Reportase

Workshop Metode Baru Perencanaan SDM Rumah Sakit

23 – 24 Maret 2017

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik termasuk kesehatan harus dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat, bermutu, dan dengan biaya terjangkau. Sarana kesehatan seperti rumah sakit semakin berkompetisi dan bertahan diantara para pesaingnya, apalagi saat ini pasar bebas di sektor kesehatan sudah berjalan. Masalahnya apakah rumah sakit termasuk SDM di dalamnya siap menghadapi perubahan tersebut?. Rumah sakit harus mempertimbangkan resiko dan juga harus memperhatikan pasien (pelayanan berfokus pada pasien). Untuk itulah diperlukan perencanaan SDM RS yang dapat memfasilitasi manajemen resiko RS dan pelayanan berfokus pada pasien terlebih menurut rencana pada 1 Januari 2018 revisi akreditasi rumah sakit versi 2012 akan diberlakukan.

SDM RS perlu dipersiapkan melalui perencanaan, orientasi, pendidikan dan pelatihan, serta perlu adanya evaluasi kinerja untuk SDM. Pimpinan RS mesti bekerja sama untuk mengetahui jumlah dan jenis staf berdasarkan usulan masing-masing unit. Proses kredensial mesti dilakukan saat perekrutan SDM karena mereka yang terlibat langsung dengan pasien. Selain itu, RS perlu memberikan kesempatan bagi staf untuk selalu belajar.

Tim perencanaan SDM di RS perlu untuk merencanakan dan mempersiapkan SDM dengan memperhatikan budaya kerja, motivasi kerja, beban kerja, kepuasan kerja, kinerja dan fasilitas kerja. Pada sesi ini akan dibahas mengenai penghitungan beban kerja. Menurut Prof. Dr. drg. Yaslis Ilyas, MPH, HIA, AAK menghitung beban kerja bukanlah suatu hal yang mudah. SDM seperti perawat sering mengeluh kekurangan tenaga karena mereka sangat sibuk dan beban kerja tinggi padahal hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya kerja keras ataupun saat jam kerja tidak bekerja penuh waktu. Selama ini menghitung beban kerja personil dengan mengobservasi apakah beban kerja yang ada dapat diselesaikan dengan waktu yang tersedia.

Terdapat beberapa pendekatan secara ilmiah untuk menghitung beban kerja seperti metode work sampling, time and daily motion study, dan daily log. Metode work sampling yang menjadi pengamatan adalah aktivitas asuhan keperawatan yang dilakukan perawat sehari-hari di ruang kerja. Personil yang diamati lebih banyak jumlahnya, kualitas kerja tidak terdeteksi, lebih sederhana, dan lebih mudah. Dibandingkan dengan metode time and motion study dengan menentukan sampel lebih kecil jumlahnya dan kegiatan diamati secara keseluruhan. Kualitas kerja merupakan tujuan, lebih melelahkan, dan biaya lebih mahal. Sedangkan metode daily log merupakan bentuk lebih sederhana dari work sampling. Metode ini mencatat semua kegiatan dan lama waktu mengerjakan setiap jenis pekerjaan. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama personil yang mengisi sehingga hasilnya akurat.

Metode – metode tersebut sebenarnya dapat memberikan hasil yang akurat namun membutuhkan tenaga ahli, waktu yang panjang, dan biaya yang mahal. Di sisi lain, manajemen RS kesulitan untuk melaksanakannya sendiri dan kemungkinan bias karena faktor personil menghitung beban kerja sendiri. Untuk meminimalkan problem yang dihadapi tersebut, maka terdapat alternatif menghitung beban kerja menggunakan metode Ilyas. Metode ini menggunakan pendekatan demand sehingga beban kerja tergantung pada volume transaksi bisnis yang dilakukan setiap personil. Untuk menghitung beban kerja personil, dibutuhkan informasi akurat mengenai kejelasan kegiatan utama atau penunjang setiap personil, waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan, jenis dan jumlah kegiatan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun, jumlah jam kerja efektif per hari, dan jumlah hari kerja efektif dalam setahun.

Sebagai contoh untuk menghitung kebutuhan tenaga perawat dapat menggunakan rumus dasar

255 merupakan hari kerja efektif perawat per tahun (365 – (12 hari libur nasional, 12 hari libur cuti tahunan)x ¾). Misal rata-rata jam perawatan selama 24 jam adalah 3.5 jam, jumlah TT 100, dan BOR rata-rata 70% maka kebutuhan tenaga perawat dapat dihitung sebagai berikut.

