KAB. GARUT

Sampang : Guna meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sampang berencana akan membangun rumah sakit baru di wilayah utara tepatnya di Kecamatan Ketapang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi mengatakan, pada tahun 2015 ini baru tahap penyelesaian detail engineering design (DED) atau bestek dan pihaknya mengajukan pembangunannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan akan menghabiskan dana kurang lebih Rp 85 miliar.

“Untuk lahan kita akan menggunakan lahan puskesmas yang lama yang ada di sana,” ucapnya, Minggu (4/10/2015).

Firman mengakui sejauh ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang belum maksimal, sebab satu-satunya rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada saat ini yang terletak di Jalan Rajawali, Kecamatan Kota Sampang, hanya memiliki 166 tempat tidur sementara jumlah penduduk di wilayahnya sekitar 90 ribu jiwa. (Wan/HF)

Sumber:

Sumenep : Meskipun sudah 3 tahun proses pembangunan rumah sakit pratama Arjasa diluncurkan, namun hingga saat ini masih belum tuntas 100%, hal itu karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sumenep Ahmad Fatoni mengatakan, Pemkab tengah berupaya mencari anggaran kepemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit tersebut, karena dana yang dibutuhkan tidak kurang dari Rp50 milyar.

Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam mengalami kebakaran, sekitar jam 10.00 Wib, Senin (28/9/2015), akibatnya pasien yang sedang dirawat berhamburan keluar guna menyelamatkan diri.

Dikutip sipayo.com dari tribunnews, Para pasien menyelamatkan diri keluar gedung. Telihat jelas kepanikan diatar keluarh pasien. Diantar mereka ada yang menggelar tikar di halaman rumah sakit untuk tempat duduk.

Para perawat rumah sakit juga terlihat sibuk untuk menangani pasies agar selamat dari amukan si jago merah.

Menurut Humas RS Grand Medistra Emra Sinaga yang saat kejadian berada di medan memebenarkan terjadi kebakaran di Rumah sakit medistra, api berasal dari ruangan direktur.

” Ya, kebakaran, informasi awal, katanya ruangan direktur yang terbarkar” Ujar Emra

Sumber: sipayo.com

manajemenrumahsakit.net :: Medan. Direktur RS Adam Malik Medan Yusirwan Yusuf menuturkan, operasi transplantasi di RS Adam Malik merupakan salah satu bentuk usaha RSUP H Adam Malik Medan menjadi pusat rumah sakit nasional, di wilayah Sumatera khususnya. Tapi, untuk menjadi rumah sakit nasional, harus ada pelayanan rujukan yang harus dikelola rumah sakit, minimal 5 provinsi.

Operasi ini merupakan salah satu bentuk rencana yang dituangkan dalam rencana strategis bisnis yang dikembangkan sekali dalam lima tahun. Dan jelas-jelas layanan unggulan yang ditetapkan adalah transplantasi hati.

“Transplantasi hati ditetapkan karena kita punya tenaga atau SDM (sumber daya manusia), yang sejak jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan untuk tindakan operasi ini. Pelaksanaan operasi transplantasi hati ini mungkin di luar Jawa baru dilakukan di RS Adam Malik Medan. Jawa pun baru Surabaya, Jakarta dan Semarang,” jelas Yusirwan, Senin (28/9).

Yusirwan berharap, agar operasi transplantasi hati ini merupakan lompatan pelayanan RSUP H Adam Malik Medan menjadi rumah sakit berskala nasional. Terlebih peningkatan penyakit hati kini semakin tinggi frekuensinya dan biayanya cukup mahal, tentunya tindakan transplantasi merupakan suatu pilihan.

“Kalau transplantasi hati sudah kita laksanakan secara rutin seperti transplantasi ginjal, maka bisa menghemat biaya. Tak bisa dipungkiri operasi di sini bisa lebih murah,” katanya.

Yusirwan juga membenarkan pembiayaan kedua pasien ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mungkin karena belum ada item khusus biaya transplantasi hati, maka biayanya diambil setingkat transplantasi ginjal. Namun karena tindakan ini lebih mahal, sisanya diakomodir dalam anggaran rumah sakit yang sudah direncanakan sejak awal.

“Pasca operasi ini, banyak hal-hal yang akan kita sikapi ke depan. Ini bukan proyek semusim, akan kita kembangkan terus. Termasuk regulasi obat-obatan, alat-alat medik yang dipersiapkan. Pencurahan ilmu juga akan kita kembangkan dari Korea. Sehingga kita bisa betul-betul menjadi yang pertama semua tindakan dilakukan dokter Indonesia,” terangnya.

Ke depan, tambahnya, RSUP H Adam Malik Medan berharap bisa memenuhi peralatan medik untuk operasi, baik dari APBN maupun non APBN. Karena manajemen tidak mau tindakan selesai sampai disini, harus berlanjut. Di Korea sendiri, lanjutnya, tingkat keberhasilan transplantasi hati lebih dari 95%, dan ini tidak hanya dari donor hidup. “Ini yang akan kita tiru,” sambung dia.

Terkait regulasi pengadaan obat dan peralatan, jelas Yusirwan, dia akan meminta percepatan dari pemerintah daerah atau kementerian kesehatan, terutama obat-obatan. Karena apapun yang dimasukkan ke tubuh, organ pasti akan melakukan penolakan. Dan obat-obatan tranplantasi ini, di Asia Tenggara pun belum beredar.

“Karenanya, kita ingin pemerintah membantu, baik dari BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan agar pengadaan obat ini bisa dilakukan, karena yang sekarang masih gratis diberikan tim Korea jika dilaksanakan sendiri, tentu butuh obat-obat ini. Agar realisasi transplantasi hati ini dapat menjadi kenyataan,” tuturnya.

Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) RSUP H Adam Malik Medan, yakni Prof Bachtiar Surya menuturkan biaya untuk melakukan transplantasi hati ini memang cukup besar. Hingga kemarin, tim belum mendapatkan angka pasti yang sudah dikeluarkan untuk pelaksanaan operasi ini. Tapi seperti yang pernah dilakukan di Jakarta, biaya diperkirakan diatas Rp1 miliar.

“Jadi berdasarkan informasi, BPJS Kesehatan akan menanggung sekitar Rp200 juta dari biaya operasi. Kelebihannya, rumah sakit yang menanggulangi,” ujarnya.

Dituturkan dokter spesialis bedah digestif ini, tim transplantasi hati sebenarnya sudah digagas sejak 3 tahun lalu. Tim ini dibentuk lantaran terlihat peningkatan yang signifikan terhadap penderita penyakit liver atau hati ini. Dimana, ada satu tahapan dimana liver atau hati ini tidak bisa lagi diobati, harus diganti. Makanya, dicarilah jalan mengganti dengan transplantasi dari donor yang sehat. Dan Senin (21/9) kemarin akhirnya terealisasi.

“Peralatan operasi, sebagian milik kita (RSUP H Adam Malik Medan), sebagian dibawa dari Korea. Tak hanya membantu peralatan, tim Korea Selatan juga support (dukung) obat-obatan, yang sangat jarang ada,” jelas dia. (prawira)

Sumber: medanbisnisdaily.com

Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin (RSPBA) telah bekerja sama dengan Universitas Malahayati untuk memberikan kenyamanan kepada mahasiswa asrama. Salah satunya adalah dengan memberikan Kartu Sehat Mahasiswa (KSM).

Selain KSM, RSPBA juga melayani pasien umum, pasien BPJS Kesehatan (Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Jamkesta), pasien Jamkeskot (Bandar Lampung), asuransi, perusahaan dan jasa raharja.

KSM

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA – Naiknya belanja kesehatan masyarakat membuat bisnis rumah sakit di Indonesia dilirik banyak investor. Salah satu investor yang akan masuk ke bisnis ini adalah perusahaan

Medan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit (RS) Pirngadi juga sebagai RS Pendidikan yang berfungsi sebagai wahana peningkatan kompetensi calon dokter dan calon dokter spesialis. Keberadaan RS Pendidikan tersebut mempunyai arti sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medik.

“Bahkan Rumah Sakit Pendidikan merupakan wahana penelitian serta pengembangan teknologi kedokteran,” ungkap Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Edwin Effendi MSc, Sabtu(27/9).

Untuk itu, kata Edwin, pihaknya akan terus menggenjot peningkatan pendidikan terhadap calon dokter dan dokter spesialis yang ‘magang’ di rumah sakit plat merah itu. “Makanya kita terus melengkapi, menyempurnakannya demi kepentingan pendidikan,” jelasnya.

Dengan adanya peningkatan ini, kata Edwin lagi, diharapkan dapat menghasilkan peserta-peserta didik yang lebih berkualitas. “Teknisnya seperti apa, akan kita bahas kelanjutannya dengan pihak fakultas (kedokteran),” jelasnya.

Sehingga, kata Edwin, setelah mendapat rumusan langkah apa saja yang diambil, pihaknya akan mengimplementasikannya terhadap peserta didik kedokteran. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang pastinya akan dirasakan oleh masyarakat. “Ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan. Makanya, ini akan terus kita lakukan,” tegasnya. (prawira)

Sumber: medanbisnisdaily.com

PEKANBARU – Sudah mulai merasakan dampak kabut asap pada tubuh? Kali ini ada Informasi terbaru untuk masyarakat Riau khususnya Pekanbaru yang diyakini sudah menghirup udara bercampur polutan berbahaya akibat kabut asap, untuk mengetahui seberapa jauh anda terpapar dengan Karbonmonoksida saat ini rumah sakit Awal Bros Pekanbaru menyediakan alat pemeriksa.

CO Analyzer, merupakan alat pemeriksa yang berfungsi untuk pemeriksaan kadar karbonmonoksida yang ada dalam tubuh.

“Bagi Anda yang ingin mengetahui seberapa jauh terpapar dengan karbonmonoksida, terutama dalam kondisi ASAP yang semakin parah,” ujar
Public Relation Rumah sakit Awal Bros Pekanbaru Hary Risky

Masyarakat dapat langsung datang ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk pemeriksaan kadar karbonmonoksida dan berkonsultasi langsung dengan dokter yang bersangkutan, untuk informasi lebih lanjut anda dapat hubungi
Customer Care RSAB (0811 7510599) atau Lifestyle Center (0813 78072727).

Medan-andalas. Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara (Sumut) menyayangkan masih banyak kegiatan pelayanan transfusi darah terutama seperti aksi donor darah dilaksanakan tanpa melibatkan unit transfusi darah (UTD) milik rumah sakit pemerintah atau PMI.

“Yang berhak menyelenggarakan pelayanan transfusi darah itu hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah atau PMI,” tegas Ketua PMI Sumut Dr H Rahmat Shah kepada wartawan saat perayaan HUT ke-70 PMI yang berlangsung meriah di Markas Daerah PMI Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Minggu (27/9).

Menurutnya, rumah sakit-rumah sakit swasta khususnya di Kota Medan yang masih kerap digandeng masyarakat dalam kegiatan donor darah, tidak berhak menyelenggarakan pelayanan transfusi darah karena hal itu melanggar Permenkes.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, di Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, UTD hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau PMI.

UTD yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah