BULUKUMBA, BKM — Sejak satu bulan terakhir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HA Sulthan Dg Radja dipenuhi pasien demam berdarah dengue (DBD). Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak, mulai dari usia 1 tahun, murid Sekolah Dasar (SD) hingga siswa SMP.

Pasien DBD yang dirawat di RS ini bukan hanya warga berdomisili dalam kota Bulukumba. Tapi juga anak dari kecamatan Kindang, Rilau Ale dan UjungloE.

Khusus di perawatan VIP dan VVIP RSUD HA Sulthan Dg Radja, dari 15 kamar yang tersedia, 7 kamar dihuni penderita DBD. Termasuk Amanda Dwi Ramadhani, murid kelas 1 SD negeri 2 terang-terang.

Kuat dugaan, putri H Suaedy Lantara, murid kelas 1 SD ini mendapat gigitan nyamuk di sekolahnya. Apalagi, sepekan sebelumnya anak salah seorang pegawai RSUD Bulukumba, Hj Sumriati Hamkas yang juga murid SDN 2 Terang-terang juga terserang penyakit DBD dan dirawat di rumah sakit selama seminggu.

Pantauan koran ini, sejak Senin pekan lalu, sedikitnya ada 4 orang anak pasien DBD yang masuk pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Bulukumba. Satu orang diantaranya anak umur 1 tahun 6 bulan berasal dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang.

Selain itu, pasien DBD yang dirawat di RSUD Bulukumba adalah anak Staf Ahli Bupati Bulukumba Ir Suherman Suyuti.

Bahkan seorang dokter spesial anak RSUD HA Sulthan Dg Radja juga diserang penyakit DBD. Hanya saja sang dokter tidak dirawat di RSUD, melainkan menjalani perawatan di rumahnya.

LHOKSUKON

Oleh : Jimmiriandar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung berkelas C dengan jumlah 150 tempat tidur, di tahun 2014 berharap ditarget menjadi rumah sakit kelas B dengan jumlah 400 tempat tidur, dan hingga tahun 2018 ingin menjadi rumah sakit kelas dunia.

Demikian diungkapkan Direktur Utama RSUD Kota Bandung Taat Tagore, saat peresmian gedung instansi rawat jalan RSUD Kota Bandung, di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Sabtu (1/2).

Adapun tahapnya lanjut Taat, yaitu pematangan lahan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusian di RSUD Kota Bandung ini.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Ernawati menerangkan, bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai pembangunan gedung baru di RSUD Depok. Padahal rencana penambahan kapasitas dan kelas RSUD tersebut sudah ada sejak tiga tahun lalu.

Surabaya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berlangsung sejak 1 Januari 2014. Hampir sebulan setelah pelaksanaan Menkes Nafsiah Mboi mengkritik antrean pasien di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSU dr Soetomo Surabaya.

Tadi antrean menumpuk sekali, buat ruang lebih besar. Bisa kita atur, rakyat kita bisa di atur dan tidak perlu desak-desakan. Jangan kalah dengan luar negeri. Kita pasti bisa kok,” kritik Nafsiah saat melakukan kunjungan di RSU dr Soetomo, Rabu (29/1/2014).

Nafsiah juga meminta kepada rumah sakit tipe B dan C agar tidak serta merta merujuk pasien ke rumah sakit tipe A. “Kita harus bedakan pelayanan dengan RS tipe A dengan tipe C. Jangan diombang-ambing pasien. Kita akan buat lebih baik, pasien akan lebih nyaman ditangani satu tim. Kalau ada pasien misalnya dari Pacitan dengan sakit internis, kita tanya, apa tidak ada di sana dokter internis. Kalau ada rujuk kembali,” ungkap Nafsiah saat melakukan dialog dengan dokter di ruang pertemuan RSU dr Soetomo.

Terombang ambingnya pasien selama ini, kata Nafsiah karena tidak adanya komunikasi antar dokter spesialis. Ia berharap dengan adanya komunikasi yang lebih baik bisa menghilangkan anggapan negatif terhadap dokter. “Agar tidak dianggap sebagai profesi cari untung bagi pasien,” ujar dia.

Per tanggal 27 Januari 2014 pukul 17.00 WIB jumlah masyarakat yang mendaftar secara mandiri untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) ke BPJS Kesehatan adalah sebanyak 318.420 peserta. Sementara jumlah peserta peralihan sebanyak 116.122.065 orang.

Untuk menampung lonjakan peserta mandiri, telah beroperasi pendaftaran peserta melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Hingga saat ini, peserta yang mendaftar melalui website sebanyak 8.608 peserta.

Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dikatakan sangat mudah. Masyarakat yang ingin mendaftar secara mandiri dapat membawa identitas resmi seperti KTP, KK, serta mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP). Sementara bagi WNA bisa menunjukkan Kartu Izin Tinggal Sementara/Tetap (KITAB/KITAS). Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat dan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Sumber: detik.com

TEMPO.CO, Banyuwangi – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien. “Ini juga sesuai usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat,” kata dia, Rabu, 29 Januari 2014.

Menurut Taufiq, premi Rp 19.500 mengakibatkan pagu klaim kesehatan rendah. Padahal kenyataannya, banyak pasien yang biaya pengobatannya melebihi pagu JKN. Dia mencontohkan, RSUD Blambangan baru saja menangani pasien penderita gastritis yang biaya pengobatannya mencapai Rp 13 juta, sementara pagu JKN hanya Rp 2,1 juta.

Pada pasien rawat jalan, pagu yang tersedia hanya Rp 130-160 ribu. Pagu itu termasuk biaya radiologi, rontgen, laboratorium, dan obat selama 30 hari. Padahal biaya rontgen mencapai Rp 80 ribu dan laboratorium Rp 35 ribu.

Kecilnya pagu klaim pengobatan juga mempengaruhi jasa pelayanan tenaga medis. RSUD Blambangan menetapkan jasa pelayanan sebesar 30 persen dari pagu. Sedangkan jasa pelayanan dokter sebesar 25-30 persen dari total jasa pelayanan tenaga medis.

Taufiq mencontohkan, pagu JKN operasi caesar ibu hamil mencapai Rp 4,2 juta. Dari jumlah itu, jasa pelayanan dokter spesialis kandungan hanya Rp 300 ribu. Dibandingkan rumah sakit swasta, dokter spesialis akan mendapatkan jasa pelayanan Rp 1,5-2 juta.

Menurut Taufiq, pihaknya masih akan menghitung total kerugiaan yang diderita RSUD Blambangan selama Januari 2014. Namun dia berharap bila ada peningkatan premi, pagu klaim pengobatan dan jasa pelayanan dokter bisa meningkat.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi Nurani Anggraini mengatakan seluruh dokter di wilayahnya mendukung program JKN, meski terdapat kekurangan di sana-sini. IDI Banyuwangi akan mengevaluasi dampak program ini terhadap kinerja dokter dan rumah sakit pada triwulan pertama. “Kami akan melihat dulu pelaksanaan JKN dalam tiga bulan ini,” kata dia.

Sumber: tempo.co

Kendati masih dalam penyelidikan kepolisian, Walikota Herman akan memanggil pihak RS.

BANDARLAMPUNG

ARGA MAKMUR

GUNA memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas secara maksimal, Satuan Lalu Lintas Polresta Depok melakukan inovasi pelayanan. Salah satunya berupa penandatanganan perjanjian kerjasama dengan tiga rumah sakit di Kota Depok dan PT Jasa Raharja.

Dari hasil pertemuan, disepakati kerja sama dengan tiga rumah sakit untuk penanganan pertolongan medis korban kecelakaan. Yakni di RS Tugu Ibu di Jalan Raya Bogor, RSUD Depok Sawangan, dan RS Bhakti Yudha di Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas.

“Kami kerja sama dalam bentuk perjanjian diatas materai dengan tiga rumah sakit tersebut,” ujar Kanit Laka Satlantas Polresta Depok, AKP Sodik di Mapolresta Depok, Rabu (29/01/2014).

Nantinya, kata Sodik, ketiga rumah sakit tersebut menjadi contoh dan sekaligus rujukan bagi rumah sakit lain dalam penanganan medis korban kecelakaan lalu lintas. Sehingga, kata Sodik, pelayanan rumah sakit terhadap korban kecelakaan lalu lintas menjadi lebih cepat.

“Sebenarnya semua rumah sakit ada SOP untuk penanganan pasien darurat, namun dengan adanya Mou ini, tiga rumah sakit tersebut siap menangani korban kecelakaan,” tegasnya.

Sodik mengatakan peluncuran kerja sama akan dilakukan pada Rabu (4/2) mendatang, bertempat di RS Bhakti Yudha, Jalan Raya Sawangan, Depok. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani Kapolresta Depok, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Bogor, dan tiga rumah sakit.

“Intinya kalau ada korban kecelakaan, langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapat pertolongan medis. Jasa Raharja menangani dan melunasi administrasinya setelah korban keluar dari rumah sakit,” katanya.

Sehingga, lanjut Sodik, tidak ada lagi penolakan rumah sakit terhadap korban dengan alasan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan. “Semua biaya dibayar oleh Jasa Raharja,” tandasnya. (ind)

Sumber: okezone.com