Reportase Seminar

Clinical Pathway Terintegrasi dan Reformasi Pembayaran Provider

kerjasama antara NICE International dengan CNHDRC

Beijing, 29 Oktober 2015

 

 

Latar Belakang

 Sejak 2009 NICE International bekerjasama dengan CNHDRC mengembangkan suatu desain proyek pembuatan clinical pathway untuk rumah sakit-rumah sakit daerah. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) adalah lembaga yang berbasis di Inggris, didirikan tahun 1999 untuk mengurangi variasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam National Health Service (Sistem Kesehatan Inggris). Melalui beragam kegiatan, lembaga ini menghasilkan pedoman-pedoman berbasis bukti, mengembangkan standar mutu dan ukuran kinerja serta menyediakan informasi pada stakeholders dalam sistem kesehatan, NICE berperan dalam meningkatkan outcome bagi masyarakat yang menggunakan sistem kesehatan dan sistem lain – termasuk sistem layanan sosial – yang terkait.

China National Health Development Research Center (CNHDRC) adalah sebuah institut penelitian nasional yang didirikan tahun 1991 sebagai lembaga think-thank yang memberikan konsultasi teknis berbasis bukti (hasil riset) bagi pengambil keputusan. Pada bulan Mei 2015 yang lalu PKMK FK UGM berkesempatan mengikuti sebuah kaji banding mengunjungi CNHDRC, guna mempelajari peran lembaga think tank di Tiongkok dalam pengambilan keputusan. Laporan mengenai hasil kaji banding ini dapat Anda baca disini. 

Clinical pathways untuk mengubah perilaku provider

Selama kurun waktu kurang lebih lima tahun NICE men-support CNHDRC, salah satunya untuk mengembangkan clinical pathway (CP) di beberapa RS daerah. Hasil kerjasama ini kemudian diseminarkan di Beijing pada 29 Oktober 2015, dengan mengundang stakeholders terkait (pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, RS dan Dinas Kesehatan yang terlibat). Selain itu, NICE juga mengundang beberapa partner (atau calon partner) lain dari India, Nepal, Ghana dan Indonesia (PKMK FK UGM dan Universitas Atmajaya).

Pembuatan CP yang terintegrasi ini dilatarbelakangi  oleh trend peningkatan biaya kesehatan di Tiongkok secara signifikan selama dua dekade terakhir. Isu lain terkait dengan kurangnya monitoring penggunaan obat-obatan dan peralatan medis di berbagai RS daerah. RS telah membeli berbagai peralatan mahal seperti CT scan untuk menarik pasien dan meningkatkan pendapatan, namun lama kelamaan penggunaannya menjadi sangat berlebihan. Di samping itu, muncul harm akibat radiasi. Setidaknya, ini semua terjadi karena tidak adanya CP sebagai guideline bagi para tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan pada pasien. Penelusuran hal ini membawa pada fakta adanya perilaku irregular dokter, sistem manajemen yang belum terbangun dan berbagai pemeriksaan yang irasional. Ada kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan outcome yang seiring dengan upaya menurunkan biaya, khususnya pada non-communicable diseases (NCD) yang merupakan penyakit berdurasi panjang, membutuhkan perawatan yang lama serta manajemen pasien yang terencana dengan baik.

CP dianggap sebagai suatu solusi karena merupakan alat yang menerjemahkan bukti terbaik yang tersedia dan guideline menuju praktek multidisiplin terbaik. NICE dan CNHDRC mengembangkan CP berbasis bukti bersama-sama dengan reformasi lain di rumah sakit publik untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan yang berlebihan maupun yang kurang dari standar, di berbagai daerah di Tiongkok. Sebenarnya tahun 2009 sudah ada kebijakan nasional terkait CP, namun hal ini justru mengisolasi dari dilakukannya reformasi lain dalam pelayanan kesehatan, misalnya mekanisme pembayaran dari asuransi ke provider dan sistem insentif pada pemberi pelayanan di faskes. Padahal penelitian telah membuktikan bahwa reformasi pembayaran yang berbasis bukti dapat menimbulkan reaksi berantai berupa perubahan perilaku pemberi pelayanan, merekatkan hubungan antar-stakeholders yang berbeda dan memaksimalkan efek kumulatif kebijakan kesehatan di daerah rural di Tiongkok.

Kolaborasi antara NICE dengan CNHDRC dalam mengembangkan CP ini dilakukan dalam dua fase. Fase pertama (2009-2012) fokus pada mengintegrasikan manajemen CP dengan reformasi pembayaran kasus untuk kasus-kasus bedah umum prioritas. Pathways yang dihasilkan digunakan sebagai basis untuk menyusun metode pembayaran berdasarkan kasus, diimplementasikan secara elektronik di dua pilot sites. Hasilnya berupa delapan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berbahasa Cina dan satu artikel berbahasa Inggris. Proyek ini menunjukkan adanya perubahan perilaku provider, meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan pengeluaran kesehatan. Pendekatan pada fase pertama ini telah diperluas ke non-pilot sites dan pada berbagai kasus penyakit yang lain.

Pada fase kedua (2012 – sampai sekarang) yang didukung juga oleh pemerintah pusat fokus digeser ke non-communicable disease, yaitu COPD dan stroke. Kedua kasus ini memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas tertinggi di daerah rural di Tiongkok. Fase dua ini menjadi inisiasi dilakukannya kerjasama Selatan-Selatan, untuk membagi pembelajaran dua-arah dengan India dan Afrika Selatan.

Kegiatan fase dua dilakukan di RS umum pada 4 wilayah, yaitu di Hanbin, Huangdao, Qianjiang dan Wenxian. Ada 77 pathways yang dihasilkan di RS Hanbin, 79 pathways di RS Qianjiang, 49 pathways di RS Huangdao dan 62 pathways di RS Wenxian. CP yang dihasilkan bukan hanya untuk diagnosa dan tindakan melainkan juga mulai dari preventif sampai ke rehabilitasi medis.

Pada diskusi panel, para narasumber sepakat bahwa pengukuran terhadap beberapa indikator jangka pendek telah menujukkan ada perbaikan output pelayanan kesehatan dan perubahan perilaku. Namun perlu dipikirkan adanya indikator jangka panjang, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Reformasi ini merupakan awal dari keseluruhan agenda Negara Tiongkok dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik diberbagai level. Sebagaimana negara lain, Tiongkok juga menghadapi burden pelayanan kesehatan berupa aging population perubahan pola penyakit dan sebagainya. Stakeholders berpendapat bahwa pilot project ini telah terorganisir dengan baik dan desainnya disesuaikan dengan konteks lokal.

Hal yang unik dari project ini adalah karena pathways dikembangkan secara terintegrasi mulai dari promotif hingga rehabilitatif. Selama ini baik dokter maupun pembuat kebijakan kurang memahami rehabilitasi medis. Hal ini berdampak pada minimnya benefit packages untuk layanan rehabilitasi medis pada sistem pembiayaan kesehatan. Pembayaran untuk layanan rehabilitasi medis yang dilakukan secara reimbursement seharusnya bukan hanya untuk time of care melainkan juga harus memperhitungkan function based management dan health technology assessment.

Dari perspektif akademisi, Prof. Wang dari Peking University berpendapat bahwa CP ini telah memberikan kontribusi secara nasional dimana pada prosesnya telah ditemukan ada abuse of care. Effort yang lebih besar masih diperlukan untuk mengaitkan pathways dengan payment untuk provider, karena perilaku akan dikendalikan oleh prescription.

Dari perspektif klinisi rehabilitasi medis, banyak benefit yang diperoleh dari proyek ini, misalnya adanya penurunan cost pelayanan (sebelumnya ada pemeriksaan atau tindakan tidak perlu yang berlebihan dilakukan oleh dokter), ada komunikasi yang lebih intensif antar-klinisi misalnya dalam membahas episode penyakit. Pengembangan CP yang terintegrasi adalah tantangan bagi para klinisi. Rekomendasi dari klinisi untuk penelitian ini lebih lanjut antara lain perlunya dukungan kebijakan dan adanya insentif untuk meningkatkan motivasi kerja petugas kesehatan serta untuk memperbaiki sikap. Dari sudut pandang profesi neurologi, benefit yang dirasakan langsung dari kegiatan ini adalah adanya pendampingan teknis diawal penerapan CP, komunikasi yang lebih bain antar-dokter dan diketahuinya biaya pelayanan. Dengan CP avLOS bisa diturunkan. Dalam implementasinya, peran sistem IT sangat penting.

Departemen Kesehatan Tiongkon mempertegas pernyataan mengenai manfaat yang sudah didapat dari kegiatan ini, yaitu bahwa ini adalah perubahan terbesar yang pernah terjadi di sektor kesehatan. Kegiatan ini di level akar rumput sudah membuat proses pelayanan tidak lagi berbasis pada kebiasaan dokter melainkan pada guideline yang telah terstandarisasi. Langkah selanjutnya adalah pembayaran pada provider untuk meningkatkan mutu pelayanan. Menurut Kementerian Kesehatan, sejauh ini belum ada desain payment yang cukup jelas bagi provider. Masih diperlukan upaya lebih lanjut agar ada win-win results bagi semua pihak yang terkait.

Sebagai perbandingan, di Ghana CP menjadi alat politik untuk menerapkan social scheme insurance yang dimulai tahun 2004. Semua warga negara harus masuk dalam skema ini, sehingga paketnya menjadi terlalu besar dan terlalu umum. Ini menyebabkan tantangan baru di aspek keuangan. Di India, pemerintah harus menyiapkan pengobatan esensial minimal secara gratis di seluruh India. Ini merupakan tantangan yang sangat besar mengingat berbagai masalah demografi dan ekonomi di negara ini. Selain itu, RS-RS di India menghadapi masalah SDM dan politik. Karena dana terbatas, maka penerapan evidence based medicine sebenarnya adalah satu-satunya pilihan. Saat ini, India sedang melakukan upaya berkelanjutan untuk membangun guideline yang bisa digunakan untuk managing patients.

Ethiopia dulu fokus pada UHC. Saat ini fokus pengembangan sedikit digeser ke arah health facility sebagai isu utama untuk dilakukan standarisasi. Hal ini karena masih sangat kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan masih menggunakan sistem campuran antara out of pocket dengan social health insurance yang diutamakan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Di Nepal, UHC digunakan untuk layanan kesehatan primer. Ada peningkatan kasus NCD. Fokus perbaikan diletakkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan mengubah perilaku. Korea Selatan telah mengembangkan lebih dari 300 pathways. Di Indonesia kebijakan JKN yang telah berjalan hampir dua tahun akhirnya mampu meningkatkan kebutuhan penggunaan CP. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes untuk PNPK layanan kesehatan primer. Untuk layanan kesehatan rujukan (spesialis), pengembangan PNPK diserahkan ke masing-masing organisasi profesi. (pea)

Studi Kualitatif Evaluasi Post Intervensi Project HDMS Phase 2

TB and MDR-TB Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan RS Islam Jakarta

 

Reportase Laporan Penelitian

Putu Eka Andayani

 

 

Latar Belakang

Di era implementasi JKN, fasilitas kesehatan rujukan didorong untuk meningkatkan mutu pelayanan dan dalam waktu yang bersamaan melakukan efisiensi biaya pelayanan. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi kebanyakan RS karena kompleksitas pelayanan yang dapat mempengaruhi input, mutu proses dan outputnya dan pada akhirnya berdampak pada tingginya biaya pelayanan.

TB/MDR-TB adalah salah satu kasus yang memiliki kompleksitas tinggi karena adanya risiko komplikasi, resistensi obat dan periode pengobatan yang cukup panjang serta membutuhkan komitmen bersama antara petugas maupun pasien dan keluarganya. RS masih membutuhkan pemecahan masalah terhadap berbagai hal tersebut, termasuk dari aspek kelayakan, efisiensi dan efektivitas manajemen kasus TB/MDR-TB. Perbaikan sistem klinis harus memuat upaya untuk meningkatkan mutu manajemen kasus TB/MDR-TB.

Selama lebih dari 15 bulan PKMK FK UGM bekerjasama dengan Otsuka melakukan penelitian intervensi untuk meningkatkan mutu manajemen pelayanan TB/MDR-TB di RS. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari temuan pada penelitian fase 1 (link ke laporan Otsuka th 2014) dimana ada 3 RS terpilih untuk dilaksanakannya intervensi ini, yaitu RSU Bethesda Yogyakarta, RS Islam Jakarta Cempaka Putih dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Bentuk Intervensi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan desain, melakukan uji coba dan evaluasi sistem peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan TB di RS. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan PPK (Pedoman Pelayanan Klinis) yang dilengkapi dengan clinical pathways,
2. Edukasi interaktif meliputi penyusunan bahan pembelajaran, desain dan metode edukasi, penyelenggaraan dan evaluasi,
3. Reminder dan clinical support system,
4. Clinial audit disertai dengan feedback terhadap kinerja klinis,
5. Sistem key performance indicators (KPIs) individu para klinisi,
6. Membangun budaya mutu yang mengandung komponen siklus PDSA.

Hasil Evaluasi

Setelah intervensi dilakukan selama kurang lebih sepuluh bulan, evaluasi dilakukan dengan cara melakukan clinical audit dan evaluasi kualitatif terhadap luaran intervensi dari perspektif organisasi dan provider, serta faktor penghambat  implementasinya.

 Sejauh ini, evaluasi telah dilakukan di dua RS, yaitu RSU Bethesda dan RS Islam Jakarta. Hasil evaluasi terhadap kedua RS ini adalah sebagai berikut:

1. Clinical Audit

Ada 13 standar yaitu 1) standar 1: Sputum specimen obtained for microscopic examination, 2) standar 2: Appropriate specimens from the suspected sites of EP TB should be obtained for examination, 3) standar 3: All persons with chest X-ray finding suggestive of TB should have sputum examinations, 4) standar 5: Diagnosis of sputum smear negative TB, 5) standar 6: Diagnosis of childhood TB, 6) standar 7: Assessing patient adherence to treatment, 7) standar 8: First line treatment regimen, 8) standar 9: Direct observation of medication ingestion, 9) standar 10: Treatment follow up for pulmonary TB patient, 10) standar 11: Assessment of possible drug resistance to patients who fail treatment and chronic cases, 11) standar 12: Treatment of MDR-TB, 12) standar 13: Written record of all medications given, bacteriologic response, and adverse reaction, 13) standar 15: Evaluation of TB HIV patients to determine if ARV is indicated.

RSU Bethesda telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar ISTC. Dibandingkan dengan hasil assessment yang dilakukan pada 2012 (30 rekam medis) dan tahun 2014 (42 rekam medis), hasil assessment tahun 2015 menunjukkan trend rata-rta meningkat untuk 13 standar tersebut.

Aspek yang dievaluasi	RSU Bethesda	RS Islam Jakarta
Kesesuaian dengan ISTC	Sesuai	Sesuai
Trend	Ada perbaikan pada seluruh standar	Ada perbaikan

Di RSIJ, tim clinical audit terdiri dari dokter di klinik paru dan komite medis. Kesulitan yang dihadapi adalah karena keterbatasan SDM sehingga tidak dapat fokus untuk melaksankaan audit klinis. Faktor pendukungnya adalah karena adanya minat yang besar terhadap aktivitas riset sehingga dapat menujang dilakukannya audit klinis sebagai bagian dari riset. 

2. Clinical Pathways

RSU Bethesda telah menerapkan CP Paru di klinik paru dewasa dan rawat inap. Selain itu, RSU Bethesda juga telah menerapkan e-CP. SMF lain tertarik untuk menerapkannya dan akan menjadikan Unit TB sebagai acuan pembuatan CP. Selanjutnya rencana penerapan CP ini akan dilanjutkan untuk kasus asma dan COPD. Kunci keberhasilan penerapan CP di RSU Betehsda terletak pada sosialisasi yang dilakukan terus menerus kepada tenaga medis di rawat jalan, rawat inap maupun komite medis. Belum semua proses rujukan balik maupun terima rujukan dapat ditangani dengan maksimal karena seringkali form rujuk balik tidak kembali ke RS. Untuk mengatasinya RSU Bethesda memanfaatkan jejaring tenaga medis untuk melakukan pemantauan secara jarak jauh. Sejauh ini belum ada hambatan berarti yang ditemui dalam menerapkan CP.

RSIJ telah meiliki 3 CP dan telah diimplementasikan dengan cara dilampirkan pada rekam medis. Penyusunan CP telah melibatkan perawat pelaksana dan telah disosialisasikan pada forum perawat dan dokter.

3. KPIs

Meskipun lingkup kegiatan ini hanya dimaksudkan untuk mengembangkan KPI individu, namun pada kenyataannya KPI unit juga disusun dan dievaluasi.

KPI	RSU Bethesda	RS Islam Jakarta
Unit	Konversi	Pasien suspect TB paru harus melalui pemeriksaan SPS
	Diagnosa TB Paru dengan pemeriksaan dahak S-P-S	Kepatuhan kelengkapan  pengisian CP TB Paru dewasa
	Pasien TB yang dirujuk sampai di tempat rujukan	Pemeriksaan TB paru suspect MDR dengan menggunakan Gen Expert
	Pasen TB diobati sesuai dengan klasifikasi dan kategori pengobatan	Pengambilan Dahak
		Penyuluhan Pasien TB dan Keluarga Pasien Baru
		Pemeriksaan SGOT-SGPT pada pasien tb rawat inap
		Pengisian formulir clinical pathway TB Haemaptoe
Individu	Semua pasien TB dibuatkan CP	Kepatuhan DPJP dalam  kelengkapan pengisian CP TB Paru dewasa
	Semua item yang ada di CP diisi	Kepatuhan kelengkapan pengisian asesmen awal oleh perawat pada pasien TB Paru dewasa kasus baru
	Semua kasus TB yang ada variannya dicatat di lembar varian	Kepatuhan dokter dalam pengisian formulir clinical pathway TB Haemaptoe
		Kemampuan perawat dalam membuat asuhan keperawatan TB hemoptoe

 Sebelumnya RSU Bethesda telah mengembangkan KPIs unit namun belum diukur secara berkala. Kegiatan intervensi HDMS ini dimanfaatkan untuk memfinalisasi KPIs unit, mengembangkan KPIs individu dan memonitoring serta mengevaluasi hasil pemantauannya. KPIs ini akan dikembangkan juga untuk 6 SMF lainnya di RSU Bethesda. Disisi lain, unit layanan TB RSU Bethesda belum mengembangkan KPIs yang terkait dengan output dan outcome, dengan pertimbangan terbatasnya durasi pelaksanaan kegiatan HDMS tahap 2 ini. Kedepannya KPIs untuk kedua area ini juga akan dikembangkan dan diukur secara reguler.

RSID telah mengembangkan KPIs unit dan individu untuk layanan TB rawat jalan (dewasan dan anak) dan rawat inap (hemaptoe). Proses ini merupakan pengalaman pertama bagi RSIJ dalam mengembangkan KPIs, sehingga dirasa sangat membantu RSIJ, termasuk dalam mempersiapkan organisasi untuk menjalani proses akreditasi. 

 

4. Cost of Care

Penghitungan unit cost dilakukan untuk biaya langsung dan tidak langsung, berdasarkan pada clinical pathways yang telah disusun. Saat evaluasi dilakukan, proses penghitungan di RSU Bethesda belum selesai karena kompleksnya biaya yang harus dihitung dan terbatasnya waktu (membutuhkan keterlibatan semua unit yang terkait). Sebelumnya RSU Bethesda pernah menghitung biaya pelayanan (unit cost), namun hanya pada pelayanan tertentu dan tidak melibatkan semua unit lain yang terkait. Dalam proses penghitungan cost of care, para klinisi merasa berkepentingan untuk dilibatkan sehingga hal ini sangat mendukung kelancaran proses.

Dengan data minim, RSIJ telah selesai menghitung biaya pelayanan saat evaluasi dilakukan. Biaya pelayanan rawat jalan TB Dewasa kurang lebih sebesar Rp 3,5 juta, rawat jalan TB Anak Rp 2,5 juta dan rawat inap hemaptoe Rp 5,4 juta. Namun untuk keakuratan hasil penghitungan maka prose sini perlu dilakukan kembali dengan menggunakan data yang lebih valid, dengan periode yang lebih panjang.

 RSU Betehsda maupun RSIJ meyakini bahwa hasil penghitungan biaya pelayanan TB akan mampu mengontrol efisiensi biaya pelayanan. Informasi dari hasil penghitungan ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan asosiasi RS saat melakukan negosiasi tarif dengan BPJS.

 

5. Knowledge

Di RSU Bethesda, dokter muda memahami tingginya beban kasus TB secara nasional maupun internasional. Mereka juga mampu menjelaskan alur penegakan diagnosis TB bukan hanya TB reguler melainkan juga TB dnegan HIV, DM bahkan pada ibu hamil. Hal itu memungkinkan dengan adanya clinical pathways dan juga bimbingan dari dokter senior.

Di RSIJ, dokter muda yang mengikuti proses evaluasi ini baru menjalani stase Penyakit Dalam selama 2 minggu sehingga belum mempelajari lebih jauh tentang ISCT dan pedoman TB nasional. Namun kemampuan dalam melakukan penegakan diagnosis TB sudah baik. Dari aspek asuhan keperawatan, penanganan sudah sesuai dengan standar. Promotif dan prefentif dilakukan secara masif. Bahkan edukasu minum obat tidak hanya dilakukan pada pasien melainkan juga pad akeluarga. Hal ini karena RSIJ juga telah menangani kasus TB dengan penyulit, seperti TB dengan HIV, hepatitis dan infeksi saluran kencing. (pea)

 

 

 

Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis PT Cipta Nirmala dan Business Plan RS Semen Gresik-Tuban dengan PKMK UGM

Dr. Hendrawan, Sp.Rad dan Mohammad Tajuddin*

Diawali harapan, tekad dan keinginan manajemen PT Cipta Nirmala sebagai holding RSSG dan RSSG TUBAN, untuk memiliki perencanaan pengembangan perusahaan yang terpadu,terarah dan komprehensif dan sekaligus berfungsi sebagai Guideline (blueprint)perusahaan 5 tahun kedepan, maka sejak awal 2015, dibentuk Tim Renstra Korporat – RS sebagai tim counterpart dengan PKMK UGM dalam penyusunan renstra korporat dan business plan RSSG-TUBAN, melalui SK Dirut PT Cipta Nirmala No. 001/Kpts/Dir/2015 yang beranggotakan staf multidisipliner.

Pertemuan pendahuluan dilakukan pada bulan Februari 2015 antara PKMK yang diwakili langsung Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD dan ibu Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes, sedangkan dari PTCN hadir ibu Dra.Ferdiana Gaffar, Ak (Dir Keuangan PT Cipta Nirmala),dr. Muchdor SpB.FINACS (Ka RS) dan 2 orang perwakilan tim Renstra Counterpart RSSG-Tuban.

Penyusunan dimulai akhir Maret 2015 dan selesai bulan September 2015. Metode pendampingan penyusunan business plan oleh PKMK dilakukan melalui Workshop dan Webinar. Penyusunan renstra korporat didukung oleh dr. Sigit Riyarto M.Kes sebagai konsultan dengan metode pendampingan biasa.

Hasil dari dokumen renstra korporat maupun business plan RS mengarahkan RSSG untuk meningkatkan status dari Kelas C ke Kelas B. Selain itu, RSSG akan melakukan berbagai inovasi pelayanan dan meningkatkan kapasitas layanan premium dengan memanfaatkan lahan di area belakang RS saat ini. Business plan RSSG Tuban memuat rencana pengembangan bertahap dari klinik utama saat ini menjadi RSIA pada tahun 2018 dan menjadi RS Kelas D pada tahun 2020.

Pada akhir kegiatan dilakukan pertemuan untuk mempresentasikan hasil renstra korporat dan Business Plan RS didepan direksi, ka-RS dan tenaga pimpinan dilingkungan PT Cipta Nirmala sekaligus sebagai sosialisasi, konsolidasi, menyamakan persepsi dan membangun komitmen.

——

* Tim Penyusun Business Plan RSSG

Reportase

Pelantikan Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2015-2018

Reporter: Tri Yuni Rahmanto

Pada Rabu, 23 September 2015 lalu telah berlangsung pelantikan pengurus baru PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Cabang DIY untuk periode 2015-2018 di Ruang Utama Gedung Diklat Lantai IV RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Dalam sambutannya setelah pelantikan, Ketua PERSI cabang DIY yang baru dr. Syafak Hanung, Sp.A, MPH., yang juga direktur RSUP Dr. Sradjito menyampaikan bahwa permasalahan perumahsakitan di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, tapi tentu saja tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dengan kebersamaan RS (DIY khususnya), diharapkan secara sinergis seluruh RS dapat bahu membahu dan berkerjasama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga tujuan PERSI terwujud seperti yang diharapkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY yang diwakili oleh Sekretaris Dinas menegaskan kembali bahwa saat ini kita sudah dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi Asia yang harus dihadapi dengan peningkatan mutu pelayanan RS agar dapat bersaing dan menjadi tuan rumah di wilayah sendiri. Oleh karena itu, PERSI DIY dipandang mempunyai peran sentral dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan rumah sakit serta merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya.

Kemudian Dr. dr. Sutoto, M.Kes selaku ketua PERSI Pusat menggarisbawahi pernyataan pembicara sebelumnya dengan menggambarkan tatangan RS di Indonesia saat ini adalah Akreditasi Rumah Sakit yang digambarkan sebagai “tsunami” kecil bagi RS. RSUP Dr. Sardjito diharapkan bisa menjadi pelopor dan penggerak seluruh RS dalam menghadapi Akreditasi RS. Tantangan yang lain adalah era JKN dimana sistem asuransi dan penjaminan menjadi hal yang tak terhindarkan dalam pelayanan kesehatan. Menurut Sutoto selanjutnya, era JKN menjadikan RS tergolong dalam beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah RS “unhappy”, yang oleh karena perubahan tersebut RS tidak mau beradaptasi dan melalukan antisipasi pada berbagai fungsi, sehingga yang ada mengeluh dan mengeluh tanpa perbaikan. Tipe yang kedua adalah tipe RS “happy”, RS ini sangat adaptif terhadap perubahan, dinamis dalam berorganisasi dan terjadi sinergi yang harmonis antara manajemen dan profesional fungsional di RS, mereka mampu membaca situasi dan mencari peluang dalam perubahan apapun. Tipe selanjutnya adalah RS “survive”, yang berkonsentrasi pada segmen pasar kelas atas, pelayanan VVIP, medical tourism dan memang tidak berkomitmen untuk bekerjasama dengan BPJS. Tipe yang terakhir adalah RS “bersyukur”, karena belum pernah berhitung dengan unit cost dalam penentuan tarif, dan ternyata beberapa tarif INA-CBGs lebih tinggi dari tarif RS yang telah ada.

