manajemenrumahsakit.net :: KAJEN

manajemenrumahsakit.net :: SOREANG – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran di RSU Al Ihsan, pengelola rumah sakit menggelar simulasi kebakaran di sekitar komplek.

Ketua Penyelenggara Simulasi Kebakaran di RSUD Al Ihsan Baleendah Zaenal Arifin mengatakan, kegiatan ini pihaknya bekerja sama dengan
UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung diikuti sekitar 70 pegawai. Secara bergantian, mereka dilatih untuk melakukan penanganan kebakaran di areal rumah sakit.

“Apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, maka seluruh personil yang ada di rumah sakit sudah tahu cara mengatasinya” kata, Selasa (26/8/2014).

Para pegawai rumah sakit diajarkan memadamkan kebakaran kecil dan besar. Untuk memadamkan kebakaran kecil, cukup menggunakan alat pemadam kebakaran ringan dan karung basah yang tersedia di setiap ruangan.

Sementara untuk memadamkan kebakaran besar, pegawai harus berlari menuju hidran yang dekat dengan sumber api. Lalu, pemadaman api dilakukan secara berkelompok dengan dipandu oleh seorang ketua regu.

“Dan jangan lupa ketika terjadi kebakaran petugas harus memanggil petugas pemadam kebakaran,” ujarnya.

Pegawai tidak hanya dilatih menjinakan api, tapi juga mengevakuasi pasien dari lantai tiga ke lantai dasar yang lebih aman dalam waktu tiga menit.

Menurut dia, pihaknya sejauh ini telah memiliki sejumlah peralatan pemadam kebakaran sesuai standar seperti alat pendeteksi api, alat pemadam api ringan di setiap ruangan, dan hidran di setiap gedung.

Sumber: bisnis.com

manajemenrumahsakit.net, Jakarta:

manajemenrumahsakit.net :: Jayapura (ANTARA News) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura Jayapura, Papua, kewalahan melayani pasien diare yang jumlahnya meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.

Pihak RSUD Abepura terpaksa menggunakan paku yang ditancapkan ke didinding untuk menggantung infus para pasien diare yang menggunakan velbed (tempat tidur tambahan) karena terbatasnya tiang penggantung infus.

“Rumah sakit terpaksa menggunakan paku untuk menggantungkan botol infus. Rata-rata infus yang menggunakan paku untuk gantung infus adalah pasien yang menggunakan velbed karena tempat untuk gantung infus terbatas,” kata salah seorang dokter jaga di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Abepura dr Lilya Wildhanie di Jayapura, Minggu.

Menuurut dr Lilya, dalam keadaan darurat rumah sakit menggunakan berbagai cara untuk menolong pasien diare.

Dia mengatakan, tidak semua pasien menggunakan infus yang digantung didinding dengan paku, sebagian di antaranya yang dirawat di bangsal tetap menggunakan tiang infus.

Pasien orang dewasa yang terkena penyakit biasa dan bisa teratasi pun terpaksa ditolak dan lebih mengutamakan balita dan anak diare.

“Kami tolak pasien dewasa yang kena penyakit biasa karena daya tahan tubuhnya kuat tapi balita dan anak daya tubuhnya lemah jadi kami lebih utamakan mereka,” ujarnya.

Pada Kamis lalu, pasien diare di rumah sakit itu sebanyak 30 orang, kemudian bertambah menjadi 50 orang sampai Jumat (22/8), dan kini bertambah lagi hingga mencapai 70 orang.

Penambahan tempat tidur ekstra mulai digelar sejak Sabtu (23/8) siang, baik di UGD maupun di ruang perawatan anak dan balita.

Sejumlah pasien diperbolehkan pulang karena sudah tidak lagi buang air dan muntah-muntah setelah minum obat, dan tidak dehidrasi lagi setelah diinfus.

Berbagai upaya terus digalakkan oleh pihak rumah sakit untuk menolong para pasien diare itu. Sampai saat ini penyediaan obat untuk pasien balita dan anak diare cukup.

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA – RS Abdi Waluyo akan menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang menawarkan teknologi scan terbaru yang menurunkan suara bising MRI dari tingkat seperti konser musik rock hingga hening dan CT Scanner terbaru dengan dosis radiasi rendah.

Teknologi yang dikembangkan oleh GE Healthcare itu akan memberikan kenyamanan sekaligus membuka akses terhadap perawatan medis canggih bagi para pasien di seluruh Indonesia.

manajemenrumahsakit.net :: Salah satu kunci sukses dalam bisnis rumah sakit adalah membentuk budaya. Hal inilah yang diungkapkan Dr Maria Theresia, MARS, Direktur Rumah Sakit Omni Pulomas.

“Gedung bisa dibangun, 18 bulan jadi. Alat bisa dibeli, tapi untuk membangun satu rumah sakit yang penting adalah budaya. Itu enggak bisa dicontek karena harus terus di-improvement,” katanya saat bertandang ke redaksi

RABU (6/8/2014) awal Agustus lalu merupakan hari bahagia bagi keluarga besar Charitas, Belitang, OKU Timur, Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, kebahagiaan ini juga dialami oleh umat katolik dan masyarakat di salah satu daerah penghasil beras di Sumatera Selatan ini.

Beginilah disimbolkan: dua janur kuning tergantung di samping gerbang gedung baru rumah sakit.

Hari itu diadakan pemberkatan dan peresmian gedung baru Rumah Sakit Panti Bhaktiningsih dan Sekolah Charitas. Bertepatan pada Pesta Transfigurasi Yesus, hari bahagia ini disyukuri dengan Perayaan Ekaristi. Sebelum merayakan Ekaristi, dilakukan pemberkatan gedung rumah sakit dan sekolah.

Perayaan Ekaristi ini dipimpin oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, Mgr. Aloysius Sudarso SCJ yang didampingi oleh Romo Nico van Stekelenburg SCJ dan Romo Paulus Sarmono SCJ. Sebanyak delapan orang imam lainnya turut berkonselebrasi dalam perayaan syukur ini.

Dalam perayaan yang dihadiri oleh sekitar 750 umat ini, Mgr. Sudarso SCJ menyampaikan beberapa nasihatnya, terkait dengan gedung rumah sakit dan sekolah yang baru. Nasihat ini disampaikan dalam homilinya.

Maket buatan Tuhan
Sebelum membangun sebuah bangunan, terkadang arsitek membuat maket terlebih dahulu.

manajemenrumahsakit.net :: Internal Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk pasien. Salah satu caranya adalah dengan melakukan in house training keperawatan dalam pelatihan rawat luka yang diadakan kemarin (16/8) di Aula lantai 5 RS UMM yang juga dihadiri beberapa tenaga perawat dari rumah sakit kerjasama yaitu RS Prasetya Husada dan RS Prima Husada Malang.

manajemenrumahsakit.net :: Setiap tahunnya, rumah sakit terus tumbuh dan berkembang. Namun ternyata, hal ini tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Hal inilah yang diungkapkan dr Maria Theresia Yulita, Mars, Direktur Rumah Sakit Omni Pulomas. Menurutnya, SDM merupakan elemen vital dari pengelolaan sebuah rumah sakit.

“Rumah sakit banyak tumbuh, dan yang kita agak kesulitan adalah sumber daya manusianya. Bagaimana kita mencari, baik dokter, karyawan, atau teknisinya, itu yang terkait dan kita perlukan,” katanya saat bertandang ke redaksi Okezone di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Jakarta, belum lama ini.

Kendati demikian, pertumbuhan rumah sakit, khususnya di Jakarta, harus disambut positif. Sebab artinya, hal ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membuka peluang kerja.

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA – Pemerintah perlu segera merampungkan revisi tarif pembayaran rumah sakit atau INA CBGs (Indonesia Case Base Groups) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebab, di lapangan, RS sudah mulai melakukan kecurangan untuk menutupi anggaran mereka. Modus yang paling sering digunakan adalah mark up tagihan obat.

Direktur Eksekutif Indonesian Hospital and Clinic Watch (INHOTCH), Fikri Suadu mengatakan, dugaan RS nakal ini muncul dari keuntungan yang diperoleh oleh pihak RS. Pasalnya, tarif yang dikatakan sangat merugikan oleh mereka, justru mendatangkan keuntungan. Hal itu diduga karena adanya mark up pada tarif pelayanan INA CBGs.

Yang paling sederhana adalah rekam medis yang tidak sesuai dengan kondisi rill pasien. Seperti pasang infuse sekali, ditulis klaim ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan sebanyak tiga kali, ungkap Fikri.

Meski telah mengetahui modus-modus mark up tersebut, Fikri mengaku belum mengantongi RS mana saja yang telah melakukan modus tersebut. Sehingga ia belum bisa menafsirkan berapa besar kerugian BPJS Kesehatan akibat tindakan tersebut.

Karena data tersebut sulit diakses. BPJS kesehatan pun kurang transparan terhadap hal tersebut, pungkasnya.

Oleh karenanya, Fikri mengusulkan untuk dibentuk lembaga pengawasan independen untuk mengawasi peluang kecurangan itu di RS. Menurutnya, selama ini masih belum ada lembaga yang intens dibiayai pemerintah untuk mengawasi. Bahkan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS kesehatan tidak memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan secara mendetail.

Akan tetapi menurutnya, hal yang paling mendesak untuk segera dirampungkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adlaah revisi tarif INA CBGs itu sendiri. Agar tidak mengulangi kesalahan dalam membuat tarif INA CBGs, Fikri meminta agar seluruh organisasi profesi dapat diikutsertakan.

Tidak hanya Kemenkes bersama BPJS Kesehatan dan DJSN saja. Harus melibatkan semua komponen terkait yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya tidak betul-betul dan secara serius melibatkan mereka, tuturnya.

Senada dengan Fikri, Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, bahwa masalah mark up biaya INA CBGs ini memang telah lama terjadi di beberapa RS. Bahkan, Timboel menduga, hal ini terjadi dengan sepengetahuan pihak BPJS kesehatan.

Saya menduga kuat bahwa hal ini terjadi sepengetahuan BPJS Kesehatan karena permintaan RS yg meminta biaya sesuai dgn tarif RS. karena, ketika BPJS Kesehatan menolak maka RS akan memulangkang atau membiarkan pasien, dan hal ini yg menyebabkan BPJS kesehatan membiarkan mark up tersebut terjadi, urainya.

Timboel mengatakan, mark up ini akan berpotensi menyebabkan bpjs kesehatan menjadi defisit jika tidak segera dihentikan. Pekerjaan ini seharusnya bisa dilakukan lebih awal oleh oleh dewan pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan. Tapi sayangnya, kata dia, Dewas selama ini tidak bekerja.

DJSN juga bisa mendeteksi mark up ini, tetapi sampai saat ini tidak ada evaluasi dari DJSN. Mark up ini sebuah pelaanggaran dan harus segera diusut secara tuntas dan menghukum pihak RS maupun BPJS kesehatan yg terlibat mark up, tandasnya.

Selain karena tarif INA CBGs yang tak juga direvisi, peluang kecurangan RS ini muncul karena tak adanya menetapkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) di tingkat pusat dan propinsi, sesuai PP 89/2013. Padahal dengan adanya BPRS, RS dapat diawasi secara menyeluruh. (mia)

Sumber: msn.com