Jakarta –  Banyaknya peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini, baik pusat dan daerah, membuat para dokter yang berpraktek rawan terkena tuntutan. Begitu juga dengan makin meningkatnya jumlah pasien. “Membludaknya pasien akan tingkat kualitas kinerja pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi. Dokter akan bekerja secara profesional jika berada dalam sistem yang baik pula,” kata Ketua Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, drg. Afi Sarsito, Sp.PM, dalam jumpa pers di Kantor KKI di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/4).

Dalam contoh kasus terbaru, kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dikeluarkan Gubernur DKI Joko Widodo yang dinilai tidak dibarengi kesiapan sarana dan fasilitas rumah sakit, menyebabkan peningkatan tiga kali lipat jumlah kunjungan berobat masyarakat ke puskesmas atau rumah sakit. Jumlahnya bahkan mencapai  300-500 orang per hari. Akibatnya, keselamatan pasien pun menjadi taruhan.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai ‘rumah profesi’ merasa perlu mensosialisasikan tentang prinsip profesionalisme dokter dan dokter gigi serta penyelenggaraan kedokteran yang baik. Misalnya saja hasil survei bahwa pemeriksaan dokter yang dilakukan kurang dari 15 menit sangat rawan terjadi resiko kesalahan pengambilan keputusan/tindakan. Dengan keterbatasannya, seorang dokter maksimal melalukan pemeriksaan 20-30 pasien, sedangkan dokter gigi 12-15 pasien. KKI menyambut baik semua program kesehatan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun KKI juga mengupayakan permasalahan tersebut dibicarakan di tingkat pencetus kebijakan maupun para pelaksana pelayananan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) Prof. Dr. Med. Ali Baziad, SpOG (K) mengatakan ada banyak keluhan dari beberapa rekan dokter yang mengaku kewalahan dan kelelahan.“MK DKI menerima pengaduan masyarakat. Yang terbanyak adalah masalah komunikasi dari dokter yang memiliki pasiennya banyak dan hanya 2 menit memeriksa, sehari 70-80 pasien harus ditangani”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan jumlah pasien membludak. Apakah permasalahannya di rumah sakit rujukan, atau koordinasi dengan rumah sakit. Lebih dari itu, masyarakat juga harus dididik untuk menjadi pasien yang cerdas, dengan program kesehatan yang lebih bersifat efektif, promotif, dan preventif. Sedangkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinilai hanya merupakan program yang kuratif.

Sumber: gatra.com

SOLO – Rumah Sakit dr Moewardi berencana merombak fasilitas di bangsal kelas III menjadi ruangan yang lebih nyaman bagi pasien. Bangsal tersebut akan dilengkapi dengan air conditioner (AC) serta kamar mandi dalam, layaknya ruang perawatan di bangsal kelas I.

Langkah tersebut diambil untuk menanggapi keluhan yang selama ini dilontarkan pasien. “Pasien kan sering kirim sms [short message service] kepada saya, mereka mengeluh ‘pasien bukan cuma butuh berobat, tapi juga fasilitas yang nyaman’,” ujar Direktur RS dr Moewardi, Basoeki Soetardjo kepada wartawan, Rabu (3/4/2013).

Sebagai permulaan, rumah sakit telah siap membuka ruang rawat inap baru dengan 18 ranjang pasien di Bangsal Melati 3. Ruangan yang akan diresmikan pada 15 April mendatang itu disebut sebagai bangsal kelas III plus lantaran dilengkapi dengan AC dan kamar mandi dalam. “Ya seperti Kelas III plus lah, kami sengaja menambah bed juga untuk menampung jumlah pasien yang kian membeludak. Supaya enggak ada yang ngendon di IGD [instalasi gawat darurat] lagi,” ungkap dia.

Saat ini, sebagian ruang rawat inap di bangsal kelas III masih diisi lebih kurang sembilan ranjang pasien. Sementara, dalam peraturan Menteri Kesehatan, setiap ruang perawatan maksimal dihuni delapan pasien. “Jumlah pasien terus meningkat, akhirnya jadi overload. Kami terus mengusahakan penambahan bed dan ruang perawatan. Saat ini jumlah bednya sudah 789, di tambah bed yang baru jadi 807,” urai Basoeki.

Basoeki menambahkan, ruang rawat inap tambahan tersebut merupakan proyek percontohan. Manajemen rumah sakit ingin melihat respons dari pasien perihal perombakan fasilitas tersebut. Nantinya, jika ruang tersebut diminati, rumah sakit akan merombak fasilitas di seluruh bangsal kelas III. “Mudah-mudahan tahun depan semua ruang kelas III sudah selesai dirombak, sampai sekarang pengerjaannya sudah 40%,” tuturnya.

Kendati dilengkapi dengan fasilitas yang lebih nyaman, pihak rumah sakit berjanji tidak akan menaikkan tarif kamar. Biaya yang harus dirogoh pasien untuk menempati kamar di kelas III plus tidak berbeda dengan kelas III biasa. “Kan pelayanan kesehatannya sama, harga obatnya ya sama, yang berbeda hanya fasilitas di kamarnya. Nanti namanya juga sama tetap kelas III,” imbuh Wakil Direktur Umum RS dr Moewardi, Nana Hoemar Dewi.

Sumber: solopos.com

When Sister Margaret Wright retired as chief executive officer of Palos Community Hospital last week, it was more than a routine business announcement.

It signaled the end of a grand historical lineage that had extended unbroken from the 19th century — a member of a Catholic religious order has been in charge of a Chicago-area hospital since then.

Most hospitals in the region were run that way in the beginning, as charitable organizations, often by the Montreal-based Religious Hospitallers of St. Joseph in which Wright serves. The nuns came to serve the health, spiritual and emotional needs of Chicago’s immigrants and its poorest patients.

Wright, 77, was born on Chicago’s South Side, has been a nun for 53 years and ran Palos Community for 35 years. There have been a few other nuns retiring as hospital execs in recent months, but her exit is especially noteworthy because she is the last.

Wright’s years at Palos Community coincided with its rise as a premier, independent community hospital. She has declined interviews for decades, but friends, colleagues and employees said her hospital is a direct reflection of her concern and passion for human values.

A Catholic hospital with a secular name, Palos Community was founded in 1972 and has grown into the fourth-largest independent hospital in the Chicago area. Revenue climbed nearly 6 percent to $359 million between 2007 and 2011.

Bolstered by having a large number of patients on private insurance, the Palos Heights hospital has stockpiled more than $680 million in cash and investments, often outdoing larger rivals. It recently opened a seven-story surgical and patient pavilion with a new intensive care unit — nearly doubling the hospital’s beds to 428.

But as healthy as Palos Community’s bottom line is now, the pressure of changing demographics, older patients and reliance on government payments could make consolidation inevitable.

In any case, Wright leaves the hospital healthy and vibrant, and the community it serves is better for that.

Source: southtownstar.suntimes.com

Skin-to-skin contact reduces pain response by 30 per cent
Premature babies who spend the first months of their life in neo-natal intensive care units seem to do better and don’t respond as intensely to pain if their parents are heavily involved in their care at the hospital, Canadian research suggests.

A pilot study involving 31 premature infants whose parents committed to spending at least eight hours at the hospital each day reported improvements compared to infants not enrolled in the program. The study at Mt. Sinai Hospital in Toronto found:

• The babies involved in the study gained significantly more weight.
• They were far more likely to be breast-fed at the time of being discharged from the hospital (82.1 per cent versus 45.5 per cent).
• Their parents reported a significant decrease in stress by the time their babies were discharged, whereas parents not in the program reported no change in stress.

Dr. Karel O’Brien, a neonatalogist at Mt. Sinai, said there is also some evidence that infants whose parents spend lots of time with them in the NICU have fewer infections.

Meanwhile, 19 clinical trials examining the effect of skin-to-skin contact between infants and their parents are finding that it helps the babies cope with painful procedures and recover more quickly.

Studies underway at 16 sites
O’Brien was the lead author of an article reporting the preliminary results of the Mt. Sinai study in the journal BMC Pregnancy and Childbirth earlier this year. Further research on the approach is currently underway at Mt. Sinai and 16 other sites across Canada, including the IWK Hospital in Halifax.

That’s where tiny baby Teddy was born almost two months before his due date. His mother, Beverley Ivy Newell, said he’s already had IVs put in and blood samples drawn multiple times.

She added that she’s happy to be at a hospital where parents are encouraged to be part of their infant’s care so she can hold and comfort Teddy during painful procedures.

“Having him close with me helps for both of us,” she said, her voice wavering with emotion.

Marsha Campbell-Yeo, a neonatal nurse practitioner and researcher at the IWK hospital, said a mother’s closeness and comfort can diminish a baby’s pain response by 30 per cent.

Newell said she sees that: “He doesn’t struggle as much and by reading the monitor, you can see [from] his heart rate, he calms down much faster.”

O’Brien said she hopes the studies will confirm the long-term health benefits of this approach for babies and result in more support for parents who participate.

“If we really think that parents need to be in the NICU when their babies are in the NICU,” she said, “then it may make sense to try and get extended maternity leave for those mothers.”

Source: cbc.ca

CILEGON-Sebanyak 19 pasien yang berasal dari keluarga miskin (gakin) selaku pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) mengadu ke Wali Kota Cilegon Iman Aryadi, karena mereka ditolak oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon.

Sementara pihak RSUD Cilegon menolak kartu Jamkesmas para pasien karena dianggap sudah tidak berlaku lagi.

Salah seorang pasien cuci darah, Rina Wati (30), warga Kota Cilegon menjelaskan, kedatangannya bersama 18 teman pasien yang lain ke Kantor Wali Kota Cilegon untuk mengadu terkait keberadaan kartu Jamkesmas yang mereka pegang dinilai sudah tidak berlaku lagi.

“Kami diberitahu pihak RSUD Cilegon bahwa kartu Jamkesmas yang kami pegang ini masa berlakunya sudah habis.  Saya bersama 18 teman yang lain harus cuci darah rutin di RSUD Cilegon. Kalau kondisinya seperti ini, kami tidak bisa berobat lagi. Karena itu kami mengadu ke Wali Kota Cilegon. Kami berharap semoga ada jalan keluarnya,” ujar Rina, di Cilegon, Selasa (2/4).

Rina mengungakapkan pihak rumah sakit  telah menyampaikan bahwa tidak bisa melayani pemegang kartu Jamkesmas karena masa berlakunya telah habis. Apalagi ada peraturan baru dari Kementerian Kesehatan.

“Saya bersama teman-teman lain adalah pasien cuci darah. Dalam waktu seminggu, kami wajib melakukan dua kali cuci darah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali berobat sebesar Rp750 ribu. Kami menyampaikan syukur dan terima kasih karena Wali Kota Cilegon Iman Aryadi akan membantu dari anggaran lain,” ujarnya.

Ayah dari pasien cuci darah lainnya bernama  Dadang (45), berharap agar Pemkot Cilegon, dapat membantu pasien. Sebab, saat ini untuk menjalani cuci darah yang dijadwalkan pada Kamis (4/4) mendatang,  dirinya mengaku hanya mengandalkan Jamkesmas.

“Kata pihak rumah sakit, masa berlaku kartu Jamkesmas sudah berakhir. Sedangkan, kartu yang baru belum kami miliki,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Cilegon, Abdul Hakim Lubis mengatakan, 19 pasien cuci darah itu akan dibantu menggunakan anggaran lain melalui Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). Sebab, Jamkesmas saat ini belum dilakukan pelelangan.

“Kami sudah mendapat instruksi dari Wali Kota Cilegon. Para pasien cuci darah itu akan tetap melakukan cuci darah di RSUD Cilegon, pada  Kamis (4/4) mendatang. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak RSUD Cilegon.  Nanti bayarnya belakangan,” ujarnya.

Dia mengatakan, kartu Jamkesmas masa berlakunya selama setahun.  Untuk penerima kartu Jamkesmas akan didata ulang dari pemerintah pusat.

“Pendataan ulang itu tidak mengurangi kuota yang sudah ada. Jadi pemegang kartu Jamkesmas yang ada tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Sumber:suarapembaruan.com

Banda Aceh — Rumah sakit jiwa di Aceh masih terbatas untuk menampung pasien sakit jiwa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Aceh, Dr Amren Rahim, M. Kes, dalam diskusi yang difasilitasi oleh Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) Aceh di Banda Aceh, Selasa, 2 April 2013.

Menurut dia, jumlah pasien jiwa yang berada di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dan Pusat Rehabilitasi Jiwa di Jantho, Aceh Besar, mencapai 700 orang. Sedangkan jumlah kapasitas tempat tidur hanya 340 unit. “Tempat yang ada terpaksa dimaksimalkan dulu,” ujar Amren.