PERSI mengajak seluruh RS untuk selalu mencermati INA-CBGs sebagai alat untuk kendali biaya disamping kendali mutu dalam pelayanan di RS. PERSI juga selalu mengajak BPJS untuk tidak henti-hentinya melakukan evaluasi terhadap tarif INA-CBGs sehingga dapat memberikan manfaat ke semua pihak.

Selain acara pelantikan pengurus, siang itu juga terdapat acara seminar dengan tema “Akreditasi RS ditinjau dari Manajemen Risiko” dengan nara sumber Dr. dr. Sutoto, M.Kes dan “Peran Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dalam Manajemen RS” oleh Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS. selaku ketua BPRS. Dalam penjelasannya, Sutoto menggambarkan banyak standar dalam Akreditasi RS merupakan upaya pengelolaan pencegahan risiko dalam manajemen risiko, seperti standar kualifikasi dan pendidikan staf, standar pengendalian dan pencegahan infeksi serta standar lain dalam akreditasi. Kesimpulannya, seluruh standar dalam akreditasi dibuat untuk mencegah risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pelayanan rumah sakit. Sementara itu, Slamet Riyadi Yuwono menyampaikan peran BPRS dalam permasalahan rumah sakit adalah pengawasan dan pembinaan pada lingkup non-teknis yang bersifat eksternal seperti masalah perijinan, penetapan kelas RS dan konflik konflik dengan pihak eksternal, sehingga BPRS lebih berperan dalam memberikan pertimbangan kepada regulator dalam penentuan penyelesaian masalah-masalah yang mengenai sebuah RS.

Pada akhir acara, dilanjutkan dengan ramah tamah sambil menikmati makan siang seluruh pengurus PERSI baru dengan tamu undangan seluruh direksi RS wilayah Yogyakarta yang berjumlah sekitar 74 RS. (TYR).

Reportase:

Clinical Leaders di RS Rujukan Nasional

Reporter: Putu Eka Andayani

Di AS, calon dokter spesialis (residen) digolongkan sebagai tenaga kerja dan berhak mendapatkan upah atas tenaga dan waktu yang diberikan dalam melayani pasien di RS Pendidikan. Pada umumnya para residen ini diberikan tanggung jawab untuk melayani pasien yang ditanggung oleh asuransi sosial (Medicare, Medicaid). Strategi ini mampu meringankan beban dokter spesialis dan mengurangi antrean pasien. Hal ini terjadi karena Amerika menganut sistem hospital-based, dimana para calon dokter spesialis menempuh pendidikan berdasarkan sistem RS Pendidikan.

Di Indonesia sistemnya berbeda. Residen masuk ke RS melalui FK (sebagai peserta didik) sehingga dianggap sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, meskipun  faktanya mereka sudah berprofesi sebagai dokter dan dalam proses menuntut ilmu tenaganya digunakan untuk merawat pasien. Ini karena Indonesia menganut sistem university-based, dimana para calon dokter/dokter gigi spesialis-subspesialis masuk melalui FK lalu menjalani proses pendidikan di RS Pendidikan atau RS afiliasi.

JKN telah membuka akses yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan jumlah pasien meningkat khususnya di RS-RS pendidikan sehingga beban kerja RS meningkat. Namun Indonesia kekurangan tenaga spesialis dan sub-spesialis. Disini peran residen sangat dibutuhkan. Secara de-facto residen juga bekerja, tidak hanya belajar. Hal tersebut dipaparkan pada seminar yang diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja RS Mohammad Hoesin di Palembang pada 2 September lalu.

 

 

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Kedokteran telah mengatur bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan insentif di RS pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran bagi mahasiswa kedokteran program dokter layanan primer, dokter spesialis-sub spesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Jadi jelas bahwa yang yang sudah bekerja berhak mendapatkan imbalan dan tidak boleh ada eksploitasi oleh manusia atas manusia lainnya. Namun di Indonesia ada berbagai kendala untuk melaksanakan UU ini. Dari aspek budaya, selama ini tradisi untuk memberi imbalan pada residen sesuai kompetensinya tidak dikenal. Dari aspek manajemen pendidikan, status residen belum jelas dalam konteks hubungan antara FK dengan RS Pendidikan.

Tidak hanya di RSMH Palembang, kekurangan jumlah (dan kualitas) SDM merupakan masalah umum yang terjadi di hampir semua RS. Ini menyebabkan masalah selanjutnya: kasus sulit tidak dapat ditangani di RSMH, sehingga dirujuk ke RS lain di Jakarta/Jawa. Dana BPJS dengan demikian tidak dapat diklaim dan dialihkan ke RS-RS di Jakarta/Jawa.

Dalam waktu lima tahun ke depan, RS-RS Rujukan Nasional khususnya di luar Jawa harus dapat mengembangkan kompetensi sampai ke teknologi level canggih dan menjadi tempat terakhir penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini berarti, seharusnya kasus yang ada tidak lagi di rujuk ke RS lain hanya karena kurangnya kompetensi RS Rujukan Nasional yang ada di luar Jawa. Strategi yang ditempuh dapat dengan mengembangkan layanan unggulan, yang mencapai tingkat tersier.

Pengembangan layanan unggulan ini tentunya membutuhkan kolaborasi bukan hanya lintas spesialistik di dalam RS melainkan juga dengan institusi lain, misalnya FK. Tanpa adanya kolaborasi hal tersebut sulit tercapai. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya clinical leadership di RS Rujukan Nasional untuk mengelola kelompok-kelompok klinisi sesuai dengan unggulan yang dikembangkan, termasuk mengelola para residen yang tergabung dalam tim-tim klinik di RS Pendidikan. Clinical leaders merupakan dokter-dokter spesialis/subspesialis yang ahli di bidangnya, mampu merencanakan dan melaksanakan pengembangan produk unggulan, menetapkan visi, serta memimpin perubahan. Para pemimpin klinik ini yang akan memastikan bahwa semua produk unggulan yang direncanakan oleh RS akan berjalan (pea).

Laporan

Hospital Management in Asia 2015

September 3, dan 4 tahun 2015
Hotel Sedona, Yangoon Myanmar

Reporter: Laksono Trisnantoro

 

Pembukaan:

Mr. Ashok Nath, Conference Chair

Sebagai ketua konferensi mengucapkan sambutan kepada seluruh delegasi yang sebagian besar adalah direksi dan pemilik RS. Ada 836 peserta konferensi ini, termasuk 70-an peserta dari Indonesia yang sebagian besar berasal dari dari RS swasta. Di konferensi ini ada 17 best practices yang disajikan oleh para pembicara. Berbagai pihak melakukan kerjasama termasuk dari PERSI. Sponsor kegiatan ini banyak yang berasal dari kelompok konsultan akreditasi, termasuk dari US dan Amerika. Ada juga sponsor dari Microsoft dan Roche. Kolaborator utama di Mayanmar adalah Asosiasi RS Swasta Myanmar. Disamping itu ada juga penanda-tanganan beberapa buku, mulai dari buku pediatric sampai berbagai buku lainnya termasuk quality. Mr Nath dalam sambutannya menggambarkan pula sejarah HMA yang pertama di tahun 2002 diselenggarakan di Bangkok. Selama 14 tahun Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah. Bagi anda yang berminat melihat lebih lanjut silahkan klik di situs resminya untuk melihat detil acaranya (http://www.hospitalmanagementasia.com/)

Dr. Htin Paw, President, Myanmar Private Hospitals’ Association

Myanmar baru saja kena banjir. Pertemuan ini sangat penting karena RS erat kaitannya dengan masalah banjir. Dr. Htin mengucapkan terimakasih kepada HMA yang menyelenggarakan konferensi ini di Yangoon. Diharapkan konferensi ini berguna. Pidato disampaikan dengan bahasa Inggris yang baik karena memang Myanmar lama berada dibawah penjajahan Inggris sehingga banyak yang bisa berbahasa Inggris dengan baik.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#efefef” tabheadcolor=”#0143b5″ seltabcolor=”#ffffff” seltabheadcolor=”#000000″ tabhovercolor=”#ffffff”]
[restab title=”Hari I – Plenary I” active=”active”]

Plenary I: Skills

Seven additional skills hospital managers and physicians need to acquire to be relevant in the future

• Ms. Paula Wilson, President & CEO, Joint Commission International (USA)
• Moderator: Dr. Ye Moe Myint, Former President, Myanmar Private Hospitals’ Association

Ms Wilson Master Degree in Social Work di State University of New York in Albany. Berpengalaman puluhan tahun dalam manajemen RS dan saat ini berada di bawah Columbia University sebagai konsultan, khususnya dalam manajemen strategis. Berikut ringkasan diskusinya:

Selama ini ada pandangan tradisional mengenai ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer RS yaitu mulai dari manajemen keuangan operasional, expert dalam skill dan komunikasi eksternal. Tapi hal-hal ini tidak cukup. Kita harus mempunyai skill tambahan yang baru, antara lain 7 hal yang akan saya sampaikan.

Pertama kita harus mempunyai pelayanan kesehatan yang reliable dan baik sehingga tidak merugikan pihak lain, termasuk pasien (no-harm). Di sini diperlukan kepemimpinan, budaya yang aman dan baik dan selalu berorientasi ke proses. Kedua: memahami data besar dan memanfaatkannya. Data besar ini antara lain dari medical record, data klaim asuransi, sampai ke data social media.

Juga perlu untuk memahami bahwa akan ada pengobatan personalized untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan data besar ini dapat mempunyai pemahaman yang lebih baik untuk pasien, staf dan masyarakat. Ketiga: Mempunyai ketrampilan dalam menangani Bencana. Ketrampilan ini sangat penting karena bencana selalu ada dan mungkin akan terjadi. Topan, gempa bumi dan lain-lain, termasuk konflik geopolitik dan kecelakaan kimiawi. Jadi para direksi RS perlu melakukan drills, Table Top Exercise, Integrasi dengan polisi lokal dan Barisan Pemadam Kebakaran.

Keempat: Mempunyai kemampuan dalam Pengendalian Infeksi. Adanya MERS, Ebola, Avian Flu serta Multi-drug Resistant Organism (M+MDROs), Pengalaman infeksi merupakan hal yang mengerikan bagi pasien, yang celakanya dapat menghentikan karir seorang manajer RS. Kelima, memanfaatkan kesempatan yang ada karena  kemajuan Teknologi Kesehatan, misalnya: Mobile Health, Telehealth; IBM Watson dan Pelayanan Kanker; Genetika dan Personalized Medicine. Namun  perlu diingat, keamanan data, jangan sampai bocor. Keenam: Ketrampilan dalam Engagement dengan SDM. Bagaimana agar para staf dapat melekat atau terlibat secara erat dengan rumah sakit. Engagement yang baik dapat mengurangi kesalahan melalui perkembangan karyawan, penghargaan dan kepercayaan. Apakah mereka terikat dengan manajernya? Ketujuh; sebagai pemimpin harus mempunyai Deep Self Awareness. Apakah paham mengenai dirinya sendiri. Apakah sudah melakukan penilaian 360 derajad? Bagaimana dengan kekuatan dan kelemahan anda sehingga dapat menyewa staf dan tahu bagaimana cara bekerja agar komplimen dengan anda sebagai manajer RS.

Akhirnya dalam meningkatkan kemampuan tersebut, seorang manajer RS harus selalu ingin tahu, selalu inovatif, mudah beradaptasi untuk perubahan dan mau mengambil risiko.

[/restab]

[restab title=”Hari I – Plenary II”]

Plenary II: Round Table: CHARACTERISTICS OF HIGH PERFORMING HOSPITALS

Plenary 2 merupakan sesi dengan 3 pembicara dari berbagai negara, yaitu:

• Prof. Anupam Sibal, Group Medical Director, Apollo Hospitals Group (India)
• Mr. Stephen Leyshon, Global Clinical Officer and Principal Advisor in Patient Safety, DNV GL Strategic Research and Innovation (Norway)
• Mr. Robert Grey, Chairman & CEO, Azure Healthcare Limited (Australia)

Moderator: Dr. Wai Lun “Allen” Cheung, Director – Cluster Services, Hong Kong Hospital Authority (Hong Kong)

Dalam pembukaannya, moderator menekankan bahwa topik sesi ini adalah: apa kriteria untuk mengukur sebuah RS merupakan lembaga yang baik.

Presentasi Prof Sibal:

Apa yang disebut sebagai High Performance Hospital. Apa karakteristiknya?

Ada yang menyatakan 7 way..ada yang menyatakan 5 habit… Saya menyatakan ada  berbagai hal. Secara keseluruhan dapat dilihat dalam slide ini:

Jika RS ingin memenangkan kompetisi perlu ada Talent Management. Bagaimana mengembangkan staf yang berbakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara in-house coaching program, simulation model seperti yang dilakukan oleh jaringan Sister of Charity Health System. Di jaringan Apollo: Ada keluarga Apollo…sebagai sebuah tempat yang baik untuk bekerja.

– RS harus berorientasi pada outcome bukan pada masalah. Just in Time. Kaizen…continous improvement, Quality at the Source merupakan konsep-konsep penting yang perlu dipelajari.  RS harus berorientasi pada Outcome pelayanan klinis,  Mempunyai Clinical Balance Scorecard ACE@25 indicators seperti yang dipakai Appollo.

–  RS sebaiknya harus fokus, jangan mudah tertarik perhatiannya ke luar. RS harus mempunyai kemampuan  to learn, action…dan melakukan Manajemen Perubahan secara terus menerus. Jangan hanya berputar-putar. Manajemen Perubahan dilakukan secara baik di University of Texas untuk pelayanan kanker. Di Apollo…manajemen perubahan dimulai dari fakta historis menjadi RS Swasta Tertier yang pertama di India, namun punya Network secondary care dan juga pelayanan primer (Apollo Clinics). Kegiatan dikoordinasi dengan menggunakan Apollo digital.

– Di RS harus ada suatu pedoman untuk apa yang harus kita lakukan dan yang harus tidak lakukan. Harus punya budaya akuntabilitas. Misal: bagaimana caranya agar terjadi penghematan . Di Apollo ada Incident Reporting dan diberikan reward untuk yang menemukan hal ini. Dengan demikian semua orang accountable.

-Penanganan pasien (engagement) harus dimulai  dari datang sampai akhir. Blue Ocean yang tenang dapat memberikan kenyamanan bagi pasien. Cleveland Clinic membuka medical record dilakukan agar informasi dari pasien menjadi lebih baik. Di Apollo…manajemen rumahsakit mendengarkan suara pasien yang merupakan hal penting.

-RS perlu terus melakukan Inovasi. DI Mayo Clinic ada banyak inovasi dilakukan dalam berbagai pelayanan klinik..Sebagai salahsatu contoh di Jaringan Apollo menggunakan Telemedicines sebagai salahsatu inovasi.

Pembicara kedua, Dr. Leyshon memberikan  berbagai sifat RS dari berbagai kegiatan, antara lain

–  Seri review kritis

–  Case studies

–  Interviews dengan 60 leaders

–   Workshop dengan para ahli

–   Patient Vignettes

Apa dan jenis pelayanan kesehatan yang diharapakan. Jawabannya adalah:

Visi umum:

–   Save

–   Cost Effective

–   Equitable

–   Effective

–   Timely

–   Suitable

Atribut yang sama di berbagai negara adalah:

–  Clear, shared vision, dan strategy yang baik

–  Mempunyai transformativee leadership

–  Mempunyai budaya pembelajaran

–  Mempunyai kemampuan memonitor kinerja secara efektif.

–  Mampu melakukan engagement dengan SDM

–  Mempunyai struktur organisasi yang ramping.

Apakah saat ini mempunyai ada negara yang mempunya system kesehtan yang sudah baik dan rumahsakitnya juga baik? Ternyata hampir semua negara tidak punya sistem yang sudah  dianggap ideal. Hal lainnya adalah bagaimana menggunakan apa yang disebut sebagai Prospective Hazard Analysis untuk melihat berbagai risiko. Dengan memahami apa yang di depan, dapat dilakukan sebuah manajemen perubahan.

Pembicara ketiga Dr. Grey menekankan  bahwa dalam bisnis biasa ada berbagai karakteristik yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam slide tersebut ada 5 karakteristik lembaga yang baik:

–  Leadership

–  Keterbukaan

–  Motivasi

–  Meningkatkan kinerja

–  Tujuan-tujuan

Disetiap ciri lembaga yang baik ada berbagai hal lebih rinci yang perlu dikembangkan oleh rumahsakit. Berikut ini rinciannya:

–   Leadership: mencakup kepercayaan (trust), integritas, mampu memutuskan (decisive), efektif, percaya diri.

–   Keterbukaan mencakup Komunikasi, Knowledge, Proses, Perubahan, Performance.

–   Motivasi: hal ini terkait dengan iklim bekerja, Budaya, Partisipasi, Safety, kepuasan

–   Improvement: Strategi, Proses, Reports, Products, dan Kompetensi

–   Tujuan:  Management, Employees, Partners, Customers, Stakeholders

Kesimpulan:

Di sesi  Plenary 2 ini, ada kecenderungan para pembicara menggunakan prinsip prinsip dari perusahaan biasa yang di bawa ke RS. Professor Sibal bahkan menegaskan bahwa rumahsakit harus belajar dari lembaga-lembaga lain yang sukses menetapkan karakteristik lembaga yang baik. Yang menjadi masalah dalam penggunaan model ini adalah kepercayaan antara klinisi dengan para manajer. Ini merupakan masalah klasik di mana-mana. Problem dengan klinisi adalah adalah mereka sangat bright tapi tidak banyak memahami mengenai manajemen. Tantangan di lembaga rumahsakit adalah memang bagaimana antara manajer dengan klinisi dapat bekerja bersama. Hal ini seperti cabinet dengan pemerintah koalisi…. Bagaimana dapat bekerja sama dalam perbedaan.

[/restab]

[restab title=”Hari II – Plenary III”]

Flag Exchange Ceremony

• Mr. Ashok Nath, Conference Chair • Dr. Htin Paw, President, Myanmar Private Hospitals’ Association • Dr. Luong Ngoc Khue, Director of Department of Medical Service Administration, Ministry of Health (Vietnam)

Hari ke 2 dimulai dengan penyerahan bendera yang menandai penyelenggaraan HMA ke 15 di tahun 2016 akan diselenggarakan di Vietnam, tepatnya di Ho Chi Minh City. Dalam pidatonya Dr. Luong mengajak seluruh peserta untuk datang kembali tahun depan di Ho-Chi-Minh City (Saigon)

Plenary 3:

Plenary III: DEBATE “E-HEALTH IS MAKING THE ROLE OF THE DOCTOR OBSOLETE

Sesi plenary ini menarik karena menghadirkan pembicara dengan model perdebatan. Topik yang diperdebatkan adalah mengenai e-Health. Bagaimana peran dokter di masa mendatang karena semakin terbukanya ilmu pengetahuan kedokteran di internet, juga pemakian robotic untuk operaso-operasi. Apakah dokter akan berkurang perannya?

Kelompok yang pro penggunaan eHealth adalah

• Dr. Tony Ko, Cluster Chief Executive New Territory West Cluster, Hong Kong Hospital Authority (Hong Kong)
• Mr. Vishal Bali, Asia Head – Healthcare, TPG Growth (India)

Kelompok yang tidak mendukung adalah:

• Ms. Samantha Reid, General Manager, RiskMan International (Australia)
• Dr. Roswin Rosnim Djaafar, Chief Executive Officer, Awal Bros Hospital Pekanbaru (Indonesia)

Moderator: Dr. Rustico Jimenez, President, Private Hospitals Association of the Philippines

Dr. Ko sebagai pembicara yang mempuyai pandangan setuju bahwa tekologi akan mengurani peran dokter menyatakan bahwa: beberapa klinisi memang akan tergantika oleh Sistem Inteligence Komputer yang bisa dipakai untuk diagnosis. Sistem Manajemen Klinik akan sangat berkembang di masa mentang. Tantangan adalah mengurangi Clinical Error dengan cara mengembangkan sistem IT untuk keputusan. Disamping itu perlu dilihat prospek mengenai Robot untuk proses pembedahan. Juga peran Radiologist…yang mungkin akan hilang. Ditegaskan bahwa masa e-Health akan datang dan bisa mengurangi sebagian peran tenaga dokter. Teknologi e-Health akan mengurangi tenaga kesehatan dari diagnosis sampai ke treatment. DI masa mendatang akan banyak self-diagnosis, dan pasien akan lebih bertanggung jawab pada dirinya.

Ms Samantha Reid sebagai pembahas yang kontra terhadap anggapan bahwa teknologi akan menghilangkan peran dokter menyatakan bahwa: Hubungan dokter pasien bukan hanya masalah teknologi…tetapi juga masalah komunikasi. Informasi dalam komunikasi ini yang perlu untuk manusia. Masih banyak kebutuhan mengenai “human-touch” yang berupa listening dan care yang tidak bisa dihilangkan oleh dokter. Kompleksitas hubungan antar manusia ini yang tidak membuat dokter menjadi kuno. Klinisi harus tetap ada dalam tim klinis. Kita harus melihat kenyataan bahwa teknologi tidak segalanya di pelayana n kedokteran.

Mr Bali; sebagai pembicara yang setuju akan menurunnya peran dokter dalam pelayanan kesehatan. Ada retorika: Siapa yang menggunakan cell-phone. Kapan pakai yang lands line…? Siapa yang pakai WA, siapa yang pakai SMS. Hanya sedikit. Inilah yang saya sebut sebagai kita berada di dunia yang personalized. Semakin lama semakin menjadi personal. Teknologi semakin baik. Akan ada 90 milyar device di internet. Berapa anggota masyarakat yang sudah pakai gelang untuk mengecek tidur di malam hari, berapa kalori hilang, berapa langkah berjalan. Teknologi mengarah ke personalisasi pelayanan…E-Health. Personal pengukuran kadar glukosa di pasien DM merupakan contoh hal yang terus berkembang. Sekarang ini klinisi mengembangkan personal alat pengukur DM dengan pasien sebagai pengukurnya. Dunia sudah berubah.

Dr, Roswin

Di dunia ini semakin banyak orang tua dan dokter semakin sedikit secara relative untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam pelayanan kesehatan, dokter masih dibutuhkan. Apakah bisa dilakukan oleh orang lain? Apakah dokter masih akan terus dibutuhkan dalam dunia robotic, nano-technologi dll? Tidak bisa. Dokter tetap dibutuhkan, karena akan ada redefinisi peran dokter. Ketrampilan yang tidak pernah bisa dihilangkan adalah caring.

[/restab]

[restab title=”Hari II – Plenary IV”]

Plenary IV: Competency: How to identify and develop your hospital’s core competencies

Sesi ini merupakan presentasi tunggal oleh Dr. Peter Edelstein, FACS, FASCRS, Chief Medical Officer, Elsevier Clinical Solutions (USA). Moderator sesi ini Prof. Han Saw, Former Professor and Head of the Department of Surgery, Institute of Medicine. Sesi ini menggambarkan betapa pentingnya pelayanan klinik di RS. Bagaimana caranya untuk menggambarkan kompetensi sebuah rumah sakit dilakukan secara sistematis. Langkah pertama perlu dilakukan identifikasi kompetensi, kemudian mengembangkan, memelihara dan memperluas kompetensinya.

Dalam hal ini, perlu ada kompetensi yang diproyeksikan melalui kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit dan sumber dayanya. Siapa populasi pengguna RS dan apa kebutuhan mereka?. Secara realistis, ada data besar yang secara jujur perlu dianalisis. Misal data besar dari data Klaim Asuransi. Kita lihat kebutuhan pasiennya. Misal untuk diabetes, apakah pasien diabetes sering masuk ke fase emergency. Apakah perlu kita memperkuat pelayanan diabetes secara emergency? Kemudian kita akan masuk ke penentuan, apa saja kompetensi dokter yang dibutuhkan. kompetensi ini harus cocok sehingga terjadi sinergi antara kompetensi rumah sakit dan dokter. Jadi dokter sangat menentukan dalam kompetensi ini.

Kemudian, kita harus melihat kompetensi aktual yang ada saat ini. Bagaimana mutu proses pelayanan, bagaimana hasil kinerja pelayanan terhadap pasien, bagaimana analisis klinisnya? Apakah terukur secara obyektif? Sebagai seorang ahli bedah, pembicara menegaskan bahwa kompetensi rumah sakit hanya bisa meningkat bila ada Evidence Based Information. Selanjutnya diharapkan ada program penting seperti: tersedianya referensi untuk solusi klinis, proses pelayanan yang sistematis, informasi obat yang baik, perencanaan pelayanan dan peningkatan ketrampilan perawat, sampai ke hubungan baik dengan pasien dan edukasi bagi mereka.

[/restab]

[restab title=”Hari II – Penutup “]

Penutup: Refleksi untuk Indonesia

Setelah dua hari pertemuan, konferensi HMA ke-14 ini ditutup dengan Gala Dinner yang meriah dan pemberian award. Ada banyak kategori untuk award, antara lain: inovasi dalam IT, CSR, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan di fasilitas bio medik, perbaikan komunitas RS, pemasaran, inovasi dalam manajemen RS dan tata kelola, pelayanan pengguna, perbaikan service untuk pengguna internal, perbaikan pelayanan  klinis sampai ke patient safety. Dalam hal award HMA 2015 ini menarik untuk dianalisis sebagai refleksi bagi Indonesia.

