Reportase Kuba (1)

Kuba, Keunikan dan Tantangannya

Global Learning 2018

The Equity Initiative

26 Mei – 2 Juni 2018

Havana, Kuba

Reportase 1  Reportase 2

 

Kuba menjadi negara yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari terkait aspek ekonomi, politik, sosial,  budaya, dan kesehatan.  Selain itu, Kuba juga menarik dari sisi sejarah dan politik yang dampaknya mempengaruhi kondisi kesehatan Kuba.  Selama 5 dekade, Kuba bergumul dengan dominasi Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, berusaha untuk tidak tergantung secara politik dan ekonomi.  Meskipun Kuba telah memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol pada 1868 namun mereka masih harus berjuang untuk melepaskan diri dari dominasi asing.   Pertengahan 1950-an dominasi Amerika Serikat  masih sangat kental terlihat dari kepemilikan terhadap 90% jasa telekomunikasi dan listrik, 50% jalan raya publik, 40% industri baru gula, dan 23% industri non gula.  Hampir 80% produksi gula Kuba diekspor ke Amerika Serikat dan 1/3 produksi beras Amerika Serikat diekspor ke Kuba.  Hubungan internasional Cuba setelah 1959  lebih cenderung mendekat pada Uni Soviet.  Namun hubungan Kuba dengan Uni Soviet tidak akan pernah sama spesialnya dengan Amerika Serikat. 

 

Central Park dan Old Havana (Dok. Pribadi)

Kuba telah memulai reformasi ekonomi dan sektor privat semakin bertumbuh.  Kuba saat ini lebih modern di bidang ekonomi, namun 75% ekonomi tetap dikuasai oleh pemerintah.  Selain itu,  Kuba masih menghadapi beberapa isu ketidaksetaraan dari sisi sosial ekonomi, seperti penurunan daya beli karena peningkatan harga – harga, sistem  mata uang ganda, sistem pasar ganda seperti perbedaan harga, mata uang, dan kualitas produk, diversifikasi sumber pendapatan, dan indeks pembangunan manusia.  Mata uang ganda memang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di negara ini.  Pertumbuhan ekonomi sebesar 2% tidak akan cukup untuk meningkatkan perekonomian.   Embargo yang pernah diterapkan mendorong sektor privat semakin bertumbuh.    

Transisi ekonomi semestinya mempengaruhi perbaikan sistem kesehatan di Kuba.  Namun pemerintah Kuba masih menghadapi tantangan dalam mengelola sektor privat yang bertumbuh sangat pesat dibandingkan sektor publik.  Seperti contoh gaji dokter rata-rata kurang lebih $30 per bulan dibandingkan dengan seseorang yang bekerja di sektor pariwisata dapat memperoleh pendapatan ratusan dolar per bulan.  Di sisi lain, investasi di sisi kesehatan sangatlah tinggi.  Embargo selama 50 tahun mempengaruhi kondisi ekonomi termasuk untuk mengimpor teknologi kesehatan maupun material yang dibutuhkan untuk industri farmasi.  Untuk itulah, Kuba lebih memperkuat kesehatan di tingkat dasar. Sektor biofarmasi mengembangkan berbagai vaksin untuk mendukung kesehatan primer.  Sistem kesehatan di Kuba saat ini merupakan pekerjaan yang masih terus berlanjut.  Menurut Gail A. Reed, Executive Director, MEDICC Review, dalam sesi Cuban Universal Health Care System Achievements and Challenges, Kuba masih berupaya untuk memperbaiki status kesehatannya sejak 1959.  

Pada 1959 – 1989 akses kesehatan mulai dapat dijangkau penduduk di daerah pedesaaan dan pegunungan.  Selain itu, pemerintah melakukan program sosial seperti reformasi agraria dan kampanye  literasi.   Memperkuat dokter keluarga dan perawat di klinik kesehatan masyarakat, mengintegrasikan tindakan preventif, perawatan, dan riset.  Tenaga profesional kesehatan bertambah dari 6,000 orang menjadi 35,000 orang, bidang spesialis yang dulunya terbatas dikembangkan menjadi 55 spesialis dengan bidang family medicine yang dikembangkan terlebih dulu.  Satu sekolah kedokteran dengan kurikulum biomedik menjadi 14 sekolah dengan kurikulum biomedik dan kesehatan masyarakat.  Dulu  tujuan nasional belum dirumuskan, namun saat ini terdapat 4 tujuan utama yang menjadi panduan yaitu kesehatan ibu dan anak, penyakit infeksius, penyakit kronik, dan kesehatan lansia.  Data yang dulunya tidak dapat diandalkan kemudian menjadi sistem peringatan dini secara epidemiologi.  Penggunaan teknologi dulunya tersentralisasi menjadi desentralisasi.  Riset medik dikembangkan menjadi prioritas untuk kesehatan masyarakat dan memperoleh pendapatan dari riset tersebut.  Cakupan kesehatan nasional menjadi kontribusi internasional.

Sayangnya komitmen untuk meningkatkan status kesehatan terganjal kejatuhan ekonomi Kuba dalam kurun waktu 1990 – 2000.  Pada periode 1990 – 1992 Kuba kehilangan 85% perdagangan internasionalnya, ditambah dengan embargo dari Amerika Serikat yang semakin ketat pada 1992.  Selama 1989 – 1993 perekonomian Kuba  menyusut sebesar 35%.  Keperluan pendanaan untuk bidang kesehatan meningkat sebesar 70%, sementara asupan kalori per hari menurun sebesar 33% dan protein sebesar 39%.   Namun yang menjadi paradoks dari kondisi ekonomi tersebut ditunjukkan dengan indikator kesehatan yang membaik.  Angka kematian bayi sebesar 10.7 (1990) – 9.4 (1995) – 6.5 (2002) per 1,000 kelahiran.  Angka kematian di bawah usia 5 tahun sebesar 13.2 (1990) – 12.5 (1995) – 8.1 (2002) per 1,000 kelahiran hidup.  Angka harapan hidup sebesar 75.2 (1989) – 74.8 (1995) – 76.2 (2002).  Hal tersebut dikarenakan adanya jaringan pengaman, yaitu kesehatan sebagai prioritas, sumber daya dikonsentrasikan pada kelompok rentan, sumber daya manusia sangat terlatih dan berdedikasi tinggi, menerapkan program the doctor next door yaitu komunitas berorientasi kesehatan primer dengan partisipasi aktif masyarakat, dan status kesehatan merupakan dasar solid untuk menentukan kondisi sosial.

Berdasarkan studi Human Development and Equity in Cuba, UNDP, 1999 mengungkapkan bahwa dari 25 negara bagian di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Kuba merupakan negara dengan kondisi kesehatan terbaik diantara negara-negara Amerika Latin dan Karibia.  Selain itu merupakan negara dengan sumber daya yang paling efektif meskipun jarang ada investasi di sektor kesehatan.

Menghadapi kondisi perekonomian tersebut Kuba melakukan berbagai prioritas pada 2000 – 2017 yaitu memperbaiki infrastruktur, publik mulai puas dengan jasa pelayanan pemerintah, kerja sama global seimbang dengan kebutuhan dalam negeri, dan strategi transformasi kesehatan terhadap MDG’s.  Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut namun apabila dibandingkan dengan status kesehatan di Indonesia sepertinya Indonesia masih perlu upaya perbaikan untuk meningkatkan derajat kesehatannya walaupun angka – angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena Kuba dan Indonesia mempunyai kondisi yang berbeda.

Status Kesehatan di Cuba dan Indonesia

Keterangan	Cuba	Indonesia
	Tahun 2017
Angka melek huruf	100%	95.50%
Perbaikan sumber air	95.20%	72.40%
Angka kematian bayi (per 1,000 kelahiran hidup)	4	22.23 (tahun 2015)
Kelangsungan hidup balita	99.50%	AKABA : 26.29 / 1,000 kelahiran hidup
Angka kematian ibu melahirkan (per 100,000 kelahiran hidup)	38.3 (21.7 direct / 16.5 indirect)	305
Angka harapan hidup	80 tahun (81 tahun wanita)	71.06
Penyebab utama kematian	penyakit jantung / kanker	penyakit jantung

Sumber : Gail A. Reed, Cuba’s Health System, A Work in Progress, Profil Kesehatan Indonesia 2016, Data dan Informasi Kesehatan Indonesia 2017, www.bps.go.id.

Kuba juga terkenal dengan ekspor tenaga medis ke luar negeri.  Dalam hal kerja sama kesehatan secara internasional untuk jangka panjang Kuba telah mengirimkan 55,000 tenaga kesehatan profesional yang melayani 60 negara.  Pada 2018 sebanyak 407,000 tenaga kesehatan profesional telah dikirim ke 164 negara.  Selain itu pada tahun sebelumnya yaitu 2015 sebanyak 41 tim telah membantu dalam program penanggulangan bencana dan darurat medis di 24 negara (Henry Reeve Emergency Medical Contingent) dan pada 2014 sebanyak 39,000 dokter asing dari 129 negara telah dilatih di Kuba, termasuk lebih dari 28,000 lulusan Latin American Medical School, Havana yang didirikan pada 1999. 

Untuk kompensasi dokter Kuba yang dikirim ke luar negeri, semisal Brazil membayar 10% dari USD 4,250 gaji per bulan (sisanya disetor ke Pemerintah Cuba).  Nominal tersebut dirasa masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang mereka dapatkan di dalam negeri.  Mereka menganggap gaji mereka lebih tinggi, dapat menabung, dapat membeli barang kebutuhan sehari-hari, dan mempunyai hak istimewa di negeri sendiri.  Berikut merupakan sumber daya kesehatan yang tersedia di Kuba.  Meskipun sistem kesehatan di Kuba dan Indonesia hampir sama, namun kondisi di Kuba dan Indonesia tentunya tidak dapat dibandingkan secara langsung.  Hal tersebut karena perbedaan geografi, demografi, ekonomi, sosial, dan politik.

