dalam merencanakan dan mengorganisasikan assessment kompetensi di lembaga assessment seperti lembaga sertifikasi profesi atau instasi (rumah sakit). Selanjutnya peserta melakukan proses assessment (uji kompetensi) sesuai skema sertifikasi atau pedoman yang ditentukan oleh lembaga assessment. Peserta yang terdaftar dan telah hadir dan akan mengikuti pelatihan sejumlah 52 orang perawat yang terdiri dari:

1. Ketua Komite Keperawatan

2. Ketua Sub Komite Kredensial

3. Kepala Keperawatan

4. Kepala Ruang Perawatan

5. Ketua Tim/Perawat Primer

6. Dosen Manajemen Keperawatan

7. Perawat Klinik yang berminat

yang berasal dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Pelatihan ini diikuti oleh banyak perawat perawat dari rumah sakit di wilayah DIY dan wilayah Pulau Kalimantan.

Pelatihan berlangsung di Ruang Akasia RS Jogja, Jl. Wirosaban No.1 Jogjakarta dan Praktek Assessor berlangsung di Ruang Perawatan RS Jogja. Pelatihan berlangsung 5 hari dengan narasumber berasal dari pakar Komite Pengembangan dan Pelatihan Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia (KP3I PPNI) yang terdiri dari Masfuri, S.Kp, MN, Tri Hapsari, SKp, M.Kes, Siti Ruhana, SKp dan Apri Sunadi, SKp, M.Kep.

Berdasarkan tujuan diatas maka pelatihan ditempuh sebanyak 120 jam dengan rincian pelatihan tahap I selama 50 jam pelajaran terstruktur dan pelatihan tahap 2 yaitu latihan mandiri sebanyak 2 unit kompetensi yang disetarakan dengan 30 jam setiap 1 unit yang telah diselesaikannya dalam waktu maksimal 6 bulan dari tanggal pelatihan tahap I.

Sejumlah 52 peserta telah menempuh pelatihan dengan sukses tanpa hambatan berarti, dan acara pelatihan telah ditutup pada tanggal 14 Agustus 2015. Setelah selesainya acara peserta kembali ke rumah sakit untuk memulai pelaksanaan kredensialing keperawatan di rumah sakit masing-masing.

RAPAT KERJA NASIONAL IX

 

ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH

 

Manado, 3 – 5 Juni 2015

 

Reporter: Putu Eka Andayani

 

Pembukaan (Rabu, 3 Juni 2015)

Rapat Kerja Nasional ARSADA yang ke-9 ini baru pertama kalinya diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara. Banyak peserta yang mengikuti acara Rakernas yang dirangkai dengan seminar ini sekaligus memanfaatkan hari libur nasional yang jatuh tepat saat Perayaan Hari Tri Suci Waisak. Manado menjadi tempat yang menarik untuk menghabiskan masa liburan karena memiliki banyak spot wisata yang sudah terkenal, antara lain wisata bahari, wisata budaya dan wisata kuliner.

Sumber Foto: http://www.pasirpantai.com/

Para undangan dan peserta seminar disambut dengan tarian tradisional yang dibawakan oleh tga orang penari dengan iringan tetabuhan khas Sulawesi Utara. Ketua Panitia kegiatan ini saat memberikan sambutan menyatakan harapannya bahwa seluruh stakeholders berperan sesuai dengan UU No. 23/2014. Peran RSUD diharapkan semakin mantap di era JKN dan terhindar dari fraud.

Ketua ARSADA Pusat, dr. Kuntjoro, A. Purjanto, MKes, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RS Daerah harus senantiasa meningkatkan on become process, melakukan perbaikan secar aterus menerus dan memelihara positive thinking. Dr. Kuntjoro menekankan ada tiga values yang perlu diterapkan dalam rangka mencapai kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat RSUD. Ketiga values itu: 1) mengaplikasikan semua kriteria akreditasi versi 2012, 2) menimplementasikan BLUD dan 3) mengaplikasikan JKN.

Dalam kesempatan ini, dr. Kuntjoro juga menyampaikan bahwa para direktur RSUD dan staf serta Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang tidak dapat menghadiri seminar pada rangkaian Rakernas ini dpat mengikutinya secara live melalui internet. Jadi Direktur RSUD dan Kepala Dinas yang mendaftar pada acara seminar ini akan diberikan password yang dapat di-share kepada pada staf.nya agar mereka dapat mengikuti jalannya seminar dari instansi masing-masing. Khusus untuk Provinsi NTT, akses secara gratis diberikan kepada seluruh RSUD dan Dinas Kesehatan meskipun tidak mendaftar sebagai peserta Rakernas di Manado. Hal ini dimaksudkan agar diseminasi informasi dapa seminar ini menjadi lebih cepat, dan RSUD di seluruh Indonesia bersatu padu dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi kedepannya.

Secara khusus, Ketua ARSADA Pusat yang telah terpilih untuk kedua kalinya ini berpesan bahwa PR bagi RSUD masih banyak, antara lain bagaimana menyiapkan RS Rujukan Regional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pekerjaan rumah lainnya adalah hamper seluruh RSUD perlu merevisi Rencana Strategis Bisnis dan Tata Kelolanya terkait dengan implementasi JKN.

Acara Seminar dan Rakernas secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouhari Kansil. Dalam sambutannya, Djouhari menyatakan bahwa RSUD harus bisa berperan sebagai jejaring Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan lulusan yag bermutu dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi. Menurutnya, setidaknya ada 2 tantangan bagi RSUD, yaitu 1) mengubah paradigma “memberikan pelayanan” menjadi “melayani pelanggan” dan 2) mengahdapi kompetisi di tingkat local, regional maupun nasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut. RSUD harus menjadi lebih profesional, memperbaiki manajemen dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Untuk itu, sebelum memukul gong untuk membuka agenda Rakernas, Djouhari berpesan bahwa strategi yang dapat diambil oleh RSUD yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktifitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan, pelayanan yang profesional, ramah, santun, simpatik, komunikatif dan empati. (pea)

 

EVALUASI DAN PERENCANAAN STRATEGI KEGIATAN SISTER HOSPITAL DAN PERFORMANCE MANAGEMENT LEADERSHIP

Reporter:
Barkah Prasetyo
Elisabeth Listyani

Sanur, 28 Mei 2015

 

Sanur – Program sister hospital (SH) dan performance management leadership (PML) yang terlaksana sejak 2010-2015 memberikan gambaran perubahan yang dinamis bagi rumah sakit umum daerah di NTT. Ada banyak keberhasilan dan tantangan selama kegiatan ini berlangsung. Pada 2015 ini, merupakan momen penting bagi RSUD mengingat dokter-dokter daerah yang disekolahkan sudah kembali mengabdikan diri ke RSUD sehingga perlu adanya estafet mengenai pelayanan PONEK RSUD. Selain itu, dinamika jaminan kesehatan nasional (JKN) memberikan tantangan berat bagi RSUD untuk memperbaiki manajemennya.