Refleksi pertama, kategori award menekankan mengenai pentingnya indikator klinis dalam manajemen RS. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan klinis. Mutu RS, seperti yang terpapar di banyak paper di plenary ataupun di paralel menunjukkan bahwa indikator klinis merupakan hal penting. Hal ini penting untuk ditekankan di Indonesia, bahwa pelayanan RS adalah pelayanan klinis. Oleh karena itu, klinisi (dokter) sebagai penanggung-jawab utama pelayanan perlu lebih aktif dalam mengelola rumah sakit sesuai dengan tugas fungsionalnya.

Refleksi kedua: Berbagai kategori Award ini menunjukkan bahwa manajemen RS merupakan sebuah pekerjaan detil, yang harus sampai bagus di semua sudut. Pepatah orang Inggris “The Devil is in detail” merupakan hal tepat untuk menunjukkan pentingnya detil. Hal ini penting karena system manajemen di Indonesia sering lupa pada detil. Akibatnya terjadi performance yang tidak baik. Sebagai contoh: system rujukan harus dirancang secara detil, termasuk aspek rujukan balik klinis dan patient-safety di transportasinya.  Hal-hal detil ini, perlu ditopang oleh system IT yang baik di RS. Tanpa ada IT yang baik, tidak mungkin manajemen RS yang harus detil menjadi baik. Dalam konteks ini menarik untuk dianalisis bahwa sebagian besar yang mengikuti HMA 2015 dari Indonesia adalah para manajer dari RS-RS Swasta yang cenderung for-profit. Yang menarik lagi adalah bahwa sebagian besar berasal dari RS Swasta dengan struktur jaringan (Chain Hospital), seperti Siloam, Ramsey, sampai ke Awal Bros.  Kecenderungan ini menarik untuk dianalisis bahwa isi HMA yang sangat detil dan berbasis kegiatan berbasis for-profit, cocok untuk kelompok RS jaringan.

Refleksi ketiga, terlihat bahwa para pemenang award dari Indonesia selama ini sedikit sekali. Saya sebagai anggota Panel Juri di salah satu kategori melihat bahwa RS-RS di Indonesia memang belum banyak yang mampu meyakinkan panel Juri tentang kehebatan programnya,  atau mungkin sebagian besar RS di Indonesia tidak mau menuliskan pengalaman rumah sakitnya. Secara keseluruhan ada kesan bahwa RS-RS di Indonesia tidak begitu progresif dibandingkan dengan RS-RS di Asia Tenggara. Para pembicara dari RS Indonesia juga tidak banyak jumlahnya dalam Konferensi HMA 2015 ini. Keadaan ini perlu dibahas secara mendalam oleh PERSI dan seluruh perhimpunan RS seperti ARSADA, ARSPI, ARSSI, ARSANI dan lain-lain.

Apakah memang benar, RS-RS di Indonesia tertinggal dengan RS-RS di ASEAN.  Pertanyaan ini tentu perlu dibahas pula oleh Program-Program Pascasarjana Manajemen/Administrasi RS di Indonesia. Apakah kurikulumnya sudah tepat atau belum.

Demikian refleksi mengikuti kegiatan di Yangon. Sampai bertemu kembali di Ho Chi Minh City di Vietnam pada HMA 2016.

Salam.

Laksono Trisnantoro

Info lebih detil pada www.hospitalmanagementasia.com

[/restab][/restabs]

Reportase

Pelatihan Assessor Kompetensi Perawat Klinik

10-14 Agustus 2015 di RSUD Kota Jogjakarta

Oleh: Tri Yuni Rahmanto

 

Pada tanggal 10-14 telah berlangsung Pelatihan Assessor Kompetensi Perawat Klinik di RSUD Kota Jogjakarta atas kerjasama Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komite Pengembangan dan Pelatihan Perawat Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pusat.

Dalam sambutannya, Kirnantoro, SKM, M.Kes selaku Ketua PPNI Daerah Istimewa Yogkarta menyampaikan bahwa dalam era globalisasi menuntut semua industri termasuk industri jasa pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang dapat diukur dari segi kualitas jasa yang diberikannya agar mampu bersaing di era pasar bebas. Kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan dapat ditentukan salah satunya oleh pemberi jasa pelayanan. Pemberi jasa pelayanan tersebut harus mampu mengaplikasikan dan menunjukan kemampuan pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ditempat kerjanya atau memiliki kompetensi, dan dapat dibuktikannya dengan pengakuan melalui sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pada bidang tertentu. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, seseorang harus melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dalam skema sertifikasi dimana salah satunya adalah asessment (penilaian) yang dilakukan oleh seorang assessor kompetensi. Persyaratan sertifikasi inipun sudah menjadi persyaratan yang mengglobal. Kesesuaian dan ketepatan kompetensi pada setiap perawat perlu dinilai dan ditetapkan apakah sesuai dengan tingkatan jenjang klinik yang ditetapkan disuatu institusi pelayanan kesehatan.

Dalam Akreditasi Rumah Sakit, suatu proses credentialing di bidang keperawatan yang harus dilakukan oleh Komite Keperawatan juga memerlukan proses penilaian kompetensi yang bertujuan menentukan dimana seorang perawat akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dipunyai. Sehingga assessment kompetensi perawat di rumah sakit adalah juga sebagai syarat  pertanggung jawaban dalam Akreditasi Rumah Sakit.

Untuk menilai kompetensi diperlukan kemampuan untuk mengkaji kompetensi yang dilakukan oleh assessor kompetensi klinik perawat. Assessor kompetensi merupakan seorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan kompetensi. Seorang assessor dituntut mampu melakukan kompetensi sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan (standar kompetensi assessor kompetensi) yaitu:

1). Merencanakan dan mengorganisasikan assessment (Plan and Organize Assessment),

2). Mengembangkan perangkat assessment (Develop Assessment Tools), dan

3). Melakukan assessment kompetensi (Assess Competency).

Selanjutnya dalam laporannya, mewakili ketua HPMI DIY, Nuryandari, SKM, M.Kes menyampaikan pelatihan ini merupakan pelatihan yang berbasis kompetensi dimana peserta akan aktif sejak awal pelatihan dan pencapaian keberhasilan peserta akan dievaluasi melalui assessment berbasis kompetensi setelah peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Tujuan pelatihan kali ini adalah peserta diharapkan mampu berperan sebagai designer dalam merencanakan dan mengorganisasikan assessment kompetensi di lembaga assessment seperti lembaga sertifikasi profesi atau instasi (rumah sakit). Selanjutnya peserta melakukan proses assessment (uji kompetensi) sesuai skema sertifikasi atau pedoman yang ditentukan oleh lembaga assessment. Peserta yang terdaftar dan telah hadir dan akan mengikuti pelatihan sejumlah 52 orang perawat yang terdiri dari:

1. Ketua Komite Keperawatan

2. Ketua Sub Komite Kredensial

3. Kepala Keperawatan

4. Kepala Ruang Perawatan

5. Ketua Tim/Perawat Primer

6. Dosen Manajemen Keperawatan

7. Perawat Klinik yang berminat

yang berasal dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Pelatihan ini diikuti oleh banyak perawat perawat dari rumah sakit di wilayah DIY dan wilayah Pulau Kalimantan.

Pelatihan berlangsung di Ruang Akasia RS Jogja, Jl. Wirosaban No.1 Jogjakarta dan Praktek Assessor berlangsung di Ruang Perawatan RS Jogja. Pelatihan berlangsung 5 hari dengan narasumber berasal dari pakar Komite Pengembangan dan Pelatihan Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia (KP3I PPNI) yang terdiri dari Masfuri, S.Kp, MN, Tri Hapsari, SKp, M.Kes, Siti Ruhana, SKp dan Apri Sunadi, SKp, M.Kep.

Berdasarkan tujuan diatas maka pelatihan ditempuh sebanyak 120 jam dengan rincian pelatihan tahap I selama 50 jam pelajaran terstruktur dan pelatihan tahap 2 yaitu latihan mandiri sebanyak 2 unit kompetensi yang disetarakan dengan 30 jam setiap 1 unit yang telah diselesaikannya dalam waktu maksimal 6 bulan dari tanggal pelatihan tahap I.

Sejumlah 52 peserta telah menempuh pelatihan dengan sukses tanpa hambatan berarti, dan acara pelatihan telah ditutup pada tanggal 14 Agustus 2015. Setelah selesainya acara peserta kembali ke rumah sakit untuk memulai pelaksanaan kredensialing keperawatan di rumah sakit masing-masing.