Kondisi Sumber Daya Kesehatan di Cuba dan Indonesia

Keterangan	Cuba	Indonesia
	Tahun 2017
Rumah Sakit	150	2,776
Poliklinik	450	7,641
Klinik gigi	111
Dokter keluarga di komunitas	13,131 of 44,000 +	9,825 (puskesmas)
Rumah bersalin	131
Nursing home	150
Panti jompo	287
Sekolah kedokteran	14	75
Pusat penelitian	12
Dokter	92,084 (1/122 pop) (63% women)	98,703
Dokter gigi	18,675 (1/602 pop) (73% women)	14,455
Perawat	87,637 (1/123 pop) (88% women)	345,276
Tenaga kesehatan lain	232,397 (university level)	685,060
Total tenaga kesehatan	492,366 (6.8% of working age pop)	1,143,494
	(71% women)
Penduduk	11,489,082	261,890,872

Sumber : Gail A. Reed, Cuba’s Health System, A Work in Progress, Profil Kesehatan Indonesia 2016, Data dan Informasi Kesehatan Indonesia 2017, www.bps.go.id,  www.kki.go.id/assets/data/menu/Daftar_FK_Tahun_2016.pdf. 

Dokter Keluarga, Hogar Materno Infantil, Hospital Hermanos Ameijeiras, dan Institute de Gastroenterologia, Cuba (Dok. Pribadi)

Pencapaian tersebut mendapatkan apresiasi, namun sampai saat ini Kuba masih menghadapi berbagai tantangan  terkait ekonomi domestik, regional dan global, kebijakan bilateral antara Kuba dan Amerika Serikat,  remunerasi dan migrasi SDM kesehatan, kebijakan kesehatan, urbanisasi, ketahanan pangan, tanggung jawab individu dan keluarga untuk kesehatan sendiri, populasi lansia, penyakit kronik, ancaman bencana, maupun penyakit endemik.

Pelajaran yang dapat diambil dari kunjungan ke Kuba yaitu meskipun menghadapi keterbatasan dan tantangan ekonomi maupun politik yang sangat kental menjadikan Kuba sebagai negara dengan kondisi kesehatan yang cukup baik.  Namun masih perlu diperjuangkan antara kesetaraan dengan kesempatan untuk pembangunan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Seperti catatan kunjungan Kuba dari dr. Lincoln Chen, The Equity Initiative Program, dimana terdapat 5 poin :

• Mengapa dan bagaimana sistem kesehatan Kuba dapat berkembang?

  Pendorongnya adalah komunisme untuk mengembangkan negara sosialis dengan kesetaraan dan keadilan. Kesehatan dan pendidikan yang bebas dan universal dipandang sebagai pusat dari visi tersebut. Sementara sistem saat ini inovatif, dibutuhkan puluhan tahun untuk membangun tenaga kerja dan sistem kesehatan primer.  Kuba telah menaklukkan generasi pertama penyakit tetapi saat ini menghadapi penyakit tidak menular dan penduduk yang menua.

• Apakah sistem Kuba luar biasa?

  Indikator kesehatan (yang diproduksi oleh pemerintah) menunjukkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kuba  sama dengan penduduk Amerika Serikat. Cakupan kesehatan universal yang gratis terutama perawatan kesehatan primer nampaknya adil dan efektif. Tidak ada kekurangan tenaga kerja kesehatan dan layanan kesehatan tampaknya menawarkan akses yang baik, biaya rendah, dan kualitas yang dapat diterima. Mengingat situasinya yang unik, Kuba telah berinovasi dalam bioteknologi, ekspor tenaga kerja, dan pariwisata medis.

• Apa yang mendorong sistem kesehatan Kuba?

  Sistem Kuba “digerakkan oleh tenaga kerja” yang didukung oleh perencanaan hulu yang cermat dari pendidikan kedokteran mulai dari dokter kemudian perawat, didukung oleh pelatihan khusus dan memasukkannya ke dalam sistem nasional yang terdistribusi merata dan berlapis.  Hal tersebut didukung, tetapi tidak didorong oleh sistem pembiayaan, obat-obatan, teknologi, atau informasi. Sebagian besar negara tidak memiliki sistem perencanaan pendidikan kesehatan terkoordinasi yang membawa produksi tenaga kerja menjadi sejajar dengan kebutuhan sistem kesehatan.  Harmoni ini tidak rumit tetapi sulit dilakukan karena banyak hal resisten yang  harus disatukan.

• Apa kelemahan Kuba?

  Sistem pemerintahan tunggal membatasi pilihan baik penyedia jasa maupun pasien. Kemungkinan terjadi waktu tunggu lama dan kurangnya akses ke obat dan teknologi yang mahal. Kepuasan tenaga kesehatan profesional ditunjukkan dengan migrasi keluar para profesional tersebut. Perawat tampaknya sangat dirugikan di Kuba dengan status dan gaji rendah, serta kelelahan. Selain itu penyakit menua dan tidak menular menghadirkan tantangan baru.

• Dapatkah pelajaran Kuba diterapkan di tempat lain?

  Sayangnya, hanya sedikit. Dasar-dasar desain dan pengoperasian layanan kesehatan primer dapat diterapkan, namun mempekerjakan dokter keluarga mungkin sulit tanpa adanya tambahan insentif untuk praktek di tengah masyarakat. Memperkenalkan investasi swasta dan insentif komersial akan membengkokkan sistem di Kuba.  Selain itu teknologi canggih dan obat-obatan mungkin tidak mudah untuk diakses di Kuba.

Diketahui bahwa ada beberapa yang meragukan klaim dan statistik Kuba.  Hal tersebut karena kontrol ketat pemerintah terutama di bidang kesehatan yang memiliki reputasi internasional dan juga penghasil devisa terbesar, sangat sulit bagi kelompok asing untuk masuk ke Kuba untuk mencari kebenaran.  (Elisabeth Listyani)

Sumber :

www.equityinitiative.org

Philip Brenner, Marguerite Rose Jiménez, John M. Kirk, and William M. LeoGrande, History as Prologue: Cuba before 2006.

www.thelancet.com, Vol 383 January 25, 2014, Cuba’s Economic Reforms Prompt Debate about Health Care.

Maureen Bisognano, 3 Ways Cuba’s Health System Is Designed for the Triple Aim, 2016.

Gail A. Reed, Cuba’s Health System, A Work in Progress.

Lincoln C. Chen, MD, Trip Notes #94, Havana Cuba, May 23-30, 2018.

www.worldometers.info/world-population/cuba-population/

http://worldpopulationreview.com/world-cities/havana-population/

 Berikut merupakan referensi terkait, silakan klik :

Cuba Time to Expand Health in All Policies

Cuba’s economic reforms prompt debate about health care

History as Prologue: Cuba before 2006

Poverty and Vulnerability in Cuba Today

The Curious Case of Cuba

Cuba’s Health System: A Work in Progress

Reportase

Webinar Pengalaman Lapangan dalam Menggunakan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Sistem Rujukan

Rabu, 9 Mei 2018

 

Webinar Smart Hospital kali ini mengambil tema Pengalaman Lapangan Dalam Menggunakan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Sistem Rujukan yang dipaparkan oleh dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS,   Direktur Utama RSUP dr. Karyadi dan Dr. dr. Khalid Saleh, Sp. PD-KKV, FINANC, MARS, Dirut RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dr. Budi Suryadarma, SH, MHKes mewakili Kementerian Kesehatan sebagai pembahas, serta dr. Guardian Yoki Sanjaya, M. HlthInfo sebagai moderator  dr. Agus Suryanto memaparkan mengenai pemanfaatan SPGDT untuk memudahkan kasus layanan kegawatdaruratan dan mempercepat respon layanan.   Berdasarkan Permenkes No 19 / 2016 pelaksanaan SPGDT dipusatkan di 119 dengan pelayanan berbasis Call Center yang meliputi National Command Center dan Public Safety Center.  Sistem yang dibangun adalah sistem komunikasi gawat darurat,  sistem penanganan gawat darurat, dan sistem transportasi.  Hal tersebut terpadu dan terintegrasi dengan  masyarakat, Telkom, kepolisian, pemerintah, dan rumah sakit.  Sasarannya  adalah response time meningkat, koordinasi lintas sektor, dan  mengkoordinasi pelayanan rujukan (sentralisasi wilayah dan sentralisasi layanan). 

Khalid Saleh memaparkan topik pemanfaatan SISRUTE untuk mendukung kualitas sistem rujukan. Latar belakang ruang perawatan penuh, penolakan pasien, lambatnya pelayanan awal di gawat darurat menjadi pendorong pemanfaatan SISRUTE. SISRUTE memfasiliasi komunikasi antara perujuk dan penerima rujukan antara lain informasi kondisi pasien (bahkan sampai gambar digital) yang mengarah pada telemedicine, sistem sudah terhubung dengan NIK, ketersediaan tempat tidur, alat medis yang tersedia, dan persediaan data.  Pengembangan lanjutan dari SISRUTE ini adalah tracking ambulance dan menambah jumlah rumah sakit yang tergabung dalam SISRUTE (1,300an rumah sakit).  Hal tersebut membutuhkan  komitmen rumah sakit untuk terlibat dalam jejaring SISRUTE.  

Kedua topik tersebut ditanggapi oleh  dr. Budi Suryadarma mengenai aplikasi SPGDT dan SISRUTE perlu diintegrasikan satu sama lain dengan adanya pemetaan layanan unggulan, pemetaan layanan fasilitas kesehatan, kemudahan akses informasi kesehatan (FKTP ke FKTRL dan antar FKTRL), peningkatan mutu pelayanan rujukan pertama, didukung dengan teleconference dan  regulasi yang berkaitan dengan pelayanan rujukan. 