Pasien jiwa tersebut terdiri dari beberapa kelompok jenis gangguan jiwa, di antaranya ada yang skizoprenia dan gangguan emosi. “Pecetusnya yang terbanyak karena sosial ekonomi.”

Mengatasi overload-nya kapasitas rumah sakit jiwa, Armen mengatakan, lembaganya sedang mengupayakan sebuah pendekatan yang melibatkan komunitas dan keluarga. Upaya tersebut agar masyarakat dapat menangani orang yang mendapatkan gangguan jiwa (tidak mengganggu) di komunitasnya dengan bantuan obat-obatan dari provinsi.

Adapun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh M. Yani menambahkan, rumah sakit di kabupaten/kota di seluruh Aceh maupun puskesmas sudah diarahkan untuk menyediakan fasilitas tempat bagian pasien jiwa di daerahnya. “Kita targetkan 10 tempat tidur untuk masing-masing kabupaten di Aceh,” ujarnya.

Penanganannya, walaupun kekurangan dokter jiwa, tenaga medis dari kabupaten/kota telah dilatih untuk dapat menangani pasien jiwa. “Sehingga rumah sakit jiwa di Banda Aceh tidak membeludak,” ujar Yani.

Sumber: tempo.co

Jakarta, PKMK-Saat berlakunya ASEAN Economic Community di tahun 2015, lini perawat di Indonesia bisa dimasuki tenaga dari negara ASEAN yang lain, demikian pula sebaliknya.  Di Indonesia perawat hanya diperbolehkan sebagai konsultan, ungkap Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan RI (3/4/2013). Agar bisa menjadi konsultan, perawat asing tersebut harus memperoleh izin terkait dari instansi Pemerintah Indonesia. “Itu persisnya izin dari Kementerian Kesehatan RI, izin yang sama juga harus diperoleh dari organisasi profesi kesehatan di Indonesia,” kata mantan country director JP Morgan Indonesia itu.

Jasa kesehatan merupakan satu sektor jasa yang dibuka oleh Indonesia dan negara ASEAN lain di tahun 2015 itu. Adapun sektor lainnya adalah jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan. Lebih lanjut,  Gita Wirjawan menambahkan tidak semua sektor jasa dibuka penuh oleh Indonesia. “Satu di antara yang tidak dibuka penuh adalah jasa kesehatan ataupun perawat itu. Demikian juga dengan jasa tranportasi di mana Indonesia hanya membuka sektor transportasi darat khusus untuk transportasi angkutan barang menggunakan tenaga orang dan hewan,” tambanya. Untuk sosialisasi ASEAN Economic Community,Kementerian Perdagangan RI telah melakukan sosialisasi sejak beberapa tahun yang lalu. “Antara lain dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain,” jelas Gita.

It is no longer enough for hospitals to make patients healthy enough to leave. Now, as part of the Obama administration’s health care overhaul, they are spending millions of dollars to keep those patients from coming back, often acting like personal assistants to help them manage their post-hospital lives.

While federal statistics show the effort is beginning to reduce costly and unnecessary readmissions, a growing number of critics are asking whether the government policy, which penalizes hospitals that have high readmission rates, is unfair. They also are questioning whether hospitals should be responsible for managing the personal lives of patients once they are released — or whether they should focus on other ways to improve care.

“It’s consumed a lot of resources,” said Dr. Michael Henderson, who focuses on quality and patient safety for the Cleveland Clinic, which attributes its relatively high readmission rate to successfully treating a high number of severely ill patients.

Under the new regulations, hospitals face hefty penalties for readmitting patients they have treated, on the theory that many readmissions result from poor follow-up care.

It makes for cheaper and better care in the long run, the thinking goes, to help patients stay healthy than to be forced to readmit them for another costly hospital stay.

So hospitals call patients within 48 hours of discharge to find out how they are feeling. They arrange patients’ follow-up appointments with doctors even before a patient leaves. And they have redoubled their efforts to ensure that patients understand what medicines to take at home.

But hospitals also have taken on responsibilities far outside the medical realm: They are helping patients arrange transportation for follow-up doctor visits, get safe housing or even find a hot meal, all in an effort to keep them healthy.

“There’s a huge opportunity to reduce the cost of medical care by addressing these other things, the social aspects,” said Dr. Samuel Skootsky, chief medical officer of the UCLA Faculty Practice Group and Medical Group.

Medicare, which monitors hospitals’ compliance with the new rules, says nearly two-thirds of hospitals receiving traditional Medicare payments are expected to pay penalties totaling about $300 million in 2013 because too many of their patients were readmitted within 30 days of discharge. Last month, Medicare reported that readmissions had dropped to 17.8 percent by late last year from 19 percent in 2011.

But increasingly, health policy experts and hospital executives say the penalties, which went into effect in October, unfairly target hospitals that treat the sickest patients or those facing the greatest socioeconomic challenges. They say a readmission rate is not a clear measure of the quality of care provided, noting that hospitals with higher mortality rates might also have fewer returning patients.

“Dead patients can’t be readmitted,” Henderson said.

“We’re using a proxy because it’s a convenient proxy — it’s just not a very accurate proxy,” said Dr. Karen Joynt, a health policy expert and co-author of an article in The New England Journal of Medicine this month that was critical of the penalties.

Large academic medical centers and safety-net hospitals are bearing the brunt of the policy, and the authors warn that the penalties could make it even harder for hospitals struggling to care for those patients with the highest needs.

The policy, the article says, “has the potential to exacerbate disparities in care and create disincentives to providing care for patients who are particularly ill or who have complex health needs.”

The penalties, which apply to rates of readmission after hospitalization for heart attacks, pneumonia and heart failure, are calculated at 1 percent of hospital payments but will increase to 3 percent by 2015. Medicare also expects to expand the targeted readmissions to include more kinds of hospitalizations.

Source:mysanantonio.com

Batam: Puluhan pasien yang berobat di Batam, Kepulauan Riau, mengamuk lantaran ditolak di sebuah rumah sakit (RS).

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, Selasa (2/4), sekitar 80 pasien pemegang kartu Jamsostek (KJS) membuat gaduh suasana RS. Mereka dihadang petugas keamanan RS.

“Mereka (RS) menolak kartu berobat kami, padahal kami tidak diberitahu sebelumnya apa yang terjadi antara Jamsostek dengan RS. Kami jadi korbannya. Kalau tahu begini, buat apa berobat di rumah sakit. Menurut mereka, penghentian kerja sama Jamsostek dengan RS efektif pada (1/4). Kami tidak tahu, ” ujar Nuraidah, 43, warga Bengkong Laut, Batam, yang menggendong anaknya yang sakit di depan pintu RS, Selasa (2/4).

Kendrik Sahetapy, 33, yang membawa anaknya yang diduga mengidap demam berdarah terpaksa kembali menggendong anaknya ke rumah sakit terdekat.

Di tempat terpisah,  Kepala Jamsostek Cabang Batam Darmadi mengatakan, pihak RS dinilai mengambang untuk melaksanakan  sistem paket pelayanan pembayaran (SP3) yang diajukan Jamsostek ke rumah sakit bersangkutan sejak November 2012.

“Jamsostek dalam SP3 itu mengajukan ada 70 item perawatan kepada peserta Jamsostek. Tapi sudah tiga bulan terakhir, RS baru menyetujui 35 item perawatan saja,”ujarnya.

Jamsostek, kata dia, telah memberikan waktu tambahan untuk RS memutuskan untuk menyetujui atau menolak seluruh item yang ditawarkan.

“Karena tak ada iktikad baik dari rumah sakit, kepala pusat Jamsostek minta dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kami merasa digantung,” paparnya.

Dinas Kesehatan Kota Batam terpaksa menengahi konflik antara Jamsostek dan RS. Dinkes Kota Batam meminta dengan tegas kepada pihak Jamsostek Batam untuk segera mencari pengganti rumah sakit rujukan pengganti.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemko Batam Chandra Rizal meminta hal itu tidak akan terulang lagi, karena hanya akan menyebabkan masalah buruk bagi dunia kesehatan di Kota Batam.

Akan tetapi, dia juga menyalahkan Jamsostek yang tidak memberitahu kepada perusahaan yang memegang kartu Jamsostek karena itu merupakan tanggung jawab Jamsostek.

“Harusnya Jamsostek yang proaktif, kalau sudah begini pasien pemegang kartu Jamsostek yang terlantar, kasihankan,” katanya.

Sumber: metrotvnews.com