manajemenrumahsakit.net :: WONOGIRI- Lima orang warga Dusun Manggis Ngadirojokidul Kecamatan Ngadirojo, terserang Demam Berdarah Dengue.  Tak butuh waktu lama serangan demam berdarah diakui menyebar dengan cepat.

Hal itu diungkapkan Mulyono, warga dusun Manggis, desa Ngadirojokidul Kecamatan Ngadirojo, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonogiri, Selasa (13/1/2015).  Iya mengatakan semula istrinya setelah istrinya di ketahui menderita DBD menyusuk kemudian secara berurutan 5 tetangga yang jarang rumahnya tidak cukup jauh.

“Semula istri saya, setelah itu 5 orang tetangga saya. Tidak lama, masuk rumah sakitnya hanya selang beberapa hari saja,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, tahun 2014 lalu angka kasus penyakit demam berdarah penyakit demam berdarah itu mencapai 42 kasus. Diantaranya terjadi dikecamatan Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo dan Manyaran. Sebelumnya serangan demam berdarah pada tahun 2013 tersebar di 11 kecamatan yang ada di Wonogiri. kasus demam berdarah paling tinggi terjadi pada bulan januari, yakni 10 kasus.

Kewaspadaan Kurang

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Wonogiri, dr. Widodo mengatakan kecepatan dalam penyajian data serangan DBD masih buruk. Pihaknya menuding pihak Rumah Sakit maupun poliklinik di Wonogiri yang jumlahnya belasan tidak tertib dalam membuat pelaporan KDRS (Kesiapan dini rumah sakit) untuk  DKK.

“Kewaspadaan rumah sakit yang sering saya singgung. Kami akui KDRS masih sangat kurang. Rumah sakit sebenarnya punya tanggung jawab, kalau itu disajikan cepat, langkah pencegahan kita akan baik,” ujarnya Selasa (13/1) sat dijumpai di ruag kerjanya

Kabid Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL) Suprio Heriyanto mengakui angka penderita demam memang meningkat pada Januari 2015 ini. Mulai awal tahun  2015, trend kasus demam dengue di Wonogiri  cenderung meningkat. Bahkan hingga minggu ini satu bulan terakhir ini, sekitar 60 warga masuk rumah sakit lantaran demam tanpa sebab.

“Tapi dari jumlah itu belum pasti semuanya DBD. Sebab seringkali kalau masyarakat mendengar demam langsung konotasinya demam itu DBD, ” ujarnya.

Setidaknya di Wonogiri terdapat 8 rumah sakit dan 8 polik klinik. Baik rumah sakit maupun poliklinik kesehatan memiliki tanggung jawab yang sama dala pelaporan  KDRS ke DKK.

Arief Setiyanto

Sumber: joglosemar.co

manajemenrumahsakit.net :: Medan. Langkah dari RS Pirngadi Medan untuk berkomitmen menjadi rumah sakit yang terakreditasi dalam pelayanan pada tahun 2015 ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Di antaranya menilai, RS milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan perlu melakukan terobosan dalam hal pelayanan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, direktur rumah sakit harus membuat terobosan dengan cepat dalan pelayanan. Jangan lebih kepada orientasi proyek. Harus juga berusaha agar sarana dan prasarana membuat orang nyaman, di antaranya penataan parkir, penataan bangunan yang tidak terkesan kumuh.

“Dengan terobosan-terobosan baru dan sumber daya manusia yang lebih baik, tentu rumah sakit akan menjadi lebih baik. Sehingga dapat meraih akreditasi terbaik,” ujarnya, Selasa (13/1)

Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumatera Utara (Sumut), Azwan Hakmi Lubis menuturkan, hingga kini, belum satu pun rumah sakit di Sumut, khususnya Kota Medan, mendapatkan akreditasi nasional.

Karenanya, sebagai rumah sakit pemerintah, baik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan memang harus segera bersiap meraih akreditasi ini.

Sehingga bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya untuk mendapatkan pengakuan yang sama dari Kementerian Kesehatan.

