JAKARTA-Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyimpulkan bahwa ada masalah komunikasi antara rumah sakit dan pasien sehingga menyebabkan pasien Ana Mudrika (14) tak segera mendapatkan perawatan intensif dan meninggal dunia pada Sabtu (9/3/2013). Dinkes DKI menyatakan bahwa rumah sakit yang tak memberikan rujukan untuk pasien dapat menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pertemuan dengan lima rumah sakit yang diduga menolak Ana, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menyatakan, ada kendala komunikasi antara rumah sakit dan keluarga pasien Ana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, yang diwajibkan mencarikan rujukan adalah rumah sakit, bukan keluarga pasien. Dalam kasus Ana, rumah sakit yang merawat Ana tidak memberikan rujukan ke RS lain, tetapi justru keluarga korban yang harus mencari RS lain untuk memindahkan remaja tersebut.

“Komunikasi dengan keluarga pasien tidak baik karena masih memberikan rujukan kepada keluarga pasien untuk mencari rumah sakit,” kata Dien saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa(12/3/2013).

Dinkes DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada rumah sakit yang terlibat. Selain itu, Dien mengatakan, RS tidak diperbolehkan menolak pasien dalam keadaan darurat, baik pasien umum atau pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Meski pasien menggunakan KJS, biaya pengobatan dapat diklaim kepada Dinkes DKI Jakarta.

“Kami akan berkoordinasi kepada Kementerian Kesehatan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada kelima rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Rumah sakit juga dianggap belum menggunakan sistem online 119 yang telah diluncurkan pada 1 Maret 2013. Padahal dengan sistem tersebut, rumah sakit dapat segera mengetahui rumah sakit lain manakah yang masih dapat menerima pasien. Call center 119 juga dapat digunakan oleh warga untuk mengetahui tempat tidur, ruang kelas III, ataupun ambulans yang tersedia di dekat lokasinya.

Ana meninggal dunia pada Sabtu pagi pekan lalu setelah beberapa kali gagal mendapatkan rumah sakit rujukan. Warga Jalan Inspeksi Kali Cakung Lama, RT 02/10, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, itu sempat dirawat selama dua hari di RS Firdaus, Jakarta Utara, tetapi kemudian dipindah ke Rumah Sakit Islam Sukapura pada Kamis.

Di RSI Sukapura, semua ruang rawat inap penuh sehingga Ana dirawat sementara di intensive care unit. RS tersebut juga menyarankan agar keluarga Ana memindahkannya ke RS lain. Keluarga korban menghubungi empat RS lain, tetapi tiga di antaranya menyebutkan ruangan penuh, sementara satu RS menyatakan tidak menerima pasien KJS.

Ana akhirnya mendapatkan tempat di RSI Sukapura setelah ada satu ruangan kelas III yang kosong ditinggalkan pasien. Namun, karena kondisi pasien kian buruk, jiwa Ana tak tertolong hingga napas terakhirnya.

Sumber: megapolitan.kompas.com

Jakarta : Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi begitu senang melihat antusias warga DKI untuk melakukan olahraga pagi, senam, jalan sehat dan sejenisnya. Menurut Jokowi, bila warga DKI terus dalam kondisi warga semestinya jumlah pasien di rumah sakit terus menurun.

“Karena yang perlu dibangun adalah raga dan jiwa yang sehat, agar kasus Rumah Sakit tak bisa menampung pasiennya itu ndak ada lagi. Mestinya Rumah Sakit sepi karena warganya yang sehat,” kata Jokowi membuka acara gerak jalan sehat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2013).

Jokowi yang datang dengan menggunakan polo shirt putih tampak disambut antusias warga. Dalam sambutannya Jokowi, mengaku agak sedikit grogi memberikan sambutan di depan peserta yang begitu banyak ini.

Tercatat, ada sekitar 22.000 peserta gerak jalan sehat yang hadir. Tapi bagi Jokowi, yang paling penting adalah semangat.

