KBR, Jakarta –
Wabah Ebola Merebak, Sistem Kesehatan Liberia Kacau
Sistem kesehatan Liberia terguncang sebagai dampak dari bencana wabah ebola
, ungkap Menteri Informasi Liberia Lewis Brown kepada
RS Pirngadi Bakal Jadi Pusat Rujukan Cuci Darah
manajemenrumahsakit.net :: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan bertekad menjadi rujukan pelayanan cuci darah (hemodialisa) di Sumatera Utara (Sumut). Untuk ini, pihak manajemen membangun instalasi pelayanan khusus terpadu serta akan menambah mesin cuci darah.
Instalasi pelayanan cuci darah ini rencananya, Senin (11/8),akan diresmikan Walikota Medan Dzulmi Eldin..
Menurut Kasubag Hukum dan Humas RS Pirngadi Medan,Edison Perangin-angin, sejak awal tahun 2014 ini mereka menambah mesin HD secara bertahap. Dari 25 unit mesin di akhir tahun 2013, kini sudah ada 59 mesin HD bahkan rencananya ditambah lagi hingga menjadi 70 unit.
Dengan perbaikan yang dilakukan di instalasi HD sambungnya,rumah sakit berharap dapat melakukan lebih banyak tindakan medis cuci darah kepada pasien yang membutuhkan. Penambahan kapasitas itu, merupakan kerjasama atau hibah dari pihak ketiga yaitu PT Menjangan.
Ditambahkan, rumah sakit tersebut sudah memiliki instalasi HD sejak tahun 70-an, dan menjadi Instalasi HD pertama di Sumut. Namun, sejak dihadirkan bangunan ini belum pernah diresmikan
Untuk itu,setelah direhab beberapa bulan lalu, peresmian instalasi direncanakan. Peresmian instalasi HD ini bertepatan dengan HUT ke 86 rumah sakit ini tutur dia.
Saat ini, katanya, setiap bulan sekitar 1.300 tindakan cuci darah yang dilakukan kepada pasien di rumah sakit berplat merah ini. Tindakan cuci darah ini, paling banyak dilakukan kepada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan non PBI (penerima bantuan iuran), rata-rata 1.000 tindakan per bulan meski banyak dilakukan kepada pasien BPJS,setiap bulannya selalu ada pasien umum yang melakukan tindakan cuci darah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhrimah Hamidy menyambut baik rencana RSUD dr Pirngadi Medan menjadi rujukan HD Sumut. Namun, dia meminta kepada manajemen rumah sakit untuk lebih mengutamakan pasien dari Kota Medan, karena rumah sakit tersebut adalah aset Kota Medan.
Sumber: pemkomedan.go.id
Walikota Diharapkan Pastikan Dirut RS Pirngadi
manajemenrumahsakit.net :: Medan, (Analisa).
7 RS Lampung dan BPJS Sepakat Perbaiki Pelayanan
manajemenrumahsakit.net :: Bandarlampung (Antara Lampung) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tujuh rumah sakit di Lampung menandatangani nota kesepahaman tentang implementasi “Bridging System” untuk memudahkan layanan kesehatan bagi peserta yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut.
“Melalui penandatanganan ini, tujuh rumah sakit tersebut sudah terintegrasi dengan basis data BPJS Kesehatan, sehingga melakukan entry data pasien peserta di rumah sakit bisa lebih cepat,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, di Bandarlampung, Kamis.
Ia menyebutkan, bridging system merupakan sarana untuk meningkatkan efektivitas proses memasukkan data, efisiensi penggunaan sumber daya, serta lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dan sebagainya.
Dengan sistem tersebut, proses antrean peserta BPJS Kesehatan jadi lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit yang bersangkutan dan lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Tujuh rumah sakit yang menandatangani nota kesepahaman penerapan Bridging System terdiri atas empat rumah sakit di Bandarlampung dan dua rumah sakit di Kota Metro.
Keempat rumah sakit di Bandarlampung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek, RS Imanuel Wayhalim, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan Rumah Sakit Pertamina.