“Persi juga sudah sering menyelenggarakan pertemuan untuk sosialisasi akreditasi versi baru ini. Mudah-mudahan tahun ini ada rumah sakit kita yang mendapatkan akreditasi ini. Sehingga layanan rumah sakit akan semakin baik,” tandasnya

Sementara itu, Direktur Utama RSUD dr Pirngadi, Edwin Effendy mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk mewujudkan proses akreditasi tersebut. Itu sebabnya beberapa waktu lalu, dia bersama seluruh pegawai membuat komitmen untuk mendukung pelaksanaan akreditasi.

Dalam wujud komitmen tersebut, sebanyak 2.000 pegawai membubuhkan tandatangan pada spanduk berukuran lebih kurang 6 meter x 3 meter yang telah dipajang di dinding depan Instalasi Gawat Darurat RSPirngadi Medan.

Meskipun hanya simbolis, Edwin mengharapkan seluruh pegawai menandatangani komitmen ini. Hal ini untuk menunjukan komitmen dalam memenuhi target rumah sakit dalam mewujudkan motto rumah sakit yakni, kepentingan pasien adalah yang utama.

“Komitmen itu jangan hanya sekadar simbolis diucapkan. Harus diwujudkan. Tujuannya tidak lain untuk memberi layanan kepada pasien, karena, kebutuhan pasien itulah yang utama. Dalam penilaian akreditasi. Di mana hak pelayanan pasien yang utama. Ini tekad RSUD Pirngadi ke depan. Komitmen ini harus ditanamkan dari niat, tanggungjawab, jangan pura-pura atau hanya sekadar tanda jadi saja,” terangnya. ( prawira)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: PENAJAM – Sebanyak 20 tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam Paser Utara (PPU) tidak mengikuti seleksi tenaga honorer yang dilakukan beberapa hari yang lalu.

Direktur RSUD PPU dr Grace Makisurat mengatakan, terdapat 289 tenaga honorer yang ada di rumah sakit yang diwajibkan ikut seleksi guna mengukur kemampuan para tenaga medis maupun umum. Namun, pada saat berlangsungnya tes tahap pertama, sekira 20 orang tidak ikut seleksi.

“Secara alamiah banyak tenaga honor kita yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena mereka tidak siap diseleksi, tenaga honor itu ada dari perawat dan tenaga umum,” kata Grace, kemarin (11/1).

Ia menjelaskan, pada dasarnya tes yang ditujukan kepada tenaga honorer itu untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh tenaga para medis mapun tenaga umum. “Sebenarnya kami tidak target pengurangan. Hanya lebih kepada penyaringan dan memilih tenaga yang punya skill untuk ditempatkan pada posisi strategis seperti UGD, kamar bersalin dan kamar operasi,” jelasnya.

Ia menuturkan, ada beberapa tenaga honorer yang sebelumnya ditempatkan di bagian administrasi memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga dialihkan ke posisi strategis. “Bagi para medis yang tidak lulus pada tes skill, mereka akan diberi kesempatan untuk tes komputer.

Kami siapkan sebagai tenaga administrasi. Makanya dalam proses seleksi itu selain tes skill, ada juga tes wawancara yang gunanya untuk menanyakan secara langsung kepada mereka apakah siap untuk ditempatkan di tenaga  administrasi,” tuturnya.

Namun kegiatan seleksi tersebut, kata Grace, dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD PPU. Tapi, pada akhirnya melalui Komisi II DPRD PPU menyetujui langkah pihak rumah sakit setelah diberi penjelasan. “Kami sudah jelaskan kepada Komisi II, bahwa selama ini ada beberapa komplain dari masyarakat kalau pelayanan terlambat, kemudian ada tenaga honorer kita yang memasang jarum infus, beberapa kali ditusuk tidak terpasang. Itu kan membuat pasien tidak nyaman,” terang Grace.

“Di hadapan Komisi II kami juga katakan, seumpamanya istri bapak (anggota Dewan, Red.) masuk ke rumah sakit, kemudian ditangani oleh tenaga kami yang skillnya kurang, ditusuk beberapa kali baru terpasang infusnya. Mau ndak, istri bapak digitukan. Akhirnya Komisi II setuju dengan kegiatan itu. Karena tujuannya untuk meminimalisir komplain dari masyarakat,” tambahnya.(bp-20)

Sumber: balikpapanpos.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Lebak – Tingkat kunjungan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Adjidarmo Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, meningkat dua kali lipat pascapemberlakuan program jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Kami merasa kewalahan melayani pasien pascapemberlakuan BPJS,” kata Kepala Bagian Humas RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Budi Kuswandi saat dihubungi di Lebak, Selasa (13/1).

Ia mengatakan, selama ini pasien BPJS baik melalui program penerima biaya iuran (PBI) atau non PBI, termasuk mandiri ada keberanian berobat ke rumah sakit. Sebab, berobat ke rumah sakit gratis melalui perlindungan jaminan kesehatan tersebut.

Saat ini, pascapemberlakuan BPJS kunjungan pasien berobat jalan maupun rawat inap naik dua kali lipat. Bahkan, ruangan rawat inap setiap hari selalu penuh pasien.

“Kami terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan agar semua pasien BPJS mendapat perawatan medis dengan baik,” kata Budi.

Menurut dia, saat ini kamar inap rumah sakit tidak mampu menampung pasien yang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Bahkan, pasien di IGD harus menunggu berhari-hari jika ingin masuk ruangan kamar.

Saat ini, RSUD Adjidarmo Rangkasbitung memiliki 57 dokter umum dan 26 dokter spesialis.

“Kami tahun depan berharap dapat dokter spesialis guna meningkatkan pelayanan kesehatan,” kata Budi.

Di tempat terpisah, Kepala BPJS Kabupaten Lebak Dwi Ernawati mengaku saat ini warga yang masuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional cukup tinggi.

Diperkirakan warga Lebak yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan sekitar 770.000 dari jumlah penduduk 1,3 juta jiwa.

Mereka peserta BPJS terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), Polri, TNI, Purnawirawan, Jamkesmas, Jamkesda, dan Mandiri.

Masyarakat yang membuat peserta BPJS baru itu antara 150-200 orang per hari.

“Kami terus mendorong masyarakat agar mendapatkan pengobatan dan perawatan inap secara gratis, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit melalui peserta BPJS,” kata Dwi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Maman Sukirman mengatakan, pemerintah daerah menargetkan tahun 2019 seluruh warga Lebak masuk memiliki jaminan perlindungan kesehatan dengan masuk peserta BPJS.

Saat ini, kata dia, warga Lebak yang memiliki jaminan kesehatan gratis melalui program JKN sekitar 770.000 jiwa. “Kami optimistis 2019 semua warga Lebak memiliki perlindungan kesehatan,” kata Maman.

Penulis: /NAD

Sumber: beritasatu.com

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA – Universitas Tarumanagara (Untar) akan membangun Rumah Sakit (RS) Pendidikan. Hal ini sesuai peraturan pemerintah yang mewajibkan institusi fakultas kedokteran (FK) di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk memiliki fasilitas tersebut.

Rektor Untar, Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso mengatakan, meski sudah memiliki RS Royal Taruma, pihaknya juga akan membangun RS Pendidikan yang khusus.

“RS Pendidikan Untar harus ada fasilitas pendukung pendidikan seperti ruangan diskusi mahasiswa,” ujar Roesdiman, di Universitas Tarumanagara, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (13/1/2015).

Menurut Roesdiman, RS Pendidikan Untar akan menempati tanah 130 hektar. Saat ini, mereka juga sedang merancang bangunan dan mengurus perizinan.

“Kami harapkan tahun ini masuk tahap persiapan. Tanahnya cukup besar, dan kami ingin mengoptimalkan lahan. RS pendidikan ini modern karena perkembangan teknologi yang semakin canggih,” ucapnya.

