NEW YORK – Sebuah grup usaha yang memiliki 32 rumah sakit akan membayar US$28 juta untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka mengeluarkan tagihan palsu kepada Medicare, sebuah asuransi keseharan untuk jenis pengobatan patah tulang belakang.

Rumah sakit yang tersebar di 15 negara bagian cukup rutin mengirimkan tagihan kepada Medicare untuk rawat inap tetap mengikuti prosedur yang dikenal sebagai kyphoplasty, pengobatan untuk patah tulang belakang tertentu yang disebabkan oleh osteoporosis.

Dikutip dari Reuters, Minggu (20/12/2015), Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan prosedur pengobatan untuk penyakit itu dapat dilakukan dengan rawat jalan.

Sejumlah rumah sakit tersebut antara lain Citrus Memorial Health System, Martin Memorial Medical Center, dan Cleveland Clinic.

Juru bicara Martin Memorial Medical Centre menngataan bahwa rumah sakit telah melakukan prosedur dengan cara yang diyakini terbaik untuk pasien. Sementara itu, seorang juru bicara Cleveland Clinic mengatakan prosedur tersebut dibutuhkan secara medis. (Reuters/wun)

Sumber: bisnis.com

Sebanyak 20 rumah sakit di Kota Depok menandatangani pernyataan komitmen untuk mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 tentang kesehatan ibu, bayi baru Lahir, bayi dan anak balita (KIBLA).

Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan usai dilaksanakannya sosialisasi Perda KIBLA di Balaikota Depok, Kamis (17/12/2015).

Kepala Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan (Yandasru) Dinas Kesehatan (Disdik) Kota Depok, Eni Ekasari mengajak semua rumah sakit yang ada di Depok untuk mematuhi Perda KIBLA.

Dalam kesepakatan itu disebutkan pihak rumah sakit bersedia melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita sesuai dengan Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 ini.

Pada surat tersebut, petugas rumah sakit yang terkait melakukan tanda tangan di atas materai.

Dengan adanya kesepakatan itu diharapkan seluruh ketentuan yang ditetapkan pada Perda KIBLA dapat dilakukan dengan baik.

“Semua itu demi meminimalisir angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan Balita di Kota Depok,” kata Eni Ekasari.

Dengan adanya kerjasama itu diharaplkan angka kematian ibu dan bayi dapat turun. (ril)

Sumber: depokraya.com

(rzy)

Sumber: okezone.com

CIREBON,  Pemkot Cirebon berencana membangun rumah sakit non kelas untuk masyarakat Kota Cirebon.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengatakan, RSUD Gunung Jati sudah menjadi rumah sakit rujukan se-wilayah tiga Cirebon, bahkan lintas provinsi.

Atas dasar itulah, pemkot mencoba memfasilitasi masyarakat kota cirebon agar tetap bisa berobat dan mejalani rawat inap tatkala mereka sakit. Rumah sakit itu akan dinamakan rumah sakit non kelas.

“Ketika di RSGJ tidak tertampung, kita punya rumah sakit baru untuk menampung masyarakat kota cirebon pada umumnya yang dinilai kurang mampu,” kata Azis, Kamis (17/12/2015).

Kendati belum terinci biaya pembangunan rumah sakit baru itu, namun Pemkot Cirebon sudah mempunyai gedung untuk rumah sakit non kelas di Jalan KS Tubun yang saat ini bangunan itu sedang digunakan sementara untuk kantor Dinas Perindustrian Perdangan dan UMKM Kota Cirebon.

Ditambahkannya, rumah sakit di Kota Cirebon memang sudah banyak. Hanya saja, yang milik pemerintah kota cirebon baru RSGJ, sementara lainnya swasta.

“Tempatnya sangat ideal dan strategis jika dilihat dari orientasi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. “Nah kita berupaya agar masyarakat kota cirebon yang kurang mampu bisa tercover pengobatannya di rumah sakit milik pemerintah daerah,” sambungnya.