Jadi jumlah perawat yang dibutuhkan 59 orang (pembulatan). Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Demikian pula untuk masing-masing layanan penunjang dan manajemen dapat dihitung kebutuhan personil. Jika telah diperoleh analisis situasi dan kebutuhan personil maka RS dapat melakukan analisis kesenjangan personil.

Melalui metode ini manajemen RS dapat mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan SDM secara efisien sehingga RS melakukan rekruitmen personil secara tepat dan efisien sesuai dengan beban kerja. Di mana secara finansial RS dapat melakukan penghematan biaya SDM yang cukup besar (EL).

Sumber :

• Ilyas, Yaslis, Perencanaan SDM Rumah Sakit : Teori, Metoda, dan Formula, Cetakan Keempat, September 2013.
• Materi Pelatihan Metode Baru Perencanaan SDM Rumah Sakit, 23 – 24 Maret 2017, Jakarta, kerja sama PERSI dan Yaslis Institute.

Reporter: Elisabeth Listyani

Reportase

Annual Scientific Meeting Pokja Leadership:

“Kepemimpinan Manager Keuangan dan Akuntansi dalam Peningkatan Mutu dan Pengendalian Biaya di Rumah Sakit”

Oleh: Sabran

Dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM), Fakultas Kedokteran 2017 bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM menyelenggerakan Seminar Perumahsakitan dangan tema: “Kepemimpinan Manager Keuangan dan Akuntansi dalam Peningkatan Mutu dan Pengendalian Biaya di Rumah Sakit”. Acara tersebut diselenggarakan pada Selasa, 7 Maret 2017 di KPTU Fakultas Kedokteran. Melalui seminar tersebut, para manajer dimimnta untuk mempunyai jiwa kepemimpin yang visioner dan mampu menyusun keputusan yang strategis. Oleh karena itu, seminar ini diselenggarakan dalam rangka untuk melihat kembali kapasitas dan kapabilitas manejer keuangan untuk membuat rumah sakit tetap survive, ungkap Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M. Kes, MAS. Era JKN ini manajer diharapkan mampu mencari peluang agar penggunan dana lebih efektif dan efisien.

Poin-poin yang disampaikan pemateri antara lain:

1. Kuntjoro Adi Purjanto, M. Kes, Ketua PERSI

   “Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Era JKN”

   Ketika RS dibangun, pemilik dan pengelola berusaha agar RS mempunyai keunggulan dan kecocokan dengan lingkungan bisnisnya melalui rumusan dan strategi yang dipilih. Jika RS tidak memiliki kecocokan manajerial dengan lingkungan bisnisnya dan tidak mampu menyesuaikan maka RS tersebut dapat dikatakan sedang menderita sakit. Terdapat tiga tantangan meliputi fleksibilitas, JKN, dan akreditasi dalam manajemen keuangan rumah sakit di era JKN.

   Arsitektur manajemen keuangan dapat meliputi managerial skills, management system, management tools, dan management mindset. Tantangan dalam skills meliputi conceptional, humanity, technical, leadership and enterpreuner, manage time, dan kemampuan pengambilan keputusan. Tantangan dalam sistem meliputi sistem informasi manajemen biaya, sitem pengukuran, aktivitas, organisasi, dan remunerasi. Tantangan dalam tools meliputi teknis dan manajemen dan teknologi informasi. Sedangkan tantangan dalam mindset meliputi customer value, continuous improvement, employee empowerment, dan opportunity mindset. Daya saing rumah sakit dapat tercermin dari seberapa efektif suatu RS memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan RS lain yang menawarkan pelayanan yang sama.

2. dr. Andreasta Meliala, DPH, M. Kes, MAS, Direktur PKMK

   “Hasil Riset tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Di Era JKN”

   Siklus pembiayaan dan status kesehatan merupakan mata rantai yang terdiri dari pembiayaan, peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan, kesiapan sumber daya, serta peningkatan status kesehatan. Mata rantai ini normalnya tidak seperti lingkaran yang terus berputar. Titik kritisnya adalah di Kesiapan sumber daya. Bagaimanakah peran seorang manajer keuangan memberikan kontribusi untuk memutus rantai tersebut?.