Dia memperkirakan, anggaran pembangunan per meter persegi mencapai Rp6 juta. Anggaran juga akan dialokasikan sebagian besar pada pengadaan alat-alat seperti CT scan. Semua dana dianggarkan dari kas Untar sendiri.

“RS pendidikan tentunya bertujuan untuk bagaimana membuat lulusan mahasiswa FK Untar mempunyai kemampuan tertinggi. Nantinya, bangunan 21 lantai ini akan dimanfaatkan mahasiswa untuk praktik dengan pasien masyarakat umum,” ungkapnya. (rfa)

Sumber: okezone.com

manajemenrumahsakit.net :: Demi menjamin kebutuhan masyarakat, selama setahun ini pemerintah telah mewajibkan semua masyarakatnya mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akibat kebijakan itu, jumlah pasien di RSUD seluruh Indonesia melonjak tinggi. Sayang, dari lonjakan pasien itu ternyata banyak RSUD yang justru merugi akibat biaya rumah sakit tak bsa diklaimkan.

Sejak diberlakukannya program BPJS setahun ini, jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh Indonesia mengalami ledakan jumlah pasien. TIdak kecuali, di RSUD Sleman, Morangan, Sleman, Yogyakarta. Jika sebelum diberlakukannya BPJS pasien rawat jalan paling banyak hanya 250 orang, pasca BPJS mencapai 350-an orang perhari. Sementara itu jumlah pasien rawat inap sebelum program BPJS hanya 11.000 orang, setelah diberlakukan program BPJS meningkat tajam lebih dari 13.000 orang pertahun.

Akibat meningkatnya jumlah pasien itu, RSUD Sleman tak mampu memberikan pelayanan maksimal. Keterbatasan ruang mengakibatkan pasien harus rela mendapatkan ruang kelas yang tidak sesuai dengan kelas jaminan kesehatan yang semestinya. Semisal, pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan di ruang Kelas II sesuai kelas pada jaminan kesehatannya, terpaksa harus mau dirawat di Kelas III. Meskipun, dalam kasus tersebut pelayanan dan obat-obatan tetap disesuaikan dengan kelas yang semestinya diperoleh pasien. Ini terpaksa dilakukan sebagai upaya RSUD Sleman untuk tetap bisa memprioritaskan pasien BPJS mendapatkan perawatan.

Namun jika kendala keterbatasan ruang ikut ditanggung kerugiannya oleh pasien, pihak RSUD Sleman masih harus menanggung beban biaya perawatan yang tak bisa diklaimkan. Selama dalam setahun pemberlakuan BPJS, RSUD Sleman bahkan mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Joko Hastaryo-Dirut RSUD Sleman mengatakan, pihaknya sering terkendala oleh perubahan aturan secara mendadak sehingga beberapa hal menjadi tak bisa diklaimkan ke pihak BPJS. Padahal, pelayanan kesehatan sudah terlanjur diberikan. Sejumlah perubahan aturan itu, kata Joko, antara lain terkait pelayanan terhadap bayi baru lahir dan pasien denga diagnosa tertentu. Alhasil, dengan beban kerja yang bertambah akibat meningkatnya jumlah pasien, RSUD Sleman masih harus menghadapi persoalan biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuk pasien dan tak bisa diklaimkan ke pihak BPJS akibat perubahan aturan yang mendadak. “Kami sangat berharap agar perubahan aturan disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga kami tidak terus merugi karena harus menanggung biaya perawatan yang tak bisa diklaimkan”, pungkasnya. (kk)

Sumber: beritaegatama.com

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Kepala Cabang Pekanbaru Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan, Mairiyanto menyebutkan hingga saat ini Rumah Sakit Eka Hospital dan Santa Maria belum bergabung dalam BPJS.