Kegiatan ini dibuka dengan evaluasi kegiatan SH dan PML di rumah sakit mitra di NTT. Evaluasi meliputi evaluasi program SH dari aspek manajemen dan aspek kualitatif, serta evaluasi program Performance Manajemen and Leadership.  Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil riset, yang melingkupi riset sistem remunerasi dokter, kajian penentuan besaran unit cost, penyerapan INA CBG dan kebijakan dana sisa, kemudian dilanjutkan dengan hasil riset pembayaran bidan. Pada pemaparan hasil riset ada poin-poin menarik dari tiap-tiap riset yang disajikan. Mengenai riset remunerasi dokter perlu diusulkan adanya remunerasi yang sejalan dari kementrian sampai pelaksanaan di RSUD, kemudian terkait dengan adanya peluang peningkatan kualitas dokter dengan adanya beasiswa untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada riset kajian unit cost dan penyerapan dana sisa, dibahas juga mengenai kebijakan kompensasi yang seharusnya diberikan kepada daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas maupun SDM yang mencukupi dalam era JKN  yang sampai saat ini belum diberikan kepada RSUD. Kemudian, mengenai riset pembayaran bidan, disampaikan oleh audience bahwa perlu diusulkan adanya perawat desa yang mendampingi kerja bidan desa yang selama ini banyak ditemui di berbagai daerah belum ada mitra yang mendukungnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan hasil pendampingan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilakukan di 3 daerah dengan angka kematian neonatus terbesar di NTT. Pada sesi ini dr. Rukmono, Sp. OG menyampaikan bahwa AMP bisa dilakukan dengan fun bukan beban, sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih optimal.

Pada penghujung acara Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan suatu gagasan model baru, mengenai pelaksanaan yang akan mendukung strategi kegiatan SH dan PML 5 tahun ke depan, yakni dengan menerapkan model community of practice (CoP). CoP merupakan komunitas yang terdiri atas praktisi-praktisi yang dapat saling berkomunikasi berbagi mengenai permasalahan yang dihadapi beserta pembahasan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. CoP ini berisi praktisi sesuai bidang masing-masing serta dari RS mitra pendamping.

Kegiatan Analisis Biaya TB di RSI Cempaka Putih, Jakarta

Reporter: Barkah Prasetyo*

Jakarta-Analisis unit cost masih menjadi kendala bagi sebagian rumah sakit, hal ini disebabkan antara lain oleh rumitnya penghitungan dan banyaknya data yang diolah. Manfaat analisis unit cost antara lain dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan biaya dalam menangani pasien untuk kasus-kasus tertentu.

Pada 21 dan 22 Mei 2015, PKMK FK UGM bersama Tim RS Islam Jakarta, melakukan analisis unit cost RSI Jakarta untuk menghitung besaran biaya dalam menangani kasus pasien TB. Rangkaian kegiatan pada acara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi global terhadap kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, dan revisi beberapa data yang belum sesuai.
2. Melakukan proses rekapitulasi seluruh data biaya di RSI Jakarta
3. Melakukan analisis data biaya manajemen
4. Melakukan alokasi biaya manajemen kepada unit pendukung maupun unit pelayanan
5. Melakukan penghitungan data biaya unit pendukung dan mengalokasikannya ke unit pelayanan. Unit pendukung tersebut meliputi:
   

1. Instalasi Prasarana dan Sarana RS
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Sterilisasi
4. Instalasi Gizi

• Melanjutkan penghitungan data biaya unit pendukung dan mengalokasikannya ke unit pelayanan. Unit pendukung yang dianalisis meliputi:
  

 

1. Instalasi Laundry
2. Instalasi Rekam Medis

• Melakukan penghitungan unit cost di unit pelayanan, meliputi:
  

 

1. Instalasi Laboratorium, meliputi unit cost pemeriksaan laboratorium
2. Instalasi Radiologi, meliputi unit cost pemeriksaan radiologi
3. Instalasi Rawat Inap, meliputi unit cost tindakan dan unit cost akomodasi

Kegiatan di atas masih ditindaklanjuti dengan komunikasi jarak jauh dikarenakan masih ada unit yang belum dianalisis yakni unit rawat jalan. Data yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan sehingga memerlukan revisi yang membutuhkan waktu di kesempatan lain.

*Asisten konsultan di Divisi Manajemen Rumah Sakit, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK UGM

MUSYAWARAH NASIONAL PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KE-IX

7 – 10 MEI 2015 DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

 

Bertempat di Hotel Horizon Ultima Kota Pelembang, Sumatera Selatan telah berlangsung Musyawarah Nasional PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) yang ke-9. Munas berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2015.

Hari pertama kegiatan Munas diisi dengan kegiatan seminar nasional dengan tema implikasi Undang-Undang Keperawatan terhadap Kehidupan Profesi yang secara berturut turut disampaikan oleh Prof Achir Yani, DNSc yang membawakan materi Pemahaman Komprehensif Undang-Undang Keperawatan No.38 Tahun 2014, Harif Fadilah, SKp, M.H. dengan materi Kewenangan Praktek Keperawatan sesuai Undang-Undang Keperawatan serta Dra. Junaiti Sahar, PhD, dengan materi Sistem Pendidikan Keperawatan dalam koridor Undang Undang Kolegium Keperawatan.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan pararel perkembangan Praktek Keperawatan Terkini berturut turut adalah Keperawatan Kardiovaskuler (INKAVIN), Onkologi (HIMPONI), Renal (HIPENI), Anak (IPANI), Gawat Darurat dan Bencana (HIPGABI), Kritis (HIPERCCI), Maternitas (IPEMI), Luka (In-IETNA), Jiwa (IPKJI), Komunitas (IPKKI), Medikal Bedah (HIPMEBI) dan terakhir adalah Keperawatan Perioperatif (HIPKABI). Pada malam harinya acara dilanjutkan dengan Welcome Party, dengan ucapan selamat datang dari Ketua Pengurus Provinsi PPNI Sumatera Selatan dan sambutan Ketua Umum PPNI, Dewi Irawati, PhD dilanjutkan dengan ramah tamah sampai dengan seluruh peserta utusan dan peninjau MUNAS PPNI.

