SUSUNAN ACARA

PEMANTAPAN RS RUJUKAN PROVINSI DAN RS RUJUKAN REGIONAL

SERTA SISTEM PENGAMPUAN RS RUJUKAN NASIONAL DAN RS VERTIKAL DALAM LAYANAN RUJUKAN NASIONAL

Jakarta, 11-13 Desember 2017

Reportase

Pertemuan Teknis

Pengembangan Pola dan Pengelolaan Sistem Rujukan

di Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakata

15-16 November 2017

Pada hari pertama “(15/11/2017) Pertemuan Teknis Pengembangan Pola dan Pengelolaan Sistem Rujukan di Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY (drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes). Pertemuan kali ini membahas evaluasi sistem pengelolaan rujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil diskusi harapannya berupa pedoman yang mampu memenuhi pemenuhan berbagai pihak dan diharapkan dapat dilanjutkan untuk aspek legalitasnya. Akan disinkonkran antara sistem rujukan di Kab/Kota dengan sistem rujukan provinsi serta pedoman dari Universitas Gadjah Mada. Hal ini ditujukan agar tidak ada komplain akan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada sesi pertama ini membahas tentang Kebijakan Penerapan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Berbasis Klasifikasi Penyakit dan Kompetensi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY. Sejak Maret 2017 mencoba sistem rujukan yang telah dibuat bersama. Permenkes No. 1 Tahun 2012 tentang sistem rujukan perorangan. Hingga saat ini telah menjadi dasar dari sistem rujukan tersebut di dalam regulasi yang dipakai, disebutkan beberapa aturan; 1) rujukan berjenjang harus teratur dari sekunder, 2) berlaku regionalisasi rujukan di Kab/Kota. Faktanya, antar rumah sakit tidak bersaing namun merupakan mitra. Diharapkan masing-masing rumah sakit bisa dipetakan kemampuannya, yang pada akhirnya dapat menjadi unggulan dari masing-masing rumah sakit.

Di dalam sistem yang telah diterapkan, terdapat 10 rumah sakit tipe B di DIY, sehingga aspek regionalisasi menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berbeda-beda, serta tidak sebanding dengan kemampuan rumah sakit tersebut. Pada akhirnya terjadi peristiwa perpindahan ke rumah sakit tipe B sesuai keinginan masyarakat. Sistem rujukan yang ada untuk pasien yang tidak dalam emergency ataupun bencana alam. Berdasarkan sistem rujukan klasifikasi kasus dan kompetensi, sebaiknya memang rumah sakit memberikan pelayanan sesuai kompetensinya. Keluhan atas pelayanan di rumah sakit sebenarnya telah menurun, namun jika ada permasalahan yang timbul sebenarnya hanya permasalahan komunikasi antara pemberi fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Diharapkan ada kebijakan dimana seluruh SDM di rumah sakit mampu memberikan informasi pada masyarakat (masyarakat umum, instansi, dan lain-lain). Sebagian besar rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi sistem, namun untuk updating sangat rendah. Pembaharuan dari masing-masing rumah sakit akan dipantau oleh dinas kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan berupa informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

Sesi kedua membahas tentang Kebijakan Sistem Rujukan Pengembangan Pola Rujukan Kabupaten/ Kota dengan pembicara Dr. dr. Youth Savitri, MARS selaku Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS, Kemenkes RI. Dalam perkembangannya, rumah sakit milik pemerintah dengan pengembangannya adalah rumah sakit yang memiliki kemampuan tertentu. Hal yang dianggap penting adalah peningkatan mutu. BPJS mengendalikan biaya tapi tidak mengendalikan mutunya. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bersama. Kerjasama dilakukan dengan tenaga kerja kesehatan, sehingga ketika peraturan di BPJS diberlakukan, tidak akan menimbulkan masalah. Ketika input dapat dilakukan sesuai dengan prosedur atau pola yang telah ditetapkan, maka output akan lebih sesuai dengan keinginan. Fokus pengembangan yang akan dilakukan yaitu 1) standarisasi sesuai ijin yang diusulkan dan 2) pelayanan kesehatan di rumah sakit tujuan. Setiap rumah sakit memiliki standar yang berbeda namun diharapkan ke depan memiliki keunggulan masing-masing. Diharapkan pedoman dapat diterapkan dalam pemenuhan kapasitas SDM sebagai rumah sakit dengan keunggulan tertentu.

Sesi ketiga dengan pembicara Prof. Laksono Trisnantoro membahas Konsep Pengembangan Sistem Rujukan Berdasarkan WEB yang diwakili oleh dr. Sudi Indra Jaya. Salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan RI adalah peningkatan akses ke fasilitas kesehatan. Sebagai penguatan layanan JKN yang telah berlangsung sejak 2014 maka perlu adanya penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar. Sesuai dengan Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 disusun berbagai kriteria mengenai rumah sakit rujukan maka dibentuk wadah berupa website yang dapat menampung kebutuhan tersebut. Ke depannya, website ini akan mempermudah tenaga medis maupun masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait layanan kesehatan.

Sesi keempat tentang Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di DIY disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan DIY. Pengelompokan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain PPK 1 adalah puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek, PPK 2 adalah RS tipe C, tipe D, dan klinik utama, PPK 3 adalah RS tipe B dan tipe A. Pengelompokkan tersebut atas beberapa pertimbangan. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki rumah sakit rujukan provinsi sehingga rumah sakit rujukannya adalah Rumah Sakit Kota Yogyakarta, padahal masih banyak rumah sakit tipe B yang lain. Regionalisasi membuat prosedur sangat rumit hingga mencapai rumah sakit puncak. Oleh karena itu, pedoman pengelolaan penyakit perlu dibuat secara detail agar dapat digunakan secara bersama-sama. Pedoman ini masih terkesan kaku, sehingga perlu dilakukan revisi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh: Sabran, MPH

Materi

• Kebijakan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Berbasis Klasifikasi Penyakit dan Kompetensi Faskes di DIY
• Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan serta Pemetaan Layanan Rujukan Berbasis Web
• Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Concurent  Session 4 

1. Digital Health Care dan de-Humanized Hospital Care

Kemajuan teknologi digital telah diadopsi dengan cepat di rumah sakit. Hampir semua lini pelayanan rumah sakit, baik di area administrasi maupun area klinis, telah menggunakan teknologi digital.

Sistem registrasi, billing, dan inventory, adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital.  Demikian pula dengan pengaturan penggunaan tempat tidur, penjadwalan kamar operasi, pengelolaan antrian poliklinik, juga sudah bergantung pada teknologi digital.

Robotic surgery, pengaturan dosis obat infus, monitor ventilator, semuanya juga telah menggunakan teknologi digital. Dokter menjadi programmer utama dan mengendalikan seluruh kegiatan medis melalui peralatan antar-muka yang semakin canggih.

Demikian pula dengan asuhan keperawatan saat ini yang semakin dituntut untuk bebas kesalahan. Bantuan teknologi digital sangat dirasakan manfaatnya. Pengaturan jadwal shift, monitoring kondisi individual pasien beserta sistem alert-nya, serta dokumentasi asuhan keperawatan, saat ini juga sudah sangat terbantu dengan adanya teknologi digital. Data menunjukkan bahwa kejadian nursing error menurun secara signifikan dengan adanya dukungan teknologi digital.

Pada sektor pendukung pelayanan, teknologi digital telah banyak digunakan untuk memonitor kelayakan operasional peralatan medis, terutama yang sensitif dan rawan kerusakan, serta tinggi tingkat utilisasinya. Penggunaan sinyal RFID sudah banyak dipakai untuk memonitor keberadaan peralatan medis yang sifatnya fast moving. Bahkan penghitungan linen rumah sakit juga telah menggunakan bantuan teknologi.

Pasien di negara maju telah menggunakan smart card untuk berkomunikasi dengan rumah sakit. Pendaftaran sudah bisa dilakukan sebelum pasien sampai di rumah sakit, bahkan jadwal pemeriksaan sudah disepakati serta dicatat, jauh sebelum hari-H pemeriksaan.

Ketika sampai di rumah sakit, pasien telah diidentifikasi oleh mesin pencatat dan kamera monitor, serta diarahkan ke titik-titik pelayanan oleh  mesin pendaftaran.  Pasien rawat jalan hanya bertemu dengan dokter saat pemeriksaan, itupun wajah dokter lebih banyak melihat pada layar komputer. Pasien juga bertemu sebentar dengan petugas bagian laboratorium untuk proses pengambilan darah, selebihnya dilayani oleh teknologi digital. Pada bagian akhir proses pelayanan, ketika pasien harus mengambil obat, vending machine sudah siap menyambut dan memberikan penjelasan melalui robot pintar.

Pembayaran pasien, baik uang memiliki asuransi maupun yang membayar langsung, telah dilayani oleh mesin penerima pembayaran. Nota bukti pembayaran, pesan-pesan administrasi, serta petunjuk lainnya, langsung diberikan oleh robot pintar yang terintegrasi dengan mesin pembayar.

Siapakah pasien sebenarnya? Apakah pasien rumah sakit adalah ’sebuah barang” yang diproses dan “diolah” (seperti yang terjadi di pabrik)? Apakah pasien adalah pemain game yang  saat berinteraksi dengan mesin-mesin dan software aplikasi?

Apakah pasien gembira dengan sistem “manless” service? Apakah pasien bahagia dilayani oleh mesin? Bukankah pasien adalah manusia yang mempunyai dimensi biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual? 

Tantangan rumah sakit saat ini adalah menyeimbangkan penggunaan teknologi digital dengan humanizing the services. Kecepatan pelayanan oleh karena bantuan teknologi digital adalah sebuah kemajuan, namun jika pasien merasakan rendahnya sentuhan kemanusiaan, maka kemajuan tersebut tidak akan banyak artinya. Interaksi sosial antara pasien dengan rumah sakit terjadi pada semua titik pelayanan, ketika pasien berkomunikasi dengan petugas rumah sakit. Pasien merasakan adanya perhatian dan empati dari petugas rumah sakit, ketika mendapatkan penjelasan dan nasehat. Komunikasi yang sangat personal sangat diperlukan dalam proses penyembuhan pasien.  

Apakah situasi ini telah disadari oleh manajemen rumah sakit? Bagaimana strategi untuk menyeimbangkan penerapan teknologi digital dengan sentuhan kemanusiaan dalam pelayanan kepada pasien? Evidence dan experience yang tersedia saat ini masih belum dapat menjawab pertanyaan tersebut.

2. Professionalisation of Healthcare Management

IHF telah mendirikan Management Special Interest Group, dengan tujuan “to progress global recognition of the healthcare management profession”. Sampai saat ini profesi healthcare manager masih belum banyak dikenal. Daftar profesi di berbagai negara, banyak yang tidak mencantumkan profesi ini. Ilmu kedokteran telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu, namun manajemen rumah sakit masih sangat baru. Situasi ini tidak menguntungkan bagi perkembangan manajemen rumah sakit. 

Healthcare Management Special Interest Group (HM SIG) mempunyai misi untuk memperkenalkan profesi healthcare manager dan mengembangkan profesi ini untuk mendukung perkembangan manajemen rumah sakit. Misi berikutnya adalah untuk mengembangkan asosiasi profesi healthcare managers serta membangun jejaring profesi ini.

