JAKARTA – Sebagai tindak antisipasi merembetnya rumah sakit yang memutuskan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) sedang menyusun tarif baru pembayaran KJS melalui sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBG’s).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah menyatakan, untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini, maka dalam menjalankan sistem INA-CBG’s akan menaikkan premi yang selama ini sebesar Rp23.000 per bulan. Selain itu, juga akan dibedakan tarif pembayaran bagi rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah.

Atas rencana itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini mengklaim telah mendapatkan restu Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama yang selama ini konsern mengurusi permasalahan KJS.

“Faktanya saat ini,  sudah banyak rumah sakit yang kewalahan dalam menangani pasien KJS dengan sistem pembayaran melalui INA CBG’s. Sebab, dalam sistem tersebut menimbulkan selisih pembayaran mencapai 30 hingga 40 persen. Solusi yang kita ambil, pembayaran KJS untuk RS Swasta akan dinaikkan,” ujar Firmansyah dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (28/5/2013).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan pihaknya sedang memperbaiki tarif serta besaran preminya. “Ada kemungkinan naik, itu lagi kita hitung. Pokoknya, nanti tarif antara RS swasta dengan RS pemerintah akan berbeda,” kata Ahok.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu belum bisa menjelaskan berapa besaran kenaikan premi dari KJS itu sendiri. Karena saat ini, kata Ahok, masih dihitung oleh Kemkes. Selagi menunggu proses penghitungan itu, Pemprov DKI akan memanggil RS swasta untuk meminta clinical pathway atau prosedur pengobatan pasien dari rumah sakit tersebut.

“Menurut Kemkes seharusnya selisihnya tidak banyak. Tapi nanti kita panggil lagi pekan depan seluruh RS swasta. Kita akan minta clinical pathway-nya. Ya dong, kita mau tahu prosedur penanganan penyakitnya. Jadi clinical pathway orang mau cuci darah ada hitungan yang jelas urutannya. Makanya itu harus kita bicarakan bersama-sama, karena mesti dokter yang putuskan. Kalau itu kan harus ada pembuktiannya,” tandas Ahok.

Sumber: news.okezone.com

Bengkulu – Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Edriwan M mengatakan bahwa Rumah Sakit Kota Bengkulu direncanakan mulai berfungsi
pada akhir 2013. “Kami usahakan semua syarat dan proses rehab selesai dalam tiga sampai empat bulan ini, sehingga akhir 2013 rumah sakit kota telah berfungsi,” katanya di Kota Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan bahwa bangunan bekas kantor DPRD Kota Bengkulu yang akan dijadikan rumah sakit saat ini dalam tahap pemugaran. “Sudah mulai direhab dari tiga hari yang lalu sebelum dijadikan rumah sakit, bangunannya harus disesuaikan tata ruangnya, seperti ada kamar yang nantinya dijadikan untuk rawat inap,” kata dia. Sedangkan untuk proses administrasi, menurut dia, beberapa persyaratan untuk mendirikan rumah sakit kota telah selesai, namun ada beberapa administrasi yang saat ini masih dalam proses pengurusan.

“Secara fisik telah dimulai, dan secara administratif kami sudah mengurus izinnya dan nanti akan dilengkapi dengan perda maupun perwal,” kata dia. Menurutnya, Rumah Sakit Kota Bengkulu merupakan terobosan karena rumah sakit tersebut akan memiliki nilai persentase tingkat penggunaan tempat tidur (BOR) yang sangat tinggi.

“Coba kita lihat Rumah Sakit M Yunus, nilai BOR-nya dari sumber Kementerian Kesehatan itu sekarang 97 persen, sedangakan normalnya tingkat hunian harusnya 70 persen. Artinya dari kenyataan kalau masuk rumah sakit ada daftar tunggunya,” kata dia. Dengan adanya rumah sakit kota, menurut dia, akan dapat mengurangi risiko penuhnya tingkat hunian rumah sakit.

Rumah Sakit Kota Bengkulu diajukan ke Kementerian Kesehatan berupa rumah sakit dengan tipe D yang akan didesain awal dengan kamar inap
lebih kurang sebanyak 20 kamar. “Kita mulai dari bawah dulu, nanti setelah penilaian bisa beralih ke tipe C atau tipe B. Untuk daya tampung pasien kemungkinan 20 sampai 50 orang,” kata dia. Untuk membangun RS Kota Bengkulu telah dianggarkan dana Rp1 miliar dengan model rumah sakit bertumbuh. “Ke depannya kita usahakan dapat anggaran baik dari APBD, APBDP, APBN maupun APBNP,” kata dia.

Menurutnya tenaga medis rumah sakit akan diisi oleh beberapa dokter spesialis, dokter bedah serta dokter umum. “Nanti pada bulan Juni kami akan melakukan penerimaan empat dokter PTT. Untuk dokter lainnya kami akan berdayakan dokter yang ada di puskesmas-puskesmas, begitu juga dengan paramedis, akan diberdayakan sebanyak 50 orang,” kata dia. Mengenai direktur RS Kota Bengkulu dia mengungkapkan akan dipegang oleh salah satu pejabat yang ada di dinas kota, namun dia belum mau mengungkapkan nama calon yang akan memegang posisi direktur tersebut.

Sumber: antarabengkulu.com

Malang – Pemerintah Kota Malang berencana meluncurkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) November nanti. Rumah sakit yang berdiri di Kelurahan Bumiayu Kota Malang ini dibangun mulai setahun lalu menyedot anggaran sebesar Rp 25,1 miliar. “Ada 50 ruang rawat inap,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Supranoto, Selasa, 28 Mei 2013.

Gedung empat lantai ini dibangun di atas lahan seluas lima hektare. Terdiri dari ruang inap mulai kelas tiga, kelas dua, kelas satu dan VIP. Serta dilengkapi poliklinik umum, dan gigi. Sedikitnya dibutuhkan sebanyak 154 tenaga medis dan administrasi. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan perawat.

Proses rekruitmen tenaga medis dan non medis sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang. Proses rekrutmen melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil serta tenaga honorer. Pembangunan Rumah Sakit ini sekaligus menjadi alternatif rujukan untuk pemegang kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Sebelumnya, rujukan ke Rumah Sakit Saiful Anwar milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keuntungan dari sisi APBD…

Proyek ini dinilai juga bakal menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Malang sebelumnya berutang ke RS Tentara Soepraoen dan RSUD Saiful Anwar untuk layanan kesehatan gratis melalui jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah Malang selama ini menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp 3,8 miliar, sedangkan kebutuhannya mencapai Rp 7 miliar.

Dana Jamkesda dianggarkan sebanyak Rp 3,8 miliar untuk 32 ribu jiwa. Namun, pasien miskin terus membengkak dengan mengajukan surat keterangan miskin. “Jika punya Rumah Sakit sendiri akan lebih hemat,” katanya.

Pendapat DPRD….

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Bambang Triyoso berharap dana Jamkesda mencukupi hingga akhir tahun. Lantaran dana Jamkesda naik sebelumnya Rp 3,8 miliar menjadi Rp 5,8 miliar. “Bertambah Rp 2 miliar,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap rehabilitasi puskesmas juga bisa memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi warga Kota Malang. Rehabilitasi puskesmas meliputi puskesmas pembantu Karang Besuki menyedot dana Rp 311 juta, puskesmas pembantu Polehan alokasi anggaran Rp 359 juta, pemeliharaan puskesmas pembantu Bandulan Rp 263 juta, dan rehabilitasi rumah bersalin Rp 265 juta.

Sumber: tempo.co

Muslimin Amerika Serikat, khususnya warga Illionis, saat ini diliputi kebahagiaan. Mereka tengah membangun sebuah rumah sakit Islam di Kota Chicago. Menaungi kepentingan Muslimah menjadi tujuan utama keberadaan rumah sakit tersebut.

Selama ini, Muslimah di AS mengadukan keluhan mengenai pemeriksaan di rumah sakit. Mereka kesulitan menjaga aurat saat harus memeriksa kesehatan. Alhasil, banyak dari mereka enggan menjalani pengobatan di rumah sakit.

Sebuah studi menyebutkan, Muslim Amerika memiliki catatan kesehatan buruk dibandingkan non-Muslim. Hal tersebut sebagai dampak dari keengganan Muslim untuk pergi ke fasilitas kesehatan.

Menanggapi permasalahan para Muslimah tersebut, komunitas Muslim Chicago pun bereaksi. Mereka berencana membangun sebuah rumah sakit Islam. Lebih khusus lagi, rumah sakit tersebut akan menjadi pusat operasi dan pembedahan.

Menurut salah seorang anggota komunitas Muslim Chicago Naser Rustom, rumah sakit tersebut direncanakan akan dibangun di pinggiran barat daya Orland Park. Luas bangunan sekitar 11 ribu kaki persegi.

Rumah sakit akan memiliki lima kamar operasi, ruang shalat, serta fasilitas dan layanan khusus operasi bagi Muslimah.

“Banyak pasien Muslimah yang merasa tak nyaman karena dilihat dokter pria saat operasi,” ungkap Rustom dikutip dari laman on Islam dari Lake Country News-Sun.

Rustom juga mengatakan, rumah sakit tersebut akan menjadi fasilitas kesehatan pertama di negara bagian Illionis yang khusus melayani Muslimah.

Sumber: republika.co.id

—Dirawat di rumah sakit ini rasanya seperti tidak sedang sakit, sebab suasanannya sangat nyaman seperti hotel bintang 5. Sun Healthcare Internasional yang berlokasi di Daejeon, Korea Selatan memang merupakan rumah sakit moderen yang memberikan lebih dari sekedar layanan kesehatan.

