manajemenrumahsakit.net :: CIREBON (CT)
05 Aug2015
Enam Kali Raih Penghargaan Sebagai RS Sayang Ibu dan Anak
manajemenrumahsakit.net :: DI BAWAH pemerintahan Bupati Kobar Dr H Ujang Iskandar ST MSi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin Pangkalan Bun mengalami peningkatan baik dari sisi fasilitas, bertambahnya jumlah dokter spesialis, jumlah perawat, meningkatnya indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja pelayanan yang terukur pada tingkat kepuasan pasien.
Hasil survei menunjukkan, sekitar
05 Aug2015
Wow, RS Jepang ini pakai mini sushi buat uji ketelitian calon dokter
Sebagai rumah sakit dengan program medical internship terbaik di Jepang, Kurashiki Central Hospital tak main-main dalam memilih mahasiswa kedokteran yang hendak magang di sana. Mereka membuat uji kelayakan khusus yang tak bakal ada di rumah sakit lain.
Tak cukup dengan memiliki kemampuan di bidang medis saja, calon pegawai magang diuji dengan serangkaian tes yang melibatkan miniatur sushi dan origami.
Dilansir Oddity Central, untuk permulaan mereka diminta untuk membuat origami burung bangau dengan peralatan bedah. Bukan perkara mudah, karena ukuran origami tak boleh lebih dari 1,5 sentimeter persegi.
Selanjutnya, para pelamar diminta untuk menyusun kembali bagian-bagian tubuh serangga dengan peralatan bedah. Padahal serangga tersebut cuma berukuran 35 milimeter dan anggota tubuhnya sudah dipisah menjadi 13 bagian. Satu bagian saja rusak, dan si calon pegawai magang pun dinyatakan gugur.
Photo source:
05 Aug2015
Ada RS Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Lampung
manajemenrumahsakit.net :: Lampung – Badan Narkotika Nasional dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai membangun rumah sakit (RS) rehabilitasi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang di Kota Kalianda, Lampung. Harapannya, pembangunan tersebut dapat menjadi tempat memadai untuk rehabilitasi pengguna narkoba dari dalam atau luar Lampung Selatan.
Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP, di Kalianda, Selasa (04/08/2015) mengatakan saat ini bangunan rumah sakit sudah ada dengan memanfaatkan bangunan yang belum terpakai dan akan bertambah bangunan pendukung lain agar sarananya lengkap dan layak.
“Pasien juga tidak akan dipungut biaya selama direhabilitasi di rumah sakit itu,” ujar Rycko.
Ia menambahkan bahwa pembangunan rumah sakit itu salah satu bentuk kerja nyata pemerintah pada kepemimpinannya, karena hanya satu-satunya di Provinsi Lampung. “Kami harap pada penghujung masa jabatan saya tetap bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” jelas dia.
Direktur Penguatan Lembaga Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi mengatakan Loka Rehabilitasi Narkoba di Lampung Selatan akan mulai beroperasi tahun ini. Rencana kami, tahun ini selesai pembangunan dan langsung kita digunakan dan ‘nggak pake nunggu lama’,” papar diaa.
Ia mengatakan pembangunan loka rehabilitasi khusus untuk pengguna narkotika itu akan menelan anggaran sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari dana APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. “Kebetulan kami diberikan hibah tanah, apalagi lokasinya bagus dan juga diberikan anggaran oleh Pak Presiden, makanya ini dapat terwujud,” ungkap dia.
Ia memperkirakan, Loka Rehabilitasi yang terdapat di Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda itu dapat menampung atau menangani pasien sekitar 50 sampai 100 orang Namun, pasien yang ditangani pihak Loka Rehabilitasi tidak hanya untuk Provinsi Lampung saja, melainkan Sumatera Selatan dan beberapa daerah di Jawa.
“Karena permintaan di RS Rehabilitasi Lido sudah sangat tinggi, kami minta loka ini tidak hanya menangani masyarakat Lampung, tapi mencakup luas,” kata dia.
Ia mengatakan, untuk sumber daya manusia Loka Rehabilitasi itu akan diserahkan ke pemerintah kabupaten dengan syarat utama untuk pelayanan loka dibutuhkan dokter, dokter umum, dokter spesialis jiwa, dokter spesialis penyakit, perawat, apoteker dan konselor.
“Untuk SDM, sebelumnya sudah kami bicarakan dengan Bupati, dan kami serahkan kepada pemerintah kabupaten. Tapi sebelum berjalan, mereka akan kami magangkan ke Lido, sehingga tahu proses rehabilitasi itu,” kata dia.