(Panji/DEN)

Sumber: fokusjabar.com

Blitar, Dampak penolakan pasien BPJS yang menimpa pasutri Mualik (45) dan Ika Purnama Wati (40), warga Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Sabtu (12/12) yang lalu, pada saat akan melahirkan anak keduanya melalui proses persalinan Caesar, serta pernyataan pihak RSUD Mardi Waluyo, membuat Mualik semakin kecewa.

Kekecewaan Mualik semakin bertambah, pasalnya pihak Rumah Sakit tidak mau disalahkan dan tidak mau dikambing hitamkan. Saat dimediasi dengan pihak RSUD Mardi Waluyo dan BPJS, Rabu (16/12),  Mualik dengan tegas minta ganti rugi kepada BPJS, karena Mualik dan keluarganya merasa dirugikan.

Dikatakan Mualik, suami Ika Purnama Wati, korban BPJS, sebenarnya keinginannya tidak banyak, dia hanya ingin BPJS mengganti uang persalinan istrinya. Yang nantinya uang tersebut akan dia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya ke tetangga yang digunakan untuk biaya persalanin.

“ Saya hanya menginginkan ganti rugi sebesar biaya persalinan, ang saya pinjam dari para tetangga,” jelas Mualik dengan mata berkaca-kaca.

Lebih lanjut suami Ika, yang bekerja di salah satu Perusahaan PO di Surabaya ini menyampaikan, pihaknya memberikan waktu selama 7 hari, mulai tanggal 16 Desember kemarin. Menurut Mualik, jika pihak RS dan BPJS tidak menuruti keinginanya maka dia terpaksa akan melaporkannya ke Polisi.

“ Sehatusnya pihak Rumah Sakit dan BPJS bertanggungjawab. Saya merasa dirugikan, padahal saya tidak pernah putus membayar iuran bulanan BPJS. Jika mereka tidak mau memberikan ganti rugi, maka saya akan laporkan ke Polisi. Namun hal ini akan saya konsultasikan terlebih dulu dengan LSM yang ada di Surabaya. Apakah yang saya laporkan nanti BPJS apa rumah sakit atau kedua-duanya,” ungkap Mualik.

Sementara itu sahabat Mualik yang mendapinginya, yakni Syahrir menyampaikan, apa yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit maupun BPJS saat itu, sangat bertolak belakang dengan yang dialami oleh Mualik dan istrinya, Ika Purnama Wati. Menurut Syahrir, faktanya, saat itu sebelum ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Ika Purnama Wati sudah periksa ke dokter Jamil dan disarankan untuk melakukan operasi Cesar.

“ Padahal sudah dirujuk dokter Jamil untuk melakukan operasi Cesar. Nmaun kenapa ketika tiba di rumah sakit, pasien ditolak sebagai peserta BPJS, dengan alasan tidak ada kamar. Sementara bagi pasien umum yang antri dibelakangnya masih tetap dilayani,” ungkapnya dengan emosi.

Kejadian penolakan pasien peserta BPJS ini sangat bertolak belakang dengan apa yang digembar gemborkan oleh pihak managemen RSUD Mardi Waluyo, untuk meningkatkan mutu pelayanan prima dan cepat, terkait kekurangan-kekurangan yang ada di Rumah Sakit milik pemerintah Kota Blitar ini. Perbaikan-perbaikan tersebut mulai dari perbaikan fasilitas, penataan managemen organisasi, sumber daya manusia termasuk para pegawai, perawat dan para dokter, serta perbaikan sarana prasarana medis dan non medis, termasuk pelayanan bagi pasien BPJS.

Seperti dikatakan Joko Purnomo, Kabag Humas Rumah Sakit Mardi Waluyo saat itu, bahwa pasien umum maupun BPJS di rumah sakit pemerintah manapun, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS maupun umum.

