Surabaya: Peringatan hari Tuberkulosis (TB) sedunia yang jatuh hari ini (24/3) masih menyisakan pekerjaan bagi pemerintah dalam pemberantasan dan pengobatan pasien TB. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2012 (Riskesdas), TB menjadi penyakit menular penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia, dan Jatim menjadi provinsi kedua di Indonesia.

“Jumlah penderita terbanyak yang diobati, yaitu sebanyak 40.185 kasus ditahun 2015. Sementara itu Kota Surabaya menjadi kota di Jatim dengan jumlah penderita paling banyak, yaitu sebanyak 4.754 kasus, kemudian disusul Jember sebanyak 3.128 kasus, Sidoarjo 2.292 kasus, Kabupaten Malang 1.932 kasus, dan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.809 kasus,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono, Rabu (23/3/2016).

Harsono menjelaskan, tingginya jumlah kasus TB di Surabaya selain karena jumlah penduduknya yang memang besar, faktor kebersihan lingkungan dan tempat tinggal turut menjadi penentu. Dimana lingkungan yang padat penduduk, kebersihan kurang dijaga dengan ventilasi dan sanitasi yang buruk membuat penyakit ini mudah menyebar. Belum lagi kesadaran masyarakat kesehatan dan  untuk berobat masih kurang. 

“Oleh karena itu ini menjadi perhatian tersendiri bagi Dinkes. Kami semakin menggiatkan berbagai program untuk menemukan dan mengobati penderita serta mendorong kedisiplinan mereka untuk berobat,” terangnya.

Diperlukan tindakan paripurna dalam penanganan pasien TB. Termasuk pemantauan lingkungan tempat tinggal dan mengajak mereka memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal menjadi lebih bersih dan nyaman. Termasuk lingkungan sekitar rumah.

Berdasarkan data Dinkes Jatim, tahun 2015 lalu dari 40.185 kasus, 2.232 kasus atau sekitar 5,55 persen diantaranya merupakan pasien TB anak. Dimana terdapat 412 pasien TB koinfeksi TB-HIV di Jatim. 

Saat ini pengobatan TB dipusatkan beberapa rumah sakit di Jatim, seperti RS Paru Surabaya, RS Paru Batu, RS Dungus, dan beberapa rumah sakit lain. Selain dirumah sakit, pengobