“Penyediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari pembangunan nasional adalah tercapainya hidup sehat dan pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Healthy hospital adalah RS yang berwawasan lingkungan dan berusaha mewujudkan kenyamanan pasien dan masyarakat sekitarnya”. Demikian kutipan sambutan gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dibacakan oleh Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X pada pembukaan Health Promotion Hospital Conference yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 3-5 Agustus 2016. Konferensi ini diikuti oleh peserta dari beberapa negara anggota Global Green and Healthy Hospital (GGHH), antara lain Filipina, Taiwan dan Korea Selatan.

Selanjutnya, Nila mengatakan bahwa saat ini pembangunan kesehatan diarahkan untuk peningkatan kegiatan promotif dan preventif. Ada tiga pilar yaitu paradigma sehat, penguatan layanan kesehatan (yankes) dan JKN. Menurutnya, climate change membawa banyak tantangan dan masalah baru, antara lain berkurangnya sumber air bersih dan terbatasnya energi bersih. Untuk itu pemerintah melakukan penguatan pelayanan kesehatan melalui regionalisasi pelayanan rujukan untuk menjamin continuum of care. Harapannya  ke depan hanya 10-20% masyarakat yang sakit dan ditangani oleh RS, sedangkan yang 80-90% adalah masyarakat yang sehat. Pertanyaan pentingnya adalah: apakah pihak-pihak yang terkait bersedia membuat RS yang green dan promoting health?

Saat membuka konferensi, Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek juga sekaligus meresmikan pembukaan International Cancer Center (ICC) RSUP Dr. Sardjito yang penandatanganan prasastinya disaksikan oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X dan Dr. Syafak Mochammad Hanung, Sp.A., MPH.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#efefef” tabheadcolor=”#0143b5″ seltabcolor=”#ffffff” seltabheadcolor=”#000000″ tabhovercolor=”#ffffff”] [restab title=”PLENARY I” active=”active”]

Jelas climate change memiliki pengaruh terhadap kesehatan. Sejak awal tahun 1990-an data cuaca menunjukkan adanya peningkatan suhu yang berkali lipat dibanding suhu rata-rata dekade sebelumnya. Penyakit-penyakit yang berkembang di region Asia Tenggara antara tahun 1970-2009 akibat adanya perubahan iklim antara lain: malnutrisi (menyebabkan 69.875 kematian), diare (870.991 kematian), malaria (33.303 kematian), serta panas ekstrim (790.000 kematian). Data ini disampaikan oleh Mr. Sharad Adhikary, MPH, M.Sc (WHO). Dampak dari perubahan iklim adalah kekeringan, berubahnya pola penyakit menular melalui vektor, kematian terkait dengan cuaca panas, banjir, penyakit menulai melalui air, naiknya permukaan laut, migrasi, tekanan psikologis dan sebagainya. Menurut Adhikary, aksi penting yang harus segera dilakukan wajib bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan adaptasi kesehatan terhadap penyakit, early warning system meningkatkan kapasitas komunitas dan sebagainya. 

Sementara itu, menurut Dirjen Pelayanan Kesehatan yang diwakili oleh Dr. drg. Hesty, MKes climate change membawa dampak pada kesehatan, penyakit dapat dicegah (dan dikendalikan) dengan promosi kesehatan RS (PKRS) dan pada RPJMN III (2015 – 2019) fokus pembangunan kesehatan difokuskan pada area promotif dan preventif. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan dua program utama, yaitu program peningkatan akses dan program peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan akses antara lain dengan penguatan sistem rujukan, pengembangan layanan inovasi (misalnya telemedicine) dan mewujudkan kemitraan yang berdaya guna (misalnya melalui Sister Hospital). Program kualitas pelayanan dilakukan antara lain dengan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, pemenuhan SDM dan penguatan sistem manajemen kinerja fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

[/restab] [restab title=”SIMULTANEOUS PARALLEL WORKSHOPS“]

Selain sesi pleno, konferensi hari pertama juga diisi dengan beberapa workshop menarik pada tema terkait dengan climate change. Workshop tersebut antara lain bertema 1) Update on Health Promoting Hospital Management, 2) Patient Safety in Health Promoting Hospital Setting, 3) Lean Management, , 4) Advocacy in HPH Setting dan 5) Global Green Healty Hospital Agenda Goals.

 Lean Management adalah tema yang dipilih untuk diikuti oleh tim website ini. Pembicaranya adalah Direktur (DR. dr. Fatema Djan Rachmat, SPb, SpBTKV, MPH) dan Staf Ahli (Nawolo Tri Sampurna, MPd) dari RS Pelni Jakarta, yang telah menerapkan konsep lean ini di berbagai bagian RS. Banyak cerita menarik dalam implementasi lean management, mulai dari mobilisasi staf, penggalangan komitmen, pemahaman hingga pelaksanaan dan evaluasi.

 Dengan menerapkan lean management, RS Pelni berhasil menghemat hingga 150.000 menit jam kerja dan Rp 9 miliar budget operasional RS. Penerapan Lean Management dimulai dengan mengidentifikasi berbagai penyebab pemborosan, antara lain:

1. Defect (cacat produk) yang menyebabkan produksi harus diulang (misalnya operasi ulang karena ada kesalahan)
2. Over production, yaitu RS melakukan sesuatu yang tidak perlu, misalnya mensterilkan kasa terlalu banyak padahal tidak semua terpakai dan pada akhirnya harus disterilkan ulang.
3. Waiting, misalnya dokter dan pasien harus menunggu operasi elektif
4. Non utilised talent, misalnya dikurangi dengan memberdayakan non perawat sebagai pengantar obat untuk obat-obat sederhana yang tidak membutuhkan bantuan perawat dalam penggunaannya
5. Transportation, misalnya dikurangi dengan meletakkan benda-benda diurutkan sesuai dengan urutan pemakaiannya sehingga menghemat gerakan petugas
6. Motion, yaitu misalnya dikurangi dengan memberi tanda pada kamar yang sudah dibersihkan dan sudah siap ditempati kembali dimana tanda tersebut dapat dilihat dari arah nurse station untuk mengurangi pergerakan perawat (efektif mengurangi gerakan perawat selama 2 menit per TT yang sudah siap).
7. Inventory, dikurangi misalnya dengan mengecilkan ukuran gudang farmasi. Sistem informasi farmasi terhubung dengan sistem informasi pada rekanan sehingga saat stok mencapai batas bawah maka supplier mendapat alarm secara otomatis dan segera mengirimkan stok baru.
8. Extra processing, misalnya dikurangi dengan membuat daftar rencana obat dalam 1 tahun dan menggunakan sistem automatic ordering.

 Ada banyak pertanyaan dari audiens workshop, hal ini menunjukkan besarnya antusiasme mereka terhadap materi yang disampaikan. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana strategi Direktur RS Pelni untuk menggalang komitmen dokter agar mau berpartisipasi dalam proses perubahan ini. Kuncinya ada pada keterbukaan direktur terhadap berbagai informasi dan kemudian membuktikan apa yang sudah dijanjikan. Melalui langkah ini, direktur membangun trust dari para tenaga medis. Saat ini dokter spesialis di RS Pelni datang pukul 5 pagi setiap hari untuk melakukan visite rawat inap. Pukul 6.30 AC di poliklinik baru mulai dinyalakan dan pk. 7.00 dokter sudah siap di ruang poliklinik untuk melayani pasien rawat jalan. Dengan demikian, semua pasien dapat dilayani tepat waktu, apalagi RS Pelni juga sudah didukung dengan e-MR yang dibangun oleh staf IT RS. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah respect to people (@pea).

[/restab] [restab title=”PLENARY II“]

Pada diskusi panel ke-2 yang dilaksanakan di hari kedua ini, menghadirkan speakers dari Direktorat Pengendalian Polusi dan Kerusakan Lingkungan, KLH (Ir. Sigit Reliantoro, MSc.), Helath Care Without  Harm Asia (Mrs. Faye Ferrer dan Mrs. Ramon San Pascual) serta ahli dari Universitas Indonesia (Prof. dr. Ascobat Gani). Sigit mengenalkan PROPER sebagai alat untuk mengimplementasikan green industry. Saat ini sudah lebih dari 2000 perusahaan dari 133 kategori industri yang telah terlibat dalam PROPER. Dari 120 RS yang diratifikasi di tahun 2015, 6% mendapat predikat “hitam”, yaitu belum memenuhi environmental regulation compliance, 55% berada pada kategori “merah” (belum melakukan plan-do-check-action) dan 39% berada pada kategori “blue” (sudah memperlihatkan hasil absolut dari penerapan green hospital).

 Faye menceritakan tentang Jejaring Global Green and Healthy Hospital, yaitu RS, sistem kesehatan dan organisasi dari seluruh dunia yang berdedikasi untuk mengurangi ecological footprint dari hasil aktivitas pelayanan kesehatan, sambil mempromosikan kesehatan lingkungan dan masyarakat di lingkungan mereka. Saat ini ada 96 anggota GGHH (termasuk 3 dari Indonesia) yang mewakili 8213 RS dan health centers lainnya. GGHH telah menyusun berbagai macam dokumen guidelines, menyelenggarakan webinar dan mengembangkan form dan checklist untuk membantu RS dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan masing-masing. Rekannya dari GGHH, Ramon San PAscual mengaitkan jejaring ini dengan tujuan pembangunan global yang berkelanjutan (SDGs). Dari 17 goals dalam SDGs tersebut, tujuan no 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13 yang terkait langsung dengan GGHH. 

Menurut Prof. dr. Ascobat Gani, dana BOK yang akan diperjuangkan untuk mencukup pembiayaan kesehatan di era JKN. Namun masalahnya bukan hanya uang tetapi juga kemampuan SDM dalam menyerap. Misalnya jika pemerintah menganggarkan Rp 5 trilyun, harus ada tenaga promkes, sanitarian, gizi dan sebagainya di puskesmas agar dana tersebut diserap. Nyatanya penyebaran SDM kesehatan untuk puskesmas belum memungkinkan seluruh puskesmas memiliki tenaga-tenaga tersebut. Akhirnya, pemerintah mengambil strategi meningkatkan dana UKM namun tidak bersumber dari BPJS.

[/restab] [restab title=”PLENARY III“]

Koordinator HPH Nasional Indonesia, dr. Suherman, MKM menyampaikan bagaimana HPH dalam menghadapi isu climate change. RS menghabiskan 2 kali lebih banyak energi per meter persegi bangunannya dibandingkan dengan bangunan perkantoran biasa. Dengan dukungan WHO, HPH telah menerbitkan 5 standar untuk mengimplementasikan promosi kesehatan di RS. Standar ini terdiri dari 1) kebijakan manajemen, 2) asesmen pasien, 3) intervensi dan informasi pada pasien, 4) mengkampanyekan lingkungan kerja yang sehat, 5) kontinuitas dan kerjasama. Menurutnya ada lima faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi HPH di RS, yaitu: leadership, evidence, Love dan koalisi & kolaborasi. 

Seorang profesor dari Department of Preventive Medicine, Yonsei University Hospital System, Dong Chun Shin, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 37 RS yang terakreditasi oleh JCI di Korea Selatan. Korsel juga telah memiliki kebijakan mengenai Low Carbon Green Growth Act sejak tahun 2011. Konsep green hospital telah mulai diimplementasikan di 10 RS sejak tahun 2013, dengan tanggung jawab yang ketertarikan yang besar dari kalangan staf pelaksana. Hasilnya terjadi penghematan listrik lebih dari 2000 MWh, air bersih lebih dari 155.000 ton, serta mengurangi lebih dari 5.000 ton CO₂ dari gas rumah kaca. Tahun 2015 meskipun lebih sedikit RS yang terlibat namun listrik yang dihemat lebih besar yaitu lebih dari 6.000 MWh dan mengurangi lebih dari 3.000 ton CO₂ dari gas rumah kaca.

