Kementerian Kesehatan tidak berhak meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan untuk menalangi tunggakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) senilai Rp2,9 triliun.
Peserta BPJS Pertanyakan Pembelian Obat di RS Pirngadi
Medan-andalas Salah seorang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Lahan Diklaim Warga, Pembangunan RSUD Mesuji Terhambat
MESUJI (Lampost.co): Klaim lahan mewarnai jalannya rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mesuji di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya. Lahan seluas 49.875 Meter persegi yang di hibahkan Tedi, warga Mesuji kepada pemerintah daerah di klaim oleh Marwi cs.
Namun, orang-orang yang mengklaim lahan tersebut tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah. Padahal, Tedi sebagai warga yang menghibahkan lahan mengaku jika dirinya membeli lahan tersebut dengan sah dari pihak pemilik sebelumnya yakni Abi (PT Sinar Laut).
Tedi melanjutkan jika klaim dilakukan terus menerus maka pembangunan RSUD Mesuji pasti terhambat. Dari Marwi Cs, kata Tedi, pengakuan kepemilikan lahan tanpa ada bukti yang jelas. “Yang kita sayangkan itu, mereka klaim lahan tapi tidak punya dokumen. Jadi menurut saya itu semua main-main namanya,” jelas Tedi, di temui di Brabasan, Senin (10-3).
Tedi meneruskan bahwa ia sudah berkali-kali meminta kepada pihak terkait, mulai dari pemkab Mesuji, polisi bahkan BPN untuk menyelesaikan masalah ini. “Tapi sudah berjalan 2 tahun ini, tidak ada kemajuan. Saya berharap, klaim yang tidak berdasar ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Mengenai adanya beberapa warga yang memiliki sertifikat diatas lahan yang dibelinya pihaknya siap mengganti rugi. “Kita kemarin sudah ganti rugi untuk 14 surat sekitar Rp250 juta. Kalau jelas kepemilikannya pasti kita ganti,” ujarnya.
Lebih lanjut Tedi menerangkan dari luas lahan 54 ha, yang kini masih bermasalah hanya 10 ha. Yaitu yang di klaim Marwi (1,5 ha). Sisanya ada Priyono, Suprapto, Ahmad. Sedangkan Sukir orangtua dari Marwi, mengatakan jika dirinya telah menjual lahan ke Tedi.
Sedangkan lahan yang dihibahkan untuk RS adalah5 hektare. Selain untuk Rumah sakit juga untuk pusat kegiatan keagamaan. Untuk ponpes anak yatimpiatu juga akan diberi lahan di komplek tersebut 3 Ha. “Maka saya berharap klaim bisa hilang dan kami bisa beraktivitas. Karena saat kami ingin bergerak dilokasi selalu di hadang pihak pengklaim,” ujarnya. Padahal yang saat ini mengadu ke Polda Lampung, jelas Tedi adalah pemilik lama yakni Abi dari PT.Sinarlaut.
Terpisah, Bupati Mesuji, Khamamik mengaku tidak mau ambil pusing dengan permasalahan ini. “Jika memang benar-benar serius, yang klaim lahan bisa ambil jalur hukum saja. Dan pemda Mesuji sudah serahkan seluruhnya permasalahan ini ke penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian,” tambahnya.
Sedangkan pihak pemda Mesuji berdasarkan hibah yang diberikan Tedi, akan mempertahankan luas 5 ha untuk rumah sakit berdasarkan surat hibah dari pemilik lahan. “Kalau kami ya tetap akan bangun Rumah sakit, apapun alasannya. Kalau mau gugat, silahkan gugat pemerintah,” ujarnya. ()
Sumber: lampost.co
RSUD Nunukan membuka Lowongan dokter kontrak Bedah dan Anestesi
Informasi mengenai layanan spesialis di RSUD Nunukan hingga Maret ini. Menurut Humas RSUD dipandang perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui sehingga dapat memanfaatkan layanan tersebut.
untuk spesialis yang definitif ada 3 spesialis: dokter spesialis Obsgyn, Penyakit Dalam, dan Radiologi. Diperkuat layanan spesialis yang dibantu kementrian kesehatan: THT, Mata, Kesehatan Jiwa, Syaraf, Penyakit Dalam (di poliklinik), dan anak (akan datang dalam waktu dekat)
Untuk spesialis bedah dan Anestesi masih menunggu pengiriman dari kementrian Kesehatan terkait ketersediaannya. Anestesi dalam waktu dekat akan habis masa kontraknya. Untuk memenuhi
2 Bulan Berjalan, BPJS Belum Selesaikan Pembayaran Klaim
Jakarta – Setelah lebih dari dua bulan berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sampai hari ini, Selasa (11/3), RSUD Pasar Rebo belum menerima pembayaran klaim dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga dana operasional masih sepenuhnya ditanggung oleh pihak rumah sakit.
“Sampai sekarang, urusan pembayaran klaim oleh BPJS kepada pihak rumah sakit masih dalam proses, sehingga kami belum tahu apakah dana operasional rumah sakit akan tertutupi atau tidak,” ujar Setiyono, Ketua Satuan Pelaksana (KSP) Pemasaran RSUD Pasar Rebo, yang ditemui di kantornya pada Selasa (11/3).
