manajemenrumahsakit.net :: KARANGANYAR

manajemenrumahsakit.net :: Demikian topik yang dibawakan oleh Dr.Richard Ng,seorang kardiolog dari Mount Elizabeth. Dia mengilas-balik sejarah Mount Elizabeth sejak didirikan pada tahun 1979 hingga sekarang.

Dr.Richard Ng mengisahkan, mendirikan Mount Elizabeth Hospital (MEH) dan Pusat Medical Mount Elizabeth (MEMC) adalah gagasan dari dua pengusaha visioner dan murah hati yaitu almarhum Mr.Agus Nursalim (Lim Ju Kuang) dari Indonesia dan Mr.Goh Cheng Liang dari Singapura.

Sejak pembukaan resmi pada bulan Desember 1979 oleh Dr.Yeoh Ghim Seng, Mount Elizabeth Hospital dan MEMC terus memberikan praktek medis yang bermutu standar tinggi dalam berbagai spesialisasi dan sub-spesialisasi kedokteran. Itu terus membaik, berimprovisasi, berinovasi dan memberikan pelayanan kesehatan swasta yang paling menonjol tidak hanya di Singapura, tetapi juga di wilayah sekitarnya.

Rumah Sakit Mount Elizabeth pernah menjabat sebagai pusat pariwisata medis yang menarik untuk Singapura selama 3 dekade terakhir. Standar dan penyebaran perawatan medis yang berkualitas tinggi telah ditingkatkan dan disempurnakan dengan masing-masing kepemilikan berturut dalam rumah sakit Mount Elizabeth dari hari-hari awal dalam hal perawatan klinis yang luar biasa, hingga manajemen rumah sakit kelas dunia dan kepemimpinan administrasi profesional dari Amerika dan bekerja sama dengan pemimpin lokal sekarang ini.

35 tahun telah berlalu dengan cepat, Rumah Sakit Mount Elizabeth sekarang harus berkembang dan berinovasi dengan perubahan lanskap perawatan medis, persaingan rumah sakit swasta lainnya di Singapura dan di wilayah tersebut, dan beradaptasi dengan tantangan biaya kesehatan yang sulur.

“Untuk tetap sebagai rumah sakit swasta terkemuka, Rumah Sakit Mount Elizabeth harus serius merangkul 2 pilar penting lain dari perawatan kesehatan yaitu Pendidikan dan Penelitian. 2 daerah vital ini :pengajaran akademik dan pelatihan, dan penelitian, apakah itu klinis tetapi sebaiknya dengan dasar ilmu pengetahuan, bersama-sama dengan publikasi ilmiah dan diaudit suara akan menjadi daerah mendefinisikan dan Rumah Sakit Mount Elizabeth agar mempertahankan era keemasannya selama 35 tahun sekali lagi ke depan.” demikian Dr. Richard Ng menutup ceramahnya. ( diur)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: Bertambah umur, semakin bertambah prima pelayanan di RSUD Buleleng. Begitulah ketika rumah sakit yang berada di jantung kota Singaraja memperingati hari jadinya ke-59, 5/12, dilakukan peresmian ruang Lely II yang dimanfaatkan bagi pasien kelas III serta ruang Hemodialisa untuk pasien cuci darah oleh Wakil Bupati Buleleng,dr.Nyoman Sutjidra,Sp.OG. Sebelum meresmikan, Wabup diantar oleh Direktur RSUD, Kadis Kesehatan meninjau kondisi rumah sakit, dan sesekali Wabup memberi arahan agar lingkungan rumah sakit menjadi lebih baik.

Usai meresmikan ruang Lely dan Hemodialisa, kegiatan peringatan hari jadi RSUD Buleleng ke-59 dimulai, digelar di halaman depan samping timur rumah sakit.