Dia menyebutkan kedua rumah sakit besar ini masih terkendala dalam hal administrasi dan persiapan sarana dan prasarananya. “Kedua rumah sakit ini hingga sekrang memang belum bergabung dengan kita. Mungkin mereka masih terkendala kesiapan-kesiapan lain sealin administrasi, mungkin dari sisi sarana dan prasarananya,” ujarnya kepada bertuahpos.com, Selasa (13/01/2015).

Sementara itu, pihaknya terus berupaya agar target seluruh badan usaha tergabung dalam BPJS untuk tahun 2015 ini. Data sementara yang berhasil masuk di BPJS menyebutkan bulan pertama tahun ini menunjukkan belum sampai 50 persen badan usanya menyertakan dirinya untuk mendaftar ke BPJS. (melba)

Sumber: bertuahpos.com

manajemenrumahsakit.net :: Medan, (Analisa). Komisi E DPRD Sumut melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Prof HM Yamin Medan, Senin (12/1). Dalam sidak tersebut diketahui ternyata banyak rumah sakit di Sumatera Utara yang tidak berkembang karena terkendala pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

Sidak tersebut dipimpin Sekretaris Komisi E, Firman Sitorus, didampingi anggota Richard Pandapotan Sidabutar, SE dan Philips Perwira Juang Nehe.

Sebelumnya, sesuai dengan temuan di lapangan, Richard Pandapotan Sidabutar,SE  dari Fraksi Gerindra mengkritisi, kondisi rumah sakit umum (RSU) Parapat sebenarnya tidak cocok jadi rumah sakit. Tetapi lebih cocok hanya sebagai Puskemas. Dia bahkan menanyakan tipe RSU Parapat karena diketahui dari tahun ke tahun tidak ada penambahan SDM seperti dokter

“RSU Prapat itu berada di daerah pemilihan saya. Diketahui dokternya setiap tahun hanya dua saja sehingga diniltai tidak berkembang. Kondisi kekurangan dokter ini sudah saya sampaikan saat reses ke pemerintah kabupaten,” katanya.

Mendengar informasi dari Richard, Kadis Kesehatan Provsu, dr RR S.H Surjatini, M.Kes mengaku di Simalungun ada tiga rumah sakit tetapi sebuah bermasalah. “Permasalahan sekarang semua rumah sakit milik pemerintah itu kecukupan SDMnya sangat sulit. Padahal, untuk menentukan rumah sakit tersebut kelas apa? Harus memenuhi persyaratan, salah satunya SDM.

Menurutnya, dari persyaratan, seperti sarana dan prasarana, SDM yang sangat sulit. Makanya, untuk bisa membantu disarankan pemerintah memiliki program menyekolahkan dokter atau menerima PNS dari dokter yang sudah lulus. “Kalau menunggu pengangkatan cukup berat dikarena  pusat yang menentukan paling tidak hanya bisa menyekolah atau menarik orang yang sudah lulus ke tempat itu. Orang mau ditempatkan asalkan intensiftnya sesuai,” katanya.

Selain itu, manajemen harus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena biasanya rumah sakit setelah diakrediatasi bisa menjadi BLUD sehingga bisa menganggarkan SDM dari luar dan membayarnya melalui BLUD tersebut. Jika tidak akan sulit dan hanya tertentu saja.

Terkait masalah SDM, lanjut Kadis Kesehatan Sumut, sebenarnya Komisi E tidak perlu jauh-jauh dalam mengambil sampel, di rumah sakit pendidikan USU juga masih bermasalah.

“Kita sering mendengar ada kepala daerah atau pejabat ingin membangun rumah sakit. Kalau fisiknya saja memang cepat, tetapi membangun SDM belum tentu terpenuhi,” ujarnya.

Kepala Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan, Bambang Suprayetno, SMK mengatakan, Dinkes juga sudah menyebarkan surat ke pemerintah kabupaten/kota ditembuskan ke Komisi E DPRD Sumut terkait tentang data rumah sakit, jumlah SDM yang kurang dan yang dibutuhkan. “Kita sudah sebar surat ini kepemerintah kabupaten/kota setahun yang lalu,” ucap Bambang.

Mendengar penjelasan itu, Richard meminta agar segera mengirim kembali lagi ke Komisi E karena susunan struktur Komisi E sudah berganti.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, Firman Sitorus, SE mengatakan sidak ke Dinas Kesehatan Provsu sebagai bentuk pengawasan yang melekat. Apalagi, Komisi E yang menangani masalah kesehatan dengan mitra salah satunya Dinas Kesehatan Provsu. “Kunjungan ke kantor Dinkes Provsu ini untuk melihat kondisi terkini dan menanyakan prosedur-prosedur. Misalnya, terkait perizinan rumah sakit. Berapa jumlah rumah sakit di Sumut dan bagaimana stok obata-obatan khususnya untuk kabupaten/kota dan bencana seperti Sinabung. Apakah cukup,”katanya.

Mendengar ini, Sekretaris Dinkes Sumut, Drs Afwan APT mengaku stok obat-obatan untuk pengungsi Sinabung cukup bahkan sudah ada tim yang diturunkan ke sana untuk menanganinya.

Terkait obat-obatan untuk kabupaten/kota, Dinkes Provsu tentunya sebelum memberikan terlebih dahulu meminta kebutuhan dari kabupaten/kota dan stok yang ada. “Jangan nantinya diberi bantuan ternyata dijadikan stok. Itu yang tidak kita inginkan. Kita minta pemerintah daerah sebelum meminta juga melaporkan stoknya juga,” katanya. (maf)

Sumber: analisadaily.com

manajemenrumahsakit.net :: CILACAP – Pansus V DPRD Cilacap menyatakan keprihatinan, karena banyak rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas belum memiliki incinerator atau alat untuk membakar sampah medis.

”Pemkab Cilacap harus melengkapi rumah sakit dan puskesmas milik pemkab dengan incinerator. Pemkab juga harus bersikap tegas dengan mewajibkan setiap rumah sakit atau poliklinik swasta, untuk memiliki alat tersebut,” kata Hermawan Santosa, anggota Pansus V DPRD Cilacap, Jumat (9/1).

Menurut Hermawan, saat ini Pansus V sedang membahas raperda tentang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui raperda tersebut, pihaknya sebagai anggota Pansus V, ingin agar setiap rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan, dan puskesmas di Cilacap tidak sampai menjadi sumber penyakit.

Rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan, dan puskesmas adalah tempat orang sakit dirawat. Berarti, di antara pasien yang sedang dirawat, membawa penyakit yang berbeda-beda.

Limbah Medis

Kalau penanganan limbah medis di rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan dan puskesmas tidak dilakukan secara benar maka limbah medis tersebut akan menjadi media bagi penyebaran penyakit kepada orang sehat yang sedang berada di rumah sakit, baik pegawai, keluarga pasien atau orang yang sedang menjenguk. Padahal terkadang ada penjenguk pasien yang membawa anak-anak.

Pemkab Cilacap memiliki dua rumah sakit yaitu RUSD Cilacap dan RSUD Majenang. Adapun jumlah puskesmas yang dimiliki, mencapai 38 unit. Kalau pemkab harus membeli incinerator untuk 38 puskesmas, tentu anggaran yang harus disediakan sangat besar.

“Tidak harus semua puskesmas memiliki incinerator. Tapi cukup puskesmas-puskesmas tertentu saja karena satu alat bisa digunakan untuk menghancurkan sampah medis dari beberapa puskesmas. Berarti sampah medis dari puskesmas terdekat dibawa ke puskesmas yang telah dilengkapi incinerator untuk dihancurkan bersama-sama limbah medis dari puskesmas lainnya,” katanya.

Pengadaan incinerator perlu dilakukan Pemkab Cilacap karena alat tersebut tidak hanya menghancurkan limbah medis tapi juga dapat membunuh mikroba dan virus patogen yang ada di sampah medis.(ag-63)

Sumber: suaramerdeka.com