SEMARANG – Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang, Bambang Wibowo, mengakui rumah sakit yang dipimpinnya masih memiliki banyak kekurangan. Pembenahan pun diagendakan, meliputi penyediaan sumber daya manusia (SDM), teknologi, fisik bangunan, dan mutu pelayanan.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak untuk dibenahi adalah sistem rujukan dari berbagai rumah sakit. Akibat kesemrawutan sistem ini, tak sedikit warga yang menganggap Kariadi tak mengutamakan pelayanan.

“Kami akui butuh pembenahan di berbagai aspek agar kesan itu berangsur-angsur berubah. Tentu melalui bukti nyata, tak sekadar janji,” kata Bambang dalam temu pelanggan dan mitra kerja di aula Diklat rumah sakit tersebut, Sabtu (6/7/2013).

Acara ini dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan. Mereka diantaranya berasal dari asosiasi profesional, lembaga perbankan, mitra, dan anggota komunitas yang aktif berkegiatan di Kariadi.

Menurut Bambang, ada empat tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan janji tersebut yaitu pembenahan sistem informasi manajemen, menomorsatukan keselamatan pasien, perubahan regulasi pelayanan kesehatan, dan perubahan pola pikir staf yang berorientasi pelanggan.

“Empat tantangan itu bisa terjawab apabila satu dan lainnya saling mendukung. Yang kami kejar saat ini adalah memposisikan tujuan RSUP Dr Kariadi sebagai rumah sakit pelayanan primer,” imbuhnya.

Kesemrawutan sistem rujukan berdampak terhadap kelebihan tingkat hunian kamar. Dalam dua tahun terakhir, terjadi penumpukan pasien hingga 90 persen dari 978 kamar yang tersedia.

Jumlah kunjungan pada 2012 adalah 1.142 pasien rawat jalan per hari, 112 pasien gawat darurat per hari, dan 34 pasien instalasi bedah darurat per hari. Rata-rata lama waktu pasien menginap di kelas III rumah sakit yang dibangun pada 9 September 1925 itu lebih dari 10 hari. Padahal normalnya 6 sampai 7 hari.

“Dulu kami punya 1.100 kamar, karena ada penataan lingkungan terpaksa dikurangi. Tingkat hunian yang sudah melampaui standar nasional kamar pasien itu menjadi masalah sehingga harus berurusan dengan berbagai pemberitaan, semisal pasien telantar atau ditolak,” jelas Bambang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Tengah Sri Suharsih menilai wajar jika Kariadi menuai banyak kritik, saran, dan masukan. Ia meminta hal itu ditanggapi positif sebagai tanda kepedulian atas rumah sakit ini.

Suharsih menyebut mutu pelayanan melalui pembangunan jejaring dengan berbagai pihak harus terus dilakukan, diantaranya melalui temu pelanggan dan mitra kerja.

Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki tujuh kewajiban, antara lain mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) minimal, pembenahan lingkungan, dan larangan menolak pasien.

“Rumah sakit Kariadi tentu padat modal, masalah, informasi, error, dan teknologi. Faktor yang negatif itu harus diminimalkan, diantaranya melalui pembenahan mutu pelayanan,” tandas Suharsih.

Sumber: tribunnews.com

Padang — Rumah sakit di dalam negeri perlu berupaya me­ningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan tenaga medis serta didukung dengan peralatan yang canggih, agar mampu mengangkat daya saing di bidang kesehatan. Dengan itu, diharapkan tak ada lagi warga negara Sumbar khususnya tidak ada yang memilih berobat ke luar negeri terutama Malaysia dan Singapura.

“Kehadiran SPH ini memb­e­rikan kegembiraan tersendiri untuk masyarakat Sumbar. Sebab tidak perlu berobat ke Jakarta atau ke luar negeri. Fasilitas rumah sakit ini tidak kalah hebat dengan rumah sa­kit yang ada di Malaysia atau Singa­pura,” ujar Irman, saat Grand Ope­ning­ Semen Padang Hospital (SPH) ber­tepatan dengan HUT ke-55 Pe­ngambilalihan PT SP, Jumat (5/7).

Selain itu, kata Irman, ber­operasinya Semen Padang Hospital akan mendorong rumah sakit lain untuk memperbaiki kualitas pelayanan sehingga akan mengun­tungkan masyarakat. “Juga menja­di salah satu pusat kunjungan wisata medis. Selain berobat, pasien juga dapat berkunjung ke sejumlah tujuan wisata yang ada di Sumbar,” harap Irman.

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yit­no mengatakan tahun 2012 tercatat sekitar 8.000 warga Sum­bar berobat ke luar negeri terutama ke Malaysia dan Singapura. Terma­suk di dalamnya wali kota dan bu­pati yang juga pergi ke luar negeri.

“Saya sering memberikan izin pejabat daerah maupun kepala daerah yang ingin berobat ke luar negeri. Dengan kehadiran, Semen Padang Hospital ini diharapkan bisa mencegah warga kita yang biasa berobat ke luar negeri, tak perlu lagi ke sana,” kata Irwan.

Irwan mengatakan dengan mewah dan modernnya fisik bangu­nan SPH, InsyaAllah pelayanannya pun prima dan bagus. “Kami minta jangan hanya menerima pasien berduit atau kalangan ke atas saja. Akan tetapi, masyarakat kalangan bawah pun juga bisa merasakan bagaimana berobat di rumah sakit megah ini,” ujar Irwan.

Apalagi, sebut Irwan, Pemprov bersama DPRD Sumbar telah me­miliki Peraturan Daerah (Perda) Jamkesda dan ditargetkan tahun 2015 seluruh masyarakat Sumbar terkover jaminan kesehatan ini. “Jika terwujud itu, maka kita minta Semen Padang Hospital bisa mela­yani pasien golongan mana pun,” harap Irwan.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Chairul Rajab. “Kami juga meng­imbau manajemen Semen Padang Hospital segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Kementerian akan penerapan Ba­dan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) yang diberlakukan 1 Januari 2014,” imbaunya.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto memberikan apresiasi. “SPH ini bukan menjadi saingan bagi rumah sakit lain di Padang. Tapi, rumah sakit ini menunjang layanan kesehatan di Sumbar,” ucap Dwi.

Rumah Sehat

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Padang Munadi Arifin menyebut SPH ini ‘rumah sehat’. “Kami tetap mengedepankan pela­yanan dan kenyamanan bagi pa­sien. Jadi, ini ‘rumah sehat’ bagi masyarakat yang berobat dari kalangan mana pun. Kami komit memberi layanan kepada masyarakat kurang mampu melalui program corporate social responsibility (CSR) Semen Padang,” ujarnya.

Direktur Utama SPH, dr Ronny Novianto MKes menyebutkan SPH menempati lahan lebih kurang 2 hektare dengan luas bangunan 19.600 m2. Bangunannya terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement. “Untuk arsitektur gedung menggunakan konsep green hospital, dirancang untuk mengurangi penggunaan energi,” ujarnya.

Untuk kenyamanan pasien, tersedia 161 bed rawat inap. Terdiri dari 5 kelas, kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, dan VVIP. Semua kelas rawat inap dilengkapi AC, kamar mandi dan TV. SPH memiliki 60 orang dokter spesialis dan sub-spesialis yang berpraktik di poliklinik.

“Pengaturan jadwal praktik dilakukan dengan sistem slot, sehingga waktu tunggu lebih cepat dan konsultasi antardokter spesialis lebih mudah dilakukan,” ungkap Ronny.

SPH memiliki alat-alat lengkap dan canggih, seperti alat bedah minimal invasive, laparoscopy untuk memenuhi kebutuhan akan tindakan pembedahan dengan luka minimal dan waktu sembuh yang lebih cepat. “Kemudian, MRI 1,5 Tesla, CT-Scan 64 Slices, USG 4D, Digital Mammography, Treadmill, EEG 64 Channel, dan ICU dengan 5 buah ventilator. Peralatan ini terbaru dan tercanggih,” tutur Ronny.

Selain gedung megah, fasilitas lengkap dan canggih, serta layanan prima, SPH didukung fasilitas penunjang seperti area business center. Terdiri dari toko roti, supermarket, bank, ATM, toko buah, coffee shop, dan food court. “Ini komitmen kami untuk memberi kenyamanan prima pada pasien dan pengunjung,” ujarnya.

Dalam menerapkan pelayanan prima, sebut Ronny, SPH mengada­kan pelatihan service from heart bekerja sama dengan ESQ diikuti seluruh karyawan dan dokter spe­sialis.

Sumber: padangekspres.co.id

(CBS News) NEW YORK – One of the most dangerous threats inside hospitals today is a superbug called CRE, a bacteria resistant to antibiotics. Cases of CRE have been increasing, and have now been found in at least 43 states.

CDC: Deadly drug-resistant bacteria on rise in U.S. hospitals

In 2010, Barbara Thom had brain surgery that successfully removed a benign tumor. Weeks later, she was back in the hospital fighting a life-threatening infection called carbapenem-resistant enterobacteriaceae — or CRE.

“I think the most traumatic part was seeing the infectious disease doctor and he said, ‘We have to admit you. I want you to go to the hospital right now. Don’t stop for anything,'” recalled Thom.

CRE infections develop during medical care when bacteria normally found in the digestive tract develop antibiotic resistance and move to other parts of the body.

Dr. Lance Peterson of NorthShore University HealthSystem in Evanston, Illinois studies hospital-acquired infections. “The danger of CRE is that when it happens, it’s very difficult to treat and very dangerous if it happens to get into our bloodstream,” he said.

Half of the bloodstream infections are fatal. CRE was first identified in the U.S. in 2001. Now CRE has been found in 4.6 percent of all hospitals and 18 percent of hospitals providing long-term acute care. Only nine states have mandatory reporting laws for CRE.

“We are only seeing two per month coming in from the community, either other hospitals or nursing homes,” said Perterson. “But it’s clearly more prevalent than it used to be.”

Normally it takes days to identify a positive case by growing bacteria in the lab. But NorthShore has developed a special DNA test that finds CRE in just two to three hours.

Three years after getting infected, Barbara Thom is still taking antibiotics. “I have it,” she said. “I can’t get rid of it. I don’t know what the future will be.”

CRE is still relatively rare compared to other hospital-acquired infections, so the CDC believes hospitals should put in aggressive programs now to limit further spread. Prevention is key because there is no effective antibiotic treatment. Recovery depends largely on a patient’s immune system.

Starting this week, New York State is requiring all hospitals to report any case of CRE.

Source: everythinglubbock.com

PELALAWAN  – Saat ini, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) merupakan salah satu dokumen lingkungan hidup yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pelalawan mengimbau klinik-klinik, rumah sakit maupun kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan untuk melengkapi dokumen UKL- UPL yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012.

Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Mulyono melalui Kabid Analisis Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Pelalawan Eko Novitra kepada Riau Pos, Jumat (5/7) di Pangkalankerinci.

‘’Setiap klinik dan rumah sakit maupun kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi lingkungan wajib memiliki dokumen kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL). Dan bukan hanya klinik dan rumah sakit saja, tapi semua jenis yang berpotensi menghasilkan limbah baik usaha kecil setara dengan warung makan, restoran, klinik kesehatan, hotel hingga industri besar seperti pabrik kelapa sawit dan pabrik kayu wajib memiliki UKL-UPL,’’ terang Eko.

Dijelaskannya, saat ini di Kota Pangkalankerinci telah banyak menjamur klinik-klinik yang berbentuk balai pengobatan, klinik 24 jam yang dulunya berskala kecil dan selanjutnya menjadi rumah sakit.

‘’Dan tanpa disadari, jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan akan bertambah banyak pula seiring dengan semakin banyak pengunjung dan ragam pelayanan kesehatan, karenanya pemilik klinik maupun rumah sakit wajib memiliki dokumen itu,’’ bebernya.

Lebih lanjut dikatakan Eko, ada tiga tingkatan yang wajib memiliki izin lingkungan hidup yang terdiri dari kategori usaha kecil harus memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Sedangkan untuk usaha menengah harus memiliki UKL-UPL dan analisa dampak lingkungan (Amdal). Dan untuk industri besar seperti pabrik kelapa sawit yang lama beroperasi, saat ini sudah memiliki Amdal dan UKL-UPL.

‘’Hingga saat ini untuk usaha menengah baik klinik kesehatan maupun hotel, rata-rata belum memiliki izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL-UPL,’’ ujarnya.

Untuk itu, sambung Eko, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengimbau para pelaku usaha untuk mengurus izin lingkungan terutama yang baru membuka usaha.

‘’Apabila nanti ada ditemukan tidak memiliki surat upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL-UPL, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan,’’ tutupnya.

Sumber: riaupos.co

Teknologi telematika sebagai Strategi Pengembangan
Sumber Daya Manusia RS dan memperkuat pelayanan
kesehatan di daerah sulit dan terpencil

Ruang Theater, Gedung Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Pengantar

Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangannya, daerah sulit (terpencil, tertinggal dan perbatasan) menjadi kurang diminati oleh berbagai kalangan profesional sebagai tempat tinggal dan bekerja, tidak terkecuali profesional bidang kesehatan. Salah satu faktor kurang diminati termasuk kesulitan mendapatkan pendidikan dan pelatihan tambahan dan dukungan ilmu pengetahuan.

 Untuk itu, Indonesia membutuhkan inovasi dalam mendekatkan tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas daerah sulit ke pengembangan ilmu tepat guna. Teknologi tele-informatika sangat tepat untuk dioptimalkan dalam rangka mencapai tujuan ini, sebab penggunaan teknologi ini sudah sangat meluas di kalangan masyarakat. Untuk level RS dan Dinas Kesehatan, Pusdatin Kemenkes telah memasang teknologi komunikasi satelit di berbagai daerah terpencil. Jaringan ini di Papua dipergunakan untuk pelatihan oleh PKMK bekerja sama dengan KINERJA.

Dengan teknologi mutakhir telematika ini dapat dilakukan usaha untuk mendekatkan tenaga kesehatan di rumahsakit di kabupaten dengan sumber ilmu pengetahuan dan ketrampilan medik. Sistem ini dapat dipergunakan antara lain untuk: Tele-training dan e-library; Tele-medicine; dan Tele-conference

Tele-training sering dipergunakan oleh pelatih di daerah yang lebih maju untuk memberikan training di tempat yang sulit. Dengan tele-training pelatihan dapat dilakukan secara lebih rendah biaya, tidak tergantung pada jarak, dan lebih fleksibel waktunya. Untuk memudahkan kepustakaan juga ada e-library.

Di negara maju, misal di Swedia, teknologi telemedicine sudah dikenal luas dan dimanfaatkan secara luas. Di Indonesia, teknologi ini dalam bentuk sederhana sudah mulai dipergunakan dalam chain hospital, program sister hospital, dan berbagai kegiatan kerjasama antara daerah maju dan belum berkembang.

Tujuan

Seminar ini akan membahas mengenai Potensi dan Pengelolaan sistem IT untuk mengembangkan RS di daerah sulit dan melebarkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Secara khusus seminar ini akan membahas:

1. Membahas pengalaman PKMK menggunakan teknologi telekomunikasi di Papua dan NTT ;
2. Memahami teknologi VSAT dan sistem jaringan Pusdatin dan Telkom untuk pengembangan.
3. Membahas sistem tele-training dan telemedicine yang membutuhkan struktur, dana, tenaga ahli, dan kegiatan yang terkoordinasi;
4. Mengembangkan telehealth dan telemedicine lebih lanjut untuk RS di daerah sulit

Peserta

Partisipan yang diharapkan:

1. Manajer RS dan Kepala Dinas Kesehatan
2. Pimpinan Pusdatin dan Kemenkes
3. Perencana dan pembuat kebijakan di pusat maupun daerah
4. Dosen-dosen yang tertarik pengembangan teknologi jarak-jauh
5. Perwakilan NGO asing yang memiliki program peningkatan kapasitas RS di Indonesia
6. Konsultan manajemen rumah sakit
7. Peneliti di perguruan tinggi
8. Mahasiswa S2 Manajemen/Administrasi RS
9. Pemerhati masalah kesehatan

Agenda

Waktu	Materi	Fasilitator
08.00-08.30	Registrasi Ulang
08.30-09.00	Pembukaan: “Era Tele-health dimulai”	Prof. Laksono Trisnantoro Wakil Dekan III FK UGM Pusdatin/Sekjen Kemenkes
09.00 – 10.30	Panel 1: Pengalaman dan Kebutuhan Pengalaman FK UGM di NTT:Penyusunan Manual Rujukan dengan menggunakan teleconference.

Pengalaman FK UGM melakukan kegiatan tele-training di 4 Kabupaten/Kota di Papua menggunakan VSAT Pusdatin dan Speedy.

Pengalaman RS Harapan Kita dengan RSD Kefa di NTT

 

Pembahas:

Kebutuhan RS di daerah sulit untuk menggunakan telehealth dan telemedicine (dari aspek klinis dan non klinis)

Kebutuhan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
–
Diskusi–

Dr. Siti Zaenab MKes

Dr. Ig. Praptorahardjo dan dan Eunice Pricilla S (melalui teleconference)

Direktur RS Harapan Kita dan Dr. Sutikno SpOG

Moderator:

Laksono Trisnantoro

Direktur RSUD Bajawa

Kadinkes Kabupaten Jayapura (melalui teleconference)10.30 –10.45Coffee Break10.45 – 12.15

Panel 2: Hardware dan Software sebagai pendorong

Aspek Teknologi:

• Jaringan Pusdatin Kementerian Kesehatan
• Pelayanan PT Telkom melalui Speedy dan VSAT
• Kesiapan daerah untuk VSAT
• Perlengkapan di RS dan pusat pembelajaran yang akan menggunakan tele-health dan telemedicine

Diskusi––

Kepala Pusdatin

Wakil dari PT Telkom

Nasrulhadi (melalui teleconference dari Papua)

Aryanto Nugroho

Moderator:12.15– 13.00Makan Siang13.00 – 15.00Diskusi Ide dan Kemungkinan Teknis Pelaksanaan:
Arah pengembangan ke depan dan pengembangan web sebagai platform pengembangan.
Program: Pengembangan Puskesmas dan RS untuk tele-training dan telemedicine.

• Kegiatan Pengembangan Manajemen
• Kegiatan Pengembangan penanganan penyakit (klinis)
• Kegiatan telemedicine

Pengembangan Sistem untuk tele-training dan tele-medicine.

• Proses kegiatan
• Fasilitas dan Teknologi yang dibutuhkan
• Anggaran dan sumber pembiayaan
• Production House
• Insentif untuk terlibat dalam kegiatan ini
• Tenaga yang diperlukan

15.00– 15.15Penutup

Biaya Pendaftaran : Rp 250.000,-

Dapat ditransfer melalui rekening virtual (virtual account) :

“UGM FKU S2 IKM PENERIMAAN PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP”,

nomer rekening; 9888807104110003, bank BNI Cabang UGM Yogyakarta.

Informasi Pendaftaran:

Hernie Setyowatie (Menik) dan Aris Setyowati (Aris)

Magister Manajemen Rumahsakit FK UGM

Gedung IKM Lantai II, Jl. Farmaco Sekip Utara Yogyakarta

Phone : +62 274 581679/551408

HP : +62 818 26 9560 / +62 81 2273 2363

Email : [email protected] atau [email protected]

Anggi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)

Gedung IKM Baru Lantai II, Jl. Farmaco Sekip Utara Yogyakarta

Phone : +62 274 549425/549424

Bustanul Arifin (www.manajemenrumahsakit.net)

HP : +6285824050945

Email : [email protected]

Silahkan untuk mengunduh leaflet seminar.

LONDON (Reuters) – On any given day, some 80,000 patients in Europe are fighting an infection they picked up in hospital, often while in intensive care, the EU’s disease monitoring agency said in a survey published on Thursday.

Although some of these infections can be treated easily, others – like the superbug MRSA and other drug-resistant bugs – can be fatal or affect patients’ health very seriously, taking several months of costly hospital care and medication to beat.

A survey by the European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) found that on any given day, one in 18 patients in European hospitals has at least one hospital-acquired infection – amounting to around 3.2 million patients per year.

“Healthcare-associated infections pose a major public health problem and a threat to European patients,” said Marc Sprenger, director of the Stockholm-based ECDC.

He said many of these infections could be prevented by well thought-out, sustained and multi-pronged prevention and control programmes and he urged hospitals to step up the fight.

“Such programmes, as well as prudent use of antibiotics, will help all actors involved to protect the patients of European hospitals,” he said in a statement.

The ECDC warned last year that doctors are increasingly having to turn to last-ditch antibiotics due to growing drug-resistant superbug infections in Europe – many of them acquired in hospitals.

The latest survey, which covered 1,000 hospitals in 30 European countries, found the highest rates of hospital-acquired infections were among patients admitted to intensive care units, where 19.5 percent of patients had at least one bug they had picked up from the hospital.

“SUPERBUGS”

The most common types of infection are respiratory tract infections such as pneumonia and infections of the bloodstream. These are often caused by Klebsiella pneumoniae and E. coli bacteria, both of which have shown an ability to develop resistance to some of the most powerful antibiotics.

Among a total 15,000 reported healthcare-associated infections, surgical site infections and urinary tract infections are also common. Many of the infections are also found to be drug-resistant “superbugs”, the survey showed.

Among all infections with Staphylococcus aureus bacteria in which full testing was carried out, more than 40 percent were reported as resistant to methicillin – in other words they were MRSA infections, the ECDC said.

Worldwide, MRSA infects an estimated 53 million people annually and costs more than $20 billion a year to treat. It kills around 20,000 people a year in the United States and a similar number in Europe.

EU health and consumer affairs commissioner Paola Testori Coggi said the findings of the European survey were “worrying” and urged health authorities to do more to protect patients in hospital and to step up the fight against antibiotic resistance.

Drug resistance is driven by the misuse and overuse of antibiotics, which encourages bacteria to develop new ways of overcoming them.

Experts say hospitals are often guilty of overusing antibiotics, giving them as “blanket” treatments before full testing has established which drugs are really needed.

Source: yahoo.com

A second doctor in eastern P.E.I. is speaking out against changes to services at the Souris Hospital.

The province is converting the hospital from an acute care facility to an extended-care facility, with three acute-care beds. It’s part of a revamping of the province’s health system that will see most acute care centralized at P.E.I.’s two main hospitals in Charlottetown and Summerside.

Dr. Tom Bronaugh told CBC News Wednesday it doesn’t make sense to transfer most patients from Souris to Charlottetown, an hour’s drive away.

“Most patients prefer to stay here, if we had the capability to take care of them,” said Bronaugh.

“It’s more convenient for them, they feel more comfortable with their family doctor taking care of them, they feel comfortable with their family and friends being able to visit them easily.”

Hospital services staying, says Health PEI

Bronaugh said he doesn’t understand why the province is changing a system that’s working well for the area. He is also concerned Souris will lose most of its diagnostic imaging and lab services.

In a news release early this week, Health PEI said Lab and X-ray service will continue to be available at Souris Hospital.

“Services such as lab, diagnostic imaging, ambulatory care and dialysis will continue to be available at Souris Hospital after the facility transitions and begins offering more extended care,” said Health PEI CEO Richard Wedge.

“There’s been some confusion in the public regarding which services will remain at the facility so I wanted to take this opportunity to clarify those important points.”

Wedge noted the 14 extended-care beds at the revamped hospital will offer restorative, respite, convalescent and palliative care.

He said the extended-care beds will free up more acute care beds in the province.

Source: cbc.ca

Jakarta : 10 hari setelah Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) menerima akreditasi Joint Comission International (JCI), ternyata salah satu rumah sakit di Bali menerima penghargaan yang sama, yaitu Rumah Sakit Shanglah.

Demikianlah yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsia Mboi, ketika ia memberikan kata sambutannya dalam acara `Apresiasi Akreditasi JCI RSCM dan Persemian RSCM Kirana`, di RSCM Kirana, Kamis (4/7/2013).

“Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 8 rumah sakit di Indonesia yang berstandar international,” kata Nafsia.

Ada pun rinciannya yaitu 2 rumah sakit pemerintah 6 swasta di 3 kota Jakarta, Bandung dan Bali.

Yang pasti, dengan diakreditasikannya rumah sakit pemerintah, seluruh masyarakat tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan berkualitas tinggi

Selain itu, diharapkan seluruh staf meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat untuk melayani rakyat dengan hati tulus dan penuh senyum.

“Jangan kembali ke budaya yang lama. Tapi memberikan contoh dan diikuti rumah-rumah sakit yang lain untuk mencontohnya,” kata Nafsiah.

Sumber: liputan6.com

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh rumah sakit agar memberi perhatian besar kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama untuk masyarakat miskin. Rumah sakit diminta menghargai hak-hak pasien.

Secara khusus, Presiden meminta rumah sakit memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kritis tanpa harus melalui prosedur administrasi yang berbelit. Dengan demikian, nyawa pasien dapat diselamatkan.

“Kita tidak ingin mendengar lagi ada kasus pasien yang meninggal dunia akibat ditolak kehadirannya di rumah sakit tertentu dengan berbagai alasan yang lebih prosedural,” kata Presiden saat peresmian unit pelayanan terpadu kesehatan mata RSCM Kirana di Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Presiden mengatakan, pemerintah sudah memberikan perhatian besar bagi kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah menjalankan reformasi di bidang kesehatan untuk mengubah paradigma masyarakat dari berobat gratis menjadi sehat secara gratis.

Akses kesehatan bagi rakyat miskin melalui Jamkesmas dan program keluarga harapan, kata Presiden, juga telah menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Sejak Indonesia merdeka, lanjutnya, Jamkesmas paling banyak memberikan jaminan kesehatan.

Presiden juga mengajak semua pihak untuk menggalakkan kampanye nasional menjaga kesehatan lahir dan batin.

“Dengan kesehatan lahir, kita dapat jalankan kehidupan dengan semangat, enerjik, produktif. Dengan sehat secara batin, kita dapat jalani kehidupan dengan aman, tenteram, damai,” ujar Presiden.

Sumber: kompas.com

Patients at the hospital in Greater Manchester have to wait up to four days to see a consultant, or are left in corridors for hours as A&E is full, two reviews commissioned by the hospital found.

Junior doctors are also understood to have privately raised concerns about staffing levels.

Long delays before being assessed are putting patients at risk, with some admitted on a Friday not being checked by a consultant until Tuesday, according to the reports by NHS review teams seen by the Guardian.

Tameside maintain on their website that the Care Quality Commission, the care regulator, gave them “clean bill of health” after an unannounced visit in February.

But the reviews of the hospital, which cares for 250,000 people in east Manchester and Derbyshire, were carried out at roughly the same time and uncovered a string of problems.

Patient admission into A&E is being delayed because the beds are frequently full, it was claimed in the report which is said to have made repeated references to shortages of doctors and nurses and a lack of consultants.

The hospital says it has drawn up an action plan to address the issues raised by the NHS experts.

However, Jeremy Hunt, the Health Secretary, has criticised the hospital and the CCG over the reports.

“Substandard care in hospitals is completely unacceptable,” Mr Hunt said. “Patients should not face excessive waits for treatment and junior doctors must have the support they need from consultants to provide patients with that treatment”.

The Interim Management and Support (IMAS) team, which visited Tameside at its request in March, concluded that “delays in assessment, treatment and admission” from A&E are adversely affecting “patient outcomes” as well as their experience of the care.

They also noted a nurse was accepting the handover of patients from ambulance crews in corridor.

“Up to eight patients at a time had recently been managed in the corridor with delays of up to two hours. Nurses … noted that one patient had waited up to seven hours in the corridor,” the review found.

A separate report, by the North West Utilisation Management Unit (UM), also identified a number of problems.

Patients were not receiving painkillers promptly and some referred to the medical assessment and admission unit by their GPs for serious but not life-threatening issues were waiting several hours and sometimes overnight on chairs before being seen, the staff informed the review team.

Local GPs now want the long-serving chief executive of Tameside General Hospital, Christine Green, and the medical director, Tariq Mahmood, to stand down.

Tameside is one of 14 hospitals at which Sir Bruce Keogh was asked to investigate high death rates in the wake of the Francis report. His report is due in the next few weeks.

A spokesman for Tameside Hospital said: “The Trust takes the views and concerns of its staff very seriously, including those who work day-in, day out under enormous pressure on the frontline.

“That’s why we specifically commissioned the reviews concerned, precisely so we could understand more about our delivery on the frontline and how its quality can be maximised alongside support for our staff.

“As soon as the reports were received, we sought to substantiate any comments or observations contained in them, although some comments by individuals were not able to be substantiated.

“Within 4 weeks, we developed a specific Action Plan to address the concerns in the reviews. This was signed off by the Board over a month ago, a copy sent to Monitor and has been publicly available via our website since the beginning of June.”

They admitted that some of their staff – believed to be junior doctors raising staffing issues – discussed a number of concerns with the postgraduate medical dean for Greater Manchester, Jackie Hayde.

But the spokesman added that he was “surprised” that local GPs, who form the Tameside and Glossop clinical commissioning group (CCG), had expressed a lack of faith in the management as they had a good working relationship.

Source: telegraph.co.uk