“Kegiatan ini merupakan bagian terpenting DKI Jakarta dalam menjalankan mobilitas pergerakan ekonomi warga,” kata mantan Walikota Solo ini.

Acara gerak jalan sehat sejahtera PT Melia ini resmi dibuka Jokowi setelah menggunting pita dan pelepasan balon berwarna oranye. Saat pelepasan balon ini dilakukan sambil penghitungan mundur. Selain Jokowi juga dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat Syaifullah.

Sumber: news.liputan6.com

JAKARTA-Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi menyambut baik ide perusahaan plat merah yakni PT Asuransi Kesehatan (Askes) yang menggagas pentingnya data-data puskesmas di Jakarta terkoneksi secara online dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada.

“Kita mengharapkan adanya kerjasama dari puskesmas ke rumah sakit dan sebaliknya,” ucap Nafsiah kepada JPNN usai menghadiri acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (9/3).

Misalnya, Nafsiah mencontohkan, bila nanti ada pasien yang membutuhkan pelayanan, diharapkan rumah sakit yang ditunjuk dapat segera mengatasi.

“Dimana pun, kapanpun bisa kelihatan dimana ada pelayanan yang paling tepat,” ungkapnya.

Dengan terkoneksinya data puskesmas secara online, Nafsiah yakin dapat memperbaiki pelayanan kesehatan.

“Nanti akan kita mulai di Jakarta terlebih dulu. Insya Allah bisa berjalan dengan baik, karena koneksi itu penting. Pokoknya setiap rumah sakit rujukan, harus bisa untuk gawat darurat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, alat IT yang terpasang di sejumlah puskesmas di Jakarta tersebut, nantinya akan dipakai PT Askses untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rencananya perangkat IT akan mulai dipasang pada 1 April 2013.

Sumber: jpnn.com

Sikapi Protes Masyarakat atas Pungutan Retribusi

JAYAPURA-Ombudsman Republik Indo­nesia (ORI) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura menggelar sidak ke Rumah Sakit  Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura. Mereka langsung menemui pelaksana tugas harian Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura drg.Marthinus Ginting. Sidak dan klarifikasi ini dilakukan berdasarkan pemberitaan protes dari puluhan masyarakat karena harus membayar Rp 98 ribu di loket poliklinik RSUD Dok II Jayapura sebelum berobat. Penerapan pungutan biaya itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor  5 Tahun 2011.

Melan Kiriho, Asisten ORI Perwakilan Papua dan Papua Barat mengawali pembicaraan saat tim ORI bertemu Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dok II Jayapura, drg.Marthinus Ginting mengatakan, tujuan pihaknya berkunjung karena membaca berita protes warga terhadap pungutan retribusi sebesar Rp. 98.000.00. “Kami ingin klarifikasi pemberitaan ini,” kata Melan, Kamis (7/3).

Menanggapi penjelasan itu, Pelaksana Tu­gas Harian Direktur RSUD Dok II Jayaura, Martinus Ginting mengatakan, mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2011 itu, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak  2012 tetapi Juklaknya belum ada sehingga tidak dilaksanakan. Juklaknya baru diterima pada November 2012, maka pelaksanaannya berlaku pada 2013. “Mengenai peraturan ini, saya sudah pernah tulis di koran, sudah pernah disiarkan di RRI tetapi sejak tiga hari, dengan demikian lewat beberapa hari saya coba membuat baliho tentang Jamkespa dan Perda,” kata Martinus.

Martinus menjelaskan, pungutan sebesar Rp 98 ribu itu terbagi dua.  Pertama Rp 59 ribu akan digunakan untuk membiayai jasa pelayanan, sedangkan Rp 39 ribu untuk jasa sarana. Jasa sarana termasuk obat, kalau saat itu pasien yang diperiksa tetapi tidak ada obat, anggaran itu digunakan untuk membeli obat.  Sementara, Jasa pelayanan jumlahnya Rp. 59.000. Pendapatan dari 59 ribu itu akan dikeluarkan tiap bulan untuk membayar dokter, dokter umumnya, perawat bidang, penunjang medis dan administrasi Rumah Sakit.