[/restab] [restab title=”CEO ROUNDTABLE DISCUSSION: GREEN LEADERSHIP “]

A Workshop 

Sebagaimana hari pertama, di hari kedua konferensi ini juga terdapat beberapa workshop menarik, diantaranya CEO Roundtable Discussion untuk membahas Green Leadership. Mengapa harus go green, padahal ada banyak sumber daya, kita sudah dalam kondisi tidak comfort (harus ditambah lagi ketidaknyamanannya), ini yang menjadi pemicu pada diskusi green leadership. 

Pembicara pertama dr. Miao, Yanqing, dari China National Health Development Research Center yang membahas tentang Leadership in Policy Research. Mao mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jinping, yaitu “Penghijauan bukan hanya masalah produksi tapi juga lifestyle.” Ini menunjukkan aspek lingkungan sudah menjadi concern bagi top leader di Tiongkok. Namun masih ada banyak masalah dalam sistem pelayanan kesehatan yaitu tingginya biaya non medis, inefisiensi, lack of energy saving, scattered care delivery, serta meningkatnya tegangan antara dokter dengan pasien. 

Di Indonesia, penerapan green hospitals sudah diatur dalam Permenkes 269 tahun 2009. Dr. Dr. Youth Savithri, MARS dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan memberi contoh yang diatur adalah persyaratan tata bangunan yang harus ramah lingkungan, misalnya dengan mengatur zonasi (memisahkan zona penularan penyakit dan privasi, diterapkan juga dalam standar akreditasi). Untuk mengaplikasikan green leadership, perlu ada komitmen. Green leadership harus mampu menciptakan lingkungan yang memaksimalkan kesehatan pengguna RS, baik pengguna internal maupun eksternal. Green leadership juga harus mampu memastikan keberlangsungan, efektivitas, efisiensi dan keselamatan lingkungan. Selain itu, green leadership juga harus mampu mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, mengadvokasi keberlangsungan konsep green hospital dan menghilangkan barriers serta mensupervisi pelaksanaan green hospital. 

Salah satu RS yang sudah melaksanakan Permenkes tersebut adalah RS Persahabatan, Jakarta. Beberapa hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya Permenkes ini antara lain tuntutan masyarakat, kepedulian RS, memanfaatkan lahan RS yang sangat luas dan ingin menjadi RS percontohan bagi RS-RS lain di Indonesia. Strategi yang dikembangkan antara lain mengembangkan budaya green terus menerus dan membentuk tim dan mepertahankan ruang hijau. RSPP saat ini sudah mendapat peringkat HIJAU dari Menteri KLH. Inovasi green yang telah dilakukan misalnya lahan parkir khusus untuk mobil-mobil karyawan yang  lolos uji emisi, parkir sepeda, toilet kebuh dan sebagainya. 

Hal yang dilakukan pertama kali adalah menyatukan komitmen pimpinan, jika sudah ada maka bisa dijalankan bersama-sama setelah itu dideklarasikan menjadi komitmen bersama. Lalu buat program melalui management policy dan kemudian membentuk tim (task force) untuk:

1. Mengurangi produksi sampah yang berdampak pada beban pemindahan sampah
2. Dalam RBA tercantum program yang terkait dengan green hospital sampai dengan plan of actionnya.
3. Empower the community (termasuk pengunjung RS)
4. Kerjasama dengan stakeholder, berpartisipasi dengan network 

Program yang dilakukan:

1. Penghematan listrik (RS dengan 200 beds, biaya energy 1M per bulan, boros sekali): ukuran pintu dan jendela 1/3 dari luas ruangan
2. Penghematan air.
3. Pemindahan sampah
4. Pengolahan limbah RS 

 Catatan diskusi:

1. Bagaimana implementasi paperless di RS?

Di Tiongkok: perawat dilatih mengenai bagaimana membahas green things pada pasien dan pengunjung, lalu ada honor lebih untuk perawat-perawat ini. Ada kartu di masing-masing jendela, misal “please be quiet”, atau “mohon pelan-pelan”

Di RS Kanker Dharmais: dengan menggunakan IT untuk mengurangi penggunaan kertas, misalnya untuk e-prescribing, e-medical record, e-order untuk pemeriksaan penunjang. Hal yang sulit justru mengubah mindset user. Harus dengan pendekatan persuasive: menyiapkan hardware, mengembangkan jaringan, membangun brainware. Meski belum ada Permenkes-nya tentang e-RM, tapi ada di UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004. Salah satu kewajiban dokter adalah membuat rekam medis tertulis maupun elektronik.

2. Bagaimana mengubah mindset?

Konsep modern management adalah pimpinan ada di bawah (services/ melayani), menjadi pemimpin sama dengan menjadi pelayan.

3. Musim hujan banyak nyamuk, musim panas suhu sangat tinggi. Bagaimana mengatasi ini dalam konsep green?

Untuk mengurangi evaporasi starteginya adalah turunkan suhu lingkungan dengan tamanisasi, memperbanyak pepohonan, membuat kolam/akuarium.

4. Ijin operasional: RS yang masih “merah” segera membuat strategi untuk menilai (self-assessment) mana yang perlu di-improve. Penelitian pada 100 RS di Jawa dan Bali, produksi sampah 2 Kg per TT per hari, cairan 8 liter per TT per hari, limbah padat 376.000 ton per tahun. Ini menyebabkan RS menjadi potensi terbesar untuk mencemari lingkungan. Pintu pemborosan: 1) penggunaan AC harusnya diatur 22-26 derajat untuk ruang-ruang pelayanan dan di atas 26 derajat untuk ruangan manajemen, 2) biopori, mengolah kompos sendiri dapat menghemat Rp 1-1,5 juta per bulan untuk pupuk, 3) penggunaan air untuk instalasi labobratorium dan menggunakan Permenkes No. 56 Tahun 2014 sebagai pedoman untuk menilai efisiensi administrasi maupun pelayanan.

 

Lebih dari separuh peserta adalah CEO, namun tidak semua CEO telah memasukkan anggaran untuk green hospital (misalnya paperless, biopori dan sebagainya). Demikian juga untuk anggaran tahun depan, masih sedikit yang menganggarkan untuk program green hospital (termasuk mengganti lampu dengan yang lebih hemat energi).

 

1. RSUD Kota Balikpapan saat perencanaannya sudah banyak berkonsultasi dengan Kemkes untuk merancang bangunan yang banyak menggunakan sinar matahari dan aliran udara. Namun lahan sangat sempit (hanya 1,2 Ha, sudah dimanfaatkan keseluruhan).

Pada rancangan permenkes tentang prasyarat teknis bangunan, untuk RS yang baru akan dibangun akan lebih komprehensif dalam menata infrastrukturnya. Wujud fisik dari pekerjaan kontruksi harus dilihat bagaimana keberadaan bangunan itu dalam konteks keamanan, ramah lingkungan. Prasaran RS: utilisasi alat, jaringan, system penataan listrik dan sebagainya apakah sudah ditata panel-panelnya: mana yang bisa on-off otomatis.

Saat ini karena keterbatasan lahan maka RS dibangun ke atas, penting untuk ada healing garden (misal dalam bentuk vertical garden).

2. Green hospital ada di agenda RS Jantung Harapan Kita: a) Master plan untuk efisiensi, b) audit energi untuk kemudian mengetahui standarnya seperti apa dan gap-nya berapa besar sehingga bisa merencanakan apa yang perlu dilakukan, c) membudayakan green di internal RS, d) merger secara regional dengan RS Dharmais untuk pengelolaan sampah bersama.

Perlu dilihat zoningnya, mana yang bisa digabung antara RS Kanker Dharmais dan RSAB Harapan Kita.

3. RSUD dr. Syaiful Anwar Malang: di struktur RS ada bagian yang semuanya harus menjalankan program green hospital, misalnya IPS Non medis, PKRS, Instalasi Penyehatan Lingkungan, ada pada bidang yang berbeda-beda. Bagaimana mensinergikan tupoksi eselon 3.

Buat task force dan treasures. Langkah yang bisa dilakukan untuk self-assessment: 1) identifikasi dimana terjadi inefisiensi khususnya air dan listrik dan limbah (3 terbesar), 2) analisis penyebab inefisiensi, 3) alternative perbaikan dalam memperbaiki efisiensi. Prisinp: eliminasi, reuse, reduce, recycle.

Perlu ada komitmen dan penguatan taskforce (lintas departmen, tidak lagi membawa bendera masing-masing), gugus kendali mutu. Penanggung jawab: direktur umum, pelaksana: task force.

 

4. Bagaimana meng-create green hospital:

Menjaga natural environmental.

Reduce emission

 

5. Apakah green hospital movement membutuhkan pemimpin ynag bisa mengubah paradigma berpikir:

Sebagian audiens setuju bahwa perlu lomba green hospital (seperti adipura). Ini untuk memotivasi RS-RS agar melaksanakan program green secara lebih mandiri dan lebih massal.

@pea

[/restab] [restab title=”PLENARY IV“]

Saat berbicara tentang peran RS dalam kesehatan masyarakat, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dr. Anung Sugihantono menyampaikan beberapa peluang dan tantangan pelaksanaan HPH di Indonesia antara lain HPH merupakan bagian dari standar akreditasi RS, ada regulasi baru yaitu UU No. 24 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016, level pelaksanaan HPH dan ketersediaan SDM yang kompeten. Untuk itu, Anung merumuskan setidaknya empat hal yang harus dilakukan yaitu: 1) merevisi standar HPH sesuai dengan update terbaru dari WHO, advokasi dan koordinasi dengan para stakeholders, 3) meningkatkan kapasitas leadership untuk melaksanakan HPH klinis dan 4) menguatkan jejaring HPH nasional.

PERSI sebagai organisasi perhimpunan RS tertua dan terbesar di Indonesia, diwakili oleh dr. Lia Gardenia Partakusuma, SpPK (K), MM menyampaikan bahwa PERSI sudah mulai memperkenalkan konsep green hospital (GH) pada RS-RS di Indonesia sejak tahun 2010. Sosialisasi ini dilakukan melalui penerapannya di struktur organisasi RS, edukasi, advokasi dan network. PERSI bahkan telah menerbitkan buku mengenai GH. Tantangan penerapan HPH menurut Lia antara lain ada pada organisasi, kompetensi, komunikasi antar-stakeholders, teknologi informasi dan persepsi umum tentang GH itu sendiri.

Komite Akreditasi RS (KARS) yang diwakili oleh dr. Nurul Ainy Sidik, MARS menjelaskan dimana saja pada standar akreditasi RS Indonesia yang dikembangkan oleh KARS yang memuat hal-hal terkait dengan tujuan untuk menciptakan green hospital. Setidaknya, points ini ada pada standar keamanan fasilitas yang meliputi leadership dan planning, safety dan security, hazardous materials, disaster preparedness, fire safety, medical equipment, utility system dan staff education.

Contoh penerapan dari standar fasilitas tersebut, dan juga standar-standar lainnya di RS disampaikan oleh dr. M. Syafak Hanung, SpA, MPH, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Untuk fasilitas yang aman misalnya RSUD Dr. Sardjito sudah menerapkan startegi dukungan dari pimpinan untuk menjadi lebih green, mengganti bahan-bahan berbahaya dengan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi, mengelola dan membuang limbah dengan lebih aman, mendaur ulang baik air limbah maupun sampah, serta melakukan penghematan energi.

Sebagai bentuk penyataan komitmen dari seluruh peserta konferensi terhadap RS yang lebih green dan mempromosikan kesehatan lingkungan, di akhir acara sebuah deklarasi dibacakan. Isi lengkap deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

DEKLARASI HEALTH PROMOTING HOSPITAL – YOGYAKARTA 

Kami yang menghadiri Konferensi Nasional Health Promoting Hospital ke-3 sebagai Representatif  dari Rumah Sakit Indonesia dan Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa Promosi kesehatan yang berkesinambungan merupakan bagian integral dari mutu layanan rumah sakit (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dan Peningkatan Mutu Kendali Biaya) dalam rangka mewujudkan :

1. Rumah sakit yang lebih sehat,
2. Rumah sakit yang lebih aman bagi pasien, petugas dan komunitas,
3. Rumah sakit yang  lebih ramah lingkungan. 

Dalam Konferensi ini , Kami merekomendasikan bahwa :

1. Diperlukan revisi standar promosi kesehatan rumah sakit yang mengacu kepada standar Health Promoting Hospital yang diterbitkan WHO tahun 2016 .
2. Diperlukan pemerataan kesadaran pimpinan rumah sakit bahwa promosi kesehatan merupakan suatu entitas rumah sakit (leadership in Health promoting hospital) tidak hanya menjadi aktifitas rumah sakit.
3. Institusi pendidikan kesehatan harus mulai merancang peminatan clinical health promotion dan community health promotion karena keduanya memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda.
4. Para akademisi dan praktisi didorong untuk memberikan bukti ilmiah melalui penelitian penelitian terkait dengan clinical health promotion yang akan memperkaya bukti-bukti ilmiah.
5. Diperlukan pemerataan diseminasi informasi untuk peningkatan kapasitas health promotor baik sebagai pengelola maupun sebagai praktisi di seluruh Indonesia

 

Yogyakarta,  5 Agustus 2016

[/restab]

[/restabs]

Reportase

ASM Series Bidang Leadership:

Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Mencari Akar Masalah Sistem Rujukan di Era JKN

Telah berlangsung workshop “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” di ruang Senat FK UGM, Kamis 24 Maret 2016. Kegiatan diselenggarakan sebagai rangkaian acara ulang tahun FK UGM oleh Pokja Leadership. Pembukaan Annual Scientific Meeting series dibuka oleh ketua board Pusat kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc,PhD. Beliau mengungkapkan bahwa ASM berfungsi untuk melihat adanya tantangan atau permasalahan kemudian mencari strategi untuk mencari solusi melalui penelitian sehingga pertemuan ASM selanjutnya ada perubahan-perubahan. Tahun ini merupakantahun pertama membahas mengenai rujukan.

Proses rujukan sangat terkait dengan pembiayaan. Dalam era JKN, rujukan berbasis kelas akan memungkinkan timbulnya masalah dalam proses pemindahan pasien antar fasilitas kesehatan. Faktanya, distribusi fasilitas kesehatan dan sumber daya belum merata di wilayah Indonesia. Isu kunci di era JKN, sebagian besar pertumbuhan rumah sakit sangat pesat di regional satu, sementara di regional lima sangat rendah seperti daerah NTT. Konsentrasi RS dan spesialis ada di Jawa, dan Jogja termasuk yang berkapita tinggi.

Kegiatan ini menampilkan pakar-pakar yang ahli  dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, akademisi, Dinas Kesehatan, Kementrian kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Pertemuan ini merupakan langkah awal PKMK FK UGM untuk mencari akar masalah rujukan dalam era JKN sehingga dapat dihasilkan solusi terbaik.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#efefef” tabheadcolor=”#0143b5″ seltabcolor=”#ffffff” seltabheadcolor=”#000000″ tabhovercolor=”#ffffff”]
[restab title=”Sesi I A” active=”active”]

Studi Kasus RSUP Dr Sardjito: Dinamika Jumlah Pasien dan Tipe Kasus di era JKN

Sistem JKN dan remunerasi menjadi faktor kuat berubahnya RS dalam era JKN, tegas dr. Rukmono Siswishanto, MKes., Sp.OG(K), Direktur Pelayanan Medis RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta. Pola perubahan berdampak pada peserta. Data dari RS Sardjito bahwa sebesar 46% pasien severity level satu dirawat tahun 2015, pola ini kemungkinan disebabkan oleh masalah koding, rujukan, dan preferensi. Pola rujukan berdampak namun tidak berpengaruh pada severity.

Ada perubahan tindakan maupun penyakit yang terjadi di RSUP Sardjito sebagai dampak era JKN. misalnya, Obsgyn sudah tidak masuk 16 besar di rumah sakit Sardjito. Namun kasus Obsgyn di IGD tinggi. Agar tetap survive dalam era JKN, RS Sardjito mengembangkan arah pelayanan klinis melalui tiga cara yaitu: 1) mengembangkan pelayanan klinis rutin, 2) mengembangkan pelayanan rintisan seperti cangkok hati, cangkok sumsum tulang belakang, cangkok ginjal, CABG, lab dan aplikasi stem cell, dan 3) mengembangkan pusat unggulan seperti Onkologi, Kardiologi, Neurointensive, dan Vaskuler.

Strategi serta Kontribusi Rumah Sakit Swasta dalam Penguatan Sistem Rujukan

Era JKN menyebabkan peningkatan jumlah pasien kelas 3 di rumah sakit swasta. dr. Grace Frelita Indrajaja, M.M (Siloam Group Hospital) mengungkapkan RS Siloam tidak untung namun survive. Menurut pengalaman RS Siloam, saat ini sebanyak 21 RS Siloam telah beroperasi. Jumlah RS Siloam yang banyak menyebabkan ibaratnya ada penurunan harga dalam membeli barang.

Rencananya, RS Siloam juga akan menepatkan diri di pasar fasilitas kesehatan level primer. Hal ini dilakukan untuk memudahkan rujukan, selain itu RS Siloam juga memanfaatkan telemedicine untuk memenuhi kebutuhan customer yang ada di daerah sulit.

Kendala yang dihadapi RS Siloam pada era JKN antara lain:

1. Segi SDM

Pola pikir atau mindset dokter bahwa “banyak pekerjaan jasa sedikit”. Ada paksaan dari Siloam harus mau menangani pasien BPJS jika mau bekerja di Siloam.

2. Jumlah dokter

Terutama di luar pulau Jawa, mencari dokter umum dan spesialis susah. Untuk layanan BPJS yang baik pelayanan dokter harus fulltime. Ada beasiswa dari Siloam untuk program spesialis, namun dari universitas tidak mau menerima dengan alasan swasta belum jadi prioritas.

3. Segi tipe kelas

95% RS Siloam dari 21 RS  tipe B dan C. Jika dilakukan rujukan ke RS tipe A selalu ada alasan tidak ada kamar

4. RS swasta susah mendapat obat yang ada di formularium nasional.

Tentunya dengan banyaknya masalah yang dihadapi RS Siloam sebagai RS Swasta, diharapkan RS Siloam dapat survive dan berperan aktif untuk memperkuat sistem rujukan pada era JKN.

Peran, Fungsi serta Kontribusi Dokter Layanan Primer dalam Sistem

Banyak yang harus dibenahi dalam sistem di pelayanan primer, salah satunya adalah kompetensi dokter. Kompetensi dokter menyebabkan meningkatnya angka rujukan. Tingginya angka rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut juga tentunya karena sumber daya yang tidak tersedia maupun fraud yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP).

Prof. dr. Hari Kusnanto, MSc. DRPH mengungkapkan “Akar fraud provider karena BPJS yang fraud”. Fraud dapat dilakukan oleh pasien, BPJS Kesehatan, perusahaan obat dan alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Fraud merupakan kegiatan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara berlaku curang. Fakta yang saat ini terjadi di lapangan ialah adanya persaingan ladang uang antar klinisi inilah yang menyebabkan fraud dan kurangnya kerjasama antara sesama klinisi.

[/restab]
[restab title=”Sesi I B“]

Sebagai rangkaian dari Seminar “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” pada 24 Maret 2016 di Ruang Senat FK UGM, diselenggarakan sesi khusus terkait dengan peran perhimpunan spesialis dalam penguatan sistem rujukan di era JKN. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS. Sesi ini menghadirkan dua pembahas, yaitu dr. Ari Kusuma Januarto, Sp.OG. (POGI) dan dr. Santoso Suroso, Sp.A(K). (IDAI). Sesi ini didasari fakta bahwa permasalahan ketersediaan dan distribusi SDM masih menjadi permasalahan dalam mengembangkan sistem rujukan. Selain itu, data menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara RS pemerintah dan spesialis.

Mengawali sesi, Dr. Ari Kusuma Januarto, Sp.OG. menyatakan bahwa POGI terus berupaya untuk berperan aktif dalam penguatan sistem rujukan di Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat 3500 dokter spesialis dan 1000 PPDS obsgin, dengan setiap tahunnya meluluskan 200-250 dokter obsgin. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pada saat ini bukan pada ketersediaan dokter obsgin, namun lebih ke arah ketidakmerataan distribusi. Ketidak merataan distribusi secara langsung dapat mempengaruhi ketidakmerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Dr. Santoso Suroso, Sp.A(K). dari IDAI. Santoso memaparkan bahwa saat ini terdapat 144 rumah sakit tipe B yang belum memenuhi standar kebutuhan dokter spesialis. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 3700 dokter anak di Indonesia, dimana 1000 diantaranya bekerja di Jabodetabek. Ketidakmerataan ini dapat memberikan dampak negatif bagi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah menyadari urgensi terhadap permasalahan distribusi tenaga dokter spesialis di Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan perumusan Peraturan Presiden dalam penempatan dokter spesialis baru pada rumah sakit yang kekurangan tenaga dokter spesialis. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan dokter spesialis baru untuk bekerja selama satu tahun di rumah sakit yang membutuhkan keberadaan dokter spesialis. Kebijakan ini, menurut kedua pembahas, perlu didukung secara bersama oleh personal dokter, rumah sakit, asosiasi profesi, hingga pemangku kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Diskusi ini juga memfasilitasi penyikapan isu terkait banyaknya dokter subspesialis yang cenderung lebih sering mengerjakan kasus-kasus non-subspesialistik di rumah sakit tipe B/C. Narasumber menanggapi bahwa pada saat ini subspesialis masih belum mempunyai pengesahan kompetensi pada masing-masing konsil, sehingga pembagian kompetensi antara dokter spesialis dan subspesialis masih belum terbatasi dengan jelas.

Moderator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan bahwa dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, dokter spesialis di Indonesia sudah memenuhi prinsip ketersediaan, namun masih belum memenuhi terkait distribusi. Lahirnya Peraturan Presiden akan menjadi batu loncatan dalam meratakan distribusi dokter spesialis di Indonesia. Selain itu, terkait dengan pelayanan subspesialistik, moderator mendorong adanya kebijakan khusus terkait kompensasi dokter subspesialistik agar dapat terfokus melayani pasien pada rumah sakit tipe A.

[/restab]
[restab title=”Sesi II“]

“Visi Sistem Rujukan di Indonesia”

Pada sesi ke 2 workshop “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” di ruang Senat FK UGM, menghadirkan ketua Board Pusat kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc,PhD sebagai pembicara terkait visi sistem rujukan untuk dapat menjelaskan arah perkembangan sistem rujukan nasional yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Penjelasan dimulai dengan terlebiih dahulu merangsang adrenalin dari pelaku pelayaan kesehatan, mengenai bagaimana respon stakeholder menanggapi sistem rujukan nasional yang ada. Siapa yang akan menjadi pemimpin, apa fungsi Kemenkes dan apa kebijakannya. Dijelaskan oleh Prof Laksono bahwa yang saat ini terlihat adalah visi tentang Rumah Sakit rujukan gereget atau semangatnya sebagai rujukan nasional belum terlihat, sehingga perlu ada semacam dorongan dan semangat menjadi RS rujukan, dan yang terpenting tidak hanya berbicara mengenai kita sebagai pelaku, namun juga bicara tim sehingga secara menyeluruh dapat terbangun pola rujukan nasional yang baik.