Diskusi webinar kali ini mengarah pada pentingnya “integrasi” yaitu integrasi pelayanan pasien (meningkatkan kualitas pelayanan rujukan antar fasilitas kesehatan yang berbeda), integrasi stakeholder (pelayanan rujukan tidak hanya antar fasilitas kesehatan, tetapi juga perlu didukung stakeholder lain seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, kepolisian, bahkan Kementerian Dalam Negeri untuk identitas pasien), integrasi teknologi (mengoptimalkan teknologi dalam konteks integrasi berbagai sistem informasi seperti SIM RS, SISRUTE, SIRANAP, SPGDT, Telemedicine).  

Untuk mencapai konsep “integrasi” tersebut, berbagai pihak perlu berperan.  Dari Kementerian Kesehatan dengan membuat regulasi yang mendukung percepatan integrasi sistem informasi (penggunaan rekam medis elektronik, kerahasiaan data, sharing data medis antar fasilitas kesehatan, integrasi sistem informasi), memfasilitasi integrasi teknologi informasi antar fasilitas kesehatan dan lembaga-lembaga yang ada, dan memfasilitasi komunikasi lintas sektor di tingkat pusat sehingga memudahkan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  Sedangkan dari fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan stakeholder lain perlu terlibat aktif dalam upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rujukan, berkontribusi terhadap upaya integrasi sistem informasi baik di level kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, dan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelayanan rujukan berbasis data.

Oleh: Elisabeth Listyani (PKMK UGM)

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan klinik infertilitas (IVF, In-Vitro Fertilization) atau lebih dikenal dengan Klinik Bayi Tabung semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat berkat informasi yang tersebar dan makin mudah diakses. Data menunjukkan, di Indonesia ada 200.000 pasangan infertil per tahun yang membutuhkan penanganan di IVF Clinic. Di seluruh dunia, angkanya mencapai 48,5 juta pasangan. Ini menyebabkan demand terhadap layanan IVF Clinic terus meningkat. Hal tersebut dibahas oleh para pembicara di Workshop IVF Clinic Management yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada 29 April 2018 sebagai salah satu bagian dari agenda tahunan Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI) di Yogyakarta, 28 April – 1 Mei 2018 yang lalu.

Beberapa negara maju telah menetapkan kebijakan, dimana infertilitas dianggap sebagai salah satu penyakit, dan oleh karenanya penanganan terhadap hal ini masuk dalam sistem pembiayaan kesehatan. Di Indonesia, pelayanan IVF dianggap sebagai bukan kebutuhan primer, sehingga tidak ter-cover dalam JKN . Hal ini tentu saja mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan IVF.

Kendati demikian, IVF Clinic yang ada di kota-kota besar di Indonesia layanan ini sangat diminati. Angka kunjungan meningkat, antrean pasien panjang. Tidak terkecuali di IVF clinics yang ada di RS-RS pemerintah. Namun, IVF Clinics milik pemerintah mengalami kesulitan untuk berkembang dibandingkan dengan swasta. Menurut Dr. dr. Budi Wiweko, MPH, Sp(OG)K (RSCM), kendala yang dihadapi oleh IVF clinic milik pemerintah terkait dengan birokrasi, finansial, ketenagaan dan pemasaran. Oleh karenanya, jika IVF clinic milik pemerintah ingin berkembang, maka harus melakukan breakthrough, misalnya mengembangkan layanan yang SMART.

Sementara itu, IVF clinic milik swasta juga menghadapi tantangan berupa persaingan, bukan hanya dengan sesama klinik di dalam negeri melainkan juga dengan klinik di luar negeri. Data menunjukkan bahwa medical tourism strategy yang dikembangkan oleh beberapa negara tetangga, telah berhasil menarik minat pasangan infertil Indonesia untuk menjalani terapi disana. Dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRANZCOG, GDRM, SpOG (Klinik Morula) menyatakan, untuk menghadapi kompetisi yang borderless – tanpa mengenal batas negara – tersebut, IVF clinic harus dikelola secara profesional. Klinik harus menerapkan good clinical governance, proses laboratorium yang terstandarisasi, manajemen risiko dan perhitungan keuangan yang cermat. Struktur organisasi klinik harus mampu mendukung kegiatan dan menjaganya sesederhana mungkin, harus memiliki KPI keuangan, leadership, menerapkan etika serta jaminan mutu yang diakui oleh lembaga resmi (misalnya oleh kementerian kesehatan). Peran dokter sebagai klinisi dan sebagai manajer klinik harus dipisahkan agar klinisi dapat bekerja secara profesional.

Salah satu keunikan IVF clinic adalah penerapan standar yang sangat ketat pada laboratoriumnya, karena sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan (success rate), yaitu terbentuknya embrio berkualitas. Hal tersebut terlihat pada kasus Virtus Fertility Center di Singapura, yang disampaikan oleh Liaw Swee Lian (Scientific Director). Manajemen laboratorium meliputi pengelolaan kualitas udara, material bangunan, volume suara lingkungan, suhu dan sebagainya, yang sangat mempengaruhi tingkat stress embrio. Selain itu, rasio antara SDM khususnya embriologis dengan jumlah pasien juga mempengaruhi kualitas keluaran laboratorium.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh DR. Dr. R. Muharram, SpOG (K) (FKUI/RSCM), salah satu masalah SDM dan regenerasi yang dihadapi oleh Indonesia adalah karena tenaga embriologis tidak termasuk dalam tenaga kesehatan sebagaimana penggolongan nakes menurut Permenkes 43/2015 tentang penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengakuan, mulai dari penghargaan terhadap kinerja hingga nilai jasa pelayanan yang dapat diberikan. Selain itu, tenaga medis dan keperawatan yang bekerja di IVF clinic dituntut untuk memiliki skill tertentu sehingga ini juga mempengaruhi supply tenaga. Distribusi tenaga juga mengalami ketimpangan, dimana sebagian besar SDM berada di Jawa, khususnya di wilayah Jakarta. Kondisi ini dipertegas oleh Dr. dr. Hartanto Bayuaji, SpOG(K) (RSUP dr. Hasan Sadikin, RSIA Limijati Bandung) yang memaparkan pengalamannya mengelola klinik di dua tempat, yaitu di RS pemerintah dan di RS swasta. Klinik swasta lebih mudah mengikuti perkembangan kebutuhan pasien maupun mengadopsi teknologi baru karena sifat organisasinya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan klinik di RS pemerintah.

Masalah di IVF clinic akan lebih kompleks jika membahas mengenai etika. Di Indonesia masalah etika ini belum diatur secara lebih detil, khususnya pemanfaatan embrio yang dalam kurn lebih dari 3 tahun tidak diambil oleh pemiliknya. Ini menimbulkan masalah penyimpanan, karena embrio yang tidak diambil akan membutuhkan tempat penyimpanan khusus (freezer). Di sisi lain pemusnahan embrio, meskipun diijinkan oleh regulasi, belum dapat diterima sepenuhnya secara etika kedokteran.

Kembali ke masalah akses pelayanan, di negara berkembang seperti beberapa negara di Afrika terdapat proyek yang diinisiasi oleh para peneliti dari Norwegia yang bertujuan untuk membuka akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan infertilitas. Proyek yang bernama The Walking Egg ini mengembangkan teknologi ekonomis agar masyarakat kelas menengah ke bawah pun dapat menikmati layanan di IVF clinic. Selain itu, proyek ini juga menggalang kemandirian masyarakat agar dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bagi tersedianya pelayanan ini di lingkungan mereka, serta melakukan advokasi kepada pemerintah agar mendukung  dari aspek kebijakan dan regulasi. Ini merupakan contoh jejaring antara provider, kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses layanan IVF clinic di negara berkembang.

IVF clinic pemerintah ataupun swasta, tetap harus menjaga mutu, salah satunya melalui penilaian penerapan standar yang diakui oleh lembaga akreditasi. Selain untuk memastikan mutu pelayanan, akreditasi juga berperan dalam melindungi masyarakat dari potensi harm di fasilitas pelayanan kesehatan. (pea)

Video Kegiatan:

Pembukaan   Sesi 1   Sesi 2   Sesi 3   Sesi 4   Penutup

Reportase

Seminar Nasional Indo HCF IV

Transformasi Pelayanan Kesehatan di Era Disruptif

Hari Kedua

Kamis, 26 April 2018

Reportase Hari 1 Pagi Reportase Hari 1 Siang Reportase Hari 2

 

Pada seminar hari kedua ini membahas transformasi pelayanan kesehatan di era disruptif dengan 4 topik.  Pada sesi awal topik yang dibahas adalah Era Disrupsi : Bagaimana Pengaruhnya terhadap Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang dipaparkan oleh Dr. dr. Supriyantoro, Sp. S, Ketua Umum IKKESINDO.   Istilah disrupsi dipopulerkan oleh Clayton Christensen.  Sedangkan ala Michael Porter kita harus berkompetisi untuk bisa menang (for you to win, you’ve got to make somebody lose).  Jika kita defense maka kita akan tertinggal. Era disrupsi ini merupakan era fleksibilitas.  Rumah sakit harus mengetahui kebutuhan pasien dan menjalin hubungan yang baik.  Pasien yang mendapatkan pengalaman yang kurang baik akan beralih ke rumah sakit lain bahkan ke luar negeri.

Disrupsi pada pelayanan kesehatan meliputi area preventif, diagnosis, dan terapi.   Hasil survei menunjukkan bahwa aspek yang terdisrupsi adalah rumah sakit, IT rumah sakit, layanan primer, farmasi, kemudian aspek-aspek lain di pelayanan kesehatan.  Dalam hal ini, teknologi yang mempengaruhi big bang disruption adalah social, mobility, analytics, clouds, Internet of Things, genomics, dan imaging.  Mobile dan wireless application merupakan pendorong pasar kesehatan.  Rumah sakit perlu mengetahui orientasi pasien dan berinvestasi pada waktu dan energi untuk menjalin hubungan dengan pasien.   Patient activation juga membuat rumah sakit untuk fokus menjalin hubungan dengan pasien dalam mengetahui pelayanan kesehatan mereka.  Selain itu, population health management atau hotspotting digunakan untuk mengidentifikasi tren kesehatan ke depan.  Big data juga perlu dikumpulkan untuk kebutuhan rumah sakit.

Dalam menghadapi disrupsi sebaiknya jangan menjadi penentang, jangan takut menganalisa produk sendiri, dan perlu membentuk ulang atau menciptakan hal baru.  Era disrupsi ini pasti akan mempengaruhi sektor kesehatan, maka diperlukan inovasi disruptif dari sisi fokus pada pasien dan menjalin hubungan yang baik serta siap untuk mengantisipasi perubahan ke depan.

Pada sesi selanjutnya membahas mengenai Peran e-Health dan IoT dalam Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang dipaparkan oleh dr.  Daryo Sumitro, Sp. S, Kepala Kompartemen e–Health IKKESINDO. Adanya e – health untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  Komponen yang penting dalam e- health adalah leadership dan governance, di dalam satu wadah terdapat unsur pemerintah dan unsur swasta untuk melihat kebutuhan di lapangan.  Ekosistem teknologi informasi kesehatan (TIK) dilihat dari aspek fungsinya meliputi standar teknis hingga kerahasiaan data pasien.  Tren di bidang kesehatan yang dulunya hospital based menangani kuratif dan rehabilitatif, dengan adanya IoT disruption maka beralih ke personal based  untuk menangani kuratif dan rehabilitatif, selain promotif dan preventif.  Hal tersebut untuk mewujudkan Smart Home Healthcare.

Pelayanan kesehatan dengan dukungan profesional dan pendidikan masyarakat membutuhkan regulasi untuk keselamatan pasien.  Dukungan profesional dan pendidikan masyarakat didukung dengan smart homecare, sedangkan pelayanan kesehatan didukung dengan telemedicine.  Pemanfaatan TIK harus berbasis di fasilitas kesehatan yang memiliki ijin dan tenaga medis harus memiliki SIP.  Inovasi – inovasi yang dapat diterapkan pada TIK yaitu big data, cloud, m-health, O2O, dan AI.  Inovasi teknologi seperti robot, artificial organ, VR/AR, dan wearable device.  Sedangkan inovasi pada bisnis adalah manajemen resiko, inovasi pemasaran, green hospital, manajemen ramping, dan CSR.  Serta inovasi pada pelayanan adalah patient safety, dasar layanan, patient centre care, dan pemberdayaan pasien.

Sistem informasi kesehatan digunakan untuk meningkatkan patient safety dan dengan artificial inteligence data-data dapat digunakan oleh manajemen terkait strategi yang akan diambil.  Berbagai tantangan yang masih dihadapi antara lain individual e – health record, e – health system, e – health building blocks, dan national infrastructure components.

Sesi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. Taulid Nur Azhar, peneliti biomedik dan neurosains mengenai Perkembangan Terkini IT Dalam Menghadapi Era Disrupsi.  Masa depan teknologi kesehatan berdasar pada data management based seperti AI, Deep Learning, dan knowledge growing system.   Aplikasi kesehatan ke depannya juga menggunakan data mining yang merupakan bagian dari deep learning.  Masyarakat yang bertanya ke aplikasi untuk konsul kesehatan akan dijawab oleh mesin yang telah diatur dengan deep learning sehingga dapat menjawab kasus penyakit yang ditanyakan seperti layaknya tenaga medis terlatih.  Selain itu, smart sensor juga mengambil bagian dalam perkembangan ini seperti plasmaplastimograph / PPG / FNIR / EBI.  Data-data kesehatan yang idle akan dimanfaatkan oleh deep learning.  Dengan sensor dan algoritma yang tepat akan mendukung layanan rumah sakit.

Disrupsi teknologi yang dihadapi di ranah kesehatan semisal di rumah seperti asupan nutrisi, postur dan superficial symptom, berat badan, urinalisa, feses, fisiologi kardiovaskular, tingkat stres, dan lain-lain dapat diintegrasikan dengan multi sensor seprti suhu, kelembapan, konsentrasi gas tertentu sehingga menjadi lebih kompleks.  Penempatan sensor tersebut tidak hanya dalam bentuk smart band namun dalam bentuk matsial polimer semikonduktor (nano) dalam wujud pakaian.  Sedangkan untuk EBI dan model interferensi dapat dibuat “virtual gate”.  Image dari kamera juga dapat menghitung kandungan nutrisi dari makanan yang tersaji di piring (berdasar DKBM).

Sesi terakhir dipaparkan mengenai Empowering Health in The Disruptive Era oleh Haris Izmee, President Director Microsoft Indonesia.  Layanan kesehatan berubah sangat cepat, dari pergeseran penyakit infeksius menjadi penyakit kronik serta kualitas layanan yang mempengaruhi loyalitas pasien.  Bayangkan jika dokter dan perawat dapat memprediksi penyakit melalui smart devices.  Dalam hal ini Microsoft memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi yang ada di Indonesia melalui transformasi digital pada layanan kesehatan.  Hal tersebut meliputi menjalin hubungan dengan pasien, memberdayakan layanan, mengoptimalkan efektivitas klinis dan operasional, serta transformasi pelayanan secara terus menerus.  Saat ini informasi didapatkan secara mudah hanya pada telapak tangan.

Menggunakan Ken Sci’s analytics dapat diindentifikasi resiko seperti analisa klinis yaitu memprediksi penyakit yang akan muncul, mengkoordinasi layanan pasien, dan mengoptimalkan biaya.  Dari sisi Chief Financial Officer, hal tersebut dapat menjadi peringatan dini yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, CFO dapat memprediksi apakah rumah sakit akan untung atau rugi, dari data populasi dapat diprediksi berapa biaya dan pendapatan dalam setahun, serta dapat mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.  Dari sisi Chief Medical Officer, hal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan koordinasi pelayanan pasien, data pasien dapat digunakan untuk memprediksi berapa lama rawat inap dan total pengobatan yang akan diberikan.  Sedangkan dari Care Manager dapat memprediksi tingkat resiko pasien, total pasien yang akan menginap dan berapa lama, prediksi resiko, kondisi pasien, dan berapa persentase pasien akan membaik kondisinya sehingga rumah sakit juga akan mendapat reputasi yang baik.

Informasi lain terkait kegiatan dapat diakses di https://www.indohcf.com/

Reporter : Elisabeth Listyani (PKMK UGM)

Reportase

Seminar INDO HCF

Hari Pertama, 25 April 2018

Sesi Siang

Reportase Hari 1 Pagi Reportase Hari 1 Siang Reportase Hari 2

Sesi siang setelah rehat membahas mengenai Strategi Mendongkrak Pertumbuhan Industri Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang dipaparkan oleh dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K), MARS, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.  Masalah kesehatan di Indonesia bergeser dari penyakit infeksius ke penyakit tidak menular.  Di sisi lain, pertumbuhan rumah sakit semakin pesat, puskesmas juga bertumbuh namun tidak sepesat rumah sakit.  Berbagai tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia antara lain ketidakseimbangan supply dan demand, akses dan mutu pelayanan, terbukanya pasar untuk negara lain, penerapan JKN, maupun pajak yang belum mengakomodir kegagalan pasar layanan kesehatan.  Kesemuanya itu membutuhkan regulasi.

Selain itu distribusi kompetensi rumah sakit di Indonesia juga menghadapi tantangan.  Seperti layanan radioterapi di Indonesia yang baru memiliki 62 buah mesin dengan proporsi 1 mesin untuk 4 juta jiwa.  Padahal menurut WHO perbandingan tersebut 1 mesin untuk 1 juta jiwa.  Perlu mengembangkan pelayanan yang memiliki potensi yang masih terbuka misalnya paliative care, home care, CAPD (haemodialisa), onkologi, bedah tulang, kosmetik, telemedicine, dan wisata kesehatan.

Untuk itulah diperlukan kebijakan di bidang fiskal seperti pembaruan pajak industri rumah sakit, pembiayaan mandiri, insentif pajak dokter, optimalisasi aset faskes, dan perbaikan tarif JKN.  Sedangkan dari bidang tata kelola adalah peningkatan mutu pelayanan dan review regulasi JKN.  Regulasi perumahsakitan juga memerlukan perhatian terutama dari sisi persyaratan dan perijinan.

Selanjutnya dibahas mengenai Strategi Mendongkrak Pertumbuhan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan di Indonesia yang dipaparkan oleh Roy Lembong, perwakilan dari GP Farmasi Indonesia (GPFI).  GPFI sebagai stakeholder penting untuk masyarakat melalui kolaborasi antar stakeholder sehingga masyarakat Indonesia sehat sejahtera dan produktif.  GPFI saat ini mensuplai 73% nilai obat di Indonesia.  Kendala yang dihadapi industri farmasi saat ini ada di fasilitas pelayanan kesehatan.   Apabila dibandingkan terhadap industri lainnya, industri farmasi masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai 1 perusahaan.  Hal ini dikarenakan pengeluaran kesehatan relatif kecil dan pengaruh lingkungan regulasi terhadap pro-health.