Rekognisi profesi healthcare manager hanya dapat dilakukan jika kinerja healthcare manager dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, diperlukan standar kompetensi healthcare manager yang disepakati pada tingkat global. Kompetensi memiliki hubungan erat dengan management practice, dan management practice adalah penentu pencaoaian kinerja rumah sakit.

Salah satu kompetensi yang dipandang perlu untuk segera diglobalkan adalah kompetensi leadership. Kompetensi leadership sangat diperlukan oleh manajer rumah sakit oleh karena tanpa kompetensi kepemimpinan, maka kinerja individu, kinerja tim, dan kinerja organisasi dipastikan tidak akan mencapai titik yang diharapkan.

Model kompetensi yang diacu adalah model yang sudah ditulis dalam buku “Leadership Competencies for Health Service Managers”. Dalam model kompetensi ini, kepemimpinan diperkaya dengan kemampuan komunikasi dan relationship management, profesionalisme dan corporate social respomsibility (CSR), pemahaman lingkungan organisasi rumah sakit, serta kemampuan entrepreneurship.

HM SIG telah mengembangkan tools untuk menilai kapasitas (kompetensi) kepemimpinan manajer rumah sakit. Terdapat 80 area kompetensi yang dinilai sendiri oleh para manajer. Hasil penilaian akan menunjukkan di area mana seorang manajer menonjol dan lemah, serta mengindikasikan tingkat kompetensi dibanding dengan peer group-nya.

Tools tes kompetensi ini bisa diperoleh di website (www.ihf-fih.org) dan jika menginginkan untuk melakukan tes kompetensi, tidak dipungut biaya apapun. Syaratnya sangat mudah, yaitu membuat akun seperti yang disarankan dalam petunjuk.

Indonesia diharapkan dapat terlibat aktif dalam pengembangan profesi healthcare manager, mengingat banyaknya rumah sakit dan besarnya tantangan dalam manajemen rumah sakit. Di Indonesia, profesi healthcare manager juga belum banyak dikenal. Salah satu kekuatan dari special interst group ini adalah bersatunya akademisi, peneliti,  dan praktisi dalam satu wadah. HM-SIG berisi para akademisi dan peneliti  dari berbagai universitas dan memiliki komunitas praktisi yang isinya adalah pada senior manajer di rumah sakit. Komposisi ini sangat cocok dengan kondisi di Indonesia, dimana akademisi dan praktisi manajemen rumah sakit telah sering berkolaborasi dalam berbagai kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit.

Profesi healthcare manager sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Pertumbuhan rumah sakit dan variasi kondisi rumah sakit membutuhkan kompetensi kepemimpinan yang memadai untuk menjawab tantangan yang semakin besar, baik dari sisi tuntutan pasien, regulasi, maupun pembiayan serta kompetisi global. Oleh sebab itu, ajakan agar ada perwakilan dalam HM SIG perlu disambut dengan langkah nyata.

Reporter: Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, MAS

Taipei, 7-9 November

International Hospital Federation (IHF) dan Taiwan Hospital Association menyelenggarakan 41st World Hospital Congress pada 7-9 November 2017 bertempat di Taipei International Convention Center (TICC). Kali ini, tema yang diangkat ialah patient-friendly and smarter healthcare, IHF mengajak insan perumahsakitan di dunia untuk mengantisipasi era baru dunia kesehatan, dimana implementasi pelayanan kesehatan akan bertumpu pada intelligent technology dan big data dalam rangka mencapai pelayanan kesehatan rumah sakit yang patient friendly dan mengedepankan patient safety. Kongres ini diikuti oleh kurang lebih 850 peserta dari 48 negara. Untuk lebih mengetahui agenda 41st World Hospital Congress dapat dilihat pada tautan berikut: http://worldhospitalcongress.org/.

• Hari 1
• Hari 2

• Plenary 1 Concurrent Session 1

  Plenary 2 Concurrent Session 2

  Moral of The Story

• Concurrent Session 4

International Hospital Forum (IHF) 2017 merupakan kongres ke-41 bagi insan perumahsakitan di dunia. Acara tersebut kali ini diselenggarakan di Taipei, Taiwan. Tema utamanya adalah patient friendly and smarter health care. IHF 2017 diikuti oleh lebih dari 1000 peserta dari 48 negara. Diagendakan 5 sesi utama dalam plenary session, 34 sesi konkuren, 8 free paper, 6 sesi kolaborasi, serta 200 sajian poster.  Beberapa moral of the story yang tertangkap dalam serial seminar hari 1:

1. Isu global tentang emisi perlu dipahami oleh komunitas rumah sakit dan dijadikan isu utama dalam manajemen rumah sakit. Buangan rumah sakit ternyata banyak yang menimbulkan polusi, namun belum ditangani dengan baik. Polusi yang ditimbulkan sangat serius dan membuat orang sehat menjadi sakit. Hal ini tidak sejalan dengan misi pelayanan rumah sakit. Isu lingkungan kurang banyak dibahas oleh karena tenggelam dan kalah bersaing dengan isu penerapan teknologi informasi di rumah sakit. Teknologi informasi diyakini akan menjadi pendorong pertumbuhan rumah sakit. Teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong peningkatan kapasitas pelayanan, serta menjangkau area pelayanan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga akan menjadi gelombang besar yang mengubah wajah pelayanan rumah sakit. Rumah sakit dikhawatirkan akan kehilangan empati dalam melayani pasien. Interaksi antar manusia akan menurun drastis dan penggunaan teknologi akan memisahkan masing-masing profesi kembali menuju silo-silonya (departemen/bidangnya). Akhirnya yang terjadi adalah dehumanisasi pelayanan rumah sakit. Untuk itu perlu dikembangkan smart hospital, yang ekstensif dalam penggunaan teknologi tetapi intensif dalam membangun hubungan antar manusia serta sensitif terhadap isu lingkungan  Ini sebabnya tema IHF kali ini adalah patient friendly and smarter health care.
2. Teknologi digital telah mengubah secara drastis pelayanan rumah sakit kepada pasien dan semakin menguatkan pemahaman bahwa rumah sakit berada pada sebuah lingkungan industri, yang disebut sebagai health care industry. Rumah sakit jaringan yang bergabung menjadi satu di bawah satu bendera organisasi, disatukan secara kuat oleh teknologi. Rumah sakit mampu melipatgandakan kapasitas pelayanannya dengan bantuan teknologi. Jika dulu teknologi dipandang hanya sebagai pendukung pada area back office rumah sakit, maka saat ini teknologi telah menjadi ujung tombak dalam pelayanan rumah sakit kepada pasien. Contohnya adalah penggunaan wearable devices yang menjadikan pengambilan data pasien dapat dilakukan bahkan sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Dokumentasi data pasien juga menjadi lebih mudah. Kesalahan medis dan kesalahan dalam pelayanan farmasi dapat diminimalkan dengan bantuan teknologi informasi. Adanya berbagai aplikasi kesehatan dan software manajemen, semakin mendorong perkembangan rumah sakit dari sisi manajerial. Manajemen informasi pelayanan dapat dilakukan dengan mudah karena semua kegiatan pelayanan dapat dimonitor dengan teknologi informasi. Masalah antrian dapat segera diatasi sebelum antrian terjadi. Penggunaan teknologi di rumah sakit bukan lagi impian melainkan telah menjadi kenyataan. Tantangannya adalah bagaimana rumah sakit menggunakan teknologi informasi tanpa kehilangan nilai serta misi pelayanan kepada pasien dan keluarganya.
3. Pasien saat ini bukan lagi “pasien”, melainkan “consumer”, namun bukan “consumer” dari 1 rumah sakit, tetapi “consumer” dari sistem kesehatan. Rumah sakit menghadapi perubahan yang dramatis dari sisi demografi masyarakat, pola patologi penyakit, sistem pembiayaan, dan teknologi kedokteran. Menghadapi perubahan ini, rumah sakit tidak bisa sendirian. Tidak cukup sumber daya satu rumah sakit untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Rumah sakit perlu membangun network agar memiliki sumber daya yang memadai serta kapasitas pelayanan yang lebih besar, yang lebih sesuai dengan beban penyakit masyarakat. Membangun jejaring pelayanan rumah sakit adalah kebutuhan masa depan. Penggunaan sumber daya secara bersama-sama akan menjadi jawaban atas isu kelangkaan sumber daya yang terjadi di banyak negara. Pembiayaan kesehatan yang semakin besar di beberapa negara diyakini tidak akan sustain karena efektivitasnya rendah serta tidak memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan status kesehatan sebuah negara. Upaya untuk menyatukan cost efficiency dengan mutu pelayanan kesehatan serta kepuasan pasien sudah mulai diragukan. Beberapa data dari Eropa telah membuktikan bahwa negara dengan biaya pelayanan rendah menuai mutu pelayanan yang rendah walaupun kepuasan pasien meningkat.

Sebaliknya, negara yang mengedepankan mutu pelayan akan mengeluarkan biaya yang besar dan kepuasan pasien yang tidak seperti yang diharapkan oleh karena meningkatnya waktu tunggu.  Membangun jejaring secara vertikal dan horisontal adalah upaya untuk menempatkan semua sumber daya kesehatan dalam satu sistem. Jejaring vertikal adalah jejaring kelas pelayanan rumah sakit, mulai dari pelayanan dasar sampai ke pelayanan tertinggi. Jejaring horisontal adalah menyatukan rumah sakit dengan sub sistem kesehatan lainnya seperti pembiayaan kesehatan, regulasi, dan sistem informasi. Jika jejaring ini berhasil dibangun, maka rumah sakit tidak akan sendirian dalam menghadapi perubahan demografi, pola patologi penyakit, serta cepatnya perubahan teknologi kedokteran. Masing-masing rumah sakit akan fokus pada tingkat penyakit tertentu dan tidak perlu mengeluarkan sumber daya untuk pelayanan yang tidak banyak dijalankan. Kerja sama dalam upaya menangani pasien antar rumah sakit dapat dijalankan dengan mudah oleh karena menggunakan platform  pelayanan yang sama. Pembiayaan kesehatan, regulasi, dan sistem informasi menjadi lebih kuat mengikat rumah sakit sebagai satu sistem yang terintegrasi. Sharing data dan informasi sangat memudahkan pelayanan di rumah sakit. Sharing pembiayaan antar kelas rumah sakit akan menjadikan keuangan rumah sakit lebih kuat untuk mendanai pelayanan. Membangun jejaring ini bukan hal yang sulit, jika pengelola rumah sakit dan pengelola sub sistem kesehatan lainnya memiliki komitmen untuk bekerja melayani pasien.     

Reporter: Dr. Andreasta Meliala

Concurrent Session 2:

The hospital: a responsible and integrated enterprise by University Hospitals of Geneva

Dalam concurrent session kedua ini, University Hospital of Geneva menjelaskan mengapa tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan perlu mendapatkan perhatian spesifik dari rumah sakit. Seperti yang telah diketahui, bahwa sebuah organisasi mengenal istilah corporate social responsibility, dimana konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu organisasi memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya(konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan) dalam segala aspek operasional organisasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rumah sakit, sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, secara umum diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam memajukan status ekonomi dan sosial semua pihak terkait (internal dan eksternal), berikut turut andil dalam pelestarian lingkungan. Konsep ini yang coba diusung oleh University Hospital of Geneva di Swiss sebagai rumah sakit Pendidikan, dimana saat ini program tersebut menjadi percontohan nasional dalam pengembangan social responsibilities.

University Hospital of Geneva telah mengembangkan visi 5 tahun terkait dengan social responsibilities ini hingga tahun 2020, dengan berfokus pada 4 hal: Responsibilities kepada pasien, karyawan, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Dari keempat fokus tersebut, University Hospital of Geneva sangat mengedepankan pada social responsibilities rumah sakit terhadap lingkungan, dimana rumah sakit dapat dikatakan menjadi salah satu “polutan” bagi lingkungan (dalam hal penghasil limbah, dan sebagainya).

Pengembangan social responsibilities secara tunggal oleh satu rumah sakit tidak akan cukup untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Best practices, inovasi, dan strong partnership menjadi kunci agar pengembangan social responsibilities di rumah sakit dapat berkembang secara masif dan berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan juga perlu dibentuk sebagai landasan awal implementasi dari social responsibilities.

Reporter: dr. Haryo Bismantara, MPH

Plenary 2:

Transforming Healthcare through Information Technology (Dr Tony KO Pat-sing – Hong Kong Hospital Authority)

Gambar 2. Suasana Plenary 2 41^st World Hospital Congress di TICC

The Hong Kong Hospital Authority (HA) memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah sakit umum di Hong Kong sejak Desember 1991. HA saat ini mengelola lebih dari 74.000 tenaga kesehatan, 42 rumah sakit, 47 klinik rawat jalan spesialistik dan 73 klinik rawat jalan umum dengan total 27.000 tempat tidur.

Meskipun terkesan sulit untuk menggantikan determinasi dan keterampilan dari sumber daya medis, teknologi informasi (TI) memainkan peran penting dalam pengembangan sistem kesehatan modern. HA telah membentuk tim TI khusus untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan klinis dan administratif. Solusi berbasis TI telah diterapkan di semua rumah sakit dan institusi di Hong Kong, memberi manfaat bagi semua pasien dan staf publik dengan berbasis pada tujuan utama untuk memperbaiki layanan medis masyarakat.

Clinical Management System (CMS) yang dikembangkan HA, bersama-sama dengan sistem TI lainnya, telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses klinis pada pasien rawat jalan maupun rawat inap, mencakup proses pendaftaran, rekam medis, uji diagnostik dan patologi, teknologi filmless, peresepan obat, pemulangan pasien, hingga penyelesaian tagihan pelayanan kesehatan. Kelancaran operasional layanan HA saat ini sangat bergantung pada fungsi sistem TI yang mendukung operasional dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

CMS telah dikembangkan dalam tiga tahapan sejak  1990-an. Aspek pemanfaatan teknologi dan pengalaman dalam mengembangkan CMS juga memungkinkan HA untuk membantu mewujudkan visi pemerintah Hong Kong dalam membangun platform tersentralisir rekam medis pasien antara fasilitas kesehatan umum dan swasta.

Berbagai kemungkinkan dalam memajukan layanan kesehatan secara progresif di Hong Kong telah diringankan dengan implementasi teknologi yang mutakhir, pemanfaatan jaringan internet, serta pemanfaatan perangkat mobile. Implementasi teknologi dan aplikasi seluler di Hong Kong terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien di fasilitas kesehatan. Selain itu, perkembangan TI di HA selama seperempat abad terakhir telah membantu mengubah proses pelayanan kesehatan menjadi lebih aman dan lebih efisien. Di masa depan, HA akan terus memanfaatkan TI untuk pengembangan lanskap kesehatan yang lebih patient friendly dan smart pada layanan publik di Hong Kong.

Reporter: dr. Haryo Bismantara, MPH

Concurrent Session 1:

Memahami Pengembangan Jaringan Rumah Sakit di Belgia

Presentasi Belgian Association of Hospitals dengan tema “The network always wins!?” 

Tidak bisa dipungkiri, dengan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan kesehatan di suatu daerah yang harus ditangani oleh rumah sakit, pengembangan jaringan antar rumah sakit untuk saling memperkuat dan menentukan strategi bersama akan sangat diperlukan. Hal inilah yang mendasari mengapa Belgia melakukan reformasi besar di bidang kesehatan melalui pengembangan jaringan rumah sakit. Tujuan dari concurrent session 1 ini untuk memahami mengapa pemerintah Belgia melakukan perubahan penting dalam upaya pengembangan jaringan rumah sakit, mempelajari bagaimana rumah sakit di Belgia menghadapi perubahan yang terjadi, serta bagaimana Belgia menyesuaikan sistem jaringan rumah sakitnya agar sesuai dengan konteks kebijakan pelayanan kesehatan internasional.

Tujuan dari reformasi pengembangan jaringan kesehatan di Belgia untuk mencari solusi terhadap berbagai macam isu yang bersifat lokal maupun nasional, dengan secara bersamaan mencari solusi terhadap penggunaan kapasitas rumah sakit (tempat tidur, layanan, dan sarana prasarana) yang tidak bertanggung jawab dan tidak efektif yang terjadi. Overconsumption terhadap aktivitas kesehatan juga akan dicegah dengan mengganti pembayaran restrospektif (fee for service) menjadi pembayaran prospektif (biaya standar per pasien yang masuk rumah sakit).

Saat ini terdapat 25 jaringan rumah sakit di Belgia, dengan masing-masing jaringan rumah sakit mengampu 400.000-500.000 penduduk. Selain itu, terdapat 7 rumah sakit universitas sebagai center of excellence dalam pengembangan layanan rumah sakit. Sistem jaringan rumah sakit di Belgia sudah diatur sedemikian rupa, sehingga rumah sakit universitas memiliki karakteristik yang berbeda dengan rumah sakit umum, dimana rumah sakit universitas secara spesifik mengembangkan dan menangani kasus-kasus yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, tergolong berbiaya mahal, dan membutuhkan ahli dari dokter spesialis terbaik. Sementara pengembangan rumah sakit umum lebih mengedepankan kearah pengembangan basic needs pelayanan kuratif pada area kerja masing-masing jaringan rumah sakit.