RAPAT KERJA NASIONAL IX

 

ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH

 

Manado, 3 – 5 Juni 2015

 

Reporter: Putu Eka Andayani

 

Pembukaan (Rabu, 3 Juni 2015)

Rapat Kerja Nasional ARSADA yang ke-9 ini baru pertama kalinya diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara. Banyak peserta yang mengikuti acara Rakernas yang dirangkai dengan seminar ini sekaligus memanfaatkan hari libur nasional yang jatuh tepat saat Perayaan Hari Tri Suci Waisak. Manado menjadi tempat yang menarik untuk menghabiskan masa liburan karena memiliki banyak spot wisata yang sudah terkenal, antara lain wisata bahari, wisata budaya dan wisata kuliner.

Sumber Foto: http://www.pasirpantai.com/

Para undangan dan peserta seminar disambut dengan tarian tradisional yang dibawakan oleh tga orang penari dengan iringan tetabuhan khas Sulawesi Utara. Ketua Panitia kegiatan ini saat memberikan sambutan menyatakan harapannya bahwa seluruh stakeholders berperan sesuai dengan UU No. 23/2014. Peran RSUD diharapkan semakin mantap di era JKN dan terhindar dari fraud.

Ketua ARSADA Pusat, dr. Kuntjoro, A. Purjanto, MKes, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RS Daerah harus senantiasa meningkatkan on become process, melakukan perbaikan secar aterus menerus dan memelihara positive thinking. Dr. Kuntjoro menekankan ada tiga values yang perlu diterapkan dalam rangka mencapai kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat RSUD. Ketiga values itu: 1) mengaplikasikan semua kriteria akreditasi versi 2012, 2) menimplementasikan BLUD dan 3) mengaplikasikan JKN.

Dalam kesempatan ini, dr. Kuntjoro juga menyampaikan bahwa para direktur RSUD dan staf serta Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang tidak dapat menghadiri seminar pada rangkaian Rakernas ini dpat mengikutinya secara live melalui internet. Jadi Direktur RSUD dan Kepala Dinas yang mendaftar pada acara seminar ini akan diberikan password yang dapat di-share kepada pada staf.nya agar mereka dapat mengikuti jalannya seminar dari instansi masing-masing. Khusus untuk Provinsi NTT, akses secara gratis diberikan kepada seluruh RSUD dan Dinas Kesehatan meskipun tidak mendaftar sebagai peserta Rakernas di Manado. Hal ini dimaksudkan agar diseminasi informasi dapa seminar ini menjadi lebih cepat, dan RSUD di seluruh Indonesia bersatu padu dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi kedepannya.

Secara khusus, Ketua ARSADA Pusat yang telah terpilih untuk kedua kalinya ini berpesan bahwa PR bagi RSUD masih banyak, antara lain bagaimana menyiapkan RS Rujukan Regional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pekerjaan rumah lainnya adalah hamper seluruh RSUD perlu merevisi Rencana Strategis Bisnis dan Tata Kelolanya terkait dengan implementasi JKN.

Acara Seminar dan Rakernas secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouhari Kansil. Dalam sambutannya, Djouhari menyatakan bahwa RSUD harus bisa berperan sebagai jejaring Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan lulusan yag bermutu dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi. Menurutnya, setidaknya ada 2 tantangan bagi RSUD, yaitu 1) mengubah paradigma “memberikan pelayanan” menjadi “melayani pelanggan” dan 2) mengahdapi kompetisi di tingkat local, regional maupun nasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut. RSUD harus menjadi lebih profesional, memperbaiki manajemen dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Untuk itu, sebelum memukul gong untuk membuka agenda Rakernas, Djouhari berpesan bahwa strategi yang dapat diambil oleh RSUD yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktifitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan, pelayanan yang profesional, ramah, santun, simpatik, komunikatif dan empati. (pea)

 

EVALUASI DAN PERENCANAAN STRATEGI KEGIATAN SISTER HOSPITAL DAN PERFORMANCE MANAGEMENT LEADERSHIP

Reporter:
Barkah Prasetyo
Elisabeth Listyani

Sanur, 28 Mei 2015

 

Sanur – Program sister hospital (SH) dan performance management leadership (PML) yang terlaksana sejak 2010-2015 memberikan gambaran perubahan yang dinamis bagi rumah sakit umum daerah di NTT. Ada banyak keberhasilan dan tantangan selama kegiatan ini berlangsung. Pada 2015 ini, merupakan momen penting bagi RSUD mengingat dokter-dokter daerah yang disekolahkan sudah kembali mengabdikan diri ke RSUD sehingga perlu adanya estafet mengenai pelayanan PONEK RSUD. Selain itu, dinamika jaminan kesehatan nasional (JKN) memberikan tantangan berat bagi RSUD untuk memperbaiki manajemennya.

Kegiatan ini dibuka dengan evaluasi kegiatan SH dan PML di rumah sakit mitra di NTT. Evaluasi meliputi evaluasi program SH dari aspek manajemen dan aspek kualitatif, serta evaluasi program Performance Manajemen and Leadership.  Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil riset, yang melingkupi riset sistem remunerasi dokter, kajian penentuan besaran unit cost, penyerapan INA CBG dan kebijakan dana sisa, kemudian dilanjutkan dengan hasil riset pembayaran bidan. Pada pemaparan hasil riset ada poin-poin menarik dari tiap-tiap riset yang disajikan. Mengenai riset remunerasi dokter perlu diusulkan adanya remunerasi yang sejalan dari kementrian sampai pelaksanaan di RSUD, kemudian terkait dengan adanya peluang peningkatan kualitas dokter dengan adanya beasiswa untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada riset kajian unit cost dan penyerapan dana sisa, dibahas juga mengenai kebijakan kompensasi yang seharusnya diberikan kepada daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas maupun SDM yang mencukupi dalam era JKN  yang sampai saat ini belum diberikan kepada RSUD. Kemudian, mengenai riset pembayaran bidan, disampaikan oleh audience bahwa perlu diusulkan adanya perawat desa yang mendampingi kerja bidan desa yang selama ini banyak ditemui di berbagai daerah belum ada mitra yang mendukungnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan hasil pendampingan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilakukan di 3 daerah dengan angka kematian neonatus terbesar di NTT. Pada sesi ini dr. Rukmono, Sp. OG menyampaikan bahwa AMP bisa dilakukan dengan fun bukan beban, sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih optimal.

Pada penghujung acara Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan suatu gagasan model baru, mengenai pelaksanaan yang akan mendukung strategi kegiatan SH dan PML 5 tahun ke depan, yakni dengan menerapkan model community of practice (CoP). CoP merupakan komunitas yang terdiri atas praktisi-praktisi yang dapat saling berkomunikasi berbagi mengenai permasalahan yang dihadapi beserta pembahasan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. CoP ini berisi praktisi sesuai bidang masing-masing serta dari RS mitra pendamping.

Kegiatan Analisis Biaya TB di RSI Cempaka Putih, Jakarta

Reporter: Barkah Prasetyo*

Jakarta-Analisis unit cost masih menjadi kendala bagi sebagian rumah sakit, hal ini disebabkan antara lain oleh rumitnya penghitungan dan banyaknya data yang diolah. Manfaat analisis unit cost antara lain dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan biaya dalam menangani pasien untuk kasus-kasus tertentu.

Pada 21 dan 22 Mei 2015, PKMK FK UGM bersama Tim RS Islam Jakarta, melakukan analisis unit cost RSI Jakarta untuk menghitung besaran biaya dalam menangani kasus pasien TB. Rangkaian kegiatan pada acara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi global terhadap kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, dan revisi beberapa data yang belum sesuai.
2. Melakukan proses rekapitulasi seluruh data biaya di RSI Jakarta
3. Melakukan analisis data biaya manajemen
4. Melakukan alokasi biaya manajemen kepada unit pendukung maupun unit pelayanan
5. Melakukan penghitungan data biaya unit pendukung dan mengalokasikannya ke unit pelayanan. Unit pendukung tersebut meliputi:
   

1. Instalasi Prasarana dan Sarana RS
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Sterilisasi
4. Instalasi Gizi

• Melanjutkan penghitungan data biaya unit pendukung dan mengalokasikannya ke unit pelayanan. Unit pendukung yang dianalisis meliputi:
  

 

1. Instalasi Laundry
2. Instalasi Rekam Medis

• Melakukan penghitungan unit cost di unit pelayanan, meliputi:
  

 

1. Instalasi Laboratorium, meliputi unit cost pemeriksaan laboratorium
2. Instalasi Radiologi, meliputi unit cost pemeriksaan radiologi
3. Instalasi Rawat Inap, meliputi unit cost tindakan dan unit cost akomodasi

Kegiatan di atas masih ditindaklanjuti dengan komunikasi jarak jauh dikarenakan masih ada unit yang belum dianalisis yakni unit rawat jalan. Data yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan sehingga memerlukan revisi yang membutuhkan waktu di kesempatan lain.

*Asisten konsultan di Divisi Manajemen Rumah Sakit, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK UGM