Hari kedua adalah pembukaan Musyawarah Nasional ke-9 yang diawali dengan parade delegasi tiap-tiap provinsi, kemudian dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya dan mars PPNI. Sambutan-sambutan disampaikan oleh Ketua Umum PPNI dan Gubernur Sumatera Selatan yang sebelumnya diawali oleh laporan ketua panitia. Acara selanjutnya  ialah pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam bidang keperawatan serta kepada the best PPNI Propinsi yang kali ini jatuh pada PPNI Propinsi Jawa Tengah.  Kemudian, dilanjutkan dengan  penjelasan umum tentang MUNAS dan sidang pleno tata tertib dan jadwal acara, serta pemilihan pimpinan MUNAS, banyak interupsi yang terjadi terkait sidang tata tertib MUNAS namun hal ini dapat diselesaikan dengan baik oleh ketua umum yang dalam kesempatan ini memimpin sidang tersebut. Pembekalan kepada peserta MUNAS diberikan oleh Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaaan dengan materi peran pemerintah dalam pemberdayaan perawat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Kementerian Kesehatan dengan materi Praktek Kolaboratif berdasarkan prinsip kolegialitas yang berkeadilan di Era Jaminan Kesehatan Nasional.

Acara hari ketiga difokuskan untuk rapat-rapat komisi yang diawali dengan pembentukan komisi, yang terdiri dari Komisi A membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI, Komisi B membahas Garis Besar Program Kerja, komisi C membahas tentang Etika dan pelaksanaannya kemudian komisi D membahas tentang isu-isu terkini terkait dengan perkembangan keperawatan secara nasional maupun internasional. Acara puncak pada MUNAS ke-9 kali ini adalah pemilihan ketua umum PPNI periode 2015–2020 yang diawali dengan penjaringan calon ketua umum yang sesuai dengan tata tertib MUNAS calon ketua umum harus didukung oleh minimal 7 provinsi dengan mandat tiap provinsi diberikan oleh ketua PPNI Propinsi. Secara aklamasi, diputuskan Harif Fadilah sebagai ketua PPNI karena memperoleh 26 suara provinsi, sedangkan bakal calon yang lain, Edi Wuryanto ketua PPNI Jawa Tengah memperoleh 5 suara provinsi  dan Achir Yani memperoleh 2 suara provinsi. Acara terakhir adalah pelantikan ketua terpilih Harif Fadilah, SKp, M.H sebagai ketua umum PPNI periode 2015 -2020.

Hari keempat setelah seluruh acara inti MUNAS berakhir dilanjutkan ramah tamah dan city tour yang mengajak peserta untuk menikmati kota Palembang antara lain Sport Centre Jaka Baring, Benteng Kuto Besak, dan tidak kalah menarik adalah Jembatan Ampera di kota Palembang.

Reporter: Tri Yuni Rahmanto

Asisten Pengelola Website Manajemen Rumah Sakit, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK UGM)

Reportase:
Study Visit ke Lembaga-Lembaga Think Tank di Tiongkok

Reporter: Putu Eka Andayani*

Pengantar

KSI (Knowledge Sector Initiative) memfasilitasi 16 lembaga penelitian dan think tank di Indonesia (salah satunya adalah PKMK) untuk melakukan study visit ke lembaga-lembaga think tank di Tiongkok (Beijing dan Shanghai). Tujuan kunjungan adalah untuk mempelajari bagaimana proses penyusunan kebijakan berbasis bukti di Tiongkok dan bagaimana lembaga think tank memberikan peran dalam proses mulai dari penelitian hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Kunjungan yang berlangsung mulai tanggal 5 – 7 Mei di Beijing dan tanggal 11 Mei mendatang di Shanghai merupakan rangkaian dari kegiatan penguatan kapasitas 16 lembaga penelitian dan advokasi (think tank) di Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2013. Kami akan menyajikan laporan secara harian untuk Anda.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#efefef” tabheadcolor=”#0143b5″ seltabcolor=”#ffffff” seltabheadcolor=”#000000″ tabhovercolor=”#ffffff”]
[restab title=”Day – 1 (5 Mei 2015)” active=”active”]

Clinical Pathway Project and Policy Shaping

China National Health Development Center berdiri sejak tahun 1991 dibawah Ministry of Health secara struktural namun memiliki independensi dalam menentukan topik penelitian yang akan dilakukan. Lembaga ini terdiri dari empat klaster penelitian (Service System Research, Integrated Research, Financing System Research dan Elements of Development Research) yang secara total terbagi kedalam 15 Divisi. Masing-masing Divisi dipimpin oleh seorang direktur yang dapat membawahi puluhan peneliti full-timer dan part-timer. Selain Divisi dan Klaster, lembaga ini juga memiliki Academic Advising (termasuk di dalamnya ada Komite Etik), Post Doc Research Station, Functional Departments (terdiri dari General Office, Keuangan dan Department of Research Management) dan Affiliated Institutions.

Health Promotion dan Disease Preventive Program

Suasana Politik dan Kebijakan Nasional

Manajemen Lembaga Think Tank dan Jenjang Karir Peneliti

[/restab]

[restab title=”Day – 2 (6 Mei 2015)“] 

NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) dan Peluang Partnership

NICE didirikan tahun 1999 oleh Pemerintah Inggris dan merupakan lembaga yang berwenang untuk mengembangkan standar pelayanan kesehatan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Pada strukturnya, NICE terdiri dari:

• Center for Clinical Practice yang mengembangkan clinical guidelines termasuk penggunaan obat dan formularium
• Center for Public Health yang mengembangkan guideline untuk public health services (misalnya terkait isu rokok, kesehatan anak dan sebagainya), termasuk briefings untuk advokasi bagi pemerintah lokal
• Center for Health Technology Evaluation mengembangkan guidance termasuk appraisal terhadap penggunaan teknologi terkini maupun teknologi lama, misalnya pengobatan, peralatan medis, teknik operasi dan sebagainya.
• Communications Directorate yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran seluruh stakeholders terkait dengan pekerjaan dan hasil-hasil kerja NICE, melalui publikasi, diseminasi, website dan public enquiries.
• Health and Social Care Directorate bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai produk untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk diantaranya standar mutu, efektifitas biaya, akreditasi program beasiswa sebagai penghargaan (reward) bagi profesional kesehatan
• Evidence Resources Directorate yang mengelola database terkait farmasi dan bukti-bukti ilmiah lainnya termasuk best practices.
• Business, Planning and Resources Directorate yang bertanggung jawab untuk mengelola bisnis, keuangan, SDM, tata kelola, layanan IT serta berbagai fasilitas dan infrastruktur di NICE

Staf yang direktur untuk bekerja di NICE dapat berasal dari profesi kesehatan, masyarakat, akademisi yang bekerja bersama untuk menghasilkan guidelines dan standar mutu pelayanan yang harus dipatuhi oleh seluruh RS di Inggris. Scara khusus NICE mengamati dan mengawasi penerapan teknologi baru di RS. Misalnya sebuah RS hendak menerapkan sebuah prosedur baru, maka RS tersebut harus mendaftarkan prosedurnya kepada NICE sehingga ada database mengenai hal tersebut. Selain itu, RS juga harus memastikan melalui informed consent khusus bahwa pasien mengetahui mengenai prosedur baru ini dan menyadari berbagai risikonya.

Jika ada masalah serius yang menimbulkan skandal di rumah sakit dan Menteri Kesehatan tidak menaruh perhatian serius terhadap hal tersebut, menteri bisa diberhentikan. Pada suatu skandal yang menimpa sebuah RS, Menkes turun langsung ke RS untuk menyelidiki masalahnya, menghentikan direktur RS dan bahkan menutup RS tersebut. Pasien dipindahkan ke RS lain yang lebih layak. Hasil investigasi menunjukkan bahwa RS tersebut sebenarnya kekurangan staf perawat di bangsal dan OK, sedangkan RS merasa sudah merekrut cukup staf. Perbedaan ini terjadi karena belum adanya standar rasio antara dokter dan perawat. Follow up dari skandal tersebut adalah NICE mengembangkan standar untuk menentukan rasio dokter : perawat di rumah sakit.

NICE juga melakukan quality clinical audit. RS harus mengisi form (dalam bentuk software yang sudah di-install ke sistem informasi RS) mengenai berbagai hal yang diamati dan menjadi indikator mutu pelayanan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat apakah ada RS yang menjadi out-layers (misalnya jumlah kematian jauh lebih tinggi dibanding RS lainnya). Hal tersebut akan menjadi dasar bagi NICE untuk melakukan investigasi lebih lanjut ke RS yang bersangkutan untuk mengetahui apa yang terjadi. Diakui bahwa sebagian RS di Inggris belum menerapkan sistem informasi manajemen yang baik dan terintegrasi, sehingga tidak ada satu sistem informasi yang secara otomatis menghubungkan antara RS dengan pemerintah pusat. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pelaku pelayanan kesehatan di Inggris.

Tiap RS memiliki Direktur Medis yang bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan klinis, termasuk memastikan setiap orang memiliki kualifikasi yang tepat untuk melakukan tugas-tugas pelayanan klinis. NICE tidak melakukan cek terhadap kualifikasi orang-per-orang di RS, namun jika terjadi masalah serius terkait dengan hal tersebut, NICE dapat melakukan investigasi. Kadang kala seorang tenaga kesehatan sudah lama tidak melakukan praktek, kemudian masuk lagi ke industri pelayanan kesehatan untuk menjadi praktisi. RS harus memastikan bahwa tenaga kesehatan tersebut masuk qualified untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

NICE tidak dapat mengontrol dan mengatur profesi/tenaga kesehatan, namun dapat mengatur RS. Sejak 2010, RS di Inggris tidak boleh lagi menarik bayaran dari pasien. Seluruh biaya kesehatan termasuk di RS swasta (kecuali untuk immigrant yang tidak mampu menunjukkan bukti domisili di Inggris) ditanggung oleh negara. Jika RS tidak mengikuti standar –  berdasarkan pada pengawasan reguler maupun hasil investigasi yang dilakukan oleh NICE –  alokasi anggaran kesehatan akan dikurangi. Dengan sistem DRG, tarif pelayanan sama di seluruh RS. Hal ini mendorong RS untuk menerapkan strategi cost leadership, yaitu menghasilkan pelayanan dengan mutu terbaik sambil menekan biaya produksi.

Untuk mengurangi korupsi, registrasi dilakukan secara online dan mengurangi kontak secara face-to-face antara lembaga registry dengan pihak yang akan melakukan registrasi (RS maupun personal tenaga kesehatan). Dengan demikian, mereka tidak akan saling mengenal sehingga mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme.

Saat ini NICE sedang menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di luar Inggris, termasuk dengan CNHDRC. NICE melakukan capacity building dan memberikan technical assistance bagi CNHDRC dalam melakukan riset serta melakukan advokasi kepada pemerintah berbasis pada hasil riset tersebut. Pada kegiatan hari kedua ini, seorang wakil dari Kementerian Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai policy makers berkunjung ke kantor CNHDRC untuk berkonsultasi mengenai peran pengawasan pemerintah, juga mengenai reformasi kebijakan obat yang baru-baru ini diterapkan. Delegasi Indonesia diberi kesempatan untuk mengamati proses tersebut, bahkan ikut berinteraksi dalam diskusi tersebut.

Diskusi yang dilakukan pada hari kedua ini memunculkan ide untuk melakukan kerjasama lebih lanjut antara Tiongkok, Indonesia dan Inggris. NICE akan memfasilitasi sebuah workshop bagi anggota legislatif di Indonesia dan meningkatkan kapasitas lembaga think tanks kesehatan agar dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan legislatif. Workshop ini akan diselenggarakan pada Bulan September di Jakarta, dimana Universitas Atmajaya dan Universitas Gadjah Mada akan menjadi host-nya. (pea)

*Peneliti dan Konsultan pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM[/restab]
[restab title=”Day – 3 (7 Mei 2015)“]

Changing of Research Findings into Health Policy

Hongwei Yang adalah Deputy Director pada CNHDRC. Yang mengawali karirnya sebagai peneliti di CNHDRC bersama dengan 25 orang lainnya yang direkrut oleh pemerintah (MOH). Saat itu World Bank memiliki andil besar dalam pendirian lembaga ini. Namun karena MOH kekurangan staf, 9 orang dari CNHDRC ditarik ke MOH sehingga lembaga penelitian tersebut selama beberapa tahun pertama hanya mampu melakukan dua penelitian besar dalam setahun. Dengan produktivitas yang sangat kecil ini, CNHDRC tidak akan mampu menghasilkan riset yang dapat di-recognize oleh policy makers.

Di sisi lain, sebelum tahun 2005 Pemerintah Tiongkok kurang menaruh perhatian terhadap sektor kesehatan. Lingkungan ini menyebabkan CNHDRC kurang dapat berperan optimal dalam pengembangan sekot kesehatan, khususnya dalam mendorong pemerintah untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Tahun 2005, saat terjadi wabah SARS, setidaknya 7000 warga Tiongkok terinfeksi sehingga meningkatkan awareness pemerintah untuk mereformasi sistem dan kebijakan kesehatan. CNHDRC menjadi lembaga yang dipercaya untuk melakukan berbagai riset terkait dengan reformasi tersebut.

Setidaknya ada tiga hal kunci menurut Yang untuk bisa menjadikan research center sebagai lembaga think tank yang “didengar” oleh policy makers.

1. Para leaders dalam lembaga tersebut harus memiliki sense yang kuat mengenai apa yang akan dibutuhkan oleh klien (misalnya pemerintah) di masa mendatang. Ini akan mendorong dikembangkannya kebijakan dan arah jangka menengah-panjang lembaga dalam hal research agenda. Dengan demikian, saat klien membutuhkan, lembaga telah siap dengan kerangka konsep, metodologi bahkan experiences.
2. Reputasi sebagai lembaga penelitian yang independen sangat penting untuk menjaga kepercayaan klien. Dalam dunia research, reputasi dapat ditentukan oleh obyektivitas hasil penelitian. Oleh karenanya, dalam melakukan lembaga harus mampu menjaga independensi termasuk dari potensi intervensi pemberi dana. CNHDRC sebagai contoh memperoleh dana dari pemerintah namun memiliki independensi untuk menentukan topik penelitian. Perusahaan juga memberikan sumbangan dana penelitian, namun tidak bisa memanfaatkan kerjasama tersebut untuk melakukan lobby kepada pemerintah misalnya.
3. Sumber daya manusia dalam jumlah dan kualifikasi yang cukup. CNHDRC menambah jumlah peneliti (kini ada 81 full-timers) agar dapat melakukan penelitian dalam range yang lebih luas dan jumlah yang lebih banyak. Peneliti senior yang  menduduki posisi pada struktur organisasi menyisakan 20% waktunya untuk melakukan penelitian (dan juga mengajar sebagai dosen tamu). Namun sebagian besar waktunya digunakan untuk memikirkan keberlangsungan hidup lembaga, termasuk sumber pendanaan. Dengan demikan, middle dan junior researchers fokus hanya pada kegiatan penelitian. Organisasi juga memiliki divisi khusus yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya (bukan dilakukan oleh peneliti).

Selain ketiga hal yang terdapat pada lembaga tersebut di atas, komitmen pemerintah Tiongkok terhadap sektor kesehatan cukup tinggi. Pemerintah merespon rekomendasi dari berbagai hasil riset menjadi kebijakan. Hal ini juga diakui oleh Dr. Kalipso, Direktur NICE Internasional yang telah bekerjasama sejak awal berdirinya lembaga ini.

Namun demikian, belum semua penetapan prioritas menggunakan hasil riset sebagai basisnya. Hal ini terungkap dari Li Ping Ma, peneliti dari National Institute of Hospital Administration (salah satu lembaga riset di bawah MOH selain CNHDRC) yang mengkhususkan diri pada area manajemen rumah sakit. Menurut Ma, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk memperbaiki regulasi pada manajemen rumah sakit sebagai hal yang urgent. Berbeda dengan dengan isu HIV-AIDS misalnya, dimana pemerintah menaruh perhatian penuh. (pea)

*Peneliti dan Konsultan pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM[/restab]

[restab title=”Day – 4 (11 Mei 2015)“]

Peran Lembaga Think Tank di Tiongkok dalam Pembuatan Kebijakan

Workshop Internasional Shanghai Academic of Social Science

Chinese Economic Reform and Social Development

Political Reform and The Role of Law

Evidence-Based Policy and the Role of Think Tanks in China and Indonesia

Kesimpulan

[/restab][/restabs]

Reportase:

Seminar Pengorganisasian Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan

Seminar Pengorganisasian Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan telah diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) pada 25 April 2015 di Ruang Gradhika Bhakti Praja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Semarang. Seminar ini diikuti oleh : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi , Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi , Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota , Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota, para Direktur Rumah Sakit Daerah, Akademisi, dan pemerhati Rumah Sakit. Seminar ini membahas implikasi UU baru mengenai Pemerintahan Daerah dalam tata kelola perangkat daerah di sektor kesehatan. tema secara lebih khusus mengenai hubungan RSD dengan DInas Kesehatan.  Seminar dibuka dengan keynote address oleh Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Para pembicara yang mengisi Sesi 1 antara lain: Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro Organisasi Kementerian PAN & RB, dan Kepala Biro Organisasi Kementerian Kesehatan. Akademisi dan Ketua Adinkes menjadi pembahas kali ini, yaitu Prof. dr Laksono Trisnantoro, M. Sc, PhD dan Dr. Krishnajaya MS. Kemudian, pada sesi 2, Ketua Umum Adinkes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta tampil sebagai pembicara.

Melalui kesempatan ini, secara keseluruhan dalam Pengorganisasian Perangkat Daerah dalam Sektor kesehatan, para peserta mengharapkan RSD tidak masuk menjadi UPT DInas Kesehatan. Demikian pula harapan Ketua Adinkes Dr. Krishnajaya dalam pembahasannya, jangan sampai RSD menjadi UPT Dinkes kembali.  Alternatif yang sangat tepat yaitu sesuai dengan Pasal 231 UU Pemerintah Daerah yang baru.  Harapannya, kelembagaan RSD merupakan perangkat daerah yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Daerah {namun RSD mempunyai otonomi manajemen}, tetapi secara operasional (teknis fungsional kesehatan) bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab sektor kesehatan (termasuk fungsi regulator) di daerah. Rekomendasi ini didasarkan pada pasal 231 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 yang disandingkan dengan Undang Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang RS.

(Laksono Trisnantoro)

REPORTASE

WORKSHOP STANDAR AKREDITASI PROGRAM KHUSUS
RS PRATAMA, KELAS D & C NON PELAYANAN SUB SPESIALISTIK

Oleh : Tri Yuni Rahmanto

Harris Hotel & Residence di Kuta Bali, disinilah pada 7-8 April yang lalu telah berlangsung Workshop Standar Akreditasi Program Khusus RS Pratama, Kelas D dan C Tanpa Pelayanan Sub Spesialistik. Workshop ini diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Propinsi Bali.

Acara dibuka dengan ceremonial menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PERSI yang diikuti oleh seluruh peserta workshop yang berjumlah kurang lebih 400 orang. Peserta workshop berasal dari seluruh rumah sakit di Indonesia kelas Pratama, kelas D dan kelas C tanpa pelayanan sub spesialistik.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua PERSI Provinsi Bali, dr. I Wayan Sutarga, MPHM dengan ucapan selamat bergabung dalam kualitas, mutu dan keamanan pasien di rumah sakit. Dr. dr. Sutoto, M.Kes sebagai Ketua Umum PERSI Pusat sekaligus Ketua KARS melanjutkan dengan menegaskan bahwa KARS telah terakreditasi secara Internasional oleh Internasional Society for Quality in Health Care (ISQua). Pada kesempatan ini juga disampaikan sertifikat akreditasi yang telah diperoleh oleh 10 RS di Bali dari 56 yang ada, antara lain adalah RSUP Sanglah, RSUD Wangaya, RSUD Badung, RS Siloam, RSUD Tabanan, RS Bedah dan Penyakit Dalam Kuta, Badung yang telah terakreditasi paripurna, RS Bedah dan Penyakit Dalam Nusa Dua, Badung,  RS Surya Husada Nusa Dua dan Denpasar terakreditasi Madya,  sedangkan RS Surya Husada Ubung Denpasar mendapatkan sertifikat program khusus yakni perdana.

Tiga narasumber dari KARS memulai paparannya, pada hari pertama dan kesempatan pertama Dr. dr. Sutoto M.Kes menyampaikan Paradigma Akreditasi versi 2012 Akreditasi Program Khusus. Akreditasi Program Khusus hanya akan menilai 4 Bab dari 15 Bab yang dipersyaratkan di Akreditasi Reguler, kesempatan ini hanya diberikan sekali sehingga disebut sebagai akreditasi perdana. Akreditasi perdana akan mendapatkan bintang 1 yang khusus diberikan bagi RS Pratama, kelas D dan C dengan pelayanan non sub spesialistik. Akreditasi untuk berikutnya atau 3 (tiga) tahun berikutnya RS ini harus mengikuti program regular.

Materi yang terkait dengan bab dalam Akreditasi RS dimulai dengan Bab Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Bab ini mensyaratkan administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan pemberian informasi yang akurat tentang hak pasien sebagai seorang manusia sesuai harkat dan martabatnya. Paparan ini meliputi standar, contoh dokumen dan contoh implementasinya yang disampaikan oleh dr. Sutoto secara runtut agar terlihat jelas apa yang harus dilakukan oleh RS-RS yang diwakili peserta workshop kali ini, di akhir sesi terdapat beberapa pertanyaan yang muncul dan dijawab tuntas oleh narasumber.

Materi ke-2 tentang Bab Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yang harus dipenuhi oleh RS terdiri juga atas standar, contoh dokumen dan implementasinya. Perlindungan pasien terhadap resiko apapun selam dirawat dan mendapatkan aktivitas layanan di RS menjadi inti pada bab ini. Sesi tanya jawab tentang SKP mengaakhiri hari pertama workshop Akreditasi Program Khusus ini.

Hari kedua, dr. Luwiharsih, M.Sc. sebagai pemateri ke-2 memberikan paparan menarik. Presentasi harus disampaikan direktur RS untuk mengawali proses survei Akreditasi Program Khusus ini dan “tidak boleh diwakilkan”. Dr. Luwi memaparkan bahan apa saja perlu disampaikan dalam presentasi tersebut dan waktu yang dialokasikan. Materi tentang Bab Kuailifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) disampaikan dengan detail dan jelas yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) sub bab penilaian. Inti dari bab ini adalah perlindungan pasien berupa kepastian bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh professional yang kompeten. Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi ini menjadi semakin hangat ketika ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab oleh karena terbatasnya waktu sesi diperpanjang agar rasa ingin tahu para peserta workshop terpenuhi.

Pemateri ketiga adalah dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B, MARS. yang membawakan materi tentang Bab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Bab ini menjelaskan tentang kewajiban RS untuk melindungi pasien dari kejadian infeksi yang diperoleh dari aktivitas layanan dan aktivitas lain di RS sehingga bab ini dirasakan penting dalam Program Akreditasi Khusus. Sesi diskusi dan tanya jawab mengakhiri paparan dr. Djoni.

Penutupan dilakukan panitia dengan pembagian door-prize kepeda peserta yang beruntung dan dengan harapan dan ajakan untuk segera melakukan persiapan dan penilaian Akreditasi Program Khusus bagi RS yang memenuhi persyaratan agar dalam melakukan pelayanan sebuah rumah sakit dapat terjamin keamanan dan dapat memeberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang meningkat dan dapat mencapai tujuan bersama dalam bidang kesehatan.

Lokakarya Evaluasi dan Advokasi Badan Layanan Umum Daerah Bagi Penentu Kebijakan di NTT

Reporter: Elisabeth Listyani

Pembukaan

Lokakarya Evaluasi dan Advokasi Badan Layanan Umum Daerah Bagi Penentu Kebijakan di NTT telah diselenggarakan pada Jum’at, 27 Maret 2015 di Hotel Swiss-Belinn, Surabaya. Saat ini, lembaga pelayanan publik banyak mendapat tekanan untuk lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan, namun tetap dalam koridor efisiensi anggaran pemerintah.  Tekanan yang dihadapi meliputi tekanan eksternal seperti regulasi dan tuntutan masyarakat agar RSUD meningkatkan mutu pelayanan, sedangkan tekanan internal seperti keinginan SDM untuk dapat bekerja dengan lebih baik secara profesional sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih laik.