Penunjang medis yang dibayar yaitu mereka yang  mencuci seprai dan alat medis. Ia menambahkan, persoalan itu sudah dilaporkan ke sekda Provinsi Papua, pertelepon namun jawaban yang didapat adalah diminta untuk ditangani. Laporan juga diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua namun, tanggapannya  sudah ada aturan.

 “Jika ada peraturan gubernur, kan paling  tidak diatasnya harus ada Perdasi atau Perdasus. Sekarang ini kan banyak APBN dan APBD lalu Otsus,” kata Melan Kiriho menanggapi penjelasan Martinus. Lanjut dia, selama ini masyarakat mengeluh karena mengertinya bahwa mereka sudah ada dana Otsus. Pengertian masyarakat terhadap penggunaan dana otsus berarti gratis.

“Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat soal alur anggaran itu turun sampai ke Instansi dan dipakai untuk pelayanan-pelayanan seperti ini kan tidak jelas,” tuturnya. Dia menegaskan, satu hal yang juga mesti diperhatikan adalah harus ada tempat pengaduan di Rumah Sakit sehingga mudah megajukan keluhannya. “Saya pikir ada upaya-upaya dari bapak untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Mungkin karena waktunya hanya tiga hari. Tetapi perlu harus disampaikan ulang mengenai item-item penggunaan dana tersebut. Penyampaiannya harus jelas,” kata Kepala Perwakilan ORI Papua dan Papua Barat, Sabar Iwanggin. Sebab, lanjut dia,  di luar sana banyak sekali keluhan masyarakat. Sabar mempertanyakan pengutan retribusi tersebut. “Penggunaan retribusi itu mengapa tidak plot langsung dalam dana otsus?,” tanya Sabar.

Anggaran Otsus yang diplotkan untuk kesehatan yang sebelumnya Rp 37 miliar kemudian saat ini naik Rp 47 miliar. Apakah persoalan ini tak dibicarakan bersama DPRP agar penggunaan untuk pembiyaan yang dibiayai oleh retribusi langsung dari dana otsus sehingga tak ada lagi retribusi.   “Saya harap itu bisa terjadi, hak-hak dari rumah sakit didapat tetapi kewajibannya untuk melaksanakan pelayanan juga harus benar-benar diberikan agar tidak menjadi masalah. Iwanggin menyarankan, Perda Nomor 5 Tahun 2011 kembali disosialisasikan lagi.

Dia menambahkan, mereka bertindak karena ditugaskan oleh negara untuk mengawasi penggunaan APBN dan APBD. “Tugas kita itu sebenarnya, mengawasi semua pengguna anggaran baik APBN, APBD. KPK pun diawasi,” tuturnya.

APBN dan APBD yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik swasta maupun Pemerintah Daerah dikontrol sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah dalam rangka pemerintahan yang baik dan bersih dapat tercapai. Segala sesuatu harus transparansi.  Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  Lembaga ini bertugas melaporkan masalah di beberapa daerah yang ada di tanah air, termasuk Papua. Ombudsman terbentuk ber­dasarkans Undang-Undang No­mor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Sumber: radarsorong.com

Pulaupunjung-Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menganggarkan dana sebesar Rp12 miliar untuk mendanai kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang masih terbengkalai.

Bupati Dharmasraya Adi Gunawan di Pulau Punjung, Rabu, mengatakan dengan dana ini maka pembangunan RSUD yang masih terbengkalai akan segera dimulai, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Dia menyebutkan, pembangunan RSUD Sungai Dareh yang sempat terbengkalai beberapa tahun disebabkan belum adanya anggaran untuk itu.

“Dengan anggaran ini, kita berharap pada April 2014 RSUD Sungai Dareh telah bisa dimanfaatkan dengan memberikan pelayanan Unit Gawat Darurat(UGD) dan Poli Umum,” kata dia.