Dalam kesempatan memberi sambutan, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang pagi itu baru saja datang dari Danau Tamblingan untuk memantau kegiatan gotong royong membersihkan Danau Tamblingan, menyatakan mendukung pengembangan RSUD Buleleng, baik pembangunan dan pelayanan di kelas I sampai kelas III. Meskipun, Bupati mengharapkan kelas Mahotama yang merupakan pelayanan kelas utama agar terus dikembangkan, namun pelayanan di kelas III diminta agar terus ditingkatkan,

manajemenrumahsakit.net :: Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014. Memasuki era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rumah Sakit baik milik instansi pemerintah maupun swasta harus terakreditasi atau setidaknya memperbarui akreditasi. Maka itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) daerah Sumsel menargetkan paling lambat 2016 proses akreditasi ini harus sudah selesai.

Ketua PERSI Sumsel, dr Yanuar Hamid SpPD MARS mengatakan, akreditasi ini sangat penting mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tidak mau bekerja sama dengan RS tersebut jika tidak tidak terdaftar atau nilai akreditasinya tidak diperbarui. Jika BPJS tidak bekerjasama, otomatis pasien tidak ada. Maka itu kita akan kejar proses akreditasi, khususnya RS kecil dan di da?erah agar segera terdaftar, usai dilantik sebagai Ketua PERSI Sumsel priode 2014-2017 di meeting room RS Khusus Mata Masyarakat Palembang.

Saat ini, di Sumsel sendiri baru ada tiga RS yang sudah memperoleh akreditasi nasional, namun masih perlu diperbarui. Ketiganya ialah Rumah Sakit Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin (RSMH), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari, dan Rumah Sakit Roman Khatolik (RSRK) Charitas Palembang, dan semua akreditasinya sudah kadaluarsa. Pengurusan akreditasi versi baru itu akan disesuaikan dengan RS diluar negeri.

Artinya, baik yang sebelumnya sudah terakreditasi maupun belum, akan kita upayakan mendapat akreditasi internasional tersebut. Walaupun untuk di RS kecil masih merangkak. Direktur Utama (Dirut) RSMH Palembang ini menambahkan, upaya PERSI sendiri untuk membina RS yang terdapat di setiap kabupaten terus dikejar. Sebab, bukan hanya persolan fasilitas saja yang harus diperhatikan. Melainkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil.

Kegiatan kita (PERSI) sudah banyak, dan memang ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan. Kita terus melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetisi mereka. Ini semua diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan tentu saja berpengaruh pada nilai akreditas di RS tersebut.

Ketua PERSI pusat, DR, dr Sutoto, MKes usai melantik pengurus PERSI yang baru mengatakan, saat ini sendiri PERSI sudah ada di 32 provinsi dengan menaungin 14 asosiasi perumah sakitan. Kita menyadari, sejak tahun 2014 ini masuk era JKN, tujuannya sangat mulia.

Karena tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus menjadi anggota BPJS. Perubahan sistem itu ialah sistem pembayaran. Kalau RS tidak mengikuti model sistem ini, saya khawatir RS akan menjdi korban perubahan. Maka itu PERSI konsisten terhadap hal ini.

Ada peningktan baru untuk akreditasi RS, untuk RS kelas D dan kelas C itu di dalam pemenuhan stndar pertama kali boleh mempelajari dua RS stndar sebelumnya yang lebih tinggi. Selain membahas soal JKN dan pelantikan pengurus baru, acara tersebut juga mengadakan kegiatan workshop penyusunan panduan praktik klinik, clinical pathway, SIM rumah sakit dan pera SPI di RS

Sumber: humas.polri.go.id

Badung adalah kabupaten terkaya di Bali. Betapa tidak, lebih dari 60% hotel seluruh kelas ada di kabupaten ini, dan 27% diantaranya adalah hotel bintang lima. Meskipun tujuan wisata internasional banyak terdapat di Gianyar dan Tabanan, namun transaksi dari pariwisata justru lebih banyak terjadi di Kabupaten Badung. Persentase penduduk miskinnya terkecil kedua setelah kota Denpasar, yaitu 2,5% di tahun 2013 (Provinsi Bali: 4,5%).

Dengan kondisi ini, Kabupaten Badung memiliki kemampuan yang paling besar untuk membangun fasilitas publik demi kesejahteraan masyarakat, termasuk rumah sakit. Namun kenyataannya, sejak awal berdiri, RSUD Badung yang dulu bernama RSUD Kapal tidak berkembang. Pembangunan gedung banyak yang mangkrak, peralatan medis minimalis, bahkan banyak tenaga dokter spesialis yang lebih betah praktek di luar RS dibandingkan melayani pasien di RSUD Badung. Komplain terhadap pelayanan RS tidak hanya berasal dari masyarakat namun juga dari pemerintah dan DPRD. Banyak faktor yang mendorong terjadinya situasi ini, yang berasal dari dalam maupun luar RSUD.

Kini terlihat perubahan yang drastis di RSUD ini. Tahun 2011, dr. Agus Bintang Suryadhi, MKes sebagai direktur memimpin RS ini dengan cara yang berbeda. Perubahan ini diawali dengan menetapkan target yang terlihat ambisius pada masa itu, yaitu meraih predikat terakreditasi versi 2012. Target ini cukup ambisius, karena kondisi RS yang jauh dari baik dan standar akreditasi 2012 yang lebih tinggi daripada versi sebelumnya.

Namun dengan kerja keras dan kepemimpinan yang kuat, direktur berhasil meyakinkan Pemda dan DPRD bahwa RS harus dikelola sebagai lembaga yang professional dan menerapkan PPK-BLUD. Selain itu, direktur juga berhasil menggalang komitmen internal agar seluruh pegawai dapat bekerja sama menjadi tim yang kompak untuk mendapat pengakuan nasional dalam hal mutu pelayanan (akreditasi). Penilaian akreditasi ini bersamaan dengan upaya RSUD dalam memperbaiki sarana pelayanan, dimana saat itu beberapa gedung lama yang tidak laik dan tidak memenuhi standar dibongkar untuk dibangun yang baru (antara lain rawat inap dan gudang farmasi), maka RSUD Badung hanya mendapat predikat akreditasi tingkat madya. Namun setelah seluruh gedung tersebut selesai dibangun, RSUD Badung dinilai ulang dan berhasil mendapatkan predikat terakreditasi paripurna.

Perubahan yang dilakukan bukannya tanpa hambatan. Tantangan yang paling sulit adalah bagaimana staf di ruangan bisa mengikuti proses dan mengaplikasikan standar-standar akreditasi. Pada fase awal persiapan akreditasi, sebagian tenaga RS menganggap hal tersebut hanya tugas Pokja Akreditasi. RSUD Badung membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun untuk mengubah mindset hingga siap secara fisik dan mental untuk terakreditasi dan mengubah budaya organisasi.

Namun banyak juga faktor yang mendukung, antara lain semangat dan kemauan staf untuk mendukung keberhasilan, pemenuhan fasilitas dan pemenuhan standar kompetensi dan jumlah staf.

Dari sisi keuangan RSUD Badung juga menunjukkan peningkatan yang pesat. Tahun 2010 pendapatan RS ini sebesar Rp 9,8M, meningkat menjadi Rp 22,9M di tahun 2011 dengan dilakukannya pembenahan pada manajemen khususnya billing system serta mengganti staf di bagian pendaftaran. Tahun 2012 pendapatan meningkat lagi menjadi 29M dengan adanya peningkatan kapasitas pelayanan, antara lain OK dan ruang perawatan anak. Tahun 2013, pendapatan RS ini mencapai Rp 46M dengan meningkatnya volume operasi yang mampu ditangani oleh RS (seiring dengan peningkatan kapasitas SDM), serta bertambahnya fasilitas RSUD dengan HCU dan hemodialisis. RSUD Badung baru saja meresmikan gedung baru untuk pelayanan rawat inap, sehingga pada Januari 2015 diharapkan kapasitas perawatan mencapai 200 tempat tidur.