3. Johny Setyawan, Akt., MBA

   “Perkembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Khususnya di Era Jaminan Kesehatan Nasional”

   Pengelolaan keuangan di RS Indonesia sulit diselenggarakan secara professional, sehingga tidak mampu mengobati 5 Bo (Boros, Bocor, Bobol, Bokek, dan Bobrok). Hal ini disebabkan oleh sistem manajemen dan informasi keuangan RS di Indonesia tidak diselenggarakan secara utuh. Sistem informasi keuangan utama rumah sakit meliputi Billing System, Budgeting System, Cost Accounting system, sistem akuntansi persediaan, sistem remunerasi personel, dan sistem akuntansi keuangan.

   Beberapa pemacu pengelolaan keuangan dan akuntansi RS Indonesia secara efektif dan profesional sebagai solusi bagi peningkatan pengelolaan keuangan RS di era JKN meliputi;

   1. Melengkapi sistem manajemen RS
   2. Memasang sistem informasi keuangan RS
   3. Memberikan peran penuh pada AMRS sebagai dokter spesialis duit
   4. Mensertifikasi manajer keuangan dan akutansi RS agar mencapai standar skill

4. Indra Bastian, Ph.D., MBA., CA, CMA

   “Standarisasi Pelayanan Keuangan dan Kompetensi Manajer Keuangan Melalui Program Sertifikasi Manejer Keuangan dan Akuntasi Rumah Sakit”

   Beberapa permasalahan manajemen keuangan rumah sakit adalah belum adanya standardisasi sistem akuntansi dan keuangan rumah sakit yang berorientasi pada evidence based medicine, belum adanya keterkaitan antar sistem akuntansi biaya dengan International Code of Diseases, belum adanya pelatihan akuntansi dan keuangan yang mempersiapkan pengembangan berkelanjutan tentang keuangan rumah sakit, serta belum tersedianya pimpinan rumah sakit yang berkerangka pikir cost reduction technology. Beberapa strategi dapat diterapkan pada beberapa kelembagaan; Persatuan Rumah Sakit se Indonesia, Dewan Sertifikasi Manajer Keuangan dan Rumah Sakit, serta Tim Pengembaangan Sertifikasi Manajer Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit.

 Agenda 

Reportase

Blended Learning Analisis Biaya Satuan Pelayanan Rumah Sakit DKI Jakarta 

PKMK – Jakarta. Pada 19 Januari 2017 dilaksanakan pertemuan pertama blended learning Unit Cost Satuan Biaya Pelayanan rumah sakit bertempat di ruang rapat 1 Gedung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Acara ini menandai dimulainya kegiatan pengembangan SDM RSUD DKI Jakarta melalui website, yang merupakan kerja sama antara PKMK FK UGM, Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta dan RSUD Kelas D di DKI jakarta.

Pembukaan dilakukan oleh Een Haryani, sekretaris dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya Een menyatakan bahwa saat ini 20 RSUD DKI Jakarta sedang menyiapkan lembaganya menjadi BLUD penuh. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) terkait BLUD, tarif rumah sakit harus berdasarkan pada unit cost. Sehingga tarif yang akan berlaku sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit. Een juga menyemangati peserta agar selalu antusias dalam mengikuti pelatihan blended learning dan jangan menunda penugasan, karena hal tersebut akan menghambat selesainya analisis biaya pelayanan rumah sakit. Penghitungan unit cost merupakan pekerjaan tim yang tidak bisa dikerjaan sendiri, harus dibentuk tim yang melibatkan personel dari bagian keuangan, perencanaan, farmasi, peralatan, pengadaan, pemelihaaan dan semua unit yang terlibat.

Acara ini dihadiri kurang lebih 50 peserta dari 19 RSUD DKI Jakarta  meliputi:

 Pelatihan yang bersifat blended learning ini berbasis website yang dikembangkan PKMK FK UGM yakni rsukdki.net. Dengan adanya pelatihan model ini, diharapkan SDM RSUD di DKI Jakarta dapat ditingkatkan secara berkesinambungan dan mengurangi kendala jarak dan biaya. Pelatihan blended learning ini akan diikuti berbagai pelatihan blended learning lainnya (BP).