Apakah seluruh sektor farmasi menunjukkan pertumbuhan yang minus?  Pertumbuhan nilai di sektor apotek sebesar – 4.5%, rumah sakit sebesar 4%, dan toko obat sebesar – 3.5%.  Ada 2 potensi isu yang dihadapi.   Pertama, apakah apotek minus double digit? Pasien beralih untuk berobat menggunakan BPJS karena “gratis” sehingga permintaan terhadap kebutuhan apotik menurun.  Kedua, apakah rumah sakit juga minus?  Pemborosan budget atau kapitasi menyebabkan penggunaan obat menurun.  Jumlah peserta JKN bertambah namun unit obat berkurang.

Tantangan yang dihadapi pada 2018 diantaranya tender BPJS menurunkan lagi harga pada 2018, penurunan nilai penjualan industri menunjukkan bahwa rumah sakit swasta akan melakukan pembelian produk BPJS yang lebih murah, kapitasi rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah akan menurunkan volume obat resep, pengetatan peredaran dan promosi obat OTC dan suplemen karena aspek perlindungan terhadap masyarakat.  Disrupsi di bidang kesehatan memunculkan potensi isu dimana sebelum diterapkan JKN mengepankan patient centric, namun setelah penerapan JKN mengedepankan budget centric.

Perlu adanya implementasi swamedika untuk promotif dan preventif seperti perluasan produk yang menunjang swamedika di outlet manapun, suplemen makanan dan obat, perluas produk yang ditawarkan sebagai produk swamedika, dan aturan periklanan lebih direlaksasi.  Diperlukan kondisi ideal seperti preventif, edukatif, media, obat sesuai dengan paket kapitasi, dan prognosa sesuai dengan clinical pathway.  Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut GPFI tetap mendukung program JKN dan menghadapi perubahan tantangan dari patient centric ke budget centric.  Kesehatan dapat dicapai apabila masyarakat sejahtera dan produktif.

Kemudian disambung oleh drg. Tri Hetty M yang mewakili Kementerian Kesehatan memberi gambaran bahwa belanja obat meningkat seiring dengan diterapkannya program JKN.   Pembelanjaan obat pada 2016 sebesar Rp. 14.5 Trilyun meningkat menjadi Rp. 17 Trilyun pada 2017, demikian pula pembelanjaan alat kesehatan.  Kendala yang dihadapi adalah pemanfaatan bahan baku dimana bahan baku obat 95% sudah menggunakan bahan baku dalam negeri namun untuk alat kesehatan 90% masih menggunakan bahan baku impor.  Indonesia masih melakukan impor alkes dari luar negeri seperti China sebesar 17%, Jerman sebesar 16%, US sebesar 14%, dan dari negara lainnya.

Berdasarkan Permenkes 17 / 2017 disusun rencana aksi percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan untuk persediaan farmasi dan alat kesehatan.  Rencana aksi tersebut dibagi ke dalam 3 tahap yaitu 2016 -2020 mengembangkan alat kesehatan low technology, 2021 – 2024 mengembangkan alat kesehatan middle technology, dan 2025 – 2035  mengembangkan alat kesehatan high technology.  Hal tersebut diperkuat dengan Inpres 6 / 2016 yang berisi instruksi presiden untuk memfasilitasi pengembangan ke arah biopharmaceutical, memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, menyederhanakan sistem, rencana aksi, mendorong dan mengembangan R&D, mengembangkan sistem data dan informasi, serta koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas fasilitas kesehatan.

Informasi lain terkait kegiatan dapat diakses di sini (https://www.indohcf.com/)

Reporter : Elisabeth Listyani

Jakarta, 25 – 26 April 2018

Reportase Hari 1 Pagi Reportase Hari 1 Siang Reportase Hari 2

Acara pada hari pertama dibuka oleh Dr Nafsiah Mboi, SpA (mantan Menteri Kesehatan) dengan menyampaikan beberapa poin kunci yaitu bahwa terselenggaranya JKN telah memulai momentum baru untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini mendorong demand yang lebih tinggi terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan. Inpres no 6 Tahun 2012 telah memberi dorongan untuk pertumbuhan industri farmasi dari Rp 2.6 trilyun (2014-2015) menjadi Rp5.38 trilyun (2016-2017) dan industri alkes Rp 718 milyar (2014-2015) menjadi Rp 3.91 trilyun (2016-2017). Kebutuhan ini diperkirakan akan semakin besar, mengingat JKN diharapkan akan menyediakan layanan kesehatan semesta. Disrupsi ini memungkinkan munculnya business model yang baru, khususnya dimungkinkan oleh teknologi. Nafsiah Mboi juga menyatakan bahwa penyelenggaraan IndoHCF (seminar dan award terhadap inovasi-inovasi di bidang layanan kesehatan) adalah salah satu bentuk penggunaan dana CSR yang perlu dicontoh, agar dunia usaha juga berkontribusi terhadap pembangunan sektor kesehatan. 

Peta Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Capaian dan Tantangan

Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhD menyampaikan peta pembiayaan kesehatan sebagai berikut:

• Indonesia menempati ranking rendah dalam belanja kesehatan (USD122 per kapita, sekitar 3,4% dari GDP) yang berada di bawah rata-rata belanja negara-negaralow middle income country atau LMIC (USD132 per kapita). Hal ini kurang kondusif khususnya dalam era di mana negara memiliki double burden of disease dan pertumbuhan tren penyakit kronis.
• UU No 36 Tahun 2009 mengharuskan pemerintah pusat mengalokasikan setidaknya 5% dari total APBN untuk kesehatan (di luar gaji), namun, pertumbuhan belanja kesehatan di Indonesia proporsi belanja kesehatan Indonesia cenderung landai di 3.2%-3.6% sejak dekade lalu.
• Proporsi belanja pemerintah (Pusat dan Daerah) meningkat dari 28.1% (2010) menjadi 40.7% (2016) sementara OOP turun dari 56.7% (2010) menjadi 45.19% (2016), mengindikasikan adanya investasi pemerintah yang semakin besar dan penurunan OOP setelah adanya perlindungan melalui JKN. Dari total belanja kesehatan publik, sekitar 34.7%nya adalah dana JKN.
• Belanja kesehatan pemerintah untuk sisi provider menunjukkan bahwa 51.4% digunakan oleh rumah sakit, sementara sisanya untuk ambulatory care termasuk untuk FKTP. Belanja untuk preventif promotion hanya 5.7% yang adalah primary prevention (bukan di secondary prevention dan tertiary prevention).
• Data investasi untuk promotion-preventif, research, pelatihan dan human capital dari pihak swasta belum dapat ditampilkan karena tidak tersedianya data dari pihak swasta.

Prastuti menutup presentasiya dengan mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah: “Spend more, spend right and spend better”, artinya memberikan investasi yang lebih besar di area yang memberi return yang lebih besar, yaitu promotif-preventif.

Harapan Peran Pemerintah dalam Mendorong Industri Kesehatan di Indonesia

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyampaikan

• Tantangan 1: Apakah 219 juta jiwa penduduk memiliki akses yang sama ?

  Laksono menyatakan bahwa 3 RS baru yang akan dibangun ternyata didanai  pinjaman Bank Dunia, artinya pemerintah pusat belum memberikan investasi yang cukup untuk memperbaiki sisi supply.

• Tantangan 2: Apakah subsidi pemerintah memang ditujukan untuk orang miskin?

  Sistem single pool disinggung sebagai sistem pooling yang berisiko tinggi terhadap inequity karena dana untuk PBI kemungkinan justru terpakai untuk membiayai layanan yang hanya diakses oleh PBPU. Defisit BPJS (yang sebagian besar belanjanya adalah di RS) mengindikasikan bahwa sistem klaim INA CBGs yang bersifat unlimited juga memungkinkan adanya inequity karena tidak adanya batas atas untuk pasien, untuk RS maupun untuk daerah tertentu. Benefit package yang terlalu lebar juga berarti bahwa hanya masyarakat dengan akses ke layanan yang komprehensif yang mendapat keuntungan. Selain itu, bila dibandingkan, Pemda di manapun membayar iuran yang besarnya sama, padahal layanan yang tersedia di satu daerah bisa berbeda satu sama lain.

• Tantangan 3:  apakah sudah benar bangsa Indonesia dapat mengandalkan BPJS untuk meningkatkan pendanaan kesehatan? Rasio pajak Indonesia melemah terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya kemampuan pemerintah untuk menyediakan subsidi bagi masyarakat miskin sebenarnya lemah.  Pajak sebagai mekanisme redistribusi justru belum berlaku di Indonesia, karena porsi terbesar dari penerimaan pajak kita terbesar adalah PPN dan cukai khususnya rokok (34%) padahal rata-rata perokok adalah masyarakat miskin. Artinya diperlukan potensi-potensi pendanaan alternatif. Dengan rendahnya proporsi belanja kesehatan (3.6% dari APBN) yang masih lebih rendah dibanding mandat UU yaitu 5% berarti ada 1.4% yang belum dialokasikan untuk kesehatan. Selain itu ada potensi-potensi lain yaitu
  • Menaikkan premi PBPU
  • Askes swasta komersial
  • Cost sharing untuk peserta PBPU
  • Public private partnership
  • Dana filantropisme

Laksono menutup dengan pesan bahwa industri kesehatan akan sulit untuk berkembang jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi, dan akibat lebih besarnya adalah turunnya mutu kesehatan.

