manajemenrumahsakit.net ::

manajemenrumahsakit.net :: KRUI

manajemenrumahsakit.net :: Balikpapan :Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meresmikan berdiri rumah sakit untuk melayani warga miskin. Pembangunan rumah sakit itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 98 miliar. Rumah sakit itu berkapasitas 186 tempat tidur.

“Menjadi kado terindah bersamaan hari ulang tahun Balikpapan,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy, Selasa, 10 Februari 2015.

Rizal mengatakan pembangunan rumah sakit ini dimulai sejak tahun 2012. Pemerintah daerah berupaya keras mewujudkan pembangunan rumah sakit dalam proses pembebasan lahannya. “Kami istilahnya harus berdarah darah dalam membebaskan tanah masyarakat ini,” ujarnya.

Pemkot Balikpapan, kata Rizal, sudah bertekat menjadikan rumah sakit tipe C menjadi kebanggaan warga setempat. Pemkot juga berjanji untuk terus meningkatkan profesionalisme tenaga medis maupun penambahan berbagai alat kesehatannya.
“Tahun ini akan kami alokasikan Rp 20 miliar untuk pengadaan alat kesehatan,” paparnya.

Direktur Rumah Sakit Balikpapan, Dyah Muryani mengatakan prioritas layanan rumah sakit ini adalah bagi warga miskin setempat. Sebanyak 60 persen tempat tidur diperuntukan bagi pasien Kelas C. “Mayoritas adalah untuk pasien Kelas C. Sisanya untuk kelas B sebanyak 30 persen dan A sebanyak 10 persen,” kata Dyah.

Tarif rawat inap rumah sakit ini, kata Dyah, lebih murah dibandingkan rumah sakit lain sejenisnya di Balikpapan. Dia membeberkan tarif termahal ditawarkan untuk pasien Kelas A atau VIP seharga Rp 350 ribu per harinya. “Adapun ruang Kelas B seharga Rp 175 ribu per hari sedangkan Kelas C seharga Rp 90 ribu per hari,” jelasnya.

Dyah yakin tarif rumah sakit Balikpapan ini mampu dijangkau warga miskin setempat. Apalagi sudah adanya program kesehatan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat yang seluruhnya diterima di rumah sakit ini.

Rumah sakit Balikpapan sudah memiliki fasilitas radiologi, laboratorium, ruang operasi hingga ICU gawat darurat. Rumah sakit ini masih membutuhkan fasilitas alat kesehatan kulit, KIA, gigi hingga penambahan ruang rawat inap. “Kajiannya setidaknya butuh dana Rp 50 miliar untuk pengadaan berbagai alat kesehatan tersebut,” kata Dyah.

Saat ini pihak rumah sakit memfokuskan penambahan fasilitas layanan ruang tidur maupun perlengkapan laboratorium medis. Pengadaanya mempergunakan alokasi dana sebesar Rp 20 miliar.

Rumah sakit Balikpapan untuk warga miskin berlokasi di kawasan Gunung Malang. Fisik rumah sakit ini berskala C sesuai kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah tersedia. Pemerintah daerah juga mempersiapkan staf, tenaga dokter ahli, bidan, dan perawat yang mampu menangani penyakit tertentu.

Sebelumnya, Pemkot Balikpapan menyebutkan alokasi pembangunan rumah sakit ini sebesar Rp 78 miliar dalam 425 hari waktu pengerjaan. Pembangunan rumah sakit tersebut dilaksanakan dengan sistim multy years hingga akhir 2013.

Rencana awal Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah pembangunan rumah sakit keluarga miskin ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 150 miliar. Rinciannya, Rp 75 miliar diperuntukan bagi fisik bangunan dan sisanya untuk pengadaan peralatan medis rumah sakit.

Sumber: tempo.co

manajemenrumahsakit.net :: SIDOARJO – Kendati pelayanan di RSUD Sidoarjo masih banyak keluhan dari masyarakat, namun rumah sakit milik pemda tersebut mendapat nilai paripurna atau predikat excellent dengan kelayakan layanan bintang 5 dalam peserta Akreditasi Terbaik Jawa Timur 2015. Buktinya, sertifikat akreditasi dari komisi akreditasi rumah sakit (KARS) diberikan langsung oleh Dewan Pembina KARS, dr Sri Rahmani MKes di gedung lantai II RSUD Sidoarjo, Selasa (10/02).

Sementara itu, Dirut RSUD Sidoarjo, dr.Atok Irawan melalui Sekretaris Humas RSUD, Jainuri mengatakan,bahwa, pihaknya akan melalakukan perluasan untuk kamar pavilium.

“Ada 5 proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2015 untuk menambah kenyamanan suasana kepada pasien yang di rawat di RSUD Sidoarjo,”ujarnya.

Bupati H. Saiful Ilah dalam sambutannya juga memberikan dukungan kepada RSUD Sidoarjo, atas terpilihnya sebagai penerima penghargaan peserta terbaik dalam akreditasi 2015.

“Saya berharap RSUD Sidoarjo,bisa menjadi contoh bagi rumah sakit daerah lainnya,baik dari segi pelayanan ataupun perhatian terhadap pasien rawat inap khususnya,” ujarnya.

Sumber: bangsaonline.com

manajemenrumahsakit.net :: Komisi B DPRD Kota Medan menekankan kepada pihak manajemen RS Bandung supaya mengurus seluruh kententuan perizinan terkait izin lingkungan maupun ketentuan ketenagakerjaan. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memenuhi ketentuan seluruh perizinan yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah saat melakukan kunjungan kerja ke RS Bandung, Rabu (11/2/2015). Selain Bahrumsyah, Ketua Komisi B Irsal Fikri didampingi Wakil Ketua Modesta Marpaung dan anggota Yusuf, Edward, Jumadi, Wong, Beston dan T Eswin juga hadir. Komisi B DPRD Medan diterima Direktur RS Bandung dr Meriahta Sitepu.

Dikatakan Bahrumsyah, seiring peningkatan pelayanan kesehatan, pihak rumah sakit juga harus dapat memberikan jaminan kesehatan sekitar lingkungan rumah sakit yakni tidak tercemar limbah.

“Tentunya pihak Rumah sakit harus memiliki ketentuan Amdal dan IPAL/UPL. Begitu juga izin limbah B3 dan TPS harus dipenuhi,” terang Bahrumsyah.

Sama halnya Ketua Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri mengingatkan pihak manajemen RS Bandung agar seluruh tenaga medis memiliki izin praktek resmi. Sedangkan seluruh tenaga kerja lainnya dipastikan mendapat hak-hak normatif dan gaji sesuai ketentuan.

Sementara itu M Yusuf memberikan apresiasi kepada pihak RS Bandung yang selama ini memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak gelandangan tanpa identitas (KTP).

“Kita harapkan pelayanan seperti harus dipertahankan. Pelayanan harus tetap diutamakan tanpa mempersoalkan adeministrasi maupun identitas lainnya,” harap Yusuf.

Sebelumnya Direktur RS Bandung dr Meriahta Sitepu memaparkan, saat ini RS Bandung memiliki 50 kamar dan 105 tempat tidur. Selama ini kata Mariahta, pihaknya selalu menerima pasien miskin dan anak terlantar. Pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap siapa saja bahkan yang tidak memiliki KTP dan identitas lainnya. Dalam kesempatan itu juga Mehrianta minta dukungan dan araha dari komisi B DPRD Medan untuk melakukan pelayanan yang terbaik tanpa menghiraukan ketentuan yang berlaku.

manajemenrumahsakit.net :: Sebuah rumah sakit swasta milik Medicover Group di Warsawa, Polandia, mulai memperbolehkan pasiennya untuk membayar biaya perawatan dalam bentuk mata uang digital bernama Bitcoin. Bahkan rumah sakit itu berencana untuk menaruh sebuah ATM Bitcoin di lingkungannya untuk membuat proses lebih mudah.

Meskipun sudah ada banyak dokter dan klinik yang menerima pembayaran via Bitcoin, Medicover Hospital menjadi rumah sakit besar pertama di dunia dengan jumlah pasien lebih dari 8000 orang yang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Medicover adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terbesar di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur. Mereka memiliki cabang di 10 negara berbeda, termasuk Turki, Jerman, Bulgaria, Romania, Ukraina, dan Hungaria.

Untuk saat ini, pembayaran via Bitcoin baru berjalan di rumah sakit yang berada di Warsaw, Polandia. Namun jika semua proses transaksi berjalan lancar, mereka akan segera mengaplikasikan pembayaran via Bitcoin di rumah sakit mereka yang berada di negara-negara lain.

Pembayaran via Bitcoin digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan pelanggan dalam proses pembayaran untuk menghindari perbedaan mata uang ataupun biaya charge yang tinggi seperti yang ada di kartu kredit.

Sumber: kaskus.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Klaten – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BAGAS WARAS Kabupaten Klaten akan dilengkapi dengan mobil ambulance. Ambulance akan dimanfaatkan untuk menjemput dan mengantar pasien miskin yang akan berobat ke rumah sakit dengan biaya murah. Sarana prasarana angkutan tersebut untuk meringankan beban dan percepatan pengobatan bagi pasien miskin yang membutuhkan. Sehingga kelak tidak ada lagi pasien yang terlambat memperoleh pelayanan kesehatan akibat terkendala tidak tersedianya kendaraan pengangkut, yang disebabkan biaya mahal.

Hal itu dikemukakan Bupati Klaten,H.Sunarna,SE,M.Hum dihadapan majlis pengajian persiapan operasional RSUD Bagas Waras di Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah pada hari senin,(09/02). Pengajian disampaikan oleh Ustad H.Subiyanto dan K.H.Muchlis Hudaf dan diikuti oleh Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Muspida, Kepala SKPD, Tokoh agama dan masyarakat, pimpinan parpol dan undangan lain.

Menurut beliau, RSUD Bagas Waras yang dibangun diatas tanah seluas enam hektar akan menyediakan bed/tempat tidur pasien sejumlah 200 unit lebih. Dua hektar diantaranya akan dibangun green hospital sebagai ajang bermain anak agar tidak ikut masuk ruang perawatan .

manajemenrumahsakit.net :: KEBUMEN

manajemenrumahsakit.net :: Paringin – Keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan bisa meningkatan kesehatan masyarakat Balangan, seperti peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap pasien.

Hal tersebut disampaikan Direktur BLUD Balangan Drg Sudirman di Paringin, Selasa dengan berubahnya RSUD menjadi BLUD, akan meningkatkan pengelolaan, kesejahteraan, dan transfaransi keuangan serta perbaikan pelayanan dan kesehatan.

“Permasalahan obat yang sering kali dikeluhkan warga dan mendapat kritikan pedas akan menjadi fokus utama kita dalam perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Balangan,” ujarnya.

Selama ini ungkap Sudirman, Pihak Rumah Sakit harus menunggu adanya anggaran dana dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan, sehingga sering terjadi kekosongan perbendaharaan obat-obat penting.

“Dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah, kami bisa melakukan pembelian obat-obatan yang mendesak dan dibutuhkan tanpa harus menunggu kucuran anggaran dana dari kas daerah,” bebernya.

Hal kedua yang sering mendapat sorotan dan berpengaruh pada kinerja pegawai Rumah Sakit lanjut Sudirman, adalah lambatnya pencairan uang jasa pelayanan (Jaspel) bagi tenaga medis.

“Selama ini, proses administrasi cukup panjang, sehingga uang jasa pelayanan medis sering terlambat dicairkan, kini dengan status BLUD, prosesnya lebih cepat dan transparan,” katanya.

Untuk diketahui lanjut Sudirman, perubahan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi BLUD merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit seluruh Indonesia.

“Sesuai pasal 1 UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dimana BLUD dimaksudkan sebagai bentuk instansi pemerintah yang melayani penyediaan barang dan jasa pada masyarakat,”.

Jadi tambah Sudirman, perubahan Rumah Sakit menjadi BLUD merupakan peningkatan, bukan penurunan atau merupakan mencari keuntungan semata.

“Perubahan RSUD menjadi BLUD dimaksud agar setiap Rumah Sakit bisa mengelola dan menyediakan penyediaan barang dan pelayanan jasa secara tepat, cepat, dengan pengelolaan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Samarinda – Rumah Sakit Umum Daerah I. A. Moeis Samarinda menjadi rumah sakit rujukan regional di Kalimantan Timur, kata Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.

“Saya sangat senang dengan penunjukan RSUD I. A. Moeis sebagai rujukan regional Kalimantan Timur dan mendukung sepenuhnya amanat tersebut,” katanya pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-8 Rumah Sakit Umum Daerah I. A. Moeis Samarinda di Samarinda, Selasa (10/2).

Ia mengatakan penetapan RSUD I. A. Moeis sebagai rumah sakit rujukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/1/3550/2014 Tanggal 05 November 2014 tentang Tim Percepatan Regionalisasi Sistem Rujukan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

“Saya mengajak seluruh instansi terkait agar dapat mengawal pelaksanaan SK ini dengan baik sehingga ke depan kita dapat mewujudkan peningkatan menjadi rumah sakit kelas B dan harapan kita bersama tentunya pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik,” katanya.

Pada kesempaan tersebut, Syaharie Jaang juga meresmikan pelayanan terpadu antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama RSUD I. A. Moeis berupa pemberian akta kelahiran bagi bayi yang dilahirkan di rumah sakit setempat, Unit Hemodialisa yang akan melayani cuci darah, Unit Pelayanan Thallasemia yang akan memberikan pelayanan pada penderita thallasemia, dan Poli Pelayanan Gigi Terpadu.

Syaharie Jaang kemudian meminta Direktur RSUD I. A. Moeis dr Mieke Dhipa Anggraini untuk menginventarisasi kekurangan sarana dan prasarana penunjang di rumah sakit itu, agar dapat diupayakan pengadaannya sehingga kinerja layanan kesehatan juga semakin baik.

“Kami menyadari layanan kesehatan yang baik itu memerlukan sarana dan prasarana penunjang yang baik, termasuk kesejahteraan tenaga medisnya. Oleh karena itu, hari ini (10/2) Pemerintah Kota Samarinda juga akan menyerahkan tiga buah mobil dinas untuk dokter spesialis di RSUD I. A. Moeis,” ujarnya.

Direktur RSUD I. A. Moeis dr Mieke Dhipa Anggraini mengatakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-8 RSUD I. A. Moeis Kota Samarinda, diselenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya lokakarya, seminar tentang thallasemia, berbagai perlombaan, bakti sosial, bazar, akreditasi, serta pameran.

Sumber: antaranews.com