Pentingnya leadership dalam rujukan nasional. Hal ini sangat erat kaitannya karena leadership diperoleh dari bakat dan training dan ada pula yang bisa didapatkan karena bakat training dan kesempatan. Kemudian, untuk menjadi rujukan yang baik adalah pelaksananya klinisi dan pendukungnya adalah direksi. Namun perlu diketahui apakah direksi yang ada mampu membawa perubahan karena ada direksi yang paham betul mengenai apa yang akan dilakukan namun adapula yang tidak paham sehingga perlu diberikan training untuk menjadi rujukan nasional. Mengenai visi Kementrian Kesehatan terkait rujukan, perlu ada maping mengenai rujukan nasional karena belum ada kriteria rujukan nasional yang benar sesuai dengan SK rujukan yang suda ada.

Pembicara 2 : Dr.dr Youth Savitri, MARS

Konsep Sistem Rujukan Nasional Di Indonesia Pelaksanaannya, Serta Tantangan yang Dihadapi

Program kementerian kesehatan selalu berkaitan dengan nawacita yang dibuat oleh Presiden RI. Salah satunya adalah sistem rujukan. Pengelolaan dalam  sistem rujukan harus dibenahi dalam struktur kerjanya. Selama ini sistem rujukan yang berjalan masih belum optimal. Kendala yang dihadapi yaitu dari segi infrastruktur, elektronik medicine yang didalamnya harus ada elektronik rujukan yang terintegrasi dengan rekam medik, ketepatan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan yang sesuai. Selain itu ada juga faktor lain untuk menunjang sistem rujukan yaitu rumah sakit yang menjadi rujukan harus ditata kembali berdasarkan kompetensi rumah sakit tersebut.

Tantangan Kemenkes saat ini yaitu antara ketersediaan dan kesiapan fasyankes dalam pelaksanaan sistem rujukan. Faktanya yang terjadi saat ini sistem rujukan nasional rata-rata di fasyankes tersier adalah kasus yang seharusnya ditangani oleh fasyankes primer.  Setelah dtelusur, ternyata ada beberapa rumah sakit yang  belum maksimal untuk penggunaan Clinical Pathway–nya.  Di rumah sakit jejaring,  Intensif Care Unit (ICU)  belum maksimal pelayanannya. Beberapa rumah sakit kapasitas ICU-nya masih kurang, selain itu SDM yang melayani pun terkadang tidak memadai. Harus dibenahi stratifikasi rumah sakit rujukan baik regional maupun nasional.

Program telemedicine yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan pada prinsipnya yatitu agar tidak ada lagi kesenjangan antara dokter, pasien dan fasyankes di suatu daerah.  Ternyata program yang sudah diterapkan dibeberapa wilayah Indonesia bagian timur juga menjadi tantangan dalam penerapannya. Belum semua rumah sakit bisa menerapkan program Telemedicine, karena terkait dengan tenaga dan fasilitas.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatn di rumah sakit, maka Kementerian kesehatan menghimbau untuk rumah sakit swasta diharapkan memiliki satu keunggulan dalam pelayanannya, misalnya ada pelayanan Hemodialisa di rumah sakit tersebut.

Dalam sesi ini diakhiri dengan sesi diskusi, pertanyaan dari bu Putu yaitu ada puskesmas dan dan RSUD yang sudah menerapkan telemedicine, bagimana sistem klaim ke BPJS. Pertanyaan tersebut dijawab oleh dr. Youth bahwa nantinya pelayanan melalui telemedicine akan diganti biayanya oleh bpjs, sebagai uang transportasi.

“Pembahasan dan Diskusi Pada Sesi 2”

Pada sesi ke 2 workshop “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” di ruang Senat FK UGM, bertindak sebagai pembahas 2 dan 3 yakni dr. Upik Handayani, AAK. Selaku Kepala BPJS Kesehatan KCU Yogyakarta dan dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT selaku Kadinkes DKI Jakarta. Masing-masing membahas mengenai pengembangan sistem rujukan dalam perspektif regulasi, kebijakan, dan strategi BPJS Kesehatan dan Konsep pengembangan sistem rujukan di DKI Jakarta. Pembahas menyampaikan pandangan masing-masing terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh pembicara pada panel sebelumnya.

Dari perspektif BPJS dr Upik menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan rujukan yang ada saat ini masih banyak yang harus diperbaiki dan perlu kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat. Strategi dalam pengembangan rujukan nasional yakni sangat penting harmonisasi antar lembaga. Pemantapan layanan, tidak hanya dari resources tetapi juga budaya kerja dan perliaku tenaga kesehata itu sendiri, yang mana  selama ini tidak banyak dipikirkan sebelum JKN karena merasa berada di zona nyaman. Dikatakan pula oleh dr Upik bahwa di Era JKN masih ada disparitas pemahaman, tentang hak dan kewajiban. Terkaiit rujukan di DIY sudah memrtimbangkan akses, kedekatan layanan, bahkan sudah memperhatikan daerah perbatasan dan juga kompetensi serta BPJS juga sudah melakukan analisa kebutuhan.

Sebagai pembahas selanjutnya dr Kusmedi selaku kepala Dinas Kesehatan DKI menyampaikan pernah mengalami penurunan pasien pada saat ada RS dinaikkan sehingga DKI mengembangkan layanan yang ada di layanan tersier, bayi tabung, pelayanan hematologi cancer. Disampaikan juga mengenai rujukan tidak hanya rujukan ke atas dan ke bahwa. DKI sudah mengembangan zona rujukan sehingga fasilitas kesehatan yang berada di luar zona rujukan tidak bisa. Hal yang perlu dipikrkan bersama yakni mengajak profesi untuk membangun untuk membuat suatu program promotif dan reventif dan hal ini sangatlah dibutuh strategi leadership untuk mengembangkan sistem rujukan nasional.

Pada sesi diskusi disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc,PhD bahwa sangat menarik pernyataan yang ada bahwa ketika Rumah Sakit dinaikkan kelasnya maka yang ada adalah pasien menurun, hal ini perlu menjadi perhatian. Ditegaskan juga bahwa rujukan nasional itu sangat kaku, sebaiknya rujukan bukan berdasarkan kelas Rumah Sakit tapi berdasarkan apakah layanan kesehatan tersebut PONEK dan poned. Dr. Youth dari Kemkes  juga menegaskan bahwa sebaiknya rujukan harus dibuatkan dasar hukum yang kuat baik peraturan Gubernusr (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwali) dan lainnya  agar ada harmonisasi, dikatakan juga bahwa sangat penting memiliki pemahaman yang sama tentang leadership rujukan nasional. Yang penting juga disampaiakn oleh dr Ari dari POGI bahwa dalam membangun system rujukan nasional dibutuhkan political will untuk mengubah perilaku, harus punya networking dan niat yang baik.

Pengembangan dan tantangan sistem rujukan dalam perspektif rumah sakit pendidikan

Permasalahan pemerataan tenaga kesehatn di Indonesia telah menjadi polemik di dunia kesehatan. Sebagian besar tenaga kesehatn berada di kota besar, sehingga didaerah terpencil jumlah tenaga kesehatan yang ada jumlahnya tidak memadai. Salah satu solusinya adalah dengan mendirikan program dokter spesialis di Fakultas Kedokteran swasta. Hal ini menurut dr.Rukmono solusi yang kurang tepat, karena untuk memecahkan masalah terkait sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesehatan, harus berfokus pada distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan. Di Indonesia sudah banyak Fakultas kedokteran didirikan, juka kualitas pendidikan dan lulusan tidak dipoerbaiki, maka akan menjadi masalah baru.

Strategi untuk memecahkan masalah terkait distribusi tenaga kesehatan yaitu dengan penerimaan tenaga kesehatn baru yang disesuaikan dengan penempatannya. Di Fakultas Kedokteran UGM sudah ada program penerimaan dokter spesialis yang berasal dari daerah, sehingga nanti setelah lulus harus kembali ke daerah tersebut.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan program telemedicine yang harus dipetakan terlebih dahulu dalam penerapannya, mana daerah yang cocok untuk penerapan program tersebut dan daerah yang tidak cocok dengan program telemedicine. Pemetaan ini harus dilakukan agar program telemedicine dapat diterapkan dengan baik dan sesuai.

[/restab]

[restab title=”Kesimpulan dan Penutup“]

Penutupan workshop “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” di ruang Senat FK UGM, disampaikan oleh ketua board Pusat kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc,PhD dengan memberikan kesimpulan workshop, rekomendasi dan aksi tindak lanjut untuk pengembangan sistem rujukan di Indonesia. Dalam penutupannya beliau menyebutkan bahwa penutupan yang disampaiakan merupakan awal diskusi baru mengenai sistem rujukan yang ada di Indonesia. Semua komponen dapat berkontribusi dan berdiskusi terkait pengembangan sistem rujukan yang lebih baik kedepan.

Disampaikan juga oleh Prof Laksono bahwa ketika terjadi permasalahan yang ada dalam sistem rujukan yang benar-benar krusial maka akan diketahui persis mana yang merupakan pemimpin atau tidak karena akan sangat erat kaitannya dengan keputusan-keputusan yang ada.  Pemimpin yang baik akan mempunyai atribut yang baik. Kedepan kita akan melihat leadership yang mana dari organisasi profesi yang benar-benar berkonsetrasi bekerja memperbaiki system rujukan nasional di Indonesia. Diketahui bahwa sector kesehatan itu sebaiknya desentralisasi dan antara satu dan lainnya tidak sama. Namun undang-undang kesehatan yang ada saat ini sangat sentralisasi. Sehingga beberapa persoalan terkait rujukan seperti yang ada pada peraturan BPJS juga sangat banyak dirancang dengan sistem yang sentralize sedangkan yang ideal sebaiknya desentralisasi.

Sebelum ditutup, Prof Laksono mengharapkan agar membuat suatu kelompok kerja yakni “POKJA  RUJUKAN”, dan tidak lupa beliau mengingatkan agar meneruskan diskusi, susun pertemuan tahunan bahkan riset.

[/restab]

[restab title=”Agenda Kegiatan dan Materi“]

JAM	MATERI	NARSUM/FASILITATOR
08.00-09.00	Pendaftaran peserta + Coffee break pagi	Panitia
09.00-09.10	Pembukaan dan Pengantar Materi  Video	Prof. dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D,
	Sesi IA:Moderator Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS.
09.10-09.40	Pembicara: Dinamika jumlah pasien dan tipe kasus (severity dan kompleksitas) RSUP dr. Sardjito Yogyakarta di era JKN: Data, Dampak, dan Strategi Antisipasi Materi  Video	dr. Rukmono Siswishanto, M.Kes., Sp.OG(K). (Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Sardjito)
09.40-10.05	Pembahas 1: Strategi rumah sakit swasta dalam sistem rujukan sertakontribusi rumah sakit swasta dalam penguatan sistem rujukan di Indonesia. Materi  Video	dr. Grace Frelita Indrajaja, M.M. (Siloam Group Hospital)
10.05-10.25	Pembahas 2: peran dan fungsi dokter layanan primer dalam sistem rujukan serta kontribusinya dalam sistem rujukan	Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr.PH.
	Sesi IB:Moderator Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS.
10.25-12.00	Pembahas: Konsep pengembangan profesi spesialis dan sub spesialis di rumah sakit rujukan tertinggi dalam menyikapi tingginya dinamika jumlah pasien dan tipe kasus Materi  Video	dr. Ari Junarto, Sp.OG. (Perwakilan POGI) Dr. Santoso Soeroso, Sp.A(K), MARS. (Perwakilan IDAI)
12.00-13.00	Istirahat dan Makan Siang
	Sesi II: Moderator Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS.
13.00-13.30	Pembicara 1: Visi Sistem Rujukan di Indonesia Materi  Video	Prof. dr.Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D
13.30-14.00	Pembicara 2: Konsep sistem rujukan nasional di Indonesia, pelaksanaannya, serta tantangan yang dihadapi. Materi	Dr. dr. Youth Savithri, MARS. (Kasie Pengelolaan Pelayanan Rujukan, Ditjen PKM, Kemenkes)
14.00-14.15	Pembahas 1: Pengembangan dan tantangan sistem rujukan dalam perspektif rumah sakit pendidikan	dr. Rukmono Siswishanto, M.Kes., SpOG(K). (Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Sardjito)
14.15-14.30	Pembahas 2: Pengembangan sistem rujukan dalam perspektif regulasi, kebijakan, dan stategi BPJS Kesehatan	dr. Upik Handayani, AAK. (Kepala BPJS Kesehatan KCU Yogyakarta)
14.30-14.45	Pembahas 3: Konsep pengembangan sistem rujukan di DKI Jakarta Video	dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT.(Kadinkes DKI Jakarta)
14.45-15.30	Diskusi Video
15.30-16.00	Kesimpulan & Penutup	Prof. dr.Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D
16.00	Coffee Break sore	Panitia