Menurut Bupati, ke depan pemerintah daerah akan terus berupaya melanjutkan pembangunan RSUD ini dengan melengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan sehingga menjadi rumah sakit yang benar-benar representatif bagi masyarakat di daerah ini.

RSUD Sungai Dareh merupakan sarana kesehatan yang sangat penting untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, mengingat selama ini pelayanan kesehatan belum bisa diberikan secara maksimal.

“RSUD Sungai Dareh salah satu rumah sakit yang berkapasitas cukup besar, dan tentu akan mampu menampung pasien yang banyak,” katanya.

Dengan selesainya RSUD Sungai Dareh, kata dia, maka masyarakat Dharmasraya akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, dan warga tidak perlu lagi pergi jauh berobat ke daerah lain.

Sumber: antarasumbar.com

Solo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solo bakal melakukan studi banding ke Pekalongan, Jawa Tengah. Studi banding tersebut diperlukan untuk mempelajari model rekruitmen tenaga RSUD pasca terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Saya sudah minta ijin ke pak Sekda untuk studi banding ke RSUD, khusus mempelajari tata cara rekruitmen yang dilakukan RS Pekalongan,” kata Direktur RSUD Solo, Sumartono Kardjo saat ditemui Timlo.net, Rabu (6/3).

Dikatakan Sumartono, Pekalongan dipilihnya sebagai tempat studi banding, mengingat RS di kabupaten tersebut memiliki klausul yang sama dalam perekrutan tenaga.

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap pasien, sekitar bulan Juni-Juli, RSUD bakal merekrut tenaga medis dan non medis sejumlah 100 orang. “Pasca BLUD terbentuk, kami langsung lakukan perekrutan 100 orang terdiri tenaga medis dan nonmedis,” ungkapnya.

Tenaga tersebut, lanjut Sumartono, bakal menggunakan sistem kontrak tiga tahun. “Sistemnya kontrak tiga tahun. Untuk biaya gajinya enam bulan sudah kita siapkan Rp 1,8 miliar,” paparnya.

Sementara BLUD RSUD yang menjadi dasar perekrutan tenaga tersebut diperkirakan terbentuk Maret ini. “Pak Wali menginginkan Mei sudah terbentuk. Tetapi kalau Maret ini bisa kenapa tidak? Saat ini tinggal memperbaiki berkas-berkas yang kurang,” tandasnya.

Sumber: timlo.net

Putussibau-Banyaknya aduan dan keluhan pasien yang menempati rawat inap di kelas III (tiga, red) yang dikenakan pungutan oleh salah seorang dokter berinisial B di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Putussibau membuat Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu angkat bicara.

Sebuah peringatan keras ditegaskan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, A Manyu Amd, kepada dokter B yang juga merupakan dokter Spesialis Bedah di rumah sakit tersebut.

“Pasien kelas III jangan diperas. Masyarakat di kelas ini jangan dijadikan lumbung padi. Dokter bedah yang melakukan operasi janganlah melakukan pungutan lagi, padahal mereka itu ada yang sudah ditanggung Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) atau Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat),” ungkap Manyu.

Dokter B tersebut, lanjutnya, melakukan gratifikasi (pungutan liar) dengan dalih melakukan operasi dengan menggunakan benang dokter dan Herniames (alat untuk menangani penderita hernia). Padahal dalam APBD perubahan 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengucurkan dana Rp 500 juta untuk peralatan yang kurang di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau. Usulan tersebut termasuk benang operasi yang kala itu diusulkan dengan kualitas yang sesuai standar benang dokter.

“Sudah begitu masih si B ini mengatakan ‘benang itu tidak bagus’. Tidak hanya itu si B juga sempat mengatakan tidak akan mengoperasi kalau tidak dibayar. Ini aduan dari masyarakat, bahkan mereka menunjukan kwitansinya,” ujar Manyu.