Reportase

Seminar dan Launching Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Seminar dan Launching Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Pada Kamis, 29 Desember 2016 telah berlangsung Seminar dan Launching Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia yang diselenggararakan oleh PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)  di Park Hotel, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah di era (JKN) Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam paparannya, Dirjen menyampaikan tentang perkembangan implementasi JKN yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun dan masalah serta persoalan yang telah terselesaikan dengan program JKN atau masalah dan persoalan baru yang muncul terkait program JKN. Dipaparkan pula tentang sistem rujukan dan penguatan sumber daya manusia kesehatan termasuk keperawatan. Saat ini masih terjadi kekurangan perawat di puskesmas maupun rumah sakit seluruh Indonesia. Berdasarkan standar ketenagaan minimal puskesmas yang tertuang dalam Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, data BPPSDM terdapat kekurangan perawat di 9.742 Puskesmas sebesar 14.821, namun maldistribusi sebesar 29.362. Sedangkan berdasarkan standar ketenagaan di rumah sakit dengan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit  sumber SIRS online, Mei 2016 terdapat kekurangan perawat di 2.530 rumah sakit sebesar 117.163 dan maldistribusi sebesar 22.443. Menariknya jika proyeksi pertumbuhan lulusan perawat dari sekolah tinggi dan universitas yang mendidik dan menghasilkan perawat dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan didasarkan pada rasio jumlah perawat dengan penduduk maka jumlah kebutuhan perawat telah akan relatif terpenuhi pada tahun 2018-2019 dan setelah itu jika terus dibiarkan tanpa pengendalian maka akan terjadi surplus pada tahun-tahun berikutnya. Pada akhir paparan disampaikan bahwa SDM perawat mempunyai andil dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasyankes primer, sekunder, dan tertier.

Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Panel Pertama, Prof. Nursalam sebagai moderator menghantarkan Prof. Ali Gufron Mukti sebagai pemateri pertama yang memaparkan thema “Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Membangun Karakteristik dan Kualitas Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia”. Disampaikan oleh Prof. Ali Gufron bahwa saat ini produktivitas kegiatan penelitian dan jurnal oleh para dosen keperawatan di Indonesia sangat rendah bahkan dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara produksi jurnal hasil penelitian masih sangat kurang, ditambah lagi dengan kualitas dosen yang masih dengan pendidikan masih D4 atau S1 yang jumlahnya cukup besar disamping masalah lain yang ada pada saat ini. Standar diagnosis kepewatan indoensia adalah salah satu usaha dari organisasi profesi perawat yaitu PPNI dalam mementukan standar porses bagi pendidikan tinggi keperawatan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan standar kualitas keperawatan di Indonesia.

Pemateri kedua, dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes sebagai ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) memberikan tema “Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalu penerapan SDKI”. Diawali dengan hakekat rumahsakit dan permasalahaannya, Kuntjoro menyampaikan bahwa rumah sakit adalah organisasi yang kompleks dengan multi profesi, multi kompetensi, multi produksi dan oleh karena itu dimungkinkan akan ada banyak kesalahan atau error yang bisa terjadi, disinilah diperlukan standar yang evidence based.  Pasal 13 UU 44/2009 tentang  RS menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Hal yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap professional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. SDKI merupakan standar mutu proses bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit khusunya yang akan melandasi standar asuhan keperawatan nantinya. Oleh kerana itu, Kuntjoro menegaskan SDKI harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain jangan lepas dari standar diagnosa keperawatan internasional; memiliki evidence based yang kuat, merupakan hasil survei dari rumah sakit, puskesmas, kementerian kesehatan, riset dan pendidikan keperawatan di Indonesia; adopsi dari luar boleh saja asalkan dilakukan uji kelayakan apakah sudah sesuai dengan kondisi negara kita; disempurnakan menjadi Standar Asuhan Keperawatan,  jangan terpisah dengan komponen Asuhan Keperawatan yang lainnya. Manfaat dari SDKI ini diharapkan sebagai acuan bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan maupun di komunitas; acuan bagi pengambil kebijakan dan stakeholder dalam mengoptimalkan pelayanan keperawatan; acuan bagi institusi pendidikan keperawatan dalam proses pembelajaran dan praktikum keperawatan. Kemudian setelah SDKI terimplementasi diharapkan akan muncul standar yang lain yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

Pemateri ketiga adalah Harif Fadilah, S.Kp, SH. sebagai ketua PPNI memulai pemaparan tentang kewajiban organisasi profesi terhadap penjagaan mutu profesi keperawatan dan peran sertanya dalam pembangunan kesehatan secara umum. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain memberikan input pada standar pendidikan keperawatan, kurikulum pendidikan dan akreditasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan penyediaan wahana pendidikan keperawatan; pengembangan standar profesi dan standar pelayanan profesi; penetapan, pengembangan dan penguatan implementasi kode etik perawat; pengkawalan pelaksanaan sumpah profesi/perawat; peningkatan kompetensi perawat melalui pendidikan keperawatan berlanjut; dan advokasi penggunaan standar profesi dan peningkatan kepatuhan dalam tatanan praktik. Pada akhirnya Harif menyimpulkan seluruh paparannya dalam beberapa point antara lain pengaturan tentang peran organisasi profesi telah lengkap pengaturannya dalam perundang-undangan; peran utama organisasi profesi yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi), martabat dan etika profesi bagi anggotanya; pengembangan standar profesi adalah bagian dari peran pengawalan  kompetensi perawat; semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin kualitas praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat; standar diagnosis keperawatan diharapkan dapat masuk dalam sistem JKN sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan diharapkan segera dapat disahkan oleh menteri kesehatan RI; SDKI juga bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan dan perlindungan bagi perawat.