Hal tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen stakeholder dalam pelaksanaan BLUD.  Manajemen RSUD perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada stakeholder ekternal dan internal karena setelah mendapatkan status BLUD, pekerjaan berat justru baru dimulai.  Pekerjaan berat yang dimaksud yaitu membenahi sistem operasional dengan memanfaatkan fleksibilitas BLUD sehingga pelayanan lebih optimal dan mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Lokakarya ini bertujuan untuk membahas esensi BLUD dan bagaimana agar tujuan BLUD dapat dicapai secara optimal, yaitu memberikan pelayanan bermutu secara efisien dan akuntabel.  Pembukaan lokakarya ini diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD.  Prof. Laksono mengemukakan bahwa program pengembangan di Provinsi NTT masih dalam kondisi yang menggairahkan, dimana masalah-masalah masih ada sehingga perlu adanya “refreshing” mengenai BLUD sehingga RSUD dapat mengembangkan diri untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi.  Penerapan BLUD mengalami kemajuan dimana hanya tersisa 3 RSUD belum berstatus BLUD yang tergabung dalam Sister Hospital.

BLUD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat (Kemenkes) dan Pemda karena BLUD bukan merupakan BUMN sehingga masih perlu mendapat dukungan finansial dari APBD.  Dalam konteks BPJS, penerapannya jangan sampai terjadi fraud. Sedangkan rujukan regional masih perlu dikembangkan dimana dengan mendapatkan status BLUD dapat digunakan untuk menambah alat dan kebutuhan lainnya, sehingga jangan sampai rujukan buruk ataupun SDM kurang.

Pengantar dilanjutkan oleh Kepala Dinas Provinsi NTT, dr. Stefanus Bria Seran, MPH yang berterima kasih atas kerjasama Pemerintah Australia melalui AIPMNH dengan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita.  Kondisi di lapangan apalagi yang terkait dengan rujukan masih merupakan persoalan tersendiri.  Pemda dan masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah.

Sesi berikutnya merupakan Harapan Dinas Kesehatan Provinsi Terhadap Peran RSUD Dalam Upaya Mencapai Tujuan Pembangunan di Provinsi NTT yang disampaikan oleh dr. Stefanus Bria Seran, MPH.  dr. Stefanus memaparkan bahwa revolusi KIA merupakan upaya untuk menurunkan AKI dan AKB.  Semestinya RSUD merupakan faskes rujukan tertinggi di wilayahnya namun banyak kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan tenaga medis ahli.  Saat ini di Provinsi NTT mulai dibentuk rujukan regional yaitu rujukan berdasar wilayah kepulauan dengan pertimbangan jarak, waktu, sarana transportasi, dan tingkat kemampuan rumah sakit.

Enam rumah sakit rujukan regional di Provinsi NTT yaitu RSUD Prof. Johannes sebagai rujukan provinsi dan regional yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan  (TTS), Sabu, Rote, dan Alor. Kemudian, RSUD Atambua sebagai rujukan regional bagi Kabupaten Belu, TTU, Malaka, dan Alor. RSUD TC Hillers sebagai rujukan regional bagi Kabupaten Lembata, Flores Timur, dan Sikka. RSUD Ende sebagai rujukan regional Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. RSUD Ruteng sebagai rujukan regional Kabupaten Manggarai, Maggarai Timur, Manggarai Barat, dan RSUD Waingapu sebagai rujukan regional Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.  RSUD Ende mendapatkan dukungan dari Pemda sebagai rumah sakit rujukan regional sedangkan lima RSUD lainnya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

Demi mewujudkan cita-cita sebagai rumah sakit regional, makadiperlukan berbagai upaya pembenahan terutama kondisi SDM di provinsi ini.  Gambaran kondisi tenaga medis di Provinsi NTT pada tahun 2013 untuk dokter spesialis 1 / 100.000 penduduk dimana target Indonesia Sehat 2010 adalah 6 / 100.000 penduduk. Untuk dokter umum 11 / 100.000 penduduk sedangkan target Indonesia Sehat 2010 adalah 40 / 100.000 penduduk.  Sementara dokter gigi 3 / 100.000 penduduk sedangkan target Indonesia Sehat 2010 adalah 11 / 100.000 penduduk.  Penyediaan tenaga medis spesialis mengalami hambatan, diantaranya kandidat yang terbatas, sulit lolos sebagai PPDS, dan sulit mempertahankan dokter spesialis untuk tetap bertahan dan bekerja di NTT dari aspek kesejahteraan.

Dengan bantuan kerja sama dalam bentuk Sister Hospital dan Performance Management and Leadership (PML)  telah membuahkan hasil dimana ketersediaan dokter spesialis dapat mulai terpenuhi. Beberapa indikator terpenuhinya ketersediaan tersebut, antara lain adanya residen yang dikirim, tercapainya program wajib dan program tambahan, bergesernya pola bersalin di rumah ke RSUD dan puskesmas, bergesernya penolong persalinan dari dukun ke bidan, penurunan jumlah kematian ibu dari 330 jiwa di tahun 2008 menjadi 159 jiwa di tahun 2014.  Namun satu hal yang masih harus menjadi perhatian adalah angka kematian bayi yang masih fluktuatif dengan adanya peningkatan jumlah kematian bayi 1.428 jiwa di tahun 2014 dimana AKI pada tahun 2008 sebesar 1.274 jiwa.

Berbagai harapan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT terhadap RSUD di kabupaten antara lain tidak boleh ada keluhan operasional dengan alasan tidak ada dana operasional, disiplin anggaran terutama untuk RSUD yang sudah BLUD dana operasional tidak boleh untuk pemeliharaan dan investasi, instrumen – instrumen BLUD digunakan dengan baik dan benar, pemenuhan tenaga kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan budaya kerja yang sudah dibangun oleh rumah sakit mitra, komunikasi secara intensif dan terjadwal antar pemangku jabatan.

Kegiatan lokakarya ini juga mengundang Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh A.S. Tavipiyono, Direktur Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah untuk memaparkan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.  A. S. Tavipiyono menyampaikan hakekat otonomi daerah, peraturan perundang-undangan BLUD, fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD, implikasi umum penerapan PPK – BLUD pada bidang keuangan, maupun implementasi BLUD.