Dalam mengembangkan jaringan rumah sakitnya, Belgia menerapkan sistem locoregional dan supraregional. Sistem locoregional memungkinkan rumah sakit di Belgia untuk membangun sebuah network untuk mengembangkan aspek kuratif berdasarkan prioritas permasalahan kesehatan di area kerja rumah sakit anggota jaringan. Sistem locoregional di Belgia sendiri dapat dikembangkan oleh setidaknya dua rumah sakit dengan permasalahan/kebutuhan kesehatan atau area yang serupa. Sistem locoregional ini berfokus pada penanganan secara komprehensif penyakit yang menjadi common problems pada area rumah sakit yang membentuk network. Di samping itu, dikembangkan pula sistem supraregional, dimana sistem ini melibatkan beberapa jaringan rumah sakit untuk menangani kasus-kasus sulit dengan tingkat insidensi rendah dan berbiaya mahal dalam mendukung upaya efisiensi di sistem kesehatan secara umum.

Reporter: dr. Haryo Bismantara, MPH

Pembukaan 

International Hospital Federation (IHF) dan Taiwan Hospital Association menyelenggaran 41^st World Hospital Congress pada 7-9 November 2017 bertempat di Taipei International Convention Center (TICC). Mengangkat tema patient-friendly and smarter healthcare, IHF mengajak insan perumah sakitan di dunia untuk mengantisipasi era baru dunia kesehatan, dimana implementasi pelayanan kesehatan akan bertumpu pada intelligent technology dan big data dalam rangka mencapai pelayanan kesehatan rumah sakit yang patient friendly dan mengedepankan patient safety. Kongres ini diikuti oleh kurang lebih 850 peserta dari 48 negara. Untuk lebih mengetahui agenda 41^st World Hospital Congress dapat dilihat pada tautan berikut: http://worldhospitalcongress.org/.

Gambar 1. Suasana Pembukaan 41^st World Hospital Conference di TICC

Plenary 1:

The new era of health industry driven by intelligent technology and big data (Dr. San-Cheng Chang: President, Institute for Biotechnology and Medicine Industry)

Industri kesehatan, khususnya rumah sakit, di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan yang kompleks. Di sisi lain, teknologi telah dikembangkan sedemikian mutakhirnya dengan kecepatan perkembangan yang progresif. Hanya pelaku kesehatan yang “cerdas” dan inovatif, serta visioner yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan proses pelayanan kesehatan secara positif.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan, teknologi memiliki potensi untuk mengubah bagaimana industri kesehatan bekerja. Secara umum, integrasi industri kesehatan telah menjadi tren global untuk memenuhi kebutuhan penyedia layanan kesehatan dan untuk mengelola kesehatan pasien. Baru-baru ini, berbagai teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan (artificial intellegence), internet of things (IoT), dan big data telah mengalami peningkatan yang cepat dan signifikan, memberikan harapan dalam upaya pengembangan metode layanan kesehatan dan medis yang lebih luas dan lebih dinamis.

Taiwan telah mencapai perkembangan dan pencapaian yang luar biasa dalam sistem pelayanan kesehatan, diantaranya:

1. Melalui integrasi berbagai pemberi layanan kesehatan yang sinergis, sistem pelayanan kesehatan di Taiwan menjadi salah satu sistem kesehatan ketiga terbaik di dunia dan nomor satu di Asia
2. Sistem kesehatan yang berjalan saat ini menjadi salah satu faktor mengapa Taiwan menjadi salah satu tempat tinggal terbaik
3. Saat ini Taiwan memiliki database asuransi kesehatan nasional yang lengkap
4. Taiwan sudah memiliki sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di seluruh rumah sakit (arsip di komputer yang baik)
5. Taiwan memiliki akumulasi big data yang luas dan dapat dianalisis sebagai bahan pengambilan keputusan, dan
6. Dinobatkannya Taiwan sebagai The Top 7 Global Smart Health City.

Industri kesehatan, khususnya rumah sakit, di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan yang kompleks. Di sisi lain, teknologi telah dikembangkan sedemikian mutakhirnya dengan kecepatan perkembangan yang progresif. Hanya pelaku kesehatan yang “cerdas” dan inovatif, serta visioner yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan proses pelayanan kesehatan secara positif.

Perkembangan dan inovasi teknologi informasi-komunikasi di Taiwan mencakup pengembangan IoT, smart city, dan implementasi robotika, paralel dengan pengembangan teknologi inovatif lainnya. Pengembangan ini diharapkan akan membawa Taiwan memasuki era baru industri kesehatan. Ambisi Taiwan untuk mengembangan teknologi informasi kesehatannya agar dapat bersaing di kesehatan global diantaranya:

1. Mendorong administrasi pelayanan kesehatan untuk terhubung ke dalam software dan hardware berdasarkan infrastruktur medis yang ada di Taiwan.
2. Mendorong implementasi sistem kesehatan yang cerdas dan reaktif melalui pengembangan big data.
3. Mendorong implementasi internet of me (IoM) melalui wearable devices (IoT).

Summary: Di masa depan, dunia kesehatan akan penuh dengan robotika, kecerdasan buatan, dan augmented reality. Data besar dibutuhkan untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Namun masih ada beberapa isu yang menjadi perdebatan dalam implementasi teknologi di bidang kesehatan, dua diantaranya terkait keabsahan dan privasi data.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat privasi di sistem kesehatan digital adalah melalui implementasi sistem block chain.

Reporter: dr. Haryo Bismantara, MPH

Diskusi

Implikasi Penerapan PP 18/2016 dalam Pengelolaan RSD dan Beban Kerja Dinas Kesehatan

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Diskusi ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan diikuti oleh beberapa rumah sakit serta Dinas Kesehatan melalui webinar. Dengan demikian, peserta diskusi cukup mewakili para aktor yang terpengaruh langsung oleh terbitnya PP No. 18/2016 tersebut. Diskusi dipimpin oleh Direktur PKMK, Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, MAS sebagai moderator dengan dua orang narasumber utama, yaitu dr. Heru Ariyadi, MPH (Ketua Umum ARSADA Pusat) dan dr Trisa Wahyuni Putri Indra (Kementrian Kesehatan).

Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur rumah sakit daerah yang akan hilang atau menjadi terbatas sebagai dampak dari penerapan PP 18/2016, mengidentifikasi kemungkinan kesinambungan status otonomi dan BLUD rumah sakit setelah penerapan PP 18/2016, mengidentifikasi tantangan dinas kesehatan untuk mengampu rumah sakit daerah sebagai UPT yang baru, dan menetapkan topik yang akan dibahas dalam serial diskusi berikutnya.

dr. Heru Ariyadi, MPH memaparkan pandangan ARSADA Pusat mengenai perubahan fundamental yang terjadi pasca terbitnya PP 18/2016 ini, yang dapat dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu kelembagaan, pengelolaan keuangan, direktur RSD, tata hubungan kerja, dan beban dinas kesehatan. (File presentasi dapat diunduh disini). Menurutnya, ARSADA tidak dalam posisi menyetujui ataupun tidak menyetujui regulasi ini karena sudah ditetapkan. Hal yang penting adalah mutu pelayanan rumah sakit daerah (RSD) tidak menurun akibat dari perubahan ini. Kekhawatiran RSD seluruh Indonesia sangat beralasan karena kita mempunyai sejarah dimana RS pemerintah dulu sudah pernah mengalami bentuk sebagai RS non swadana dan mutu pelayanan sulit dicapai dalam kondisi seperti itu. RS pemerintah saat itu dikenal dengan RS yang kumuh, kotor, kasar, kurang profesional, sehingga sulit bersaing dengan RS lain. Saat ini banyak RSD yang sudah memperbaiki diri dan mampu menunjukkan prestasi. Diharapkan terbitnya PP 18/2016 ini tidak membawa RSD kembali ke masa non swadana.

Menurut dr Trisa, filosofi PP 18/2016 ini sebenarnya baik sekali, yaitu ingin mendudukkan RSD sebagai lembaga yang professional dan mengurangi unsur birokrasinya. Dengan menjadi UPT Dinas Kesehatan, maka urusan birokrasi akan menjadi tanggung jawan dinas kesehatan sehingga RSD dapat fokus pada pengembangan mutu pelayanan klinis dan profesionalisme. Selain itu, regulasi tersebut untuk menghindari adanya dikotomi antara UKM dan UKP serta istilah “matahari kembar” di daerah, dimana dinas kesehatan dan rumah sakit daerah sama-sama menjadi leader di sektor kesehatan di daerah masing-masing. Namun pendapat ini disanggah oleh dr. Heru. Menurutnya tidak ada istilah matahari kembar, melainkan matahari (dinas kesehatan) dan rembulan (RSD), dimana RSD hanya dapat bersinar jika ada dinas kesehatan, dan RSD posisinya adalah bersinar saat gelap (yaitu memberikan pelayanan pada orang sakit).

Beberapa RSD yang mengikuti diskusi melalui webinar diberi kesempatan untuk memberikan pandangannya. Secara umum, semua RSD berpendapat bahwa PP 18/2016 ini belum dilengkapi dengan perangkat hukum yang lebih teknis sebagai pedoman pelaksanaannya sehingga terjadi ketidakjelasan di daerah. Ada RSD yang sudah terlanjur “di-UPT-kan”, misalnya RSD di kota Makassar. Kemudian ada banyak masalah teknis yang terjadi, misalnya karena ketidakjelasan hak dan kewajiban maka saat ini RSD masih dibebankan tanggung jawab untuk memikirkan masalah kebijakan di rumah sakit, yang semestinya itu adalah tanggung jawab SKPD terkait yaitu dinas kesehatan. RSD lain masih menunggu keluarnya Perpres sebagai aturan teknis dari PP 18/2016 tersebut. Semua RS sepakat bahwa aturan teknis dari PP ini perlu segera dibuat agar RSD sebagai pelaksana merasa lebih jelas dengan batasan tugas dan wewenang serta ada solusi untuk berbagai masalah yang muncul saat ini.

Dinas Kesehatan memiliki pandangan yang berbeda. Perubahan ini harusnya dapat dilihat sebagai peluang bagi RS untuk meningkatkan profesionalisme, karena RS bisa lebih fokus pada urusan pelayanan klinis dan tidak lagi dibebani dengan tanggung jawab birokrasi dan administratif. Namun kelompok Dinkes juga mengakui bahwa aturan teknisnya harus disiapkan sejelas mungkin agar tidak ada multi tafsir di lapangan. Saat ini dinas kesehatan ada yang merasa siap untuk menjadikan RS sebagai UPT-nya, namun lebih banyak yang mengaku tidak siap.

Dinas Kesehatan yang merasa sudah siap, misalnya Dinkes Kota Yogyakarta, menganggap sudah memiliki pengalaman dalam mengelola 18 puskesmas BLUD ditambah dengan 1 RS Pratama. RBA BLUD sudah terintegrasi di dinkes. Dari pengalaman ini, Dinkes Kota Yogyakarta optimis akan masa depan RSUD Kota Yogyakarta jika menjadi UPT Dinkes, yaitu bisa lebih fokus dalam urusan klinis dengan direktur RSD yang memiliki kompetensi manajerial. Namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih jauh mengingat RSD lebih kompleks dibandingkan puskesmas. Misalnya RSD boleh memiliki utang, sedangkan dinkes tidak boleh. Pada sebuah RSD yang telah menjadi UPT Dinkes, utang tersebut akhirnya diakui sebagai pendapatan dan saat pembayaran utang diakui sebagai biaya sehingga secara akuntansi hal tersebut menjadi tidak tepat.

Dinas kesehatan yang merasa belum siap, antara lain karena kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan belum disiapkan oleh daerah. Selain itu, tahun ini adalah tahun politik bagi beberapa kabupaten yang akan melaksanakan pilkada sehingga masalah ini bukan menjadi prioritas daerah. Namun semua sepakat bahwa RSD harus diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya agar mutu pelayanan tinggi.

Untuk melaksanakan PP 18/2016, daerah seyogyanya menunggu keluarnya Perpres sesuai dengan amanat PP tersebut. Namun beberapa daerah tampaknya sudah secara proaktif mengambil langkah untuk meng-UPT-kan RSD-nya. Bagi RSD yang sudah terlanjur menjadi UPT, ARSADA menyarankan dua alternatif untuk ditempuh:

1. Dengan belum terbitnya Perpres, sebenarnya saat ini ada kekosongan hukum, sehingga RSD bisa kembali ke LTD (bentuk semula).
2. Tetap menjadi UPT, namun meminta Dinkes dan Pemda untuk membuat surat tertulis yang berisi sejauh mana pendelegasian kewenangan diberikan kepada RSD. Hal ini penting untuk mencegah adanya tuntutan hukum kepada direktur RS yang sebagai pejabat fungsional namun menandatangani dokumen-dokumen keuangan RS.

Diskusi ini juga mencatat adanya pertanyaan, masalah yang sudah maupun potensial akan muncul dan usulan-usulan agar penerapan PP ini menjadi lebih baik.

Pertanyaan:

1. Jika direktur adalah dokter umum, maka harus bekerja dimana?
2. Bolehkah pejabat fungsional menjadi PA atau KPA?
3. Bagaimana mungkin pejabat fungsional menjadi direktur? Di era JKN hal tersebut akan berat sekali untuk dilaksanakan khususnya bagi dokter umum yang memiliki tugas jaga di IGD.
4. Mengapa ada kebijakan baru sehingga RS harus start over padahal saat ini kondisinya sudah baik.
5. Sejauh mana keterlibatan ARSADA dalam penyusunan PP 18/2016?
6. Siapa yang bertanggung jawab pada fase transisi: dinas kesehatan, pemda atau RS itu sendiri?
7. Sehubungan dengan tugas-tugas yang saat ini sangat banyak sebagai RS rujukan regional dan RS rujukan utama, apakah nanti tetap struktural atau fungsional?
8. Bagaimana implikasi dari struktural ke fungsional?
9. Jika direktur RS adalah jabatan fungsional, bagaimana dengan jabatan-jabatan lain dibawahnya?

Masalah:

1. RBA RS yang BLUD diminta rinci untuk bisa dikonsolidasikan ke RKA Dinkes
2. Fleksibilitas keuangan RSD yang BLUD akan terkebiri jika RBA RS dikonsolidasikan dengan RKA Dinkes. Awal 2017 sudah pernah dicoba konsolidasi perencanaan, namun jenis-jenis obyeknya berbeda sehingga Dinkes tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan perencanaan RS.
3. Tugas tambahan sebagai direktur RS jauh lebih berat dibandingkan dengan tugas utama sebagai dokter (fungsional).
4. RS memesan obat di e-catalog, namun karena Satkernya adalah Dinkes maka supplier mengirim pesanan tersebut ke Dinkes. Di sisi lain, Dinkes tidak mau menerima karena merasa tidak memesan. Akibatnya pelayanan di RS terhambat. Siapa yang bertanggung jawab?
5. Ada kekhawatiran program-program yang sudah direncanakan oleh RSD tidak terlaksana dengan baik jika RBA dikonsolidasikan ke RKA dinas kesehatan
6. Konsep governance akan sulit berjalan karena regulator dan pemain jadi satu, padahal di sisi lain dinkes harus berlaku adil terhadap RSD maupun pemberi pelayanan kesehatan lainnya termasuk faskes swasta.
7. Filosofi dinkes dan RSD sangat berbeda, dimana yang satu adalah lembaga birokrasi dan yang lainnya adalah lembaga usaha.

Usulan:

1. Hak dan kewajiban RS diatur secara lebih jelas
2. Perpres lebih detil dalam mengatur tata kelola RS hingga ke Permenkes-nya sehingga ada acuan yang jelas bagi RSD
3. Percepat pelaksanaan BLUD di Indonesia
4. Kapasitas dinkes (leadership, sistem pengawasan dan sebagainya) ditingkatkan agar bisa menjadi leader sektor kesehatan di daerah.

Masih banyak hal yang abu-abu dan memerlukan pemikiran bersama untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak. Oleh karenanya, PKMK FK UGM bersama dengan ARSADA Pusat berencana akan melanjutkan diskusi ini ke sesi-sesi berikutnya dengan pengerucutan pada topik-topik prioritas. Sebuah komunitas praktisi (Community of Practice) Kelembagaan RS Daerah juga akan dibentuk melalui website www.manajemenrumahsakit.net untuk mengintensifkan diskusi di luar sesi webinar sehingga masukan-masukan dapat dikumpulkan tanpa batas.

Bagi individu maupun lembaga yang tertarik untuk menjadi anggota CoP Kelembagaan RS Daerah, dapat melakukan registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran (tidak dipungut biaya). Anggota akan dapat berinteraksi dengan narasumber, fasilitator maupun sesama anggota lain dan melakukan urun rembug melalui website tersebut di atas. Selain itu, anggota juga akan mendapat notifikasi segera jika sesi webinar akan diselenggarakan dalam waktu dekat (PEA).