PENDERITA gagal ginjal boleh bernapas lega dari sekarang. Pasalnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan 11 rumah sakit sudah menandatangani perjanjian komitmen mengenai keikutsertaan menjadi pusat Gagal Ginjal Terminal guna memberikan pelayanan pengobatan kepada para penderita.

Kondisi itu bisa terjadi sebagai salah satu upaya pemerintah mematangkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi penderita gagal ginjal sebagai penyakit berbiaya besar (katastrofik) di era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga diharapkan pada implementasi di lapangan pada 1 Januari 2014, para penderita gagal ginjal semakin bisa memudahkan mereka mendapatkan layanan dialisis secara berkala atau operasi transplantasi ginjal yang terbilang relatif mahal. Di samping itu, pemerintah juga terus menggenjot jumlah rumah sakit juga setiap tahun agar terus bertambah demi mencukupi para penderita gagal ginjal yang setiap tahun meningkat pesat.

“Sebanyak 11 rumah sakit sudah menandatangani kerja sama dengan Kemenkes dan Askes untuk menjadi pusat Transplantasi Gagal Ginjal Terminal, dan di tahun mendatang akan diterus ditambah. Contohnya RSCM, RS PGI Cikini, RSUP Kariadi, RSPAD GS, RSUP Dr. Sutomo, RS Sardjito, RS Pringhadi, dan lain-lain. Tak hanya itu, kita juga terus berupaya menambah rumah sakit lagi sekaligus prasarana dan sumber daya manusia untuk terus bisa mencukupi penderita gagal ginjal yang selalu saja meningkat setiap tahun,” kata dr. B. Eka A. Wahjoeni, M. Kes mewakili key note speech dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam acara bertema Pelayanan Kesehatan yang Efektif dan Efisien pada Kasus Gagal Ginjal di Hotel Manhattan lantai 5, Kuningan- Jakarta Pusat, Rabu, (26/6/2013)

Senada dengan itu, Direktur Pelayanan PT. Askes Fajriadiunur mengatakan, PT. Askes yang akan bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Nasional) kesehatan akan menjamin seluruh penduduk dalam suatu asuransi sosial, sehingga terbuka para penderita kasus gagal ginjal mendapatkan pelayanan berbiaya mahal seperti dialisis, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ( CAPD), ataupun operasi transplantasi ginjal. Namun, harus perlu dilakukan kajian bersama tentang penanganan pasien dengan kasus penyakit Gagal Ginjal Terminal yang efektif dan efisien, baik secara outcome klinis maupun dari segi biaya.

“Mendapatkan outcome yang efisien dan efektif mengenai pelayanan klinis dan segi biaya sangat berguna bagi para penderita gagal ginjal nantinya. Sehingga masyarakat yang selama ini belum ter-cover asuransi akan menggunakan kesempatan ini memperoleh pengobatan. Kemudian jadi sangat mungkin penderita gagal ginjal meningkatkan lagi kualitas hidupnya,” tambahnya.

Sementara itu, Prof. Rully Roesli, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajajaran menambahkan bila upaya sampai per Januari 2014 belum bisa dilakukan, terutama pelayanan transplantasi ginjal. Menurutnya, sistem itu bisa diperbaiki sambil berjalan dan pasien mencari donor yang pas. Sehingga progresitas kematangan BPJS ini bisa cepat dirasakan masyarakat dan pelayanan kesehatan di Indonesia bisa benar-benar mengalami peningkatan.

“Transplantasi ginjal vital untuk menaikan kembali quality of life seseorang bila nanti BPJS berjalan. Pun kalau belum bisa dilakukan, hal itu bisa dilakukan sambil berjalan. Di mana pasien penderita gagal ginjal tetap menjalani dialisis atau COPD terlebih dahulu dan sekaligus mencari calon pendonor yang pas. Dan sampai pada waktunya, operasi itu bisa dilakukan dan pasien sudah mendapatkan donor yang pas. Barulah bisa dilakukan operasi transplantasi ginjal, yang berangkat dari rekomendasi Askes dan rumah sakit,” terangnya.

Sumber: okezone.com

BALIKPAPAN – Progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan sudah mencapai 95 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Dyah Muryani mengatakan, pihaknya tinggal berkonsentrasi mencari sumber daya manusia (SDM) serta alat kesehatan (alkes). Memenuhi persyaratan terakhir sebuah rumah sakit. “Alkes belum, perekrutan juga belum. Kami nunggu kajian. Nah setelah itu baru perekrutan,” kata Dyah, siang kemarin.

Ia menjelaskan, selain alkes, proyek yang menelan dana Rp 78 miliar tersebut nantinya tinggal menambah interior, pemasangan plafon, serta dibuatkan taman sebagai pencerah kawasan lingkungan. Sedangkan saluran air dan ventilasi udara dalam proses finishing. “Jadi semua tinggal tahap akhir,” ujarnya.

Sesuai fungsi pembangunan, rumah sakit yang di Jalan Mayjend Sutoyo, Gunung Malang tersebut diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah. Prioritas pasien keluarga miskin (gakin), Jamkesmas, Jamkesda dan badan penyelenggara kesehatan lain.

Tidak hanya masyarakat kelas menengah bawah bisa terlayani, RSUD Balikpapan juga bisa mengurangi kepadatan layanan yang selama ini terpusat di rumah sakit pemerintah provinsi atau swasta yang sudah ada sebelumnya. Sama halnya RSUD Kanudjoso Djatiwibowo, RSUD Balikpapan bisa menangani semua kasus penyakit. Baik luar dan dalam. “Secara kualitas jelas menang RSKD karena tipe B, sedangkan RSUD Balikpapan hanya tipe C. Tapi bisa tangani semua penyakit,” terangnya.

Dyah menambahkan, pihaknya menginginkan agar Menteri Kesehatan membuka RSUD Balikpapan. “Yang buka kami maunya Menteri Kesehatan dong,” imbuhnya. Lantas kapan dibuka? “Kami targetkan awal tahun depan sudah bisa digunakan,” imbuhnya.

Terpisah, Siti Harbiah, warga Gunung Bakaran mengatakan, dibangunnya rumah sakit daerah pasti membawa perkembangan positif. Meski di Balikpapan terdapat banyak rumah sakit, namun tetap saja kadang ada warga Balikpapan tidak mendapat kamar ketika membutuhkan. Apalagi mereka yang masuk golongan gakin. Sebab pembayaran baru dilakukan belakangan oleh pemerintah daerah.

“Ya kami bersyukur jika memang sebentar lagi dibangun. Kami tidak pusing lagi mencari rumah sakit buat golongan miskin. Karena pemulihan kesehatan bagi rakyat menengah ke bawah juga mau berjalan cepat tanpa ada hambatan,” ucapnya. Ia juga berharap pemerintah daerah ikut mengevaluasi RSUD Balikpapan supaya terus memberi pelayanan prima.

Sumber: kaltimpost.co.id

A campaign group is urging people to ‘rise like lions’ to help protect the future of Chorley Hospital.

Representatives from Unite are leading a fight to safeguard services at Chorley and South Ribble District Hospital after fears were raised over sweeping cuts and the threat of

privatisation.

A public meeting has now been scheduled for July 12 at Chorley Town Hall and organiser Steve Turner is calling on Chorley residents to turn out en masse.

He said: “The baton to defend our hospital has been passed on to the people of Chorley once again.

“There is growing fears that services will be opened up to private companies who put profits before patient care.

“This in our opinion goes against the principle of the NHS and health care being free at the point of need.”

Mr Turner described how 7,000 people marched the streets of Chorley when plans were revealed to close the hospital and transfer services to the Royal Preston Hospital in the 1970s.

He added: “We don’t believe that the hospital will close this time around, but there is a lot of uncertainty around it’s future and what the services will be provided from there in the years to come.

“Chorley is a growing town with an increasing population – we need our hospital more than ever.

“We firmly believe that if the public of our town once again rise like lions we can protect our hospital service.”

Mr Turner said he feared the accident and emergency unit could be downgraded.

Karen Partington, chief executive of Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, said: “We would like to assure people in Chorley and in the wider community that we remain completely committed to Chorley and South Ribble Hospital, and have no plans nor intention to close it. This continued speculation creates unnecessary anxiety for our patients and staff. We have arranged to meet the group to discuss any concerns they have.”

The public meeting will be held at Chorley Town Hall on Friday, July 12, at 7pm.

Source: chorley-guardian.co.uk

Semakin Tingkatkan Layanan bagi Masyarakat PURBALINGGA-RSU Harapan Ibu Purbalingga ditetapkan menjadi rumah sakit Kelas C oleh Kelas C oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penetapan kelas C RSU Harapan Ibu tersebut dimeriahkan dengan seminar kesehatan bertemakan Sehat Tanpa Sesak yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo SH, Sabtu (22/6) di Pendopo Cahyana Purbalingga.

Naiknya RSU Harapan Ibu dari Kelas D ke Kelas C itu semakin mendorong RSU Harapan Ibu dalam meningkatkan pelayanan medis ke masyarakat.Ketua Yayasan Islam Bani Sobari Purbalingga, H Imam Waluyono didampingi Direktur RSU Harapan Ibu Purbalingga, dr Hayati Isti Fadah mengatakan, dengan kenaikan kelas tersebut, RSU Harapan Ibu semakin luas dalam memberikan pelayanan medis. “Kami telah menambah sejumlah fasilitas. Diantaranya adalah ICU dengan sarana yang lebih lengkap, UGD yang lebih luas, kamar operasi, paviliun untuk pasien VIP dan VVIP, ruang VK (ruang bersalin), dan ruang perinatologi untuk perawatan bayi yang baru lahir,” tuturnya.

Lebih menggembirakan lagi, rumah sakit yang mengedepankan motto senyum, mudah, rapi, aman dan tumbuh itu tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terjangkau khususnya bagi kalangan masyarakat kurang mampu. “Kami tetap berkomitmen, 40 persen kamar yang ada kami sediakan untuk kalangan kurang mampu,” tandasnya.

Saat ini, RSU Harapan Ibu juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melaksanakan program Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Jampersal, Jasa Rahardja dan sejumlah lembaga asuransi lainnya . “kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dan masyarakat yang memberikan kepercayaan tinggi kepada RSU Harapan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa naik ke kelas B. Semoga kapasitas tempat tidur dari 160 yang ada saat ini juga meningkat menjadi 300 tempat tidur ke depannya,” imbuhnya.

Wakil Bupati Purbalingga, Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM mengatakan, seminar tersebut sangat tepat karena saat ini kecenderungan penyakit TB naik. Dia berharap, melalui seminar itu, penanganan TB akan semakin baik sehingga pasien TB di Purbalingga berkurang. Wabup juga berharap, ditetapkannya RSU Harapan Ibu Purbalingga itu akan memberikan dukungan terhadap pembangunan bidang kesehatan di Purbalingga. “Sehingga masyarakat Purbalingga tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan medis yang paripurna,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Gubernur terpilih Ganjar Pranowo mengatakan, persoalan kesehatan akan mendapatkan perhatian khusus karena semoa orang sebenarnya mendambakan kemudahan akses kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbondong-bondongnya masyarakat di DKI Jakarata ke rumah sakit melalui program Jakarta Sehat.”Saya melihat, akses kesehatan belum mudah dijangkau. Biasanya ini terjadi karena database yang tidak benar sehingga masih ada masyarakat yang tidak tercover di Jamkesda maupun jamkesmas,” tuturnya.

Usai membuka seminar, Ganjar Pranowo didampingi istri menyempatkan diri mengunjungi RSU Harapan Ibu yang ke depannya bakal dikembangkan menjadi rumah sakit kelas C. Ketua Yayasan Islam Bani Sobari Purbalingga, H Imam Waluyono didampingi Sekretaris Yayasan Drs H Gunarto mengatakan, RSU Harapan Ibu berkembang dari sebuak rumah sakit bersalin. Saat ini telah menjadi rumah sakit umum seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Dia berharap agar Ganjar Pranowo bisa hadir kembali dalam acara peletakan batu pertama pengembangan RSU Harapan Ibu Purbalingga ke depannya.

Seminar itu menghadirkan dua pemateri yakni M Zaenuri Hidayat dari Labfor dan medikolegal FK Unsoed/RSMS serta dr Ngatwanto P Sp P. Hadir dalam acara tersebut Ketua IDI Purbalingga dr Sri Wahyudi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikamtono, para dokter di Purbalingga, Anggota DPRD Purbalingga Hj Nurul Hidayah dan dr Mulyadiyanto, Pimpinan Cabang Bank Jateng Koordinator Purwokerto, Lulus Rahmat Mulyono dan mitra RSU Harapan Ibu lainnya.

Sumber: radarbanyumas.co.id

JAYAPURA – Sesuai rencana, hari ini Senin (24/6) beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa (OKP), organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM diantaranya Gerakan Muda Nasional (GMN) Provinsi Papua, Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Papua, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Papua dan Papua Barat serta Ikhlas Tempur Provinsi Papua yang tergabung dalam Forum Pemuda Papua Peduli Kesehatan Rakyat Papua (FP3KRP) menggelar aksi demo secara damai di Kantor DPRP untuk mendesak DPRP segera menindaklanjuti masalah pelayanan kesehatan di RSUD Dok II Jayapura yang sudah sangat parah alias kritis.

Hal tersebut disampaikan Koordinator FP3KRP yang juga sebagai Ketua GMN Papua Maulana Muhammad, ST, didampingi Ketua GPS Papua Septinus Kiki, Koordinator DKR Papua dan Papua Barat drg. Donald Heipon serta Ketua I Ikhlas Tempur Izak Samuel Yawa ketika menggelar jumpa pers, di Sekretariat FP3KRP, di Jalan Belakang Expo Waena, Waena kemarin.

Menurut Maulana Muhammad, aksi demo ini untuk mengajak masyarakat Papua bersama – sama melihat dan mendesak pemerintah dalam hal ini DPR Papua segera menindaklanjuti masalah pelayanan kesehatan di RSUD Dok II yang sudah sangat parah alias kritis.

“Masalah kesehatan di Provinsi Papua, khususnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Papua di RSUD Dok II ini sudah sangat memprihatinkan atau sudah sangat kritis dalam artiannya, bahwa sistem manajemen pelayanan medis di RSUD Dok itu sudah sangat parah dan dikategorikan sebagai RS yang dengan pelayanan terburuk,” ujar Maulana.

Kata Maulana, kegiatan dari FP3KRP mengenai persoalan kesehatan terhadap masyarakat Papua ini sudah sangat jelas arahnya, yakni tentang prioritas etos kerja dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang hingga saat ini belum terarah dalam hal pelayanan kesehatan. “Kegiatan yang akan kami lakukan terkait dengan persoalan kesehatan rakyat Papua itu sudah sangat jelas arahnya, yakni tentang prioritas personalitas kerja dan pengembangan SDM yang hingga saat ini belum terarah. Maka itu RS rujukan yang bertipe “B” seperti RSUD Dok II harus betul – betul dibenahi dalam hal pelayanan medis. Kemudian kami ingin mendesak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH, untuk segera melantik Direktur RSUD Dok II yang definitif agar proses administrasi dan manajemen kelembagaan dari RSUD Dok II itu dapat berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.

Selain itu, Maulana juga menyesalkan pernyataan dari Pelaksana (Plt) Direktur RSUD Dok II Jayapura drg. Marthinus Ginting bahwa jika masih ada pelayanan yang kurang di RSUD Dok II itu merupakan oknum dan bukan lembaga yang ada di RSUD Dok II, karena pihaknya sedang berbenah. “Jadi, stegmen yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur RSUD Dok II Mathinus Ginting bahwa tidak ada permasalahan di RSUD Dok II dan jika ada itu mungkin dilakukan oleh oknum – oknum, sehingga kami menilai stegmen yang dikeluarkannya itu merupakan pembohongan publik yang sangat besar sekali,” ujarnya.

“Maka itu kami dari FP3KRP dengan tegas meminta kepada Plt Direktur Marthinus Ginting untuk memberikan penjelasan secara resmi bila tidak ada persoalan manajemen dalam hal pelayanan medis di RSUD Dok II, karena banyak korban jiwa yang berjatuhan setelah datang berobat di RSUD Dok II tersebut baik itu mengalami cacat hingga meninggal dunia,” desaknya.

Ia mengatakan, jika Marthinus Ginting menyampaikan bahwa ada oknum yang bermain di RSUD Dok II dalam hal pelayanan medis, maka pihaknya harus berani membeberkan oknum tersebut, karena ia merupakan pimpinan tertinggi di RSUD Dok II.

“Kenapa Marthinus Ginting harus takut untuk membeberkan oknum tersebut. Kalau mau dipikir dia (Marthinus Ginting) itu merupakan pimpinan tertinggi di RSUD Dok II,” ungkapnya.

“Jadi, kalau ada oknum tenaga medis di RSUD Dok II yang berbuat kesalahan itu merupakan bawahannya, maka dia harus bertanggungjawab dan bukannya lagi dia membuang issu baru sehingga membuat persoalan ini semakin kisruh. Maka itu, kami dari FP3KRP besok (hari ini, red) akan menggelar aksi demo damai secara besar – besaran ke Kantor DPR Papua guna menindaklanjuti masalah pelayanan medis di RSUD Dok II Jayapura yang sudah sangat parah alias kritis tersebut,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bintang Papua, aksi demo ini akan diikuti ribuan orang dari berbagai kalangan organisasi maupun dari keluarga korban yang pernah dirawat di RSUD Dok II Jayapura dengan titik kumpul di depan Kantor Perwakilan XI PT Pos Indonesia, dari pukul 08.00 WIT s/d pukul 10.00 WIT dengan tujuan ke Kantor DPR Papua.

Sumber: bintangpapua.com

TAKENGON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, mulai menambah pelayanan kesehatan dengan membuka unit kemoterapi (chemotherapy) dan unit narkoba. Dibukanya dua unit tersebut, merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan di rumah sakit itu.

“Untuk pelayanan unit kemoterapi, kami hanya tinggal menunggu persetujuan dari PT Askes. Setelah adanya persetejuan, pelayanan sudah bisa dilakukan di rumah sakit ini,” kata Direktur RSUD Datu Beru Takengon, dr Hardi Yanis SpPD kepada Serambi, Minggu (23/6).

Selain unit kemoterapi, layanan unit narkoba di rumah sakit itu, menurut dr Hardi Yanis juga sangat penting dibuka mengingat banyaknya pasien ketergantungan narkoba selama ini tidak tertangani dengan baik.

Menurutnya, keberadaan unit kemoterapi di RSU Datu Beru Takengon, langsung d ibawah supervisor Prof dr Azmi S Kar SpPD-KHOM, pakar oncology RSU Pirngadi Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan untuk unit narkoba, akan ditangani oleh dr Lailan Safinah SpKJ. “Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai rumah sakit yang ditunjuk untuk rujukan wilayah tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, BLUD RSUD Datu Beru, Takengon, yang telah berstatus tipe B (nonpendidikan) terus meningkatkan pelayanan. Selain baru membuka unit kemoterapi, RSU tersebut juga telah memiliki peralatan medis yang canggih seperti CT-Scan dan mesin cuci darah. “Pasien yang harus mendapat operasi besar tidak perlu dirujuk ke luar daerah karena peralatan telah lengkap di RSU Datu Beru, termasuk penambahan ruang rawat VIP,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

NUNUKAN – Tim Visitasi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (24/6/2013) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan. Kunjungan visitasi pertama kalinya ditahun 2013 ini merupakan kunjungan yang bertujuan mengevaluasi kinerja dokter PPDS UGM masing-masing bedah, syaraf dan anak, dalam melayani masyarakat Nunukan.

Pada kesempatan kunjungan itu Direktur RSUD Nunukan Haji Marwan menyampaikan apresiasi dan harapan terkait PPDS yang bertugas. Direktur juga menyampaikan beberapa kondisi terkait kurangnya kunjungan, yang disebabkan tidak lancarnya akses ke RSUD Nunukan serta beberapa kendala lain terkait ketersediaan sarana.

Humas RSUD Nunukan Senoaji Wijanarko mengatakan, tim visitasi yang dipimpin Agus Surono diterima kabid pengembangan dan kemitraan, terkait kalanjutan kontrak dan rencana penambahan PPDS baru guna melengkapi tenaga yang ada.

Sumber: tribunnews.com

The resignation of two oncologists at Royal Darwin Hospital has an advocacy group extremely concerned for cancer patients.

Louise Calvi, from NT Breast Cancer Voice, says, in a few weeks, one oncologist will remain at the Alan Walker Cancer Care Centre.

“It will mean there’ll be a return to waiting lists,” Ms Calvi said.

“We might now have to wait, for however long, before we’re able to see a medical oncologist, in order to have that treatment started, and that could be a huge difference if it’s a very aggressive cancer that requires treatment immediately.”

The hospital has reportedly begun its recruitment process for the two positions.

Ms Calvi says flying up an oncologist from Royal Adelaide Hospital to help cope with demand isn’t good enough.

“Bulldust is what I’d say to that,” she said.

“Because patient care will be affected, because there isn’t going to be that continuity of patient care, and there’s not going to be even, probably, any handover from existing oncologists to any oncologists who are … yet to be appointed.”

The Australian Medical Association’s Northern Territory president Dr Peter Beaumont says having enough oncologists is absolutely essential.

“It’s certainly not possible for one oncologist to do the work of three, and it’s also not possible to ration the services for people that need the services of oncologists, which can’t be delayed unnecessarily.”

Sumber: abc.net.au

Bali – Satu lagi rencana Pemkab Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat di Bali Utara. Upaya itu adalah membangun rumah sakit pratama atau rumah sakit tanpa kelas. Rumah sakit (RS) ini rencananya dibangun di Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt.

Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Sekkab Buleleng Made Duala Arsayasa, Minggu (23/6) kemarin mengatakan, rencana membangun rumah sakit tanpa kelas ini setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengucurkan dana bantuan untuk membangun rumah sakit tanpa kelas. Hanya saja, bantuan itu untuk membangun fasilitas fisiknya dan pemkab diwajibkan untuk menyiapkan lahannya.

Menindaklanjuti bantuan pemerintah pusat tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng mengusulkan proposal ke pemerintah pusat. Proposal tersebut sudah disetujui dan kini pemerintah tengah menyiapkan pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi rumah sakit tanpa kelas. “Untuk proyek rumah sakit tanpa kelas kita sudah mendapat perintah untuk menyiapkan lahan sesuai dengan proposal yang ada dan tim sedang bekerja untuk menjajaki lokasi tanah yang akan dibebaskan,” katanya.

Menurut Duala, mengacu proposal yang diajukan Diskes Buleleng rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun itu tipe D. Melihat dari tipe yang akan dibangun itu diperkirakan menghabiskan lahan seluas 56 are. Sementara alokasi anggaran yang akan disiapkan dalam APBD Buleleng senilai Rp 1 miliar. Sebelum tim melakukan tahapan dalam membebaskan lahan itu, pihaknya masih memerlukan kejelasan teknis rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun. Pasalnya, dalam proposal itu yang dicantumkan rumah sakit tanpa kelas tipe D. Sedangkan jika membangun rumah sakit tanpa kelas di luar tipe D itu dipastikan akan membutuhkan lahan yang lebih sempit.

Hal ini sangat penting karena menyesuaikan masalah ketersediaan anggaran untuk membeli lahan milik warga di Desa Banjar Asem. Selain itu, kajian lainnya menyangkut kemungkinan bangunan fisiknya apakah bisa digabungkan dengan puskemas yang ada saat ini. Di sisi lain Duala mengatakan, menunggu kejelasan terkait teknis rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun itu tim pembebasan lahan sudah mulai melakukan penjajakan ke lokasi rencana proyek yang akan dibangun.

Hasil sementara penelusuran tim di lapangan perkembangan harga tanah di seputaran Desa Banjar Asem, Kecamatan seririt bervariasi antara Rp 30 juta hingga paling tinggi mencapai Rp 60 juta. “Tim sudah turun dan pasaran harga tanah di sana berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) memang Rp 30 juta hingga paling tinggi Rp 60 juta,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemkab membangun rumah sakit tanpa kelas untuk meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan bagi warga di Bali Utara. Pertimbangan membangun di Banjar Asem karena di wilayah Gerokgak, Seririt, dan Busungbiu sangat jauh dari jangkauan rumah sakit di perkotaan. Sehingga, dengan rumah sakit tanpa kelas ini diyakini akan bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: balipost.co.id