RSUD yang telah mendapat status BLUD akan mendapat banyak fleksibilitas misalnya tidak perlu menunggu lama untuk pengadaan obat.  Namun, fleksibilitas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.  Hal lain yang menjadi perhatian yaitu implementasi BLUD yang merupakan hal baru bagi Pemda. Sehingga hal ini belum dianggap prioritas, terbatasnya SDM yang memahami BLUD, dinamika penggantian pejabat sehingga mengakibatkan implementasi BLUD tidak optimal.  Seharusnya RSUD tidak perlu ragu-ragu.  BLUD ibarat seperti ambulance yang berjalan maju terus karena sudah ada regulasi yang mengatur.

Topik menarik berikutnya disajikan oleh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes yang memaparkan mengenai Isu-isu Strategis Implementasi BLUD Dalam Kaitannya Dengan Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir dan Kebutuhan Pengembangan RSUD.  Pada sesi ini, Putu Eka menyampaikan bahwa untuk menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi dibutuhkan pemimpin dan kompetensi manajerial yang baik.  Namun kondisi di Provinsi NTT menunjukkan bahwa rendahnya kinerja pemimpin atau manajer kesehatan mengakibatkan tingginya AKI dan AKB.  Untuk itulah, Gubernur NTT mencanangkan Revolusi KIA dimana salah satu programnya adalah PML yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial RSUD dalam melaksanakan kepemimpinan dan manajemen yang baik.

Salah satu program wajib PML adalah pencapaian status BLUD.  Dari 11 RSUD yang menjadi mitra masaih tersisa tiga RSUD yang belum mendapatkan status BLUD yaitu RSUD Kefamenanu, RSUD Soe, dan RSUD Lewoleba.  Dengan menyandang status BLUD maka RSUD berpotensi untuk menurunkan AKI dan AKB.  Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan SH belum serta merta menurunkan AKI dan AKB diantaranya peningkatan rujukan ke RSUD peserta SH, rujukan terlambat karena faktor adat, infrastruktur belum memadai, sistem rujukan masih kurang baik, kompetensi yang kurang memadai dari penolong pertama persalinan, maupun penyakit atau kelainan lain yang tidak dapat dicegah.  Hal ini masih ditambah dengan faktor internal seperti pergantian direktur yang mewarnai sepanjang tahun 2012 – 2015 terutama untuk RSUD Ende dan RSUD Waikabubak yang sering terjadi pergantian Direktur bahkan ada pula direktur yang bukan berasal dari tenaga medis (dokter).  Selain itu tidak semua Direktur RSUD sudah mengikuti pelatihan manajemen perumahsakitan.  Penanganan pasien kurang optimal karena kurangnya bahan dan peralatan, bahkan peralatan di RSUD sudah dalam kondisi yang rusak, kapasitas tenaga kesehatan untuk ICU / NICU yang berkaitan dengan kasus komplikasi juga masih dirasa kurang padahal mereka sudah mendapatkan pelatihan.

Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa aturan keuangan daerah belum mendukung sehingga mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pada jelang akhir tahun anggaran RSUD, bahkan penggunaan anggaran hanya diperbolehkan pada tahun yang bersangkutan.  Dampak yang dihadapi adalah pengadaan obat, BHP, bahan makanan, dan kebutuhan lain tidak dapat mengimbangi operasional pelayanan, anggaran tahun berjalan yang sudah habis tidak dapat ditambah, bahkan kerusakan alat di luar rencana tidak dapat diperbaiki pada tahun berjalan.

Jika RSUD sudah mendapatkan status BLUD, hal-hal tersebut dapat dikurangi sehingga tidak berdampak fatal terhadap operasional pelayanan.  Namun di lain sisi, BLUD juga masih membutuhkan subsidi pemerintah karena BLUD bukan merupakan kekayaan yang terpisah (masih SKPD), agar aksesibilitas masyarakat tetap terjaga, RSUD masih perlu meningkatkan kualitas pelayanan, dan RSUD perlu mencapai target baru, membuka jenis layanan baru, maupun menambah jumlah tenaga kesehatan pendukung.

Kemudian sesi terakhir sebagai penutup lokakarya ini merupakan topik yang menyangkut Aspek Penganggaran Bagi BLUD dan Hasil Pendampingan Aset RS yang disampaikan oleh Yos Hendra,  SE, MM, M.Ec. Dev.  Beliau menggambarkan bahwa RSUD yang sudah BLUD diibaratkan seperti smartphone namun hanya dipakai untuk sms dan telepon sehingga sesungguhnya masih pada kondisi seperti handphone biasa.  Hal ini memerlukan berbagai upaya agar RSUD dengan status BLUD mempunyai usaha untuk memanfaatkan status BLUD tersebut sesuai dengan fungsinya.  Menurut Permendagri 61 / 2007 tentang Pedoman Teknis PPK BLUD menyatakan bahwa dasar penyusunan RBA adalah renstra bisnis.  Bagi RSUD yang belum menerapkan PPK BLUD agar Pemdanya segera mempercepat penerapan PPK BLUD, sedangkan bagi RSUD yang telah menerapkan PPK BLUD maka penyusunan RKA menggunakan format RBA dan renstra bisnis.

Selain itu, Yos Hendra juga menyampaikan hasil temuan penilaian aset yang sudah dilakukan di sembilan  RSUD.  Pemaparan tersebut cukup menarik dengan menampilkan gambar-gambar aset yang sudah tidak terpakai atau rusak dan hanya terbengkalai begitu saja namun belum dapat dihapuskan.  Padahal aset yang belum dapat dihapuskan akan memberatkan neraca RSUD dan Pemda.  Beberapa hasil temuan pada saat pendampingan aset diantaranya SDM kurang secara kuantitas dan kualitas, biaya pemeliharaan kurang, disiplin pegawai masih kurang, SDM salah penempatan seperti perawat ditugaskan untuk mengelola aset, perbedaan di KIR/KIB dengan kondisi lapangan, aset belum/tidak memiliki aspek legalitas, aset belum/tidak mempunyai nilai, dan sulit menghapus aset.  Dengan hasil temuan tersebut diharapkan Pemda masing-masing kabupaten mempunyai perhatian sehingga penghapusan aset dapat dipercepat dan tidak memberatkan neraca.

Download Materi:

Peran Dinas Kesehatan dalam mendukung BLUD RSUD

Peran Pemda dalam BLUD dan Manfaat BLUD dalam pelayanan publik

Isu-isu strategis implementasi BLUD dalam kaitannya dengan upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir dan kebutuhan pengembangan RSUD

Aspek penganggaran bagi BLUD dan hasil pendampingan Aset RS