[/restab]

[/restabs]

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SGPDT) menjadi topic yang diangkat Indo Health Care Forum, IKKESINDO dan PKMK FK UGM pada seminar kali ini (Rabu, 3/2/2016). Sejumlah pembicara memaparkan pengalaman terbaiknya seputar kegawatdaruratan. Titi Masrifaharti, Dirut RSUD Bekasi memaparkan sejumlah perkembangan soft launching SGPDT melalui call center 119 di Bekasi. Call center 119 ini melibatkan kepolisian, Dinkes Bekasi, pemadam kebakaran dan pihak lain yang terkait. Selain call center, dikembangkan pula website untuk kegawatdaruratan yang mempunyai beberapa fitur, salah satunya panic button. Namun, apakah panic button bisa diakses jika tidak ada koneksi internet?, ungkap seorang peserta. Titi menjelaskan jika masyarakat atau keluarga pasien tidak bisa mengakses panic button yang ada di website, bisa langsung akses telepon call center. Bukan hanya call center yang disediakan RSUD Bekasi, pemerintah kota melalui salah satu Perwal-nya menanggung seluruh biaya kesehatan orang terlantar, narapidana, mereka yang berkasus, jumlah masing-masing 15 Milyar rupiah di RSUD dan Dinkes per tahun. 

Supriyantoro dari IKKESINDO menyatakan diskusi yang mempertemukan banyak pihak ini gratis untuk seluruh peserta, karena merupakan corporate social responsibility (CSR) dari PT IDS Med melalui yayasannya yaitu INDO Health Care Forum. Harapannya, diskusi semacam ini dapat diakses seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya dari sektor kesehatan. Selain itu, diskusi ini diharapkan memberikan banyak masukan positif untuk masyarakat. 

Prof. dr. Nila F Moeloek, Menteri Kesehatan RI, dalam sambutannya menegaskan kita harus mendidik masyarakat untuk terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kegawatdaruratan salah satunya langsung bersinggungan dengan kecelakaan di jalan. Maka, kesadaran keselamatan pengguna jalan harus dikampanyekan sejak dini. 

Contoh menarik disampaikan dr. Budi (Kemenkes), Layanan pra hospital kurang didengar, karena mainstream-nya di klinik. RS dan puskesmas.  Namun, layanan pra rumah sakit ini banyak dilakukan sekelompok kecil orang di masyarakat. Faktanya, the best performance dari Kemenpan 2015 yaitu call center 119 Kabupaten Boyolali. Ruang kantornya hanya 3×4 dan 3 orang staf yang berjaga secara shift pagi-siang-malam. Ini tidak efektif, namun usaha ini sangat dihargai. Hampir seluruh aktivitas yang diperlukan dilakukan seorang diri. Dia menerima telpon, dia menyetir, dia yang memberi pertolongan pertama dan membawa pasien ke RS.  Namun, dia menulis apa saja yang sudah dilakukan, ini yang patut dicontoh. Lalu call center dengan responder tercepat di Indonesia, saat orang menelpon hingga datang bantuan yaitu di Mataram hanya  5 menit (karena kotanya kecil dan tidak macet). Hal yang terpenting ialah harus ada nomor-nomor penting call center yang selalu bisa dihubungi (W).

Materi Presentasi:

• Kebijakan dalam Implementasi SPGDT di Indonesia       unduh
• SPGDT Pra Rumah Sakit –  RSUD Kota Bekasi unduh
• Penanggulangan Kasus Gawat Darurat Pra Rumah Sakit unduh

Outlook Manajemen Rumah Sakit

2016

Reportase

Elisabeth Listyani

 

 Menyambut tahun 2016 ini, Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK UGM mengadakan diskusi mengenai Outlook Manajemen Rumah Sakit 2016 dengan harapan mendapatkan masukan mengenai peran PKMK FK UGM untuk mengantisipasi perubahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Diskusi ini diadakan pada Selasa, 12 Januari 2016 dengan mengundang berbagai pihak pengambil kebijakan kesehatan maupun pelaku di industri kesehatan.

Pada diskusi ini dipaparkan 2 topik. Topik yang pertama yaitu Outlook Pasca JKN dan Menjelang MEA yang disajikan oleh Ir. Sarwestu Widyawan, MPH. Pada pembahasan yang pertama ini mencermati mengenai isu utama yang terjadi pada 2015 yaitu JKN dimana rumah sakit masih banyak menumpuk di wilayah tertentu. Pertumbuhan rumah sakit selama 2012 – 2015 masih banyak terjadi di Pulau Jawa dan lebih banyak didominasi oleh rumah sakit swasta for profit. Akreditasi juga mendapatkan perhatian dimana dengan akreditasi versi 2012 ini rumah sakit-rumah sakit didorong untuk lulus akreditasi tersebut, salah satu tujuannya agar dapat bekerja sama dengan BPJS. Selain itu BLUD mendapatkan sorotan dimana setelah 8 tahun implementasi baru 60% RSD yang mendapatkan status BLUD, sedangkan sisanya 40% masih belum dengan berbagai kendala salah satunya adalah perbedaan persepsi antara pemerintah daerah setempat dengan pihak rumah sakit. Isu lain adalah dengan adanya MEA akan memberi peluang masuknya tenaga kerja asing termasuk tenaga kerja kesehatan ke Indonesia.

Sebagai outlook di tahun 2016 ini dimana JKN sudah mulai berjalan baik namun masih banyak terjadi keluhan dan rumah sakit belum semua siap secara sistem. Implementasi BLUD yang diterapkan oleh RSD diharapkan akan membawa RSD menjalankan rumah sakitnya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel walaupun implementasinya masih akan banyak dipengaruhi secara politik. Selain itu isu rujukan berjenjang dimana rumah sakit pusat yang menjadi rujukan nasional akan menghadapi kelangkaan dokter sub spesialis. Hal lain yang perlu menjadi perhatian di tahun 2016 ini dengan diberlakukannya MEA selain tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia, akan ada pula investor asing yang tertarik untuk mengembangkan layanan kesehatan di Indonesia.

Topik kedua yang diangkat pada acara ini adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M. Kes, MAS. SDM kesehatan menjadi salah satu faktor kunci dalam menjalankan JKN. Yang menjadi isu di tahun 2015 diantaranya kegaduhan ala SDM kesehatan yaitu distribusi dan retensi SDM kesehatan, dual practice, kompetensi SDM kesehatan, kesenjangan kompetensi dalam sistem rujukan, remunerasi, gratifikasi, jaminan keamanan dan keselamatan SDM kesehatan di daerah terpencil, dan dokter layanan primer. Hal lain yang seharusnya menjadi kegaduhan adalah MEA, namun sepertinya hal tersebut belum dikerjakan oleh pemerintah dan asosiasi profesi. Pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan adalah menyelesaikan UU tenaga kerja kesehatan dan UU profesi dan mendidik tenaga kesehatan yang ada di wilayah terpencil.

Sebagai outlook di tahun 2016 ini bahwa Indonesia saat ini sudah keluar dari konteks krisis tenaga kesehatan dan mulai masuk ke kinerja SDM kesehatan, kompetensi, dan distribusinya. Hal tersebut diserahkan pada mekanisme pasar seperti yang terjadi di rumah sakit – rumah sakit di Thailand, Malaysia, maupun Singapore. Produksi dokter spesialis terjadi peningkatan yang cukup di Thailand, sedangkan di Indonesia trendnya terjadi penurunan. Dengan berlebihnya pasokan tenaga spesialis di sebuah negara maka akan memicu negara tersebut untuk mengirimkan kelebihan tenaga spesialis ke negara lain. Berbagai upaya dilakukan agar tenaga spesialis tidak keluar (brain drain) seperti yang telah dilakukan di Thailand yaitu dengan mendorong universitas untuk meningkatkan jumlah dosen di Fakultas Kedokteran, demikian pula di Malaysia dengan mengupayakan medical tourism.

Untuk tahun 2016 ini belum ada inovasi karena beratnya unfinished business di tahun 2015, tahun ini merupakan tahun komunikasi dan koordinasi untuk menghasilkan regulasi yang acceptable, dan tahun kritis untuk persiapan MEA. Hal yang ditunggu saat ini dari pemerintah pusat adalah penuntasan DLP, revitalisasi CCF, memastikan kompetensi SDM kesehatan, membuat regulasi mengenai gratifikasi dan remunerasi, serta menentukan strategi menghadapi MEA.

Setelah pemaparan kedua topik tesebut, maka dilanjutkan dengan diskusi dari berbagai narasumber yang hadir baik di lokasi undangan maupun webinar. Diskusi pertama yang dilontarkan oleh dr. Tonang Dwi Aryanto yang mewakili Persi dan Arsada menbahas mengenai pengendalian biaya pada implementasi JKN yang akan berpengaruh terhadap mutu layanan. Diharapkan ke depannya dengan mutu yang akan dicapai maka berapakah biaya yang akan dikeluarkan. Penyebaran SDM kesehatan di beberapa wilayah masih kurang dan dikuatirkan dengan berlakunya MEA maka rumah sakit privat jejaring akan semakin melebarkan sayap ke daerah-daerah dan potensi rumah sakit daerah untuk memberikan layanan akan semakin tersaingi. Demikian pula Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD memberikan pendapatan bahwa saat ini ada 2 isu yang saling berlawanan yaitu adanya BPJS, peningkatan penduduk dan peningkatan rumah sakit for profit di Pulau Jawa versus produksi jumlah dokter spesialis yang menurun, masih diperparah lagi dengan pencatatan dimana residen belum dimasukkan sebagai SDM kesehatan. Tenaga lain yang belum dimasukkan ke dalam pencatatan adalah dokter sub spesialis, padahal permintaan terhadap tenaga tersebut cukup tinggi, dimana banyak penduduk Indonesia yang berobat ke luar negeri untuk mencari sub spesialis. Ke depannya perlu dimasukkan sebagai tenaga kesehatan. Di negara maju, residen menjadi tumpuan layanan kesehatan.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh dr. Meliala, dimana gap ketersediaan dokter spesialis tersebut akan ditangkap oleh MEA. Perlu belajar dari Tiongkok dimana barefoot doctor dihitung sebagai tenaga kesehatan. Diharapkan residen dengan kemampuan level tertentu dapat ditempatkan ke daerah terpencil yang kekurangan tenaga spesialis dan aspek hukum juga perlu diperhatikan untuk melindungi tenaga tersebut. Lebih lanjut, saat ini dalam sistem pendidikan juga belum fokus atau masih generik dalam memberikan pendidikan kepada manajer rumah sakit, semestinya dibedakan untuk rumah sakit di daerah atau untuk rumah sakit di kota besar yang kental dengan kompetisi dengan rumah sakit luar negeri.