Manyu mengharapkan Dirut RSUD Achamad Diponegoro Putussibau memberi peringatan keras terhadap dokter bedah tersebut. Ia juga mengharapkan ada langkah tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberi sangsi terhadap dokter yang telah disekolahkan dari uang masyarakat tersebut. “Bila perlu diberhentikan. Si B ini sudah di sekolahkan Pemda Kapuas Hulu dari uang masyarakat masih masyarakat diperas. Masyarakat yang masuk ke kelas III itu tidak ada uang. Kalau mereka ada uang, buat apa di kelas III itu mungkin saja mereka langsung ke Pontianak,” imbuh Manyu.

Dikatakan Manyu, dokter spesialis di Kapuas Hulu ini mendapat tunjangan Rp 15 juta disamping itu difasilitasi mobil, rumah dinas dan ditambah gajih setiap bulannya. Dari fasilitas yang diberikan tersebut selayaknya seorang dokter bisa melayani dengan setulus hati.

“Kalau dokter B diberhentikan jangan takut kekurangan dokter spesialis. Akan kita cari. Dinas Kesehatan pun merespon untuk mencari dokter spesialis bedah yang baru tersebut,” harap Manyu.

Sumber: sindikasi.inilah.com

Jakarta-Rumah sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar mendapat satu unit mesin apheresis com.tec dari program corporate social responsibility (CSR) Prudential Indonesia melalui Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI).

Mesin apheresis com.tec berfungsi memisahkan sel-sel darah yang diperuntukkan untuk terapi pasien, maupun donasi komponen darah dari donor untuk pasien yang membutuhkan (transfusi). Mesin ini tentunya akan membantu proses penyembuhan pasien kanker anak seperti pada leukemia akut. Com.tec selain diperuntukan bagi pasien dewasa, juga lebih aman untuk digunakan anak-anak terutama para balita. Dengan adanya mesin ini, pasien kanker anak tidak perlu lagi berobat ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan yang memerlukan mesin apheresis.

“Mesin untuk membantu pasien penderita kanker di rumah sakit (RS) ini dan yang lainnya,” kata Direktur Utama RSUP Sanglah dr I Wayan Sutarga.

Mesin seharga Rp1,3 miliar itu, kata Wayan, dapat menolong pasien di wilayah timur Indonesia agar tidak perlu pergi jauh ke Jakarta atau luar negeri.

Idealnya jumlah mesin yang dibutuhkan RS minimal dua unit untuk mengantisipasi banyaknya penderita kanker di masa mendatang.

“Kegunaan dari alat ini adalah untuk terapi berbagai macam penyakit yang cukup berat, seperti kanker dan kuning. Untuk mengumpulkan darah yang akan didonorkan kepada pasien,” ujar dr Ketut Arnawati, Konsultan Hematologi dan Onkologi RSUP Sanglah.

Bantuan tersebut merupakan yang ketiga diserahkan pada RS pemerintah rujukan, sebelumnya RS Kanker Dharmais Jakarta juga mendapat bantuan mesin serupa pada April 2012.

Sumber: pdpersi.co.id

YOGYAKARTA-Layanan primer kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dituntut banyak menguasai penyakit yang diderita masyarakat. Dari data Departemen Kesehatan, tercatat 290 diagnosis penyakit yang dikeluhkan pasien.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan jumlah penyakit yang terdiagnosis tersebut terangkum dari 9.420 Puskesmas. Penyakit yang bisa ditangani oleh 120 ribu dokter umum hanya sebagian saja. Dokter umum tidak bisa secara keseluruhan untuk mengatasi seluruh penyakit tersebut.

Penyakit yang tidak bisa ditangani dokter umum, menurut dia, idealnya dirujuk ke dokter spesialis. Problem muncul pada tahap ini. Dokter umum bisa merujuk pasien ke seluruh dokter spesialis sesuai penyakit pasien, masalahnya tidak seluruh pasien memiliki uang untuk membiayai berobat ke dokter spesialis.

