manajemenrumahsakit.net :: Panyabungan – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta lokasi pembangunan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), dipindahkan. Pasalnya keberadaan IPAL tersebut dinilai akan membahayakan masyarakat sekitar.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Madina Syahriwan di Panyabungan, Selasa (9/12/2014). Beberapa hari sebelumnya, Syahriwan yang akrab disapa Kocu ini telah melakukan sidak ke RSUD Panyabungan.

Proyek IPAL RSUD Panyabungan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 nilai kontraknya Rp2 miliar lebih, dikerjakan CV Putra Jaya.

Keberadaan IPAL RSUD Panyabungan sangat meresahkan masyarakat sekitar. Selain itu sekolah banyak di sekitar lokasi pembangunan IPAL seperti SD, SMP dan SMA sehingga ditakutkan berbahaya karena udara yang dikeluarkan IPAL merupakan limbah RSUD Panyabungan.

“Kita meminta Pemkab Madina agar mengkaji ulang keberadaan IPAL RSUD Panyabungan karena lokasi IPAL dibangun merupakan komplek pendidikan. Selama ini murid maupun pendidik selalu lawat dari pinggir lokasi pembangunan IPAL,” ungkap Syahriwan.

Disampaikannya satu tahun dua tahun tidak terlihat dampak pengaruh limbah IPAL kepada masyarakat. Namun bagaimana nantinya sepuluh tahun ke depannya dampak dari limbah IPAL. Masyarakat akan banyak mengalami penyakit ISPA, pungkasnya.

Pantauan wartawan, pembangunan IPAL RSUD Panyabungan hampir rampung. Bau limbah cukup menusuk hidung.

manajemenrumahsakit.net :: Semangat membangun layanan kesehatan bagi masyarakat terus digalakkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Seiring program BPJS Kesehatan dan KIS, Pemprov Kaltim terus menyesuaikan diri dengan program pemerintahan baru.

Anggota Komisi IX DPR yang turut serta dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kaltim, Aditya Anugrah Moha (F-PG), menilai, Kaltim bisa menjadi proyek percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Pemprov Kaltim sedang membangun beberapa rumah sakit pratama di daerah perbatasan, membangun sarana kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus, mengeluarkan kebijakan kawasan bebas rokok, dan lain-lain.

Rumah sakit Mulia Insani, Cikupa Tangerang Banten Tolak Pasien BPJS Keluarga Miskin

manajemenrumahsakit.net :: KOPI – Seorang ibu berusia lanjut bernama Sanimah (65 Thn) yang sedang mengalami anemia parah terpaksa harus kembali ke rumah setelah ditolak oleh Rumah Sakit Mulia Insani (RSMI), Cikupa Tangerang Banten pada Minggu malam (7 Des 2014) dengan alas an bahwa kebijakan manajemen RSMI tidak menerima pasien transfusi darah.

Nenek Sanimah (peserta BPJS Klas III) sebelumnya dirawat di Puskemas Cikande, Serang Banten dan dirujuk ke RSUD Balaraja

manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Cilacap : Ketersediaan dokter spesialis di Kabupaten Cilacap sangat minim bahkan terbilang kritis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr Bambang Setyono membenarkan jumlah dokter spesialis di Cilacap sangat terbatas.

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA–Direktur Siloam Hospitals Group Grace Frelita mengungkapkan, pelaksanaan BPJS saat ini masih menuai banyak tantangan ketika dilakukan upaya peningkatan jumlah peserta.

“Upaya tersebut tidak diikuti oleh peningkatan jumlah fasilitas kesehatan penyelia terutama tingkat lanjut,” kata dia pada Kamis (11/12). Di samping itu, distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan pun belum merata, padahal permintaan layanan kesehatan dari masyarakat terus bergulir dan tak bisa ditunda-tunda.

Yang tak kalah penting, kata dia, regulasi pemerintah untuk sektor swasta harus dimatangkan. Setidaknya, rumah sakit swasta yang juga menjadiprovider pilihan pelaksanaan BPJS harus diberi insentif dalam pengadaan fasilitas operasional maupun tenaga kesehatan semisal dokter dan perawat.

Sementara itu, Direktur Institutional Relationship dari PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Wahyu Handoko mengungkapkan, dalam melakukan penjaminan kesehatan, perusahaan dapat memilih beberapa tindakan di antaranya mengikuti jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, atau mengikuti jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dan membeli Asuransi Komersial. “Namun, hal tersebut bergantung pada kemampuan finansial perusahaan dan kesepakatan pekerja dengan pengusaha,” paparnya.

Selain penting memberikan insentif kepada RS swasta, di mana pemerintah membantu dalam penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan layanan, ia sepakat diperlukan adanya penelaahan ulang regulasi di mana

manajemenrumahsakit.net :: Medan, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Tengku Erry Nuradi mendukung penuh program Rumahsakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan dalam pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah awal merealisasikan program tersebut adalah menjalin kerjasama dengan Rumahsakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

Dukungan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi Direksi RSUP Adam Malik Medan di rumah dinasnya, Jl. Teuku Daud, Medan, Senin (8/12/2014).

Hadir dalam audiensi itu Direktur Utama (Dirut) Yusirwan, Direktur Medik dan Keperawatan Mardianto, Direktur SDM dan Pendidikan Purnamawati, Direktur Keuangan Welly Refnealdi dan Direktur Umum dan Kesehatan Syamsudin Angkat.

Dalam diskusi penuh keakraban, Erry menyatakan, kerja sama pelayanan kesehatan antara RSUP H Adam Malik Medan dengan RSUD kabupaten/kota merupakan strategi cerdas dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.

“Selama ini, Adam Malik menjadi rumah sakit rujukan. Alasannya sederhana, karena Adam Malik memiliki alat medis lengkap dan tenaga dokter yang ahli dibidangnya. Akibatnya, Adam Malik tidak hanya melayani pasien penderita penyakit berat, namun juga melayani pasien dengan skala penyakit ringan,” ujar Erry.

Kondisi ini tidak akan terjadi jika RSUD di kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana lengkap didukung dengan tenaga medis dan dokter spesialis lengkap.

“Program RSUP Adam Malik sebaiknya tidak sekadar mengedepankan pemerataan pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup penyediaan tenaga medis dan dokter yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Dengan begitu, pasien penderita penyakit sedang dan ringat, cukup ditangani RSUD saja, tidak lagi dirujuk ke Adam Malik” ujar Erry.

Kendati demikian, Erry menyadari, tidak sedikit tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis saling lomba bekerja di rumah sakit besar di Kota Medan sebagai pusat ibukota provinsi. Selain prestise, bekerja di rumahsakit besar di Medan juga menjanjikan kompensasi relatif besar dibandingkan RSUD di kabupaten/kota.

“Disini perlu peran pemerintah kabupaten/kota dalam merangsang tenaga medis untuk mengabdikan ilmunya di daerah. Salah satunya dengan memberikan fasilitas, tunjangan dan kompensasi yang layak. Jadi, pemerataan tenaga medis berkualitas dapat terwujud seperti yang diharapkan. Jika tidak, tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap akan berkiblat ke pusat kota,” papar Erry.

Sementara Dirut RSUP Adam Malik Medan Yusirwan mengaku, beban rujukan pasien dari berbagai daerah di Sumut masih terfokus pada RSUP Adam Malik Medan. Salah satu upaya untuk memaksimalkan pemerataan pelayanan kesehatan, pihaknya telah menandatangan kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Sumatera Utara (USU) pada akhir November lalu di Jakarta. Dalam kerjasama tersebut, RSUP Adam Malik Medan akan merujuk pasien penyakit ringan untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSP USU.

“MoU dengan rumahsakit USU sudah ditandatangani di depan Dirjen Bina Upaya Kesehatan di Jakarta pakan lalu. Awal Januari 2015, program kerjasama ini diharapkan sudah berjalan,” ujar Yusirwan.

Rencananya, RSUP Adam Malik Medan juga akan menjalin kerjasama serupa dengan RSUD di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut awal Januari 2015 mendatang, termasuk RSUD Pirngadi Medan milik Pemerintah Kota Medan.

“Untuk sementara, kerjasama akan dijalin dengan rumah sakit daerah milik pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya dengan rumahsakit swasta. Kita memilih rumah sakit yang non profit dahulu agar masyarakat kurang mampu dapat jaminan kesehatan maksimal. Program ini sekaligus diharapkan dapat memaksimalkan peran Puskesmas di seluruh pelosok di Sumut,” jelas Yusirwan.

Secara rinci Yusirwan menjelaskan, RSUP H Adam Malik Medan secara khusus menangani pesien penderita penyakit berat, komplikasi (level severity). Sedang pasien penyakit ringan dan sedang akan ditangani RSUD dan puskesmas. Langkah ini akan memberikan pemerataan pelayanan kesehatan berdasarkan skala berat dan ringat penyakit pasien, sekaligus bermuara pada pelayanan maksimal dan tepat sasaran.

“Tidak perlu cemas, pasien di RSUD dan puskesmas akan ditangani tenaga medis dan dokter yang berkualitas, sama seperti dokter yang dimiliki Adam Malik. Dokter spesialis di RSUD juga diharapkan mampu menjadi tenaga pendidik bidang kesehatan di daerah. Ini yang disebut rumah sakit berbasis pendidikan,” sebut Yusirwan.

Yusirwan optimis, program pemerataan pelayanan kesehatan yang telah dicanangkan akan mendukung program Pemprov Sumut yakni Sumut Sehat.

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mengaku butuh dukungan dari Pemerintah Pusat untuk dapat mewujudkan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menjadi rumah sakit

Biak, Jubi – Semenjak tahun 2010 lalu hingga kini, Kampung Urfu Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor,Papua belum memiliki sekretaris kampung. Kepala Kampung Urfu, Betuel Rumbiak,

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mendesak pihak terkait agar penahanan tujuh orang terpidana yang diduga kelompok bersenjata wilayah

Biak, Jubi

manajemenrumahsakit.net :: BEKASI

manajemenrumahsakit.net :: KOTA SEMARANG – Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melayani warga miskin, utamanya dalam pelayanan kesehatannya tetap terus dilakukan.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi saat bertemu dengan Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas pada hari Selasa (9/11), di Ruang Komisi A-B Gedung Moch Ikhsan, meminta jajaran Rumah Sakit dan Puskesmas agar tetap melayani warga miskin yang telah membawa Kartu Semarang Sehat (KSS) di puskesmas/ rumah sakit rujukan.