Ia menilai, idealnya dalam satu provinsi terdapat satu tempat rehabilitasi. Namun, hingga saat ini tempat rehabilitasi narkoba yang ada hanya sebanyak empat titik, yakni Bogor Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Batam Kepulauan Riau, dan Lampung. [tar]
Sumber: inilah.com
05 Aug2015
Ketersediaan Kamar RS Ketersediaan Kamar RS di Solo Dipantau di Solo Dipantau
manajemenrumahsakit.net :: SOLO – Ketersediaan kamar atau bangsal rumah sakit di Solo menjadi salah satu perhatian Pemkot Surakarta. Sistem pemantauan baru tengah dikembangkan, guna memastikan pelayanan kesehatan lebih optimal.
“Selama ini masih banyak calon pasien yang ditolak oleh pengelola rumah sakit, dengan alasan kamar atau bangsal perawatan sudah penuh. Kami sudah meluncurkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), guna mengantisipasi hal tersebut,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK), Siti Wahyuningsih, Senin (3/8).
Menurutnya, selama ini alasan kamar atau bangsal penuh tidak jarang diberikan pengelola rumah sakit kepada sebagian pasien, sebagai dalih penolakan pemberian layanan kesehatan. Alasan itu terutama diberikan kepada warga yang berasal dari kalangan menengah ke bawah atau peserta jaminan kesehatan. Sejauh ini, pemkot juga kerap menerima aduan mengenai hal tersebut.
“Padahal tidak ada yang bisa memastikan, apakah kamar di rumah sakit tersebut benar-benar kosong atau hanya dibilang sudah penuh. Nah, hal ini sebenarnya bisa menghambat penanganan dan justru meningkatkan risiko kematian.”
Melalui SPGDT, lanjutnya, DKK telah mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit swasta, rumah sakit umum daerah (RSUD),puskesmas hingga klinik kesehatan di Solo untuk melaporkan ketersediaan kamar secara detail dan transparan.
Calon pasien pun dipersilakan menghubungi pusat layanan (call center) di nomor 119 atau mengecek laman spgdt.surakarta.go.id, jika ingin mengetahui ketersediaan kamar di salah satu lokasi pelayanan kesehatan.
(Agustinus Ariawan / CN26 / SM Network)
Sumber: suaramerdeka.com
04 Aug2015
Edisi Minggu ini: 4 – 10 Agustus 2015
|
Dear Pengunjung website, Bulan Agustus diawali dengan berkumpulnya ummat Islam seluruh Indonesia di dua titik, yaitu Jombang dan Makassar yang telah banyak ikut mewarnai perkembangan pelayanan kesehatan. Seperti diketahui, ada banyak sekali RS dan fasilitas kesehatan lain milik NU maupun Muhammadiyah yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia. Menurut data dari situs resmi Persyarikatan Muhammadiyah, setidaknya ada 457 fasilitas kesehatan yang dimiliki. Menurut dokumen lain, lebih dari 70 diantaranya adalah rumah sakit. RS milik NU, meskipun tidak ada data mengenai jumlah pastinya, namun juga lama memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu masalah yang pernah terlontar pada berbagai diskusi terkait RS keagamaan adalah perlakuan yang sama antara RS swasta for-profit dengan RS swasta keagamaan yang cenderung not-for-profit, misalnya dalam hal besarnya pajak yang harus dibayar. Akibatnya, RS yang mengusung misi sosial pun harus menerapkan strategi bersaing yang membuatnya tampak tidak berbeda dengan RS swasta milik perusahaan pencari laba. Masalah lain adalah belum adanya sistem manajemen operasional yang baku pada masing-masing RS keagamaan tersebut, sehingga ada perbedaan pada proses dan output pelayanan dan belum bisa menegaskan brand image dan value dari masing-masing organisasi yang menjadi latar belakangnya. Meskipun demikian, peran NU dan Muhammadiyah dalam memperbaiki wajah pelayanan kesehatan di Indonesia kedepannya masih sangat dibutuhkan, agar RS-RS di Indonesia lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta siap menghadapi arus globalisasi yang semakin tidak terbendung.
04 Aug2015
Ganjar Cek Alokasi Dana Bantuan RSUD Setjonegoromanajemenrumahsakit.net :: Wonosobo – Alokasi dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo betul-betul dicek Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu datang langsung ke RSUD KRT Setjonegoro pada Jumat (31/7). Didampingi oleh Bupati HA Kholiq Arif dan Direktur rumah sakit dr Mohamad Riyatno MKes, Ganjar langsung memeriksa beberapa ruangan yang ada di rumah sakit sembari menanyakan perihal dana bantuan tersebut dialokasikan untuk apa saja. Diantaranya, ruang Hemodialisasi (HD), Perinatologi, ruang bersalin, dan Instalansi Gawat Darurat, dan ruang rawat inap. “Kunjungan saya ini untuk memastikan bahwa RSUD Setjonegoro benar-benar telah mengalokasikan dana bantuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya di sela-sela tinjauan. Setelah melakukan tinjauan, Ganjar mengakui pelayanan dan peralatan di RSUD KRT Setjonegoro sebagian memang cukup bagus. Hanya saja, di rumah sakit tersebut masih kekurangan beberapa peralatan seperti hemodialisa (HD) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI). “Saya lihat sudah baik, ruangan juga cukup memadai. Namun di rumah sakit ini belum ada alat MRI, dan peralatan HD juga masih kurang sehingga daftar tunggu pasien cuci daerah cukup banyak,” ujarnya. Mengetahui hal itu, Ganjar berpesan kepada pihak rumah sakit agar segera melengkapi peralatan yang kurang. Sehingga, pelayanan prima sektor kesehatan dapat meningkat pesat. Ganjar sendiri pada tahun ini cukup intens memantau pelayanan seluruh RSUD di Jawa Tengah. Tujuannya agar rumah sakit pemerintah daerah benar-benar mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu, sekaligus menekan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi baru melahirkan (AKB) yang tahun lalu sangat tinggi. (Humas jateng) Sumber: jatengprov.go.id
04 Aug2015
Manuputty: RSP Sementara Dibangunmanajemenrumahsakit.net :: Ambon – Rumah Sakit Pendidikan yang merupakan cabang dari Rumah Sakit Umum Daerah (RS
04 Aug2015
RSUD Murjani Diminta Sediakan Layanan Cuci Darahmanajemenrumahsakit.net :: Sampit – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berharap RSUD dr Murjani Sampit menyediakan layanan cuci darah karena sangat dibutuhkan oleh penderita penyakit tertentu. “Kasihan warga yang membutuhkan layanan cuci darah harus ke luar daerah karena RSUD Murjani belum memiliki fasilitas layanan tersebut. Ini sangat mendesak karena kalau penderita terlambat cuci darah maka dampaknya fatal. Bayangkan betapa susahnya mereka harus bolak-balik ke luar daerah untuk cuci darah,” kata Ani, warga Sampit, Senin. Selama ini, warga yang menderita berbagai penyakit seperti gangguan ginjal, yang mengharuskan cuci darah, tidak ada pilihan selain melakukan cuci darah di luar daerah. Saat ini, alternatifnya yaitu RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, rumah sakit-rumah sakit di Banjarmasin atau di pulau Jawa. Kondisi ini sangat menyulitkan pasien dan keluarganya. Selain cukup membebani biaya, mereka juga terpaksa harus bolak-balik perjalanan jauh untuk melakukan cuci darah di rumah sakit tersebut sesuai kebutuhan. “Kan ada yang cuci darah dua minggu sekali, bahkan satu minggu sekali. Kalau tidak cuci darah, maka bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Kasihan, mereka harus berkorban harta, waktu dan tenaga untuk menjangkau layanan cuci darah di luar daerah,” sambung Ani. Sementara itu, pihak RSUD dr Murjani Sampit ternyata juga memperhatikan masalah ini. Pihak rumah sakit berharap layanan cuci darah sudah bisa mereka berikan mulai tahun depan. “Sebelum pengadaan alat cuci darah, terlebih dahulu mempersiapkan yang lainnya seperti pelatihan untuk dokternya hingga harus mempunyai water treatment sendiri. Bukan hanya urusan membeli alat cuci darah, tetapi semuanya juga harus dipersiapkan, khususnya ruangan dan tenaga ahlinya,” kata Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Deny Muda Pradana. Tidak dirincikan berapa biaya yang dibutuhkan, namun pihak rumah sakit berupaya agar rencana itu bisa terwujud. Harapannya, penderita tidak perlu lagi ke luar daerah ketika hendak melakukan cuci darah. Sumber: antarakalteng.com
|
Disisi lain, melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mulai dirasakan oleh para pelaku usaha, tidak terlepas usaha pelayanan kesehatan. Penurunan daya beli pasien menyebabkan penurunan angka kunjungan di beberapa RS, meskipun sebagian besar masyarakat sudah ditanggung dalam sistem JKN. Untuk itu, RS perlu menerapkan inovasi pelayanan yang fokus pada
