manajemenrumahsakit.net :: Denpasar, Jubi/Antara

manajemenrumahsakit.net :: Jayapura (Antara Papua) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Papua drg Aloysius Giyai menyatakan, mulai banyak pasien yang memilih berobat ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas), sehingga tidak harus berbondong-bondong ke rumah sakit.

“Puskesmas yang sebelumnya hampir tidak ada pasien (sepi), kini mulai ramai dan rumah sakit sudah tidak lagi menjadi puskesmas raksasa,” kata Aloysius, di Jayapura, Sabtu.

Hal itu berbeda dengan kondisi sebelumnya, yakni sepi pasien sehingga petugas memilih pulang sebelum jam kantor selesai.

Menurut Aloysius, kini banyak pasien yang rela antre di puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan kesehatan dasar.

“Petugas di puskesmas dari tahun ke tahun selalu cepat pulang sebelum selesai jam kantor, peralatan kesehatan juga kurang lengkap, tetapi kita terus benahi sehingga sekarang pelayanan cukup memadai,” ujarnya.

Aloysius mencontohkan Puskesmas Abe Pantai dan Puskesmas Kotaraja yang selalu dipadati pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura itu mengaku, beberapa petugas rumah sakit telah memberikan laporan bahwa pasien di rumah sakit sudah mulai sepi.

“Mereka (petugas rumah sakit) bilang kalau pasien sudah sepi, kami mau dapat insentif dari mana dan saya sampaikan ke mereka bahwa itu karena kualitas pelayanan jadi kalian juga harus tingkatkan kualitas pelayanan,” katanya.

Selain itu, Aloysius yang pernah menjabat Kepala Puskesmas Koya itu menuturkan bahwa, kini RSUD Abepura dan RSUD dok II Jayapura jarang melayani pasien yang mengalami penyakit ringan seperti pilek dan batuk.

Kedua rumah sakit tersebut, sedang dalam tahap pembangunan dan perlengkapan peralatan kedokteran serta medis lainnya karena statusnya akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe B.

“Kami sudah lengkapi peralatan kedokteran dan hampir sudah mendekati, peralatan itu lengkap, tahun ini difokuskan di empat rumah sakit yang dikembangkan menjadi Tipe B,” ujarnya.

Keempat rumah sakit yang sedang dilengkapi peralatan kedokteran dan pembangunan fisik guna pengembangan statusnya menjadi tipe B yakni RSUD Abepura, RSUD Biak, RSUD Merauke dan RSUD dok II Jayapura.

“Tahun berikut ada beberapa rumah sakit yang mau dibangun secara fisik dan ditingkatkan pelayanannya, tapi untuk tahun 2015 ini kita fokus di empat rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan jika tidak demikian maka pelayanan di bidang kesehatan khususnya di Papua, tetap seperti biasa tidak mengalami perubahan. (*)

Sumber: antarapapua.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jumat (27/2). Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

“Saya ingin menanyakan tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang di lapangan banyak keluhan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit (RS),” kata Presiden.

Presiden Jokowi mencontohkan, biaya RS mencapai Rp14 juta, hanya dibayar BPJS Rp4 juta dan sisanya harus dibayar sendiri. Presiden juga menyoroti potensi likuiditas dana BPJS. “Karena itu, saya ingin tahu kondisi cash flow dan penyebab timbulnya masalah serta bagaimana menyelesaikan, menyempurnakan semuanya,” kata Presiden.

Nila F Moeloek mengatakan, jumlah penduduk yang terkover BPJS Kesehatan pada 2014 sebanyak 138 juta orang dan diharapkan terus bertambah pada 2015. “Perbaikan terus dilakukan, termasuk dengan dukungan dana APBN. Kami juga melakukan penguatan puskesmas, membangun 148 RS regional dan kompetensi 14 RS nasional ditingkatkan,” kata Nila. (IZN – pdpersi.co.id)

Sumber: pdpersi.co.id

manajemenrumahsakit.net :: SLEMAN – Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada (RS UGM) menghadapi tantangan keterbatasan jumlah tenaga medis terampil dan belum lengkapnya fasilitas medis. Karena itu, diperlukan investasi yang cukup besar, seperti peralatan medis, training untuk para tenaga medis, serta membangun hubungan yang harmonis dengan para dokter untuk mencapai kinerja yang tinggi.

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih bermasalah di berbagai daerah di Tanah Air.

Dia mengatakan, pelaksanaan BPJS, yang dimulai sejak 1 Januari 2014 kerap merugikan pasien yang berobat di rumah sakit (RS). Pihak RS masih mewajibkan pasien membayar sejumlah dana, yang seharusnya tidak boleh dikutip.

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta,

manajemenrumahsakit.net :: Surabaya (Antara Jatim) – Dinas Kesehatan Jawa Timur berjanji menyelidiki dan meminta penjelasan dari manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumberrejo Bojonegoro yang diduga menolak pasien yang akhirnya pasien meninggal dunia.

“Kami pasti menindaklanjutinya. Kalau sampai benar ada penolakan pasien maka sanksinya sangat berat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Harsono di Surabaya, Sabtu.

Pihaknya mengaku sudah mendengar informasi meninggalnya Mulyono (76) warga Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno Bojonegoro setelah diduga petugas RS menolak menerima dan merawat korban di RSUD dengan alasan “bed” atau tempat tidur sudah penuh, Rabu (25/2).

Menurut dia, dalam prosedur standar operasional, pihak RS tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun, terlebih masih di luar dan belum mendapat perawatan sedikitpun.

“Dalam kondisi bagaimanapun, pihak RS tidak boleh membiarkannya. Pasien harus masuk dan dirawat, minimal sebagai pertolongan pertama dengan harapan kondisinya stabil. Kalau dibiarkan, ini sangat tidak dibenarkan,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, Dinas Kesehatan Jatim berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan meminta memberi penjelasan kepada tim yang diterjunkan menyelesaikan persoalan ini.

Pihaknya berjanji setelah menerima laporan terkait hal tersebut akan mengambil sikap, termasuk mengimbau kepada pemerintah setempat menegur keras dan meminta peninjauan pencabutan izin operasional jika kasus itu benar.

“Kalau memang ada oknum RS menolak maka sanksinya sangat berat, yakni pencabutan izin operasional,” tukas mantan Bupati Ngawi tersebut.

Sementara itu, kejadian yang melibatkan rumah sakit pelat merah tersebut bermula ketika Mulyono mengalami sesak napas dan diantar keluarga ke RSUD Sumberrejo menggunakan mobil.

Namun, pihak RSUD justru menolaknya dengan dalih tempat tidur di seluruh ruangan penuh, meski keluarga sudah menunjukkan kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).

Karena tidak mendapat kepastian meski sudah berdebat, keluarga memilih melarikan Mulyono ke RSUD dr R. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro, namun di perjalanan meninggal dunia.

“Kami pasti menindaklanjutinya dan segera ada sikap. Apalagi ini melibatkan rumah sakit milik pemerintah,” ucap Harsono. (*)

Sumber: antarajatim.com

manajemenrumahsakit.net :: SIDOARJO

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA –

manajemenrumahsakit.net :: Balikpapan