Sedangkan tiga rumah sakit di Kota Metro yang juga menandatangani Nota Kesepahaman tersebut adalah Rumah Sakit Ahmad Yani, Rumah Sakit Mardi Waluyo, dan Yukum Media Center.
Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut disaksikan oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.
Dalam sambutannya, Ridho menyatakan, sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan mutlak dilakukan hingga ke masyarakat terbawah, yang menjadi sasaran utama program ini.
BPJS Kesehatan menurut dia, merupakan program pemerintah pusat untuk memastikan rakyat Indonesia memperoleh layanan prima dalam kesehatan.
Sementara untuk pemerintah daerah Lampung, ada 91 puskesmas dan 198 puskesmas Pembantu, 38 rumah sakit milik pemerintah dan swasta untuk melayani kesehatan warganya melalui program jaminan kesehatan daerah.
“Kami akan berupaya mengalokasikan 10 persen dari dana APBD untuk sektor kesehatan, dan itu menjadi prioritas,” tambahnya.
Sumber: antaralampung.com
Perda Retribusi RSGM Tertunda
manajemenrumahsakit.net :: Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) – Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Banjarmasin di Kalimantan Selatan untuk menjadi peraturan daerah (Perda) tertunda.
Semestinya sesuai jadwal kegiatan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pengesahan Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman untuk menjadi Perda dalam rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, Rabu.
Penundaan tersebut, karena Panitia Khusus (Pansus) Raperda itu masih memerlukan pendalaman materi, ungkap Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah saat memimpin rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi itu, di Banjarmasin.
Oleh karenanya, DPRD Kalsel menjadwalkan ulang untuk pengesahan Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman itu menjadi Perda.
“Kita akan jadwalkan kembali pengesahan Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman itu sebagai Perda, bila pembahasan Raperda tersebut betul-betul rampung,” demikian Nasib Alamsyah.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Pansus Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM tersebut Rakhmat Nopliardy menyatakan, penundaan pengesahaan Perda itu karena ketidaksinkronan antara materi Raperda yang berasal dari eksekutif dengan kondisi objektif RSGM tersebut.
Wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum dan magister bidang ilmu hukum tersebut mengungkapkan beberapa ketidak sinkronan, antara lain mengenai kesiapan dan persiapan pengoperasian RSGM Gusti Hasan Aman, seperti ketersediaan aliran listrik, serta kelengkapan lain.
“Ketidak sinkronan tersebut kami lihat saat Pansus Raperda terif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman meninjau rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) itu, 5 Agustua lalu,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
“Kita sudah minta kepada eksekutif agar membuat penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM milik Pemprov Kalsel tersebut dengan kondisi objektif kelengkapan atau peralatan rumah sakit itu,” demikian Rakhmat Nopliardy.
Peresmian RSGM Gt Hasan Aman tersebut belum sampai satu tahun, yang bangunannya berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, dan sama-sama milik Pemprov Kalsel.
Pembangunan RSGM tersebut atas gagasan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang sudah memasuki periode kedua dan berakhir Agustus 2014, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih sempurna, terutama bidan kesehatan gigi dan mulut kepada warga masyarakat setempat.
Oleh Syamsuddin Hasan
Sumber: antaranews.com
RS Jayapura Naikkan Biaya Rujukan Rp20 Juta/pasien
manajemenrumahsakit.net :: Jayapura (Antara) – Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura menaikkan biaya rujukan pasien menjadi Rp20 juta per pasien, kata Direktur RSUD Jayapura dr Jeremias Mnsen.
“Awalnya biaya yang kami keluarkan untuk merujuk satu pasien ke Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta sebesar Rp10 juta. Namun kali ini kami naikan menjadi Rp 20 juta per satu pasien,” kata dr Jeremias Mnsen di Jayapura, Kamis.
Menurut Jeremias, pihaknya menaikkan biaya rujukan tersebut karena biaya Rp10 juta selama ini untuk membiayai perjalanan pasien, satu orang dari keluarga pasien dan satu perawat untuk mendampingi.
Kemudian biaya hidup selama lima hari sebesar Rp5 juta. Pembiayaan itu tidak cukup dalam sepekan.
Sejumlah keluhan terkait pembiayaan itu mulai muncul. “Sebagian disampaikan kepada Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua saat memantau pelayanan rujukan di RS PGI Cikini Jakarta, dua pekan lalu,” ujarnya.
Sebagian pendamping pasien mengatakan biaya hidup yang diberikan oleh rumah sakit Jayapura, kurang. Dengan demikian pendamping terpaksa mencari biaya tambahan.
Terkait masalah ini, pihak RS Jayapura menambahkan biaya rujukan menjadi Rp20 juta untuk membiayai perjalanan satu pasien, dua pendamping yakni dari keluarga dan rumah sakit. Kemudian penambahan hari yang awalnya 5 hari menjadi 10 hari.
“Keputusan ini baru dibuat dan ke depan berlaku. Diharapkan dapat mengurangi masalah,” ujarnya.(rr)
Sumber: berita.yahoo.com
Kota Bogor Akhirnya Mempunyai Rumah Sakit Daerah
manajemenrumahsakit.net :: Bogor – Kota Bogor bakal mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Rumah sakit pemerintah tersebut merupakan rumah sakit hibah dari Yayasan Karya Bhakti yang telah habis masa kontrak dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Rumah Sakit (RS) Karya Bhakti, yang belokasi di Jalan Raya Dr Semeru Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Bogor sejak 30 tahun lalu, mulai diambil alih oleh Pemkot Bogor pada Rabu (6/8) mendatang.
“Tanggal 6 Agustus 2014, kerjasama Yayasan Karya Bhakti dengan Pemkot Bogor berakhir. Maka tanggal 6 Agustus kepemilikan dan pengelolaannya resmi menjadi milik Pemkot Bogor,” kata Sekertaris Daerah Ade Syarif Hidayat.
RS Karya Bhakti resmi mengganti nama menjadi RSUD Kota Bogor. Dan menurut Ade, hal ini akan menjadi kebanggan tersendiri untuk warga dan Pemkot Bogor.
Artinya, kata Ade Syarif, seluruh pengelolaan rumah sakit akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot. Sementara pegawai yang kini bekerja untuk Yayasan Karya Bakti akan berubah statusnya menjadi pegawai RSUD Kota Bogor. “SDM tidak berubah. Semuanya tetap bekerja seperti biasa, hanya statusnya berubah jadi pegawai RSUD,” terang Ade.
Pemkot Bogor juga sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk membeli alat kesehatan dan biaya operasional selama tiga bulan ke depan. “Anggaran sudah disiapkan sebanyak Rp 20 miliar dari APBD Kita. Nanti akan ada bantuan dari Propinsi sebesar Rp 4,5 miliar,” lanjutnya.
Sebelumnya, RS Karya Bhakti merupakan rumah sakit tipe B dan hanya melayani 30 persen pasien kelas 3. Maka ke depan, terang Ade, setelah menjadi rumah sakit daerah pelayanan untuk kelas 3 akan ditambah.
Selain itu, keberadaan RSUD Kota Bogor juga diharap bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Karena ketika RS itu milik Yayasan Karya Bakti, yang masuk untuk PAD Kota Bogor hanya Rp 18 juta perbulan. “Kalau sudah jadi miliik pemkot ini diharap meningkat menjadi 300 persen,” tambah Ade.
Dari data Dinas Kesehatan Kota Bogor, hingga 2014 sudah ada 15 rumah sakit swasta di kawasan ini. Tiga diantaranya rumah sakit baru, dua masih dibangun dan satu sudah beroperasi.
Penulis: Vento Saudale/FAB
Sumber: beritasatu.com
Pelayanan Dikeluhkan Pasien, Walikota Tegal Sidak RSUD Kardinah
manajemenrumahsakit.net ::