Tantangan Pertumbuhan Industri Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Daniel Budi Wibowo dari PERSI mempertanyakan apakah industri pelayanan kesehatan akan tumbuh di masa depan. Sektor swasta tumbuh sekitar 15% per tahun, sementara sektor publik hanya tumbuh 4% per tahun. Sementara dari sisi pertumbuhan TT, region 1 (Jawa) lebih rendah dibanding region 3 (yang didongkrak oleh tumbuhnya TT di Sumatera Utara). Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas rumah sakit di Indonesia disinyalir masih 50% yang substandard, artinya ada kebutuhan terhadap faskes baik untuk memenuhi kebutuhan TT mau pun untuk merebut pasar yang selama ini masih dilayani secara substandard. Selan itu masih ada kebutuhan untuk memenuhi ketersediaan klinik pratama yang saat ini masih jauh berada di bawah roadmap (1:10.000 dibandingkan 1:4000) yaitu butuh sekitar 13.000 – 16.000 klinik pratama, khususnya mengingat pilar JKN dalam pelayanan adalah penyediaan layanan di pelayanan primer. 

Daniel mengutip data bahwa ada 174 industri farmasi pada tahun 2017, namun sebaliknya 80% kebutuhan alat kesehatan masih import. Trend dalam industri kesehatan saat ini adalah ke arah yang lebih efisien. Namun akibatnya industri ini sangat regulated (misalnya ada profit capping dan prospective payment). DIsinyalir akan terjadi merger dan akuisisi fasilitas kesehatan.

Daniel menutup dengan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor pendorong industri kesehatan, yaitu faktor akses konsumen yang lebih terbuka melalui JKN dan masih banyak layanan yang belum tersedia serta meningkatnya daya beli kelas menengah, apalagi didorong oleh pertumbuhan teknologi. Namun di sisi lain ada faktor penghambat yaitu deficit JKN serta belum adanya insentif pajak untuk industri pelayanan kesehatan, padahal dibutuhkan investasi yang besar untuk menyesuaikan standar dan SDM yang kompeten. Selain itu, tarif INA CBG masih dinilai rendah. Oleh karena itu, Daniel menyarankan untuk memperluas segmen khususnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia, mengadopsi lean management, melakukan kendali mutu kendali biaya dan kendali cash flow serta melakukan advokasi ke pemerintah.

Tantangan Pertumbuhan Industri Alat Kesehatan di Indonesia

Nugroho dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menyajikan beberapa fakta berikut:

• Proyeksi permintaan meningkat menjadi Rp 55trilyun (menurut olahan data BPS)
• Industri alat kesehatan tumbuh sebesar 25.3%
• Namun ada beberapa tantangan, yaitu
  • Alat kesehatan impor (CIna) sering lebih murah dibanding produksi dalam negeri, akibatnya menjadi pesaing bagi produsen alkes dalam negeri.
  • Proses perijinan masih rumit (khususnya sebagai produsen). Distributor alkes banyak yang sudah menginginkan untuk menjadi produsen alkes, namun proses perijinan mulai dari pembangunan pabrik hingga memulai penjualan bisa membutuhkan waktu 2 tahun. Ini termasuk UKL UPL, Ijin usaha industrI, sertifikat produksi, ijin penyalur, LKPP. Hal ini sering membuat distributor yang berminat menjadi produsen menjadi mundur.
  • Butuh sinergi antara industrI alkes dan pendukungnya maupun sinergi antara aKademia dan business community. Banyak produsen merasa bahwa harus membuat alkes secara utuh, sementara produsen luar negeri banyak melakuan outsourcing sehingga bisa fokus pada komponen-komponen tertentu. Artinya, butuh sinergi dengan industri lain pendukung alkes. Di samping itu, ada jembatan yang masih hilang antara inovasi di dunia pendidikan/penelitian untuk bisa masuk ke business community.
  • Indonesia masih berusaha masuk ke teknologi menengah, sementara untuk membuat alkes dengan teknologi tinggi masih belum dapat terlaksana.

Nugroho menutup dengan beberapa harapan dari APKASI, yaitu:

• Menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan industri alkes
• Menjadi pemain di negeri sendiri untuk memenuhi kebutuhan alkes dalam negeri
• Meningkatkan devisa melalui ekspor alkes
• Menjadi market leader dalam teknologi alkes.

Sesi diskusi pagi hari ini (25/4/2018) menyoroti beberapa komentar dari peserta:

• Odang (Institut Jaminan Sosial Indonesia) menanyakan tradeoff apakah dana iuran PBI tidak sebaiknya dipakai untuk menyediakan layanan preventif untuk orang miskin? Laksono menyatakan bahwa preventif-promotif bukan hanya tanggung jawab Kemenkes tetapi juga lintas sektor. Sehingga anggaran kesehatan memang harus tetap dialokasikan secara berimbang antara preventif-promotif dengan kuratif-rehabilitatif. Selain itu, pertanyaan lebih besarnya adalah apakah industri kesehatan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mendukung industri kesehatan. Prastuti meyatakan bahwa sebenarnya masyarakat sudah menikmati hasil JKN, karena utilisasi meningkat baik untuk segmen atas maupun segmen bawah , walaupun segmen atas meningkat lebih tinggi dibanding segmen bawah. Tantangannya masih banyak termasuk akses dan supply side. Artinya penurunan OOP dan peningkatan utilitas sudah membuktikan adanya perbaikan, tetapi pemerintah masih punya tugas besar untuk mengatasi tantangan supply side.
• Sumaryati (Indonesian Government proJustice) mempertanyakan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia khususnya ketersediaan obat dan SDM yang terstandarisasi. Bagaimana masa depan industri farmasi? Daniel menanggapi bahwa banyak kondisi pasar farmasi yang merusak harga obat di Indonesia (bisa sampai 32 kali lipat dari harga asli). Daniel menyatakan bahwa JKN menerapkan formularium nasional yang menggunakan e-katalog. Artinya, industri farmasi akan terpaksa merger karena banyak yang tidak bisa memenuhi harga yang ditetapkan, mengingat di atas 80% bahan baku farmasi masih impor. Industri kimia di Indonesia terlambat untuk dikembangkan sehingga Indonesia tidak bisa memiliki industri bahan baku yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produsen obat. Sementara itu, Nugroho menambahkan bahwa sebenarnya pasar ekspor untuk alkes cukup potensial.

• Prihanto menanyakan apakah di masa depan masyarakat yang ”dipaksa” menggunakan BPJS malah mengakibatkan nanti industri asuransi komersial pun akan melemah. Laksono menanggapi bahwa layanan untuk PBPU seharusnya dibatasi, selain itu premi untuk mereka harus dinaikkan. Menurutnya, jika tidak ada batas atas layanan ini akan membahayakan kelangsungan BPJS. Laksono menegaskan bahwa cost sharing untuk PBI sama sekali tidak boleh, namun cost sharing untuk PBPU harusnya wajib. Prastuti menyatakan bahwa yang terjadi justu asuransi komersial mendapat keuntungan karena banyak masyarakat segmen atas justru mengambil asuransi komersial untuk jump the queu, menghindari antrian layanan untuk konsumen pemegang kartu BPJS.

• Nafsiah Mboi menyatakan bahwa pihaknya sudah mendengar keluhan sejak lama, tetapi Nafsiah berharap muncul dari paparan dan diskusi adalah: apa kontribusi dan transformasi yang bisa diberikan untuk mendorong industri kesehatan. Apakah pernah dipertimbangkan optimalisasi BPJS yang bisa dilakukan? Daniel menyatakan bahwa jawabannya adalah industri kesehatan harus memanfaatkan jaringan atau konsorsium. Sementara di lain pihak, BPJS tidak boleh dibiarkan menjadi monopsony (semacam monopoli). Cost sharing dimungkinkan bila JKN hanya menyediakan “paket manfaat dasar”, bukan layanan komprehensif seperti saat ini, kecuali untuk masyarakat miskin. Prastuti  menanggapi bahwa Inpres 8/2017 mendorong K/L dan pemerintah daerah berkontribusi untuk pemerataan akses.  Selain itu, TNP2K sedang menyiapkan model untuk penghitungan ekonomi JKN yang lebih rigid daripada model yang digunakan Kemenkes dan Kemenkeu, sehingga diharapkan diskusi bisa terjadi antara BPJS, Kemenkeu dan Kemenkes mengenai cara menangani defisit BPJS. Diskusi yang terjadi juga mengenai formularium nasional untuk obat dan untuk alkes (yang saat ini belum ada). Namun, diskusi-diskusi yang terjadi belum dapat ditindaklanjuti dan masih dalam proses.

• Indah menanyakan apakah OOP terbesar terjadi di segmen atas atau segmen bawah, dan apa trigger-nya, apakah untuk mengakses layanan di atas yang tersedia BPJS atau karena ada layanan yang memang tidak ter-covered Pertanyaan Indah yang lain adalah mengenai kelayakan meningkatkan premi PBPU mengingat hasil survei CHEPS menunjukkan bahwa saat ini PBPU yang menunggak premi ternyata masih besar sekali dan lebih dari 90% penunggak ini adalah PBPU yang berpendapatan rata-rata 3 juta per bulan. Laksono menyatakan bahwa masyarakat yang menunggak ini pun sebenarnya mempunyai spending yang tinggi untuk rokok dan hiburan, tetapi kemauan untuk spending untuk kesehatan masih rendah. Laksono menambahkan bahwa saat JKN didisain, data yang empiris belum ada, sehingga terjadi debat yang panjang mengingat kesiapan supply side untuk JKN apakah harus diterapkan serentak secara nasional atau seharusnya bertahap. Prastuti menambahkan bahwa saat ini sudah ada tim yang diinisiasi DJSN untuk menganalisis data BPJS. Namun, bahkan data BPJS yang diminta DJSN untuk menganalisis detil cost per penyakit per region agar dapat menghitung nilai keekonomian tarif dan premi BPJS justru belum dapat diakses sepenuhnya. 

Reportase oleh Shita Dewi (PKMK FKKMK UGM)

Reportase Webinar

Kesehatan Digital (Digital Health) di Tingkat Global dan Implikasinya di Tingkat Nasional

Pada Jum’at, 20 April 2018 telah diselenggarakan webinar yang mengangkat tema digital health di tingkat global dan implikasinya di tingkat nasional. Narasumber webinar kali ini adalah Anis Fuad S.Ked., DEA dan Muhammad Asrullah MPH sementara pembahas webinar ini adalah Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr Sardjito yakni dr. Rukmono Siswihanto, M.Kes., SpOG. (K).

Anis menjelaskan mengenai acara Smart City Summit & Expo yang diadakan di Taipei pada 27-29 Maret 2018. Salah satu tema yang dibahas dalam acara ini ialah international healthcare forum. Dalam forum tersebut, berisi pemaparan dari narasumber internasional dari Thailand, India dan Taiwan. Anis menjelaskan bahwa dalam pengembangan smart hospital ada 6 dimensi kuaitas yang dikembangkan dalam smart hospital system, yakni safe, effective, patient-centered, timely, efficient & equitable.

 Dalam smart hospital system juga terdapat 2 komponen yakni conected health dan Internet of things (IoT). Di Indonesia penerapan smart hospital mungkin bisa dilakukan tanpa harus memenuhi tahapan pengembangan teknologi IT kesehatan, mungkin bisa diawali pengembangan Apps untuk mendukung penerapan smart hospital ini. Anis kemudian menceritakan mengenai smart hospital yang diterapkan di National Taiwan University Hospital (NTUH). Dalam penerapan smart hospital ini perlu dikembangkan GAPS framework yang akan mendukung proses penerapannya. GAPS meliputi Governance, Architecture, Program Management &Standards & Interoperabiliy. Penerapan smart hospital di dunia internasional memiliki implikasi bagi indonesia antara lain adanya keragaman kapasitas pelayanan kesehatan memerlukan penentuan visi & misi pengembangan yang memerlukan dukungan teknologi, kebutuhan dan kemampuan finansial yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Pembicara selanjutnya Muhammad Asrullah, MPH  menceritakan kunjungannya ke Geneva dalam rangka  menghadiri Geneva Health Forum pada 10-12 April 2018. Forum ini di9hadiri oleh praktisi teknologi kesehatan dari berbagai negara. Dalam paparannya, Asrul menjelaskan dalam forum tersebut banyak inovasi apps yang sudah dikembangkan di beberapa negara di dunia dan konsep-konsepnya. Selain itu, terdapat juga isu utama yang digarisbawahi saat ini adalah masalah keamanan dan kerahasiaan data pasien. Sehingga dampai saat ini belum dapat dilakukan pertukaran data pasien antar negara.

Dalam sesi pembahasan, Rukmono menjelaskan bahwasanya penerapan teknologi informasi di rumah sakit akan mengubah tata pelayanan rumah sakit. Hal ini tidak terhindarkan sehingga rumah sakit harus memilih apakah akan menjadi tertinggal atau mengikuti trend dengan mengembangkan teknologi informasinya. Rukmono menggarisbawahi dalam penerapan teknologi mindset rumah sakit harus diubah terlebih dahulu. Pengembangan harus berorientasi ke sisi pasien/customer bukan untuk kepentingan internal rumah sakit saja.

Dalam sesi tanya jawab terdapat pernyataan menarik dari Rukmono, bahwasanya dalam penerapan smart hospital pertama kali yang harus dikuatkan adalah IT Leadership. Inilah yang mengarahkan penerapan IT di suatu lembaga. Kelemahan di Indonesia, terdapat berbagai macam platform pengembangan IT di rumah sakit, ada baiknya pengembangan dilakukan bersama-sama sehingga biaya bisa ditekan jika ditopang bersama. Sebagai penutup, Anis menjelaskan mengenai penerapan konsep smart hospital di Indonesia sudah dimulai seperti aplikasi “halo doc” yang dikembangkan Gojek, kemudian RS Sardjito juga sudah menerapkan pendaftaran online via Apps juga, sehingga pasien JKN tidak perlu mengantri dua kali. Kemenkes juga sudah memiliki telemedicine dan teleradiologi. Hal semacam ini yang perlu didorong, saat ini di berbagai daerah penggunaan teknologi bermacam – macam sehingga apabila ada yang concern terhadap pengembangan teknologi ini di masing-masing daerah tidak ada salahnya untuk dibentuk masyarakat praktisi yang membahas mengenai smart hospital ini.  

Reporter: Barkah Wahyu Prasetyo SE., Ak., CA.

Reportase

Webinar Pengadaan Alat Kesehatan Di Era JKN

Kamis, 5 April 2018

Webinar yang membahas topik pengadaan alat kesehatan (alkes) di era JKN tahap pertama dilaksanakan pada Kamis, 5 April 2018. Webinar ini menghadirkan seorang pembicara dan dua orang pembahas, yaitu Yos Hendra, SE., MM., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert) sebagai pembicara, serta drg. Hj. RR. Tuty Setyowati, MM mewakili RS pemerintha dan dr. Teddy Janong, M.Kes mewakili RS swasta sebagai pembahas. Namun Teddy berhalangan hadir dikarenakan ada keperluan yang mendadak.

Pada webinar tersebut,Yos Hendra menyampaikan data perbandingan tarif INA CBG’s. Dari tarif INA CBG’s terdapat perbedaan antara tarif untuk RS pemerintah dengan RS swasta sebesar 3%. Kemudian jika menyoroti harga alat kesehatan di e-katalog terdapat dua macam harga, yaitu harga pemerintah dengan harga retail. Perbedaan kedua harga tersebut sebesar 20%, lebih murah harga pemerintah daripada harga retail. Hal itu sangat menarik dimana perbadaan tarif INA CBG’s antara RS pemerintah dengan RS swasta hanya 3%. Selain itu, juga beredar kabar bahwa harga alat kesehatan yang dijual di e-katalog lebih mahal daripada yang dijual di luar e-katalog.

Tuti selaku Direktur RSUD Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa RSUD Kota Yogyakarta lebih fokus dalam pengadaan melalui e-katalog. Berdasarkan pengalaman pengadaan melalui e-katalog dari segi waktu lebih cepat. Melalui e-katalog juga bisa melihat spesifikasi alat yang dibutuhkan. Dari sisi harga juga dapat menyesuaikan anggaran. Biasanya calon penyedia akan diminta presentasi barang yang dijual terlebih dahulu dengan mengundang user. Setelah itu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) membandingkan dengan alat di rumah sakit lain. Setelah menyusun HPS baru RSUD Jogjamembeli alat tersebut. Di sisi lain, dalam pengadaan melalui e-katalog bisa dilakukan negosiasi untuk ongkos kirimnya. Setelah berhasil negosiasi juga harus dimasukkan ke dalam dokumen kontrak. Jika e-katalog dilihat dari sisi kelemahannya, terkadang server di pusat mengalami gangguan atau macet selama berminggu-minggu. Tetapi dari sisi penyerapan anggaran akan lebih banyak terserap dengan pengadaan melalui e-katalog. Setelah mendapatkan alatnya, pihak RS juga harus menghitung tarif berdasarkan unit cost, yang terpenting jangan sampai melebihi tarif INA CBG’s.

Setelah semua pembahasan  pada tahap pertama dirasa telah cukup, kemudian Yos Hendra menutup pertemuan tersebut. Langkah selanjutnya ialah webinar pengadaan alat kesehatan akan digelar lagi untuk kedua kalinya. Selain itu, juga direncanakan akan dilakukan survei mengenai topik tersebut.

Oleh: Miftakhul Fauzi, SE

Reportase Hari Ketiga

Pertemuan Review Jejaring RS Rujukan Nasional, Provinsi, dan Regional Wilayah Timur

 

Pertemuan hari ketiga diawali dengan presentasi oleh perwakilan peserta dari RS Rujukan Provinsi dan Regional. Peserta menyampaikan hasil identifikasi layanan unggulan di rumah sakitnya dan hasil kerja serta perkembangan kondisi pelayanan rujukannya. Dua RS yang maju pertama kali adalah perwakilan dari RSUD M Yunus Bengkulu dan RSUD Raden Mattaher Jambi.

Peserta pertemuan dari RSUD Chasan Boesoirie Ternate menyampaikan kondisi rumah sakitnya dengan semangat. Rumah sakit ini telah memiliki alat CT SCAN 128 Slice dan mengembangkan layanan Hemodialisa dengan 20 mesin. RSUD ini memiliki 5 kamar operasi dengan 5 dokter SpOG dan 2 dokter bedah sehingga pengembangan menjadi prioritas untuk tahun 2018-2019. Pelayanan jantung dikembangkan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan telah ada dokter SpJP. Pelayanan jantung direncanakan agar dapat memiliki alat cathlab untuk tindakan intervensi.

Presentasi oleh perwakilan dari RS Rujukan Provinsi dan Regional (dok. Kemenkes RI)

Laksono Trisnantoro sebagai fasilitator dalam diskusi mengingatkan para peserta agar persiapan teknis untuk webinar diperhatikan dan didukung dengan baik. Webinar akan menjadi salah satu media komunikasi yang baik dan dapat digunakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan di level provinsi. Pendekatan penyusunan rencana operasional disarankan berbasis provinsi sehingga semakin jelas pemetaan layanan rujukan yang dikembangkan di RS Rujukan.

Yout Savithri selaku Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS dari Kemenkes RI menyatakan bahwa Rujukan Provinsi adalah pengampu utama di provinsinya, sehingga mindset harus diubah. Koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi sangat penting dalam pengelolaan rujukan di provinsi tersebut. Revisi peraturan gubernur mengenai rujukan juga perlu dilakukan.