Pada sesi Panel Kedua mewakili ketua KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit), pemateri pertama Dr. Kemala Rita, S.Kp, MARS menyampaikan materi “Standarisasi Diagnosis Keperawatan untuk Mencapai Asuhan yang Berkualitas dalam Sistem Akreditasi RS”. Disampaikan tentang pentingnya Diagnosis  Keperawatan dengan pernyataan bahwa Diagnosis keperawatan adalah salah satu tahap proses keperawatan yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan klien yang dapat diatasi (ditangani, dikurangi atau diubah) melalui intervensi dan manajemen keperawatan diagnosis keperawatan merupakan sebuah pernyataan singkat dalam pertimbangan perawat untuk mengambarkan respon klien pada masalah kesehatan baik aktual maupun potensial / risiko. Diagnosis Keperawatan juga sangat penting dalam penerapan Patient Centre Care dalam Akreditasi RS.

Pembicara kedua dr. Donni Hendrawan, MPH Kepala Departemen Manajemen Manfaat & Kemitraan Fasisilitas Kesehatan Rujukan Grup MPKR, dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) menyampaikan materi yang menarik terutama tentang “Perspektif BPJS Kesehatan Terhadap SDKI”. Telah dipahami bersama bahwa diagnosis keperawatan adalah dasar pemilihan untuk intervensi keperawatan yang efektif dan efisien, sesuai dengan kewenangan. Dalam penelitian Welton dan Haloran. J Nurs (2005) bahwa Implementasi nursing diagnosis dan data meningkatkan kualitas outcome sebesar 30% sd 146% pada indikator: lama rawat (LOS), lama rawat di ICU, mortalitas dan perpindahan pasien ke panti jompo. Nursing diagnosis berperan sangat penting dalam continuity of care dan menjadi sumber data yang lebih baik dari kode DRG untuk memprediksi penanganan medis, LOS, mortalitas, biaya yang akan datang.  Membuat empirical benchmark untuk pasien lain dengan kondisi sejenis. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia diharapkan sebagai milestone untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien,  tersedianya dokumentasi klinis yang akurat dan komprehensif, kontinuitas dan koordinasi pelayanan antar seluruh tenaga kesehatan, coding CBG dan pembayaran yang akurat.

Pemateri ketiga adalah materi tentang penyusunan SDKI yang disampaikan oleh anggota tim penyusun, diawali dengan latar belakang penyusunan SDKI yaitu  Perawat memerlukan kesamaan terminologi untuk menjelaskan  DIAGNOSA, INTERVENSI, dan OUTCOME terkait dengan proses pelaksanaan dan pendokumentasian asuhan keperawatan untuk meningkatkan visibility keperawatan, memastikan keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan SDKI dimulai dengan pembentukan panitia, workshop-workshop sampai dengan revisi dan finalisasi. Referensi SDKI terdiri dari yang berupa text book meliputi ICNP DC, NANDA, Newfield et.al, Doenges, Carpenito-Moyet, Taylor & Ralp, Ackley dan jurnal penelitian yang digunakan dengan metode  sytematic review, clinical validation atau descriptive. Juga dipaparkan hal hal mendasar yang menjadi perbedaan SDKI, NANDA & ICNP. Kemudian disampaikan oleh tim penyusun bahwa ke depan akan disusun standar-standar yang lain mengikuti SDKI antara lain standar outcome dan standar intervensi.

Acara kemudian ditutup dengan launching buku SDKI yang dilakukan oleh yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia disaksikan seluruh peserta seminar dan pengurus PPNI Pusat dan Wilayah se Indonesia (TYR).

In-house Training Gel-2

Reportase oleh: Athik Tahir, MPH

Keluarga besar RSUD Sanggau pada tanggal 23-25 November 2016 telah menggelar kegiatan In–house Training (IHT) Gelombang ke-2 dengan materi pelatihan lima dasar wajib. Pada kesempatan ini RSUD Sanggau bekerjasama dengan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Peserta IHT dari seluruh jajaran karyawan RSUD Sanggau baik medis, non medis, manajeman dan tenaga kesehatan lainnya, dengan jumlah total peserta sebanyak 215 karyawan.

Pelatihan pemadaman api

Kegiatan IHT digelar di empat kelas, antara lain Aula Lt. II RSUD Sanggau (sebagai kelas A), Aula Hotel Emerald (sebagai kelas B), Aula Dinas Kesehatan Sanggau (sebagai kelas C) dan Gedung BAZ Sanggau (sebagai kelas D) dengan jumlah peserta masing-masing kelas antara 50-60 orang.

Untuk mewujudkan Misi RSUD Sanggau yaitu “Memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bermutu” dan “Meningkatkan  pengembangan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”, maka rumah sakit perlu meningkatkan sistem manajeman mutunya melalui penerapan standar akreditasi. Dalam standar akreditasi terdapat pelatihan dasar wajib untuk dikuasai oleh seluruh karyawan, yang terdiri dari sasaran keselamatan pasien (SKP), pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), bantuan hidup dasar (BHD), pelayanan prima (ready to serve) dan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

In-house Training Gel-2

Setelah mengikuti pelatihan dasar wajib, karyawan RSUD Sanggau yang telah menjadi peserta IHT dapat:

1. Menyusun dan melengkapi standar akreditasi, serta dapat melaksanakan dengan benar. Enam Sasaran keselamatan pasien (SKP) yaitu:
   1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
   2. Meningkatkan komunikasi efektif
   3. Meningkatkan keamanan obat – obatan yang harus diwaspadai
   4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar
   5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
   6. Mengurangi risiko cidera pasien akibat jatuh.
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam kebersihan tangan, penggunaan alat perlindungan diri (APD) dan spil kit.
3. Memahami penanganan dan mampu melakukan pertolongan pada pasien tersedak (chooking), henti nafas dan henti jantung, melakukan pembebasan jalan nafas dan resusitasi jantung paru serta melakukan recovery
4. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentang bagaimana melayani pelanggan, prinsip – prinsip pelayanan prima, berkomunikasi melalui telephon dan mampu mengatasi komplain dari pelanggan serta mampu menggalang komitmen dalam bekerjasama melalui permainan
5. Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan secara umum tentang bahaya kebakaran dan resiko yang bisa terjadi di lingkungan RS, mekanisme timbulnya api serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dalam menanggulangi kebakaran sejak dini

Reportase oleh: Athik Tahir, MPH

Tim KARS melakukan survey dan menilai RSUD Kab. Sanggau, Kalbar setelah RS Ini melakukan persiapan selama delapan bulan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan standar akreditasi versi 2012 progsus. Penilaian berlangsung pada  13-14 Desember 2016 lalu. Meskipun nilai dan pengumuman kelulusan belum disampaikan oleh KARS tetapi Direktur RSUD Sanggau menyampaikan tetap optimis akan LULUS. RSUD Sanggau merupakan RS tipe C dan merupakan RS rujukan regional. Saat ini RSUD Sanggau memang baru menempuh program khusus (progsus), belum mampu memenuhi program akreditasi paripurna. Hal yang diutamakan adalah target waktu terakreditasi di tahun 2016 sebagai salah satu syarat untuk bekerjasama dengan BPJS.

Direktur RSUD Kab. Sanggau, dr. Edy Suprabowo, MKM menyampaikan bahwa RSUD Kab. Sanggau akan tetap melanjutkan program akreditasi versi 2012 ini ditahun 2017 untuk 15 pokja pada level paripurna. Oleh karena itu, direktur menghimbau kepada seluruh pegawai, karyawan dan karyawati RSUD Sanggau untuk tetap semangat dan tetap berkomitmen dalam peningkatan mutu pelayanan RS.

Exit conferance yang dilaksanakan pada 14 Desember yang dihadiri juga oleh perwakilan Bupati dan BAPPEDA Kabupaten Sanggau. Kepala BAPPEDA menyampaikan bahwa PEMDA Sanggau sangat mendukung program baik RS salah satunya akreditasi untuk peningkatan mutu pelayanan ini.

1. Q: Bagaimana dengan tren rumah sakit sekarang yang menganut prinsip mixed used building ?

   A: Bangunan rumah sakit yang menjadi satu dengan bangunan komersial ataupun hunian telah menjadi suatu tren di Asia. Dengan perencanaan yang baik, mixed uses building dapat menjadi solusi bagi rumah sakit itu sendiri seperti dapat mengurangi stres pengunjung, keluarga pasien dan staf, mengurangi stigma negatif terhadap rumah sakit, menjadikan rumah sakit sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan berbagai positif outcome lainnya. Namun perlu suatu kompromi desain agar mixed used building ini dapat saling melengkapi dan tidak menimbulkan efek negatif bagi satu sama lain

2. 1. Rumah sakit pintar membutuhkan data-data setempat seperti jumlah populasi dan demografi yang ketersediaan datanya bergantung pada peraturan daerah setempat. Kemudian RS membuat master plan-nya seperti menentukan visi, misi dan tipe pasien yang akan disasar.
   2. Lihat kendala/permasalahan yang berpotensi akan timbul di lapangan. Dengan mengetahui ancaman yang ada, rumah sakit akan lebih mudah menanggulanginya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
   3. Manfaatkan kemudahan teknologi. Kekurangan dan keterbatasan RS dapat diatasi dengan teknologi, misalnya untuk rumah sakit yang berada di remote area dapat berkonsultasi dokter spesialis di luar area dengan teknologi tertentu.

      Q: Bagaimana persiapan tiap rumah sakit jika ingin menjadi smart hospital? Apakah tahapannya dan bisakah tiap rumah sakit membuat sistemnya masing-masing?

      A : Peralatan kedokteran yang makin lama makin canggih merupakan prasyarat yang penting, yang harus diperhitungkan sedini mungkin. Selain itu, teknologi tinggi kedokteran terus berkembang dengan cepat; untuk memenuhi kebutuhan tersebut, arsitek dan insinyur kami menyajikan strategi desain yang proaktif. Untuk tahapannya adalah sebagai berikut : 

3. Q: Apakah VK Architecture and Engineering mempunyai konsep tertentu dalam mendesain rumah sakit dan bagaimana tahapannya?

   A: VK Architecture and Engineering bekerja dan mendesain dengan panduan arsitektur yang sustainable. Di Eropa, kami mematuhi aturan pemerintah setempat dalam membangun harus berdasarkan aturan bangunan sustainable yaitu BREEAM® (Indonesia mempunyai panduan setempat yaitu GREENSHIP). Salah satu aturannya  mengenai energy consumption. Bangunan rumah sakit adalah  salah satu pengguna energi terbesar dan konsumsi energinya tidak dapat dikurangi secara drastis karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan kepada pasien, namun dengan perencanaan yang baik pengurangan energy di sektor tertentu dapat dilakukan.

    

Kesimpulan :

Prinsip desain sebuah bangunan rumah sakit mengacu pada perkataan Arsitek Louis Henri Sullivan yaitu “form follow function”, bangunan rumah sakit yang baik tidak hanya hanya sekedar bagus atau indah diluarnya namun bentuknya harus menyesuaikan dengan fungsinya.

Dengan menghadirkan sebuah konsultan yang ahli pada bidangnya dalam hal ini arsitektur rumah sakit, kita dapat menghemat jauh lebih banyak di belakang ketika bangunan yang kita bangun tidak mengalami permasalahan berarti. Menggunakan jasa konsultan arsitektur rumah sakit seperti berinvestasi untuk rumah sakit yang mampu memberikan manfaat yang lebih lama.

Di Indonesia sendiri, akreditasi rumah sakit seperti KARS pada kelompok 2 bab 4 menyebutkan mengenai bab hospital facility management and safety seperti rumah sakit harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan mendukung pasien dan staff dan juga harus mengikutsertakan patient safety dalam desain bangunan. Bangunan yang tidak memiliki hal-hal tersebut pada akhirnya akan menyulitkan bagi rumah sakit sendiri, cost yang lebih besar akan dibutuhkan untuk menyesuaikan dan merenovasi bangunan agar layak dan sesuai dengan poin-poin akreditasi.

“Big data is a real game changer that will speed up knowledge development and innovation”

Teknologi yang benar-benar canggih dan berkesinambungan harus diperhitungkan sedini mungkin dari tahap desain awal. Sehingga potensi teknologi tersebut dapat dikembangkan dengan optimal. Dengan mengetahui apa yang harus kita hadapai di lapangan dan memberikan solusinya dalam sebuah desain bangunan rumah sakit akan mempermudah pelayanan. Salah satu poin dari rumah sakit pintar adalah digital hospital, bagaimana kita dapat memanfaatkan data-data digital setempat seperti data geografis, data penyebaran penyakit, data usia harapan hidup dll sebagai masukkan dalam mengelola rumah sakit secara efisien.

Poin lainnya yaitu “assistive technology” dengan contoh sederhananya yaitu penunjuk arah/wayfinding. Rumah sakit merupakan suatu tempat yang asing dan ditambah dengan desain bangunan rumah sakit yang kompleks cukup menyulitkan bagi pasien dan pengunjung baru untuk menemukan arah. Dengan memanfaatkan teknologi, penempatan dan desain penunjuk arah/wayfinding secara strategis dapat mengurangi waktu yang terbuang dan mengurangi stres bagi pasien dan pengunjung dalam menemukan tempat yang ingin dituju.

Penempatan teknologi digital untuk menjadi satu dengan elemen bangunan rumah sakit akan memaksimalkan teknologi tersebut, tidak membuang ruang dan akan lebih efektif.

Bangunan memang tidak dapat menyelesaikan masalah kesehatan, akan tetapi dapat membantuk proses kesembuhan. Rumah sakit merupakan sebuah lingkungan buatan yang dapat menimbulkan stres bagi penghuninya seperti kurangnya privacy pada rawat inap, buruknya kualitas udara dan pemilihan warna yang serba putih. Solusi desain yang baik seperti penerapan konsep dari healing environment dapat membantu mengurangi stres, bersifat therapeutic dan nurturing.

Konsultan arsitektur akan memasukkan beberapa elemen healing environment yang sesuai dengan Evidence Based Design (EBD) seperti dengan mengeliminasi stressor, berhubungan dengan alam/lingkungan sekitar, support sosial, pengalihan perhatian yang positif yang dapat memberikan kedamaian dan relaksasi.

Cahaya matahari penting bagi ruang kerja yang sehat, seperti sebelah kiri ruang operasi pada umumnya dibandingkan dengan foto sebelah kanan berupa ruang operasi dengan bukaan yang memungkinkan cahaya matahari ke dalam ruangan tanpa mengurangi persyaratan baku ruang operasi dan tidak melanggar patient safety.

Berapa cost yang kita butuhkan untuk menyewa jasa seorang konsultan arsitektur rumah sakit?

Apakah cukup mahal? Bagaimana return of investment-nya? Apa solusi desain dan manfaatnya bagi rumah sakit?

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan terlintas di benak pihak rumah sakit

Sebenarnya cost yang kita keluarkan untuk sebuah desain rumah sakit hanya mencakup 3% dari total keseluruhan life cycle cost sebuah rumah sakit, akan tetapi investasi yang Anda keluarkan untuk desain tersebut akan mempengaruhi sisa dari 97 persennya. Apa yang dapat ditawarkan oleh seorang konsultan arsitektur rumah sakit?. Rumah sakit merupakan sebuah bangunan yang kompleks untuk didesain, di Indonesia hampir tidak ada perbedaan antara bangunan perkantoran dengan bangunan rumah sakit. Mereka tidak hanya bekerja sendiri namun melibatkan berbagai profesi untuk dapat menghasilkan solusi desain yang baik, menciptakan bangunan yang aman dan nyaman bagi penggunanya dan mempunyai life span yang lebih lama.

Bentuk-bentuk modular dengan ketinggian ruangan standard dan struktur bangunan yang mendukung dapat menghemat biaya jika terjadi perubahan ruang dan pergeseran fungsi ruang. Bentuk modular mempermudah penyekatan ruang dan pelebaran ruang tanpa perlu melakukan pekerjaan pembangunan yang berarti. 

Pembagian cluster bangunan sesuai dengan fungsinya dapat membatasi sirkulasi dan mengurangi pergerakan yang tidak perlu (tiap department berpusat pada satu cluster), mengurangi biaya kontruksi, meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyebaran penyakit.

“every type of project is different”

 Tiap bangunan berbeda satu dengan yang lain, seorang konsultan arsitektur rumah sakit akan menyesuaikan bentuk dan desain bangunan klien sesuai dengan kebutuhannya dan kan memberikan beberapa solusi desain untuk mengatasi beberapa masalah yang kerap timbul di sebuah bangunan rumah sakit. Berapa jarak yang harus ditempuh seorang dokter dan aperawat dalam menjalankan aktivitasnya ? Apakah solusi desain yang dapat memudahkan dokter dan perawat dalam bekerja ?