Dari sisi teknologi informasi yang disampaikan oleh Guardian Y. Sanjaya bahwa penggunaan IT di rumah sakit – rumah sakit salah satunya merupakan dorongan dari diberlakukannya JKN. Penggunaan aplikasi di rumah sakit sebenarnya cukup banyak pilihan, namun saat implementasi rumah sakit belum siap sampai pada tahap pemeliharaan, selain itu SDM yang dimiliki juga belum mendukung.

Dari diskusi yang dilontarkan oleh berbagai narasumber yang hadir dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi manajemen SDM yang diperkuat dengan regulasi dan peraturan beban kerja, mendefinisikan tenaga kesehatan seperti tenaga sub spesialis, IT, dan manager rumah sakit, menyelaraskan rumah sakit dengan SDM, pembiayaan JKN yang lebih transparan. Kesemua isu-isu tersebut selayaknya digulirkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti. (EL)

 

TOR

Diskusi Outlook Manajemen Rumah Sakit 2016

12 Januari 2016

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

 

 

Pendahuluan

Dua tahun sudah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan model fee for service menjadi model kapitasi yang dimulai dari pelayanan kesehatan pertama (PPK I) seperti Puskesmas atau klinik dan InaCBGs di rumah sakit.

Melalui badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Pemerintah menuangkan aturan perundang undangan dalam undang-undang yang mengatur sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam upaya mewujudkan JKN perlu ada upaya upaya preventif dan promotif untuk melakukan pencegahan guna menekan biaya kesehatan yang terus meningkat, kedepan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen akan lebih ditekankan pada kegiatan pencegahan (preventif) dan promotif, sehingga kesempatan ini dilakukan untuk memperbaiki pembangunan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

“Paradigma sehat dan pembangunan sehat hanya terwujud bila setiap sektor bekerjasama. Sebab masalah kesehatan ternyata butuh perhatian untuk memperbaiki sumber daya berkualitas

KERANGKA KEBIJAKAN JKN

Dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan didalam rangka menukseskan dan mendukung program JKN isu yang mendominasi atas pelaksanaan JKN tersebut, menimbulkan masalah tersendiri bagi untuk rumah sakit dengan tuntutan perlu adanya standarisasi seperti akreditasi rumah sakit pola pembiyaan yang efisien dan akuntabilitas.

Dalam memberikan nilai tambah pada pengguna didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui JKN perlu dilakukan penyempuranaan di dalam seluruh rangkaian aktiftas pelayanan sejak pra pelayanan , ,roses pelayanan hingga pasca pelayanan, yang mana harus didukung oleh aktifitas pendukung seperti kemampuan SDM yang mumpuni, sistem keuangan yang sesuai standarisasi, tehnologi dan informasi yang memadai, sehingga akan diperoleh nilai tambah pada pelaksanaan JKN.

Perkembangan dunia akan semakin terbuka, akan memaksa negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat kawasan regionalnya, salah satunya yaitu dengan penerapan pasar bebas, dan mulai 1 Januari 2016 ini Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana di dalam pasar bebas ini, produk-produk barang, jasa hingga tenaga kerja di negara-negara ASEAN akan saling bersaing, sehingga praktis akan banyak tenaga kerja yang akan masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung akan berdampak pula pada sektor pelayanan kesehatan.

 

Maksud dan tujuan

Diskusi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk

1. Mendiskusikan apa yang akan terjadi di tahun 2016
2. Mendapatkan masukan mengenai peran PKMK untuk mengantisipasi perubahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik
3. Menyusun rencana dan melaksanakan hasil diskusi ini dengan pihak terkait
   

 

Waktu dan pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilakukan dengan diskusi dan melalui webinar, pada :

Hari                                        : Selasa

Tanggal                                 : 12 Januari 2016

Jam                                        : 08.30 – selesai

Tempat                                  : Hotel Santika

 

Presenter:

1. Sarwestu Widyawan, ST.,MPH
2. dr.Andreasta Meliala, MAS, MKes.

Pembahas:

1. Kemenkes
2. Kemendagri
3. PERSI
4. ARSADA Pusat

 

Audience:

• Manajer RS
• Dosen MMR UGM
• Konsultan dan peneliti PKMK FK UGM
• Mahasiswa dan Alumni MMR UGM

 

 Agenda (tentatif):

No	Waktu	Topik	Penyaji/Narasumber
1	08.30 – 09.00	Outlook Manajemen Rumah Sakit Pasca JKN dan Menjelang MEA Materi	Sarwestu Widyawan, ST.,MPH
2	09.00 – 09.30	Outlook SDM Kesehatan: “unfinished business 2015” vs tantangan MEA 2016 Materi	DR. Dr. Andreasta Meliala, MAS, MKes
3	09.30 – 10.30	Pembahasan	Kemenkes (Biro Kepegawaian, BUK, PPSDM) Kemendagri PERSI ARSADA Pusat
4	10.30 – 11.30	Diskusi	Moderator: Yos Hendra
5	11.30 – 12.00	Kesimpulan dan penutup	Sarwestu Widyawan ST., MPH dan DR. Dr. Andreasta Meliala, MAS, MKes

Anggaran

Kegiatan ini menggunakan anggaran yang bersumber dari PKMK FK UGM

Reportase

PERSI: Tata Kelola Klinik yang Baik untuk Mewujudkan Patient Safety 

Setelah pada 24 Oktober lalu di Jakarta kongres PERSI memilih dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes sebagai ketua. Maka, pada 8 Desember 2015 sebanyak 124 orang pengurus PERSI periode 2015-2018 dilantik. Dr. Kunjtoro menggantikan DR. dr. Sutoto, MKes yang sebelumnya telah menjabat selama 2 periode dengan banyak kemajuan, antara lain ikut memberikan warna pada kebijakan mengenai JKN dan menyuarakan kepentingan RS serta pasien.

Periode ini, Ketua Umum PERSI Pusat menantang para pengurusnya, apakah PERSI saat ini telah menemukan jati dirinya, apakah pengurus PERSI periode ini siap dan tetap dapat menjunjung tujuan organisasi? Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana beyond 2019 (setelah seluruh masyarakat Indonesia ter-cover JKN)? Tentunya sangat penting bagi RS untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, memenuhi tuntutan regulator dan customer, sekaligus memenuhi harapan investor/pemilik. Untuk itu menurut dr. Kuntjoro, PERSI hadir sebagai pemersatu bangsa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, dalam rangka meningkatkan patient safety. Ini merupakan hak konstitusi sehingga core value dan core believe yang telah diperjuangkan oleh para pendiri PERSI tidak sia-sia.

Visi Ketua PERSI yang baru adalah terwujudnya PERSI dengan anggota yang kompak dan berpihak pada kebutuhan organisasi dan masyarakat. PERSI ingn menjadi organisasi yang mampu mendorong terwujudnya tata kelola klinik yang baik melalui kendali mutu serta kendali biaya di RS, mewujudkan regulasi dan yang ada yang terkait dengan RS. Juga harus disadari bahwa kita bukanlah yang terbaik sehingga harus terus belajar dan memperbaiki kesalahan. Pada akhirnya tujuan PERSI adalah mewujudkan patient safety pada setiap jengkal proses pelayanan di RS. Sementara itu, masyarakat berharap agar PERSI dapat menerima keluhan masyarakat. (pea)

Reportase: 

Hambatan RSUD menerapkan PPK-BLUD: Permendagri No. 61/2007 Kurang Jelas? 

Pertemuan Rencana Revisi Permendagri 61/2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 

Jakarta, 17-20 November 2015

 

Menyikapi belum berjalannya Permendagri 61/2007 sesuai dengan yang diharapkan, Ditjen Keuadangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para praktisi (direktur RSUD), asosiasi RS Daerah (ARSADA), akademisi dan tenaga ahli manajemen keuangan lembaga pelayanan publik di Jakarta minggu lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai kendala, khususnya yang disebabkan oleh karena perbedaan dalam menafsirkan isi Permendagri tersebut di berbagai daerah. Para audiences diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka merevisi peraturan tersebut.

Setjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indra Baskoro, dalam sambutannya   menegaskan bahwa kebijakan ini harus diteruskan karena hanya dengan cara inilah kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan. Namun ia mengakui bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga dengan adanya revisi ini maka kedepannya akan semakin memudahkan bagi SKPD khususnya rumah sakit daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Menurut DR. Hari Nur Cahya Murni, M.Si (Plt. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah), kendala dalam menerapkan PPK-BLUD diberbagai daerah antara lain adalah sulitnya mengubah pola pikir birokrat terkait dengan penyusunan pola penganggaran yang lebih efisien, efektif dan lebih menekankan pada produktivitas dan kinerja, kurangnya SDM yang memahami BLUD serta BLUD belum dianggap prioritas bagi peningkatan kinerja pelayanan publik (belum memberikan kontrbusi yang signifikan bagi peningkatan kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah).

Perubahan Permendagri 61/2007 yang didahului dengan perubahan PP 32/2004 menjadi 23/2014 pada intinya untuk memperbaiki pelaksanaannya di daerah dengan prinsip tidak mempersulit, tidak berimplikasi hukum dan memberikan implikasi pada peningkatan kinerja pelayanan.

Fleksibilitas yang diberikan pada BLUD harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Hal ini merupakan bentuk tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga pelayanan publik atas kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya publik. Namun demikian, masih ada cukup banyak kerancuan penggunaan istilah dalam aturan ini, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi yang pada akhirnya menghambat implementasi BLUD. Kerancuan istilah antara lain: 

• “Diaudit secara independen”, masih menjadi perdebatan karena menurut UU lembaga pemerintah hanya diaudit oleh BPK. 
• Biaya (pada Bab X): masih belum jelas apakah yang dimaksud pada bagian tersebut belanja pada konteks penganggaran atau beban pada laporan operasional
• Penggunaan istilah investasi yang merujuk pada pengeluaran untuk modal tetap
• Ambang batas
• Kalimat yang tidak paralel, misalnya: Pasal 71 (2) “Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. “
• Kalimat yang tidak jelas seperti pada Pasal 79
• Istilah tidak pas pada Pasal 89 dan 90 terkait dengan utang
• Standar akuntansi tidak relevan karena sudah keluar PP 71/2010, karena ini antara SKPD dengan BUMD
• Ada ketimpangan dalam pengaturan pengukuran kinerja

dan sebagainya.  

Dalam pertemuan ini, dr. Kuntjoro A. Purjanto (Ketua ARSADA Pusat) menyampaikan bahwa dalam menyusun draft revisi Permendagri 61/200 7 ini, seluruh stakeholders perlu memahami hakekat RS: yang beda dengan  lembaga pelayanan publik lainnya. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan 1) apakah ada mandat konstitusi untuk melaksanakan pelayanannya (msialnya pada kasus RS, bahwa di suatu daerah harus ada RSD), 2) ada hak konstitusi yang dimiliki oleh rakyat dan juga oleh RSD. Pasiem yang mencari pelayanan kesehatan ke RSD berharap sembuh. Sehingga mereka yang di pulau dan pelosok mempunyai hak sama dengan yang ada di pusat-pusat pemerintahan. Artinya ada kewajiban yang sifatnya public goods yang harus dipenuhi, kewajiban pemerintah, misalnya imunisasi, dan sebagainya, tegas Kuntjoro. Pihak yang dilayani oleh RSD adalah individu dan ini menuntut dimana tidak boleh ada kesalahan. Hal ini berbeda dengan hiburan, yang semakin lucu semakin tidak diatur maka semakin mahal harganya. Industri kesehatan mirip dengan penerbangan. Namun bedanya, pada industri penerbangan jika pilot melakukan kesalahan maka pilot akan ikut menjadi korban dalam kecelakaan. Pada industri kesehatan, jika dokter atau petugas kesehatan lainnya melakukan kesalahan, yang menjadi korban hanya pasien. Dokternya masih bisa praktek dan seterusnya.  

Jadi, penting untuk digarisbawahi bahwa niat dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah: patient safety danstandar mutu. Untuk itu, maka fleksibilitas memang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan niat tersebut. Namun, RSD bukanlah lembaga yang terpisah dari pemerintah daerah, karena RSD menjalankan misi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pelayanan kesehatan.  

Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan selanjutnya, menurut Sudaryanto, SE, MM (Kabag pada Biro Keuangan dan Aset, Setjen Kementerian Dalam Negeri) seharusnya Permendagri disusunsejelas mungkin agar tidak menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Selain itu, hal tersebut juga untuk memunculkan persepsi yang sama (tidak menimbulkan persepsi yang berbeda). Aturan boleh saja rigid namun tetap fleksibel. Misalnya rincian obyek, rincian sebatas mana fleksibilitas itu diberikan, sehingga tidak melanggar aturan lain yang sudah ada. Ini contoh tata keuangan yang sedang direvisi. Agar ketika BLUD melaksanakan, ada dasar hukumnya. Saat tidak ada dasar hukumnya di Permendagri 61/2007, akan banyak pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara lisan dan ini berbahaya. Pada akhirnya akan berkembang banyak versi penafsiran. 

Salah satu contoh dampak dari perbedaan penafsiran adalah BLUD menyusun dua dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu rencana strategis dan rencana strategis bisnis. Hal ini karena Permendagri 61/2007 tidak mengatur bagaimana mengkonsolidasikan Renstra Kepala Daerah dengan RSB BLUD. Akibatnya jika BLUD tidak menyusun Renstra (hanya menyusun RSB sebagaimana yang diamanatkan Permendagri), maka perencanaan BLUD akan sulit masuk dalam Renstra Pemda dan akhirnya tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Kasus ini terjadi pada tiga RSUD yang telah ditetapkan sebagai BLUD di Kota Bandung, dimana program-program pada RSB tidak terkonsolidasi dalam RPJMD. Di sisi lain, DPRD menggunakan RPJMD sebagai dasar untuk mengesahkan anggaran. Akibatnya, ada beberapa rencana investasi pengembangan RS tertunda pelaksanaannya karena belum adanya alokasi APBD. 

Ada penelitian yang menemukan bahwa banyak RS tidak menyusun RSB dan RBA namun ditetapkan sebagai BLUD. Selain tidak menyusun RSB dan RBA juga sebagian RSD lebih merasa sebagai BUMD dan membuat aturan-aturan yang tidak ada payungnya. Hal ini terjadi karena 1) DPKAD tidak “ngeh” atau tidak tahu, 2) RS merasa memiliki kewenangan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa meskipun membuat RSB namun tidak dimasukkan dalam RPJMD. Ini menjadi  masalah pada RKTD, karena dewan menggunakan RPJMD sebagai dasar untuk menyetujui anggaran.  

Dengan berbagai masalah tersebut, harus jelas mana fleksibilitas yang boleh diberikan mana yang tidak dan mana yang dikecualikan. Hal penting yang juga masih luput dari perhatian adalah pengukuran kinerja yang masih timpang. Saat ini belum jelas bagaimana sistem pengukuran kinerjanya. Misalnya jika akan menggunakan Balanced Scorecard, salah satu kata kunci yang unik adalah adanya “manfaat sosial” di samping manfaat ekonomi. Tujuan-tujuan ini yang belum pernah dinyatakan atau dikemas dengan lebih baik dalam Permendagri 61/2007 tersebut. Jadi secara keseluruhan setidaknya ada tiga isu yang perlu digarisbawahi dalam revisi Permendagri ini, yaitu 1) isu tentang fleksibilitas, 2) isu tentang pengendalian, 3) isu tentang pengendalian kinerja. (pea)

Hambatan RSUD menerapkan PPK-BLUD: kurangnya tenaga akuntansi dan keuangan? 

Anastasia Susty Ambarriani, PhD*

 

                Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah masih berada pada periode transisi dalam hal pengelolaan keuangan. Disebut periode transisi karena sejak 8-9 tahun lalu pemerintah telah menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/D) sesuai dengan amanat UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit, namun hingga kini belum semua RS pemerintah menerapkannya. Pola pengelolaan keuangan BLUD merupakan keberlanjutan dari pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (BLU) yang diatur dan didukung oleh Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005, serta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2012.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian atau unit kerja dari perangkat daerah dan status hukumnya tidak terpisah dari Pemerintah Daerah. BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang ditawarkan tanpa mengutamakan keuntungan. Sebagai bagian dari perangkat daerah, Badan layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai perbedaan dari unit kerja Pemerintah Daerah lainnya, yaitu perbedaan dalam hal pengelolaan keuangan. Pola keuangan BLUD memberikan fleksibilitas dengan menggunakan prinsip bisnis yang sehat, yaitu efisiensi dan produktivitas.  Pola keuangan yang fleksibel ini mempunyai konsekuensi pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai unit kerja Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dengan kualitas yang prima kepada masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah perlu diberi kesempatan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri sehingga dapat mengembangkan profesionalisme pelayanan tanpa dihambat oleh faktor birokrasi. Melalui Badan Layanan Umum Daerah, diharapkan tujuan peningkatan mutu pelayanan dapat tercapai.

Dukungan Pemerintah terhadap fleksibilitas pengelolaan keuangan telah jelas melalui Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum, permasalahannya adalah siapkah Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjalankannya. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa sampai Desember 2014 Rumah Sakit daerah yang menerapkan BLUD sudah 279 RSD atau 44% dari total 639 Rumah Sakit daerah yang ada di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa jangkauan pencapaian RSUD untuk menjadi BLUD masih lambat atau dapat dikatakan respon terhadap pola pengelolaan keuangan RSUD BLUD masih rendah. Rendahnya respon terhadap pola pengelolaan keuangan RSUD BLUD ini perlu dikaji penyebabnya. Beberapa keluhan yang sering muncul adalah kurangnya tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit. Kurangnya tenaga akuntansi dan  keuangan tentu  tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat mengingat tidak banyak pula akuntan profesional yang tertarik untuk berkarier di rumah sakit.

Kurangnya tenaga akuntansi dan keuangan profesional di rumah sakit tidak seharusnya menghambat rumah sakit umum daerah untuk dapat mengelola keuangan rumah sakit secara efisien, produktif dan transparan. Perlu dicari  cara atau solusi agar tenaga akuntansi dan keuangan yang tersedia di rumah sakit dapat dikembangkan menjadi tenaga yang semakin kompeten di bidangnya. Di masa yang akan datang, tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit, tidak hanya terbatas sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi lebih luas lagi harus mampu menjadi penyedia informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan stratejik, penganggaran, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan.

Peningkatan kompetensi tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit dapat didorong melalui kerja sama berbagai pihak. Pemerintah perlu memberikan dorongan melalui peraturan-peraturan yang ada. Melalui Peraturan tentang BLUD, sebenarnya Pemerintah telah memberi dorongan agar pengelolaan keuangan rumah sakit dilakukan sesuai praktek bisnis yang sehat, hal ini mendorong ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pihak Manajemen Rumah Sakit dapat mendorong peningkatan kompetensi tenaga akuntansi dan keuangannya dengan cara memberikan kesempatan bagi tenaga akuntansi keuangan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, baik melalui program pendidikan dan pelatihan di luar, inhouse training, pelatihan jarak jauh ataupun program blended–learning, yaitu kombinasi pelatihan tatap muka dan jarak jauh,  seperti yang digunakan oleh PKMK UGM dalam berbagai program pelatihannya. Selain itu, pihak Asosiasi Rumah Sakit Umum Daerah mungkin dapat memberikan dorongan melalui program pengakuan profesionalisme tenaga akuntansi dan keuangan, misalnya dengan menyelenggarakan program sertifikasi profesi akuntansi dan keuangan rumah sakit. Dengan adanya program sertifikasi tenaga akuntansi dan keuangan rumah sakit, maka tidak ada lagi kesenjangan kompetensi tenaga akuntansi akuntansi dan keuangan di berbagai rumah sakit dan tidak ada lagi alasan bagi rumah sakit untuk tidak mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Banyak cara untuk mengatasi kekurangan tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit, dan kekurangan tersebut tidak seharusnya menghambat pengelolaan keuangan rumah sakit yang efisien dan produktif yang mengarah pada peningkatan mutu pelayanan. Dukungan Pemerintah, manajemen rumah sakit dan pihak asosiasi rumah sakit akan sangat berharga bagi peningkatan kompetensi tenaga akuntansi dan keuangan di rumah sakit.

* Konsultan dan Peneliti PKMK FK UGM

Laporan Hasil Penelitian 

Sistem Remunerasi Dokter di RSUD di NTT

Tim Peneliti PKMK FK UGM* dan P2K3 Undana** 

Abstrak

Latar Belakang. Sistem pembiayaan kesehatan nasional yang berlaku sejak 2014 mempengaruhi pendapatan RSUD. Sistem ini memaksa RSUD untuk menyesuaikan diri dalam penggunaan pendapatan tersebut, termasuk dalam alokasinya untuk membayar jasa dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja dokter, mengidentifikasi sistem pembagian jasa dokter dan mengukur kepuasan kompensasi mereka.

Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross sectional, yang menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari berbagai dokumen RS, sedangkan data kualitatif diperoleh dari FGD dengan 57  dokter, manajemen RS dan beberapa stakeholders eksternal kunci. Penelitian dilakukan di empat RSUD di NTT, dimana tiga diantaranya telah menerapkan PPK-BLUD.

Hasil. Keempat RSUD sudah berstatus sebagai RS Kelas C, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai BLUD, berkapasitas antara 106-145 TT, memiliki 2-5 dokter spesialis tetap dan 4-10 dokter umum & dokter gigi. Sebagian memiliki 2-4 dokter kontrak untuk melengkapi pelayanan. Lebih dari 50% berada pada rentang usia 30-39 tahun dan berstatus sebagai PNS. Dengan usia produktif dan jam kerja sepanjang jam pelayanan instansi pemerintah, kebanyakan responden menghabiskan waktu 5-8 jam di RS pemerintah dan ≤ 4 jam di RS lain/praktek pribadi. Di Poliklinik, 36% dokter menangani ≤ 10 pasien/hari dan 7% menangani > 30 pasien/hari. Pendapatan dokter meliputi gaji tetap, jasa medis, tunjangan, bonus dan lembur. Total pendapatan dokter umum terendah Rp 6,7 juta, tertinggi Rp 31 juta, dokter gigi terendah Rp 4 juta, tertinggi Rp 43,5 juta, residen terendah Rp 4 juta, tertinggi Rp 12 juta dan dokter spesialis terendah Rp 14 juta, tertinggi Rp 23 juta. RSUD yang terletak di wilayah dengan jumlah penduduk lebih banyak dan perekonomian lebih maju lebih menarik minat dokter karena ada potensi praktek swasta untuk menambah pendapatan. Penerapan JKN mempengaruhi besaran jasa yang diterima dokter. 65% responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas terhadap cara pembagian, ketepatan waktu pembagian maupun kesesuaian nilai jasa terhadap beban kerja. Cara pembagian dianggap kurang transparan dan kurang dikomunikasikan. Sebagian dokter merasa kesempatan untuk meningkatkan karir dan pendidikan terbatas karena faktor latar belakang asal dokter dan kemampuan keuangan pemda.

Diskusi. RSUD belum memiliki atau sedang dalam proses mengembangkan sistem remunerasi yang lebih sesuai dengan era JKN. Pendapatan RSUD yang berasal dari klaim ke BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs perlu diolah dalam formula tertentu agar tidak lagi berbasis volume kegiatan. RSUD perlu mencari ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menentukan besaran jasa yang dapat diberikan pada dokter. RSUD juga dapat mengembangkan sistem remunerasi non-finansial, berupa fasilitas kerja, kenyamanan hidup maupun kesempatan pengembangan karir yang selama ini sebagian sudah ada namun tidak masuk dalam sistem remunerasi. Pelibatan dokter dalam proses pengembangan dan implementasi sistem remunerasi ini menjadi faktor penting yang akan mendorong terjadinya transparansi dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kepuasan dokter.

Kesimpulan. Keempat RSUD belum memiliki sistem remunerasi yang dianggap sesuai dengan beban kerja dan sistem pembayaran JKN, namun semuanya sedang dalam proses pengembangan. Kepuasan dokter terhadap remunerasi masih rendah, salah satunya karena pengembangan dan implementasi sistem yang dianggap belum transparan.

 

Keywords: remunerasi, RSUD, JKN, NTT.

 

* Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, DR. Andreasta Meliala, MKes, dr. Finuril Hidayati, MPH, Putu Eka Andayani, SKM, MKes

** dr. SMF Koamesah, MMR, MMPK, Magdarita Riwu, S.Farm, Dedy Asanab, SKM, Stevie Ardianto Nappoe, SKM

Reportase Seminar

Clinical Pathway Terintegrasi dan Reformasi Pembayaran Provider

kerjasama antara NICE International dengan CNHDRC

Beijing, 29 Oktober 2015

 

 

Latar Belakang

 Sejak 2009 NICE International bekerjasama dengan CNHDRC mengembangkan suatu desain proyek pembuatan clinical pathway untuk rumah sakit-rumah sakit daerah. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) adalah lembaga yang berbasis di Inggris, didirikan tahun 1999 untuk mengurangi variasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam National Health Service (Sistem Kesehatan Inggris). Melalui beragam kegiatan, lembaga ini menghasilkan pedoman-pedoman berbasis bukti, mengembangkan standar mutu dan ukuran kinerja serta menyediakan informasi pada stakeholders dalam sistem kesehatan, NICE berperan dalam meningkatkan outcome bagi masyarakat yang menggunakan sistem kesehatan dan sistem lain – termasuk sistem layanan sosial – yang terkait.

China National Health Development Research Center (CNHDRC) adalah sebuah institut penelitian nasional yang didirikan tahun 1991 sebagai lembaga think-thank yang memberikan konsultasi teknis berbasis bukti (hasil riset) bagi pengambil keputusan. Pada bulan Mei 2015 yang lalu PKMK FK UGM berkesempatan mengikuti sebuah kaji banding mengunjungi CNHDRC, guna mempelajari peran lembaga think tank di Tiongkok dalam pengambilan keputusan. Laporan mengenai hasil kaji banding ini dapat Anda baca disini. 

Clinical pathways untuk mengubah perilaku provider

Selama kurun waktu kurang lebih lima tahun NICE men-support CNHDRC, salah satunya untuk mengembangkan clinical pathway (CP) di beberapa RS daerah. Hasil kerjasama ini kemudian diseminarkan di Beijing pada 29 Oktober 2015, dengan mengundang stakeholders terkait (pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, RS dan Dinas Kesehatan yang terlibat). Selain itu, NICE juga mengundang beberapa partner (atau calon partner) lain dari India, Nepal, Ghana dan Indonesia (PKMK FK UGM dan Universitas Atmajaya).

Pembuatan CP yang terintegrasi ini dilatarbelakangi  oleh trend peningkatan biaya kesehatan di Tiongkok secara signifikan selama dua dekade terakhir. Isu lain terkait dengan kurangnya monitoring penggunaan obat-obatan dan peralatan medis di berbagai RS daerah. RS telah membeli berbagai peralatan mahal seperti CT scan untuk menarik pasien dan meningkatkan pendapatan, namun lama kelamaan penggunaannya menjadi sangat berlebihan. Di samping itu, muncul harm akibat radiasi. Setidaknya, ini semua terjadi karena tidak adanya CP sebagai guideline bagi para tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan pada pasien. Penelusuran hal ini membawa pada fakta adanya perilaku irregular dokter, sistem manajemen yang belum terbangun dan berbagai pemeriksaan yang irasional. Ada kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan outcome yang seiring dengan upaya menurunkan biaya, khususnya pada non-communicable diseases (NCD) yang merupakan penyakit berdurasi panjang, membutuhkan perawatan yang lama serta manajemen pasien yang terencana dengan baik.

CP dianggap sebagai suatu solusi karena merupakan alat yang menerjemahkan bukti terbaik yang tersedia dan guideline menuju praktek multidisiplin terbaik. NICE dan CNHDRC mengembangkan CP berbasis bukti bersama-sama dengan reformasi lain di rumah sakit publik untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan yang berlebihan maupun yang kurang dari standar, di berbagai daerah di Tiongkok. Sebenarnya tahun 2009 sudah ada kebijakan nasional terkait CP, namun hal ini justru mengisolasi dari dilakukannya reformasi lain dalam pelayanan kesehatan, misalnya mekanisme pembayaran dari asuransi ke provider dan sistem insentif pada pemberi pelayanan di faskes. Padahal penelitian telah membuktikan bahwa reformasi pembayaran yang berbasis bukti dapat menimbulkan reaksi berantai berupa perubahan perilaku pemberi pelayanan, merekatkan hubungan antar-stakeholders yang berbeda dan memaksimalkan efek kumulatif kebijakan kesehatan di daerah rural di Tiongkok.

Kolaborasi antara NICE dengan CNHDRC dalam mengembangkan CP ini dilakukan dalam dua fase. Fase pertama (2009-2012) fokus pada mengintegrasikan manajemen CP dengan reformasi pembayaran kasus untuk kasus-kasus bedah umum prioritas. Pathways yang dihasilkan digunakan sebagai basis untuk menyusun metode pembayaran berdasarkan kasus, diimplementasikan secara elektronik di dua pilot sites. Hasilnya berupa delapan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berbahasa Cina dan satu artikel berbahasa Inggris. Proyek ini menunjukkan adanya perubahan perilaku provider, meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan pengeluaran kesehatan. Pendekatan pada fase pertama ini telah diperluas ke non-pilot sites dan pada berbagai kasus penyakit yang lain.

Pada fase kedua (2012 – sampai sekarang) yang didukung juga oleh pemerintah pusat fokus digeser ke non-communicable disease, yaitu COPD dan stroke. Kedua kasus ini memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas tertinggi di daerah rural di Tiongkok. Fase dua ini menjadi inisiasi dilakukannya kerjasama Selatan-Selatan, untuk membagi pembelajaran dua-arah dengan India dan Afrika Selatan.

Kegiatan fase dua dilakukan di RS umum pada 4 wilayah, yaitu di Hanbin, Huangdao, Qianjiang dan Wenxian. Ada 77 pathways yang dihasilkan di RS Hanbin, 79 pathways di RS Qianjiang, 49 pathways di RS Huangdao dan 62 pathways di RS Wenxian. CP yang dihasilkan bukan hanya untuk diagnosa dan tindakan melainkan juga mulai dari preventif sampai ke rehabilitasi medis.

Pada diskusi panel, para narasumber sepakat bahwa pengukuran terhadap beberapa indikator jangka pendek telah menujukkan ada perbaikan output pelayanan kesehatan dan perubahan perilaku. Namun perlu dipikirkan adanya indikator jangka panjang, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Reformasi ini merupakan awal dari keseluruhan agenda Negara Tiongkok dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik diberbagai level. Sebagaimana negara lain, Tiongkok juga menghadapi burden pelayanan kesehatan berupa aging population perubahan pola penyakit dan sebagainya. Stakeholders berpendapat bahwa pilot project ini telah terorganisir dengan baik dan desainnya disesuaikan dengan konteks lokal.

Hal yang unik dari project ini adalah karena pathways dikembangkan secara terintegrasi mulai dari promotif hingga rehabilitatif. Selama ini baik dokter maupun pembuat kebijakan kurang memahami rehabilitasi medis. Hal ini berdampak pada minimnya benefit packages untuk layanan rehabilitasi medis pada sistem pembiayaan kesehatan. Pembayaran untuk layanan rehabilitasi medis yang dilakukan secara reimbursement seharusnya bukan hanya untuk time of care melainkan juga harus memperhitungkan function based management dan health technology assessment.

Dari perspektif akademisi, Prof. Wang dari Peking University berpendapat bahwa CP ini telah memberikan kontribusi secara nasional dimana pada prosesnya telah ditemukan ada abuse of care. Effort yang lebih besar masih diperlukan untuk mengaitkan pathways dengan payment untuk provider, karena perilaku akan dikendalikan oleh prescription.

Dari perspektif klinisi rehabilitasi medis, banyak benefit yang diperoleh dari proyek ini, misalnya adanya penurunan cost pelayanan (sebelumnya ada pemeriksaan atau tindakan tidak perlu yang berlebihan dilakukan oleh dokter), ada komunikasi yang lebih intensif antar-klinisi misalnya dalam membahas episode penyakit. Pengembangan CP yang terintegrasi adalah tantangan bagi para klinisi. Rekomendasi dari klinisi untuk penelitian ini lebih lanjut antara lain perlunya dukungan kebijakan dan adanya insentif untuk meningkatkan motivasi kerja petugas kesehatan serta untuk memperbaiki sikap. Dari sudut pandang profesi neurologi, benefit yang dirasakan langsung dari kegiatan ini adalah adanya pendampingan teknis diawal penerapan CP, komunikasi yang lebih bain antar-dokter dan diketahuinya biaya pelayanan. Dengan CP avLOS bisa diturunkan. Dalam implementasinya, peran sistem IT sangat penting.

Departemen Kesehatan Tiongkon mempertegas pernyataan mengenai manfaat yang sudah didapat dari kegiatan ini, yaitu bahwa ini adalah perubahan terbesar yang pernah terjadi di sektor kesehatan. Kegiatan ini di level akar rumput sudah membuat proses pelayanan tidak lagi berbasis pada kebiasaan dokter melainkan pada guideline yang telah terstandarisasi. Langkah selanjutnya adalah pembayaran pada provider untuk meningkatkan mutu pelayanan. Menurut Kementerian Kesehatan, sejauh ini belum ada desain payment yang cukup jelas bagi provider. Masih diperlukan upaya lebih lanjut agar ada win-win results bagi semua pihak yang terkait.

Sebagai perbandingan, di Ghana CP menjadi alat politik untuk menerapkan social scheme insurance yang dimulai tahun 2004. Semua warga negara harus masuk dalam skema ini, sehingga paketnya menjadi terlalu besar dan terlalu umum. Ini menyebabkan tantangan baru di aspek keuangan. Di India, pemerintah harus menyiapkan pengobatan esensial minimal secara gratis di seluruh India. Ini merupakan tantangan yang sangat besar mengingat berbagai masalah demografi dan ekonomi di negara ini. Selain itu, RS-RS di India menghadapi masalah SDM dan politik. Karena dana terbatas, maka penerapan evidence based medicine sebenarnya adalah satu-satunya pilihan. Saat ini, India sedang melakukan upaya berkelanjutan untuk membangun guideline yang bisa digunakan untuk managing patients.

Ethiopia dulu fokus pada UHC. Saat ini fokus pengembangan sedikit digeser ke arah health facility sebagai isu utama untuk dilakukan standarisasi. Hal ini karena masih sangat kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan masih menggunakan sistem campuran antara out of pocket dengan social health insurance yang diutamakan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Di Nepal, UHC digunakan untuk layanan kesehatan primer. Ada peningkatan kasus NCD. Fokus perbaikan diletakkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan mengubah perilaku. Korea Selatan telah mengembangkan lebih dari 300 pathways. Di Indonesia kebijakan JKN yang telah berjalan hampir dua tahun akhirnya mampu meningkatkan kebutuhan penggunaan CP. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes untuk PNPK layanan kesehatan primer. Untuk layanan kesehatan rujukan (spesialis), pengembangan PNPK diserahkan ke masing-masing organisasi profesi. (pea)