Suasana pertemuan hari ketiga (.dok Kemenkes RI)

Tantangan yang ditemukan di beberapa daerah adalah SDM menjadi permasalahan utama. SDM sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah karena desentralisasi sehingga perlu komunikasi dengan pemda. Dokter spesialis dan tenaga medis diharapkan bekerja mono loyalitas (dedikasi penuh di satu instansi) di jam kerja.  RS tidak boleh terjebak dalam permasalahan politis yang ada di daerah.

Sesi selanjutnya adalah paparan oleh dr. Sudi Indra Jaya mengenai template desain website. Sudi menjelaskan kisi-kisi materi yang perlu ditampilkan oleh rumah sakit pada websitenya. Website rumah sakit akan dihubungkan dengan pemetaan yang ada di website Kemenkes sehingga dapat diketahui informasi tentang berbagai layanan rujukan yang ada di Indonesia.

Pertemuan ini ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut. Para peserta dan fasilitator dari PKMK FKKMK UGM serta Kemenkes RI menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Mengisi survei online (www.manajemenrumahsakit.net/monevrs) sebagai hasil monitoring evaluasi untuk melengkapi pemetaan sistem informasi RS Rujukan yang akan diintegrasikan dengan website Kemenkes (www.kemkes.go.id)
2. Menyusun dokumen rencana operasional sebagai RS Rujukan untuk pemantapan layanan rujukan hingga 2025
3. Membuat/mengembangkan website RS Rujukan sesuai desain/ template dalam waktu 2 bulan.
4. Mengembangkan kemampuan webinar di setiap RS Rujukan bersama manajemen dan clinical leader/ klinisi untuk tata kelola manajemen dan tata kelola klinik yang lebih baik (good corporate governance and good clinical governance).

Reportase Hari Kedua

Pertemuan Review Jejaring RS Rujukan Nasional, Provinsi, dan Regional Wilayah Timur

 

Pertemuan hari kedua semakin menarik bagi para peserta karena Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Yankes Kemenkes RI) dapat hadir pada kesempatan ini. Acara hari kedua dibuka dengan laporan panitia oleh dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan. Acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Dirjen Yankes Kemenkes RI, dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS.

Suasana Seminar Hari Kedua (dok. Kemenkes RI)

Paparan pertama oleh Dirjen Yankes Kemenkes RI berjudul “Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pemantapan RS Rujukan Nasional, Provinsi, dan Regional”. Dalam pembukaan presentasinya, Bambang menyoroti adanya variasi dalam pemerataan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Berbagai intervensi dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk inovasi kebijakan seperti: program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), program Nusantara Sehat, program pengembangan Telemedicine, dan sebagainya. RS Rujukan telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya cukup besar. Jangan sampai rumah sakit hanya menerima haknya tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagai RS Rujukan.

Variasi kompetensi dan mutu pelayanan kesehatan serta tantangan dari aspek geografis diharapkan dapat difasilitasi melalui webinar. Kompetensi fasilitas kesehatan dalam manajerial dan kompetensi klinis dapat ditingkatkan dengan bantuan IT. Diharapkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud. Bambang memberikan penekanan pada contoh adanya rumah sakit yang belum memenuhi kompetensi sesuai klasifikasi kelas rumah sakit dan belum menunjukkan kaliber serta reputasi sebagai RS Rujukan, termasuk sikap serta perilaku para manajer dan para klinisinya. “Hal ini harus dibangun dengan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik dalam rangka memenuhi harapan masyarakat”, pesan Dirjen Yankes.

Foto bersama Narasumber dan Peserta (dok. Kemenkes RI)

Presentasi kedua disampaikan oleh dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, FAsCC, FESC, FSCAI sebagai perwakilan tim Pengampu Jejaring Kardiovaskular Nasional dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK). Isman memulai presentasinya dengan menyampaikan keputusan menteri kesehatan yang menetapkan RSJPDHK sebagai pusat jantung nasional. Jejaring kardiovaskular yang dikembangkan oleh RSJPDHK juga disampaikan dalam sesi ini. Isman mengatakan bahwa pendampingan dilakukan untuk RS Pemerintah sedangkan RS Swasta tidak dilakukan pendampingan.

Pemetaan kompetensi di bidang kardiovaskular dilakukan dengan kode warna yang berjumlah 5 buah. (1) Merah yang menunjukkan RS telah mandiri melaksanakan bedah jantung dan cathlab dengan tim SDM dan fasilitas yang memadai, (2) Ungu yang artinya sudah ada SDM SpJP dan SpBTKV, memiliki fasilitas cathlab namun bedah jantung belum dikerjakan. (3) Hijau berarti memiliki SDM SpJP dan fasilitas cathlab namun tidak ada dokter SpBTKV (4) Kuning yang menunjukkan hanya ada SDM SpJP tanpa fasilitas cathlab untuk tindakan intervensi, dan (5) Biru yang berarti tidak ada dokter spesialis jantung maupun sarana prasarana kardiovaskuler.

Isman juga menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan sampai rumah sakit menjadi mandiri. Rumah sakit yang mandiri artinya menjadi Pusat Jantung Terpadu (PJT) dan dapat melakukan tindakan bedah jantung (selama 5 tahun) dan intervensi (selama 2 tahun) tanpa didampingi RSJPDHK. Contohnya adalah RSUD Zainoel Abidin di Aceh dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda. Kedua rumah sakit ini tetap melaporkan tindakan yang dilakukan ke RSJPDHK. Laporan dari tindakan yang dilakukan dilihat survival rate-nya. Apabila meningkat lebih dari 10% maka akan dilakukan visitasi.

Isman menutup presentasinya dengan menggambarkan situasi pelayanan di RSJPDHK. RSJPDHK memiliki 97 dokter spesialis dengan 40-an dokter SpJP dan 12 dokter SpBTKV.  Terkait penanganan jantung, door to balloon time rata-rata 70 menit di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Hal ini sesuai dengan standar internasional dimana targetnya adalah 90 menit pasien harus tertolong. Isman juga menyampaikan bahwa budaya yang dikembangan adalah patient centered, sehingga pada saat visit dokter jantung akan bersama dengan dokter gizi serta perawat.

Setelah rehat siang, pertemuan dilanjutkan dengan materi dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD mengenai “Pengembangan Kepemimpinan Struktural dan Klinis sebagai Penopang Layanan Rujukan Nasional”. Materi dimulai dengan survei online yang dilakukan oleh Laksono kepada para klinisi di RS Rujukan Provinsi dan Regional. Peta layanan rujukan nasional pada website dipaparkan dengan detail oleh Laksono sembari menunggu hasil survey dari para klinisi. Pada saat survei sudah berjalan sekitar 15 menit, tim PKMK FKKMK UGM menampilkan hasil sementara survei online tersebut. Hasil survei berupa judul dan topik pelatihan yang ingin diikuti oleh dokter spesialis di RS Rujukan Provinsi dan Regional. Hasil sementara menunjukkan 24 responden yang telah mengisi survei. Survei online ini menjadi data bagi para klinisi di RS Rujukan Nasional dan RS Vertikal dalam menyusun agenda webinar mereka.

Laksono menjelaskan konsep rantai nilai (value chain) di RS sebagai dasar konsep pemikirannya. Dalam konsep rantai nilai, terdapat dua aktivitas yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama di RS adalah pelayanan klinis yang dipimpin oleh para dokter spesialis. Aktivitas pendukung di RS terdiri dari berbagai macam aspek seperti: SDM, keuangan, teknologi informasi, dan lain-lain. Aktivitas pendukung ini dipimpin oleh pemimpin struktural yang dikenal sebagai direksi RS.

Para pemimpin klinis dalam konsep ini antara lain adalah Ketua Komite Medik, Kepala SMF-SMF, Kepala Instalasi yang berbasis klinik, dan Kepala Keperawatan. Proses klinik merupakan inti dari aktivitas pelayanan yang dilakukan rumah sakit. Pemimpin klinis (Clinical Leader) adalah lokomotif utama dalam aktivitas klinis di layanan rujukan. Kinerja RS Rujukan ditentukan oleh para klinisi ini. Direksi RS berfungsi mendukung para klinisi.

Menutup sesinya, Laksono mengingatkan bahwa Dinas Kesehatan di daerah memang kurang berperan langsung dalam aspek klinis pengelolaan pasien, namun koordinasi antara RS Rujukan dengan Dinas Kesehatan sangat penting dalam rangka perbaikan sistem rujukan di daerah.

Pada sesi sore, dilakukan pembagian kelas antara direksi dan tim IT. Direksi atau perwakilan yang hadir mengikuti materi penyusunan rencana operasional bersama Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Tim IT mengikuti paparan tentang pengembangan kemampuan telekonferensi dan webinar serta pengisian instrument survey online yang disampaikan oleh Sarwestu Widyawan, ST, MPH.

Kelas Tim IT (dok. Kemenkes RI)

Sesi untuk direksi berlangsung hingga sore hari. Kelompok direksi berlatih bersama untuk menyusun dokumen rencana operasional. Dokumen ini dapat menjadi data pendukung dalam pengajuan anggaran dana alokasi khusus serta menjadi acuan dalam langkah pengembangan layanan rujukan. Layanan rujukan yang telah diidentifikasi disampaikan pada pertemuan hari ketiga.

Sesi untuk tim IT berlanjut hingga malam hari. Sarwestu menjelaskan bagaimana mengisi survei online monitoring dan evaluasi rumah sakit. Pada malam hari, narasumber dan fasilitator dari PKMK FKKMK UGM melakukan uji coba webinar dengan para peserta. Perwakilan Tim IT RS Rujukan yang belum pernah mengikuti webinar langsung mencoba dan mempraktekkan untuk diterapkan di rumah sakitnya.