–

–

–

–

Sumber: health.detik.com

Seiring bertambahnya usia harapan hidup seseorang, semakin banyak permasalahan kesehatan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan menurunnya fungsi sistem tubuh secara keseluruhan sehingga rentan terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penuaan atau penyakit degeneratif.

Penyakit degeneratif yang dihadapi antara lain yaitu masalah pembuluh darah. Spesialis Bedah Vaskular RS Premier Bintaro dr. Suhartono, Sp.B(K)V mengatakan, banyak penyakit yang diakari oleh permasalahan pada pembuluh darah. Penyakit-penyakit itu di antaranya aneurisma, insufisiensi vena kronik, emboli paru, komplikasi diabetes dan beberapa penyakit lain.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan layanan khusus komplikasi penyakit pembuluh darah, RS Premier Bintaro meresmikan Vascular Centre, Minggu (26/5/2013) di RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Layanan ini, kata Suhartono, merupakan layanan yang diharapkan menjadi salah satu unggulan dan ciri khas dari RS Premier Bintaro.

Suhartono memaparkan, Vascular Centre memiliki pelayanan unggulan untuk penanganan pembesaran aorta (aneurisma aorta). Pembuluh aorta merupakan pembuluh yang berada di sekitar rongga perut yang keluar dari jantung. Usia lanjut di atas 60 tahun merupakan faktor risiko dari penyakit ini.

Komplikasi dari pembesaran aorta cukup fatal, antara lain menekan organ-organ yang berada di sekitar rongga perut sehingga mengganggu fungsinya. Selain itu jika biarkan gangguan ini dapat menyebaban aorta pecah dan mengakibatkan kematian.

Jika dulu pembesaran aorta ditangani dengan operasi besar dengan prosedur pemasangan pembuluh baru di aorta, namun kini prosedur tersebut dapat diganti dengan Endovascular Aneurysm Repair(EVAR) dengan tindakan pembedahan minim invasif.

“Artinya, risikonya jauh lebih kecil sehingga menurunkan kematian drastis, namun tetap memberikan hasil yang maksimal,” jelas Suhartono.

Secara umum, tindakan medis yang dilakukan di Vascular Centre dibagi menjadi dua, yaitu operasibypass dan tindakan minim invasif antara lain balloning, stenting, dan angioplasty. Tindakan yang dipilih pada pasien berdasarkan pada kebutuhan pasien.

Direktur Utama RS Premier Bintaro dr. Juniwati Gunawan mengatakan, Vascular Centre yang ada di RS Premier Bintaro diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pasien mendapat pelayanan lengkap dari mulai diagnostik, penanganan, hingga fisioterapi.

Sumber: http://health.kompas.com/read/2013/05/26/22085837/RS.Premier.Bintaro.Hadirkan.Vascular.Centre.

PEKANBARU – Walau banyak masyarakat melakukan pengobatan ke rumah sakit di Malaysia, namun sebenarnya rumah sakit di Riau juga tak kalah hebat dari negeri Jiran tersebut. Pengakuan itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof Dr Ali Ghufron Mukti, Jumat (24/5/2013) di Pekanbaru.
”Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, saya rasa tidak kalah dari segi bangunan, juga cukup bagus,” ujanya di RSUD Arifin Achmad.

Menurutnya, Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru memiliki banyak rumah sakit yang bagus, termasuk rumah sakit milik pemerintah RS Umum Daerah Ariffin Ahmad yang terletak di Jalan Diponegoro

Bahkan menurut pria kelahiran tanggal 17 Mei 1962 ini, banyak mahasiswa Malaysia yang juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. ”Ya, kalau kita lihatkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia yang sekolah, kuliah di perguruan tinggi yang ada di negeri kita Indonesia, termasuk di Fakultas Kedokteran, ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita lebih baik,” tegasnya.

Karena itu Wamenkes minta masyarakat Riau tetap memanfaatkan rumah sakit di dalam negeri khususnya di Pekanbaru karena baik dari fasilitas maupun layanan tetap berimbang. ”Kecuali sudah tidak tertangani di sini, dan kalau memang harus dirujuk ke sana saja, ya apa boleh buat. Tapi sebaiknya tetap di sini,” tegasnya.

Sumber: goriau.com

Jakarta, GATRAnews – Ricuh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dirilis Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengundang keprihatian DPRD DKI. Sebagai langkah tindak lanjut, Komis E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesehatan memanggil 16 rumah sakit yang sempat dikabarkan akan hengkang dari program itu.

Ke-16 rumah sakit yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta, antara lain RS Thamrin, RS Admira RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya.

Selain Komisi E dan rumah sakit, perwakilan eksekutif diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati. Menurut Kadis, masalah yang dihadapi oleh rumah sakit adalah kecilnya tarif yang diatur oleh sistem INA-CBG’s yang dianut BPJS. “Ini hanya masalah kecilnya tarif yang diatur dalam INA-CBG’s. Oleh karenannya perlu disesuaikan, itu yang dikeluhkan oleh teman-teman rumah sakit,” ungkapnya dihadapan rapat dengar DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/5) siang.

INA-CBG’s mengatur pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit dalam bentuk paket. Tak terkecuali untuk obat yang diberikan kepada pasien dan tarif yang akan diklaimkan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Hingga berita ini diturunkan, rapat dengar masih berlangsung dengan alot disertai sejumlah interupsi dari pihak rumah sakit maupun DPRD.

Sumber: gatra.com

Rumah sakit swasta yang sebelumnya mundur dari KJS mengungkapkan alasan mereka mengambil langkah itu. Salah satunya, tarif pengobatan yang berlaku saat ini menggunakan paket Indonesian Case Based Group’s (INA CBG’s).

Dalam sistem itu, pembayaran klaim kesehatan maksimal 75 persen dari tagihan. Hal itu berdasarkan aturan dari PT Askes sebagai perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk program ini.

Untuk diketahui, sistem INA CBG’s mulai diterapkan di DKI per 1 April lalu. Sebelumnya, saat KJS baru diluncurkan sistem pengobatan bebas, sehingga tagihan dapat dibayar 100 persen. Anehnya, meski baru berlaku, sistem itu berlaku surut sejak KJS diluncurkan.

“Karena program Jamkesmas pada waktu itu adalah kecukupan dananya tertentu, sehingga yang diberlakukan baru 75 persen dari hitungan kami. Dan pada prinsipnya selama ini tarif itu di kelas III itu masih subsidi. Kalau terjadi di Jakarta ini sangat jauh berbeda, padahal di 500 rumah sakit swasta di berbagai kota itu bisa menjalankan, ini yang perlu diteliti,” ujar Wakil Ketua Nasional Center for Casemix (NCC), Achmad Soebagyo di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5).

Meski demikian, Achmad masih akan meneliti standar tarif pengobatan di Jakarta. Caranya, dengan mengumpulkan rumah sakit yang keberatan dengan sistem ini. Dalam pertemuan dengan rumah sakit ini, dirinya akan mempertanyakan biaya pengobatan di setiap rumah sakit tersebut berdasarkan penyakit.

“Jangan tarif. Itu beda. Karena tarif kan mungkin ada tambahan biaya lain. Unit cost itu yang harus diteliti. Kalau mau diteliti itu harus dari unit costnya terdiri dari apa aja sehingga terjadi gabungan sedemikian rupa. Ada juga kelas rumah sakit yang lebih tinggi tapi masih di posisi rendah jadi dapatnya rendah,” terangnya.

Sebenarnya, kata Achmad, di DKI tidak ada persoalan tentang dana. Tapi kalau memang sistem ini membuat rumah sakit takut biaya klaim akan terhambat, maka evaluasi memang harus dilakukan.

“Ini memang seperti kata pak Wagub akan mengevaluasi. Kalau kurang ya itu ada buktinya kurang di mana,” tegasnya.

Sebenarnya, sistem INA CBG’s sudah berlaku pada program Jamkesmas di 1.200 rumah sakit di seluruh Indonesia yang sebagian besar 500 rumah sakit swasta. Dengan sistem ini, pengobatan akan dibuat pake. Misalnya, seseorang yang sakit usus buntu tanpa komplikasi, maka paket obat yang disediakan sudah ditentukan. Dengan hal ini, diharapkan bisa mengendalikan biaya dan tak akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri.

“Pada waktu dulu belum ada program Jamkesmas rumah sakit itu nombokin sendiri. Dan di situ kita tidak turunkan mutu. Nah dengan adanya program ini mungkin ketercukupan tidak harus turunkan mutu. Tapi kita usahakan tarif itu cukup. Nah biasanya rumah sakit lakukan cross subsidi. Misal kelas A dan B menutupi kelas III tadi,” jelasnya.

Penentuan standar pola pelayanan atau mutu atau yang disebut Clinical Pathway ditentukan oleh profesi dan rumah sakit masing-masing sesuai dengan sarana dan prasarana.

Masalah lain dengan diberlakukannya sistem ini adalah jasa dokter yang kurang.”Kalau saya kepala rumah sakit secara otomatis biasanya akan dibayarkan obat, sarana lain-lain dan setelah sudah, sisanya baru bisa dibagi sebagai jasa. Nah di sini memang jasa ini juga harus diatur standar nya. Kalau ada nanti bisa kita masukan dalam unit cost CBG’s sehingga lebih baik,” jelasnya.

Sumber: merdeka.com