Berbicara di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (6/3/13), dia menyatakan pelayanan kesehatan menjadi persoalan ketika sistem jaminan sosial nasional tidak mencakup pembiayaan lanjut. Kalaupun pembiayaan dokter ditanggung, obat-obat tidak dibayar negara, itu menjadi masalah juga.

Dia melihat kecenderungan pemegang kartu jaminan sosial kesehatan meningkat. Selama setahun 2012 terdapat 76,4 juta jiwa pemegang kartu tersebut. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 86,4 juta pada akhir 2013.

Dengan meningkatnya pasien yang diasuransikan, dia menekankan pelayanan pada tingkat primer atau puskesmas sangat ditekankan untuk ditingkatkan kualitas dan fasilitas. Apabila pelayanan pasien bisa diselesaikan pada level ini, dampaknya sangat baik bagi pasien maupun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian mengurangi beban pasien yang seharusnya dirujuk ke tingkat pengobatan lebih tinggi.

“Pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan pembangun fasilias kesehatan di level primer,” ujar dia.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta menegaskan Rumah Sakit (RS) swasta yang tidak mau melayani pasien kelas III atau memeras pasien peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan RS yang melakukan korupsi terhadap biaya pengobatan pasien kelas III, terancam ditutup operasionalnya. Bahkan, pihaknya akan memeriksa koefisien luas bangunan (KLB), dan Amdal apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Bila melanggarkan maka akan ditempuh jalur hukum.

“Jangan sampai dalam praktiknya, biaya pengobatan dikenakan harga bius seluruh badan, tapi yang dilakukan hanya bius lokal. Kalau kami temukan itu, kami punya kuasa, kami akan tutup RS Anda,” kata Basuki.

Saat berbicara di Sarasehan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) di Gedung IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3), Ahok menegaskan Pemprov DKI tak memaksa RS swasta mengikuti kebijakan mereka.

Sebab, Pemprov DKI akan memperkuat rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI dan puskesmas yang ada. Tetapi dia mengingatkan agar RS yang tidak mau bekerja sama berhati-hati, karena Pemprov DKI akan memeriksa KLB dan Amdal RS mereka.

“Saya tegaskan, kalau ada RS yang tidak mau ikut, silakan tidak usah ikut. Kami akan perkuat RSUD dan puskesmas kami. Tapi RS swasta harus hati-hati sama kami, karena kami akan periksakan KLB dan Amdal RS Anda. Kami tidak perlu takut. Kami beli rumah sakit, bayar dengan baik,” ujarnya.

Namun, bila RS swasta mau membuat prosentase kuota ruang rawat inap melebihi 25 persen, maka Pemprov akan memberikan kemudahan dalam penentuan KLB dan Amdal. Apalagi bila RS swasta mau menyediakan ruang rawat inap kelas III hingga 75 persen, maka Pemprov akan memberikan dana hibah.

“Bahkan kalau kelas III bisa sampai 75 persen, kami bisa kasih hibah. Mau berapa belas miliar? Mau berapa miliar akan kami hibahkan,” ucapnya disambut tepuk tangan para peserta sarasehan.

Ahok juga menghimbau perguruan tinggi tidak mempersulit orang yang ingin menjadi dokter, khususnya menjadi dokter spesialis.

IDI tidak boleh memiliki pemikiran dokter yang melayani orang miskin akan bangkrut. Dipastikannya, para dokter tidak akan terlantar, karena Pemprov DKI akan membayar kewajibannya dengan baik.

“Mau cari untung dari kelas I dan VIP, silakan. Tetapi kelas III, tolonglah jangan mencari untung. Saya mengajak bapak dan ibu dokter untuk bersama-sama mewujudkan SJSN ini. Karena Jakarta dijadikan proyek percontohan pelaksanaan SJSN, sebab disini alat kedokterannya paling lengkap dan paling bagus dokternya,” tutur mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sumber: beritasatu.com