Kini RSUD Badung menjadi tempat belajar bagi RS, Pemerintah Daerah, DPRD bahkan puskesmas dari daerah lain. Setiap minggu RS ini kedatangan setidaknya satu rombongan untuk melihat perkembangan yang terjadi dan strategi yang telah diterapkan sehingga mencapai kemajuan yang signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. (pea)

manajemenrumahsakit.net :: CANBERRA — Rumah Sakit

manajemenrumahsakit.net :: BANDUNG, Jumlah rumah sakit swasta yang bergabung dengan program Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan masih belum banyak. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan rumah sakit pemerintahan. Padahal, rumah sakit swasta yang bergabung dengan BPJS akan memiliki keuntungan sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio. “Terus terang bergabung dengan BPJS itu untung buat dokter,” ujar Agus Pambagio dalam diskusi bersama BPJS Kesehatan di Lembang, Bandung, Jumat (5/12/2014).

Agus mengatakan, banyak rumah sakit dan dokter yang beranggapan bahwa bergabung dengan BPJS Kesehatan tidak dibayar. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Pihak rumah sakit akan menerima besaran anggaran tiap bulan sesuai dengan banyaknya peserta BPJS kesehatan yang ada di wilayahnya. Walaupun, peserta BPJS yang datang berobat ke rumah sakit tersebut hanya sebagian saja.

“Misalkan di daerah itu ada 800 yang sakit dan datang berobat. Padahal di wilayah itu ada 1.000 orang peserta BPJS. Nah tiap bulan ya tetap 1.000 orang yang dibayar. Besar itu,” ujar Agus.

Agus berharap, rumah sakit swasta dapat meningkatkan kembali misi sosialnya dan tergerak untuk bergabung dengan BPJS sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapat akses pengobatan.

“Gabunglah agar memudahkan masyarakat yang ingin berobat,” ujar Agus.

Sumber: hartonocen.blogspot.com

manajemenrumahsakit.net :: Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basudoro mengatakan setiap rumah sakit yang menolak peserta BPJS akan diberikan sanksi. Namun, sanksi itu berlaku hanya untuk rumah sakit pemerintah.

“Kalau provider pemerintah wajib, kalau rumah sakit swasta dapat. Dapat itu artinya tidak wajib jadi memang tidak (mendapat sanksi),” kata Purnawarman kepada media dalam acara ‘Media Gathering BPJS Kesehatan’ di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).

Melirik banyaknya peserta BPJS yang ditolak oleh beberapa rumah sakit, Purnawarman mengaku akan terus meningkatkan kerjasama dengan pihak rumah sakit swasta.

Menurut pengakuannya, jumlah rumah sakit swasta yang bekerjasama terus menunjukkan perkembangan. “Sekarang perkembangan jumlah rumah sakit swasta yang bekerjasama sudah meningkat,” ungkapnya.

Maka, tambah dia, pihaknya berharap rumah sakit swasta yang belum turut serta dalam program ini mau ikut bekerjasama dalam program melayani masyarakat. “Karena ini program pemerintah dan sosial,” tuturnya.

Selain itu, Purnawarman akan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendorong rumah sakit swasta agar ikut bekerjasama. Mengingat jumlah peserta BPJS tak sebanding dengan rumah sakit pemerintah.

“Kita memberikan masukan kepada Kemenkes untuk mendorong rumah sakit swasta punya misi sosial. Itu yang kita dorong. Ini terkait dengan ketersediaan supply side-nya dalam program (BPJS) ini,” tegas dia. [ren]

Sumber: merdeka.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan juga dapat menanggung biaya pengobatan korban narkoba. Selama ini BPJS mengecualikan penyakit yang disebabkan oleh kesengajaan, termasuk konsumsi narkoba.

BPJS baru menanggung penyakit yang salah satu pemicunya adalah konsumsi narkoba yaitu Hepatitis C maupun AIDS.

manajemenrumahsakit.net :: Kalsel – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Boejasin Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, diminati mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang ingin melaksanakan tugas magang.

“Sekarang saja sudah banyak mahasiswa FKUI yang ingin magang, bahkan ada yang memesan langsung,” ujar Direktur RSUD H Boejasin Pelaihari dr Edy Wahyudi, belum lama ini.

Kendati lokasinya berjarak 65 kilometer dari Banjarmasin, RSUD di ibu kota kabupaten itu selalu mendapat 15 mahasiswa FKUI.

Penerimaan mahasiswa kedokteran magang dilakukan dua kali, pada 2012