“ Baik pasien BPJS maupun umum memiliki hak yang sama. Jadi jangan berapriori dulu. Oleh karena itu kami menghimbau kepada peserta BPJS, sebelum ke rumah sakit agar mempersiapkan berkas yang dibutuhkan,” kata Joko Purnomo di ruang kerjanya, Selasa (8/12) kemarin, sebelum kejadian penolakan pasien BPJS. (jar)

Sumber: beritaoposisi.com

manajemenrumahsakit.net :: Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana  Rumah Sakit Pratama Talisayan. Pemenuhan fasilitas serta SDM di dalamnya juga akan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinkes Berau, drg Totoh Hermanto, Rabu (16/12/2015), menjelaskan dalam menunjang operasional rumah sakit rujukan pertama di kecamatan itu, Pemerintah Kabupaten Berau akan menambah dua unit mobil ambulance. Dalam waktu dekat ini, mobil ambulance tersebut akan diserahkan langsung kepada pengelola RS Pratama Talisayan.

“Kita berharap dengan adanya mobil ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Totoh menjelaskan, saat ini fasilitas yang telah dipenuhi di sana sudah cukup memadai untuk menunjang operasional dalam melayani masyarakat. Namun, ia menilai, fasilitas tersebut masih sangat terbatas dan minimal. Sehingga, masih perlu penambahan lagi untuk kedepannya. “Seperti mobil ambulans yang akan diberikan ini, satu  diperuntukan untuk rujukan dan satu lagi mobil jenazah. Kalau lebih baiknya, harus ada minimal masing-masing dua unit. Jadi saat terjadi situasi yang mendesak, kita memiliki cadangan di rumah sakit,” tegasnya.

Selain mobil ambulance, Totoh juga mengatakan, saat ini alat-alat kesehatan yang dimiliki RS Pratama Talisayan sudah cukup memadai. Masing-masing poli klinik sudah memiliki alat kesehatan dalam melayani masyarakat. “Kita akui sudah ada semua alatnya, namun masih perlu penambahan lagi nantinya. Seperti di ruang rawat inap dan UGD yang perlu alat kesehatan lagi,” bebernya.

Saat ini kebutuhan akan tenaga teknis masih terus dilengkapi juga. Untuk tenaga dokter yang bertugas sudah ada enam, dan seluruhnya adalah dokter umum. Pemenuhan rumah dinas dokter juga telah dilakukan, sedangkan untuk rumah dinas bidan dan perawat masih dalam proses perencanaan.

Sedangkan untuk dokter spesialis masih dalam tahap pemenuhan. Rencananya, dalam pemenuhan tenaga kesehatan ini, Dinkes bakal bekerja sama dengan Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar. “Kita sudah datang ke sana beberapa waktu lalu dan telah ada perbincangan mengenai hal ini. Kita recanakan pada tahun 2016 akan direalisasikan kerja sama ini berupa MoU dengan Unhas, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal” pungkasnya.#HEL

Sumber: beritakaltim.com

DEPOK  – Saat ini kasus pasien gagal ginjal terus mengalami kenaikan. Ini membuat unit layanan cuci darah di beberapa rumah sakit selalu penuh. Guna menjawab hal tersebut, RS Hermina memutuskan membuka unit layanan Hemodialisa (HD).

Direktur Utama (Dirut) RS Hermina Yogyakarta dr Endang Pudjiastuti MKes mengatakan hal itu dalam launcing unit HD, Selasa (19/12). Ada beberapa alasan sampai akhirnya RS Hermina memutuskan untuk membuka unit HD. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan HD, adalah salah satunya.

“Kita juga ingin mendekatkan pelayanan HD di wilayah cakupan. Mengingat saat ini insiden gagal ginjal kronik cukup tinggi pravelansinya. Di Yogyakarta sudah ada 17 RS yang telah menyediakan unit HD. Namun tetap saja, jumlah antreannya masih terbilang tinggi. Padahal cuci darah merupakan proses pengobatan yang harus dilakukan secara rutin,” katanya.