Menurut Setiyono, walaupun pembayaran klaim oleh BPJS masih dalam proses mutu pelayanan rumah sakit kepada pasien tidak berkurang dan masih sesuai dengan standar.
“Setiap hari kami menerima cukup banyak pasien BPJS, yaitu sekitar 800-900 pasien, tapi walaupun demikian kami tetap memberikan pelayanan yang sesuai standar rumah sakit, tidak ada diskriminasi,” ujarnya.
Setiyono mengungkapkan, walau tidak terlalu signifikan, setelah berlakunya program JKN sejak awal tahun ini, memang terjadi lonjakan pasien. Hal ini dikarenakan RSUD Pasar Rebo sekarang juga menerima pasien TNI dan Polri.
“Biasanya pasien TNI dan Polri berobat ke Rumah Sakit Polri, tapi karena kini mereka terdaftar dalam ke dalam pasien BPJS, otomatis jumlah pasien kami jadi meningkat. Namun masih bisa dikendalikan,” tambahnya.
Sumber: beritasatu.com
Wali Kota Ajak Masyarakat Resmikan RSUD
Tangerang (AntaraBanten) – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengajak masyarakat untuk bersama-sama meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
“Saya sengaja tidak mengundang Menteri kesehatan tetapi masyarakat secara langsung untuk meresmikan RSUD Kota Tangerang,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam peresmian RSUD Kota Tangerang, Senin.
Arief mengatakan peresmian RSUD Kota Tangerang sempat tertunda karena ada kelengkapan yang belum siap. Namun, kini RSUD Kota Tangerang sudah siap melayani masyarakat mulai dari jalan hingga rawat inap.
RSUD Kota Tangerang memiliki 300 kapasitas tempat tidur dengan bangunan delapan lantai. Pembangunan dengan biaya RP700 miliar meliputi gedung dan alat kesehatan, diharapkan RSUD Kota Tangerang menjadi pusat rujukan bagi seluruh rumah sakit di Kota Tangerang.
“Saat ini masih ada masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Kedepannya, rujukan akan ke RSUD Kota Tangerang dengan kelengkapan peralatan yang memadai,’ ujarnya.
Masyarakat Kota Tangerang yang akan berobat ke RSUD, cukup membawa KTP dan KK. Bagi yang mengalami sakit kronis dan tidak mendapatkan rujukan dari puskesmas, maka bisa langsung. “Di sini juga ada poli 24 jam bila memang nantinya ada puskesmas yang tutup,” katanya.
Direktur RSUD Kota Tangerang, Ati Pramudji mengatakan, RSUD Kota Tangerang memiliki keunggulan memiliki 64 Slide CT Scan dan pertama di Provinsi Banten.
Dengan begitu, maka diagnosa terhadap penyakit akan lebih sensitif. Selain itu, di RSUD Kota Tangerang terdapat 39 dokter spesialis dan 43 dokter umum.
“Seluruh dokter telah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. RSUD ini memiliki keunggulan yakni 64 slide CT Scan,” ujarnya.
Dalam peresmian RSUD Kota Tangerang, ratusan warga tampak hadir. Beberapa tokoh dari perwakilan kecamatan, ikut serta memotong pita sebagai tanda dioperasikannya RSUD Kota Tangerang.
Usai meresmikan, warga juga ikut serta memantau seluruh ruangan di RSUD Kota Tangerang.
Sumber: antarabanten.com
Miliki Utang Miliaran, RS Sukabumi Terancam Bangkrut
Sukabumi (Lampost.co): Rumah sakit milik pemerintah daerah di Cibadak, Sukabumi, kini terancam bangkrut. Pasalnya, pihak RS memiliki utang hingga miliaran rupiah kepada pihak swasta dan distributor obat-obatan. Tidak pelak, hal itu berimbas kepada pelayanan karena pihak rumah sakit tidak memiliki dana untuk menutupi biaya operasional maupun pelayanan publik.
Meski begitu, hingga kini kondisi RSUD Sekarwangi di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, masih memberlakukan jam operasional. Pihak RS juga memiliki obat-obatan, tapi stok obat dan pelayanan diperkirakan hanya mampu bertahan dalam beberapa hari ke depan. Hal itu disebabkan pihak RS menunggak pembayarakan hingga Rp9 miliar kepada penyuplai obat. Sementara itu, pihak RS tidak memiliki uang untuk membayar utang tersebut.
Ironisnya lagi, karena RS Sekarwangi sudah tidak memiliki biaya, warga yang memiliki kartu Jamkesmas belum bisa terlayani.
Dokter Cecep Sutisna selaku Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Sekarwangi, Senin (10/3), mengungkapkan meski utang RS mencapai miliaran rupiah, pihaknya masih melakukan upaya pelayanan terbaik kepada pasien. Untuk itu RS pun mendesak pemerintah pusat agar segera melunasi pembayaran operasional pasien Jamkesmas selama hampir empat bulan pada 2013.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Sukamwijaya mengaku sedih mendapati hal tersebut. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Ia mengatakan bahwa karena adanya kebijakan baru dari Jamkesmas ke BPJS, pihaknya merasa bingung dengan mekanisme dan prosedurnya.()
Sumber: lampost.co