Ditambahkannya, sejak awal berdirinya RS Hermina empat bulan lalu, pembangunan unit HD memang telah menjadi perencanaan. Sejumlah persiapan telah dilakukan. Mulai dari penyediaan sarana prasana dan tenaga medisnya. “Kami memiliki dokter spesialis penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi yang senior, yakni dr Bambang Djarwoto SpPd yang memang telah bergabung sejak awal,” ujarnya. (Awh)

Sumber: krjogja.com

Komisi B DPRD Medan pertanyakan sekaligus protes dengan rencana penetapan gaji pegawai honor RS Pirngadi Medan yang hanya sebesar Rp 1,3 juta/bulan/orang di RAPBD Pemko Medan Tahun 2016. Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dan melanggar aturan dan dipastikan mengakibatkan kerja buruk.  

Untuk meningkatkan mutu layanan umum rumah sakit, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelontorkan 11 paket bantuan peralatan dokumen kepada RSU Haji Medan, Senin (14/12).

Rektor UMSU Dr Agussani, MAP menyerahkan paket bantuan kepada Direktur RSU Haji Medan Dr Diah Retno Wilakskusuma Ningtyas di sela apel staf di halaman rumah sakit tersebut sehingga acara itu disaksikan wakil direktur yang juga ketua tim akreditasi dan karyawan. Sedangkan rektor didampingi Dekan Fakultas Kedokteran UMSU Dr Ade Taufik, SPOG, Wakil Dekan III Dr Delyuzar dan para dosen.

Setelah menerima bantuan tersebut, Direktur RSU Haji Medan Dr Diah Retno Wilakskusuma Ningtyas dengan rasa gembira dan terharu mengatakan “kami sangat bersyukur menerima bantuan ini dari pak rektor.” Memang RSU Haji, menurut Dr Diah, sangat membutuhkannya dalam rangka menyongsong persiapan akreditasi rumah sakit tahun 2016. “Memang kita langsung memohon kepada UMSU dan Pak rektor langsung menyetujuinya,” ujar Dr Diah seusai meneken dokumen penerimaan bantuan itu.

Sementara Rektor UMSU Dr Agussani, MAP menyampaikan bantuan yang diberikan kepada RSU Haji adalah komitmen UMSU dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit terutama untuk menghadapi Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan versi 2012 menuju rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum. UMSU, menurut Rektor Dr Agussani, memiliki Fakultas Kedokteran yang telah menyandang predikat B merasa memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu RSU Haji ini, apalagi saat ini mahasiswa kedokteran UMSU melakukan praktek dokter muda/koas (co-asistens) di rumah sakit ini yang telah berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, menurut Rektor Dr Agussani, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung pemberian bantuan sebagai penunjang akreditasi rumah sakit. ‘’Saya sudah sampaikan sebelumnya dan PP Muhammadiyah sangat mendukungnya,” kata rektor disambut tepuk tangan direktur, wakil direktur dan para karyawan yang menyaksikan penyerahan bantuan tersebut.

Selanjutnya Rektor Dr Agussani menegaskan UMSU siap mendampingi RSU Haji, termasuk membantu dari sisi tenaga sumber daya manusia untuk menyukseskan proses akreditasi sehingga dapat meningkatkan mutu layanan umum. Kepekaan dan komitmen UMSU kepada rumah sakit, lanjutnya, telah disampaikan kepada Plt Gubsu dan mendapat apresiasi.

Rektor Dr Agussani mengatakanbantuan UMSU ini wujud saling bahu-membahu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum rumah sakit yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. Rektor berpesan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan rumah sakit. Bantuan yang diberikan UMSU antara lain berupa mesin foto kopi, komputer, laptop, LCD proyektor, lemari dokumen, kursi lipat serta lemari.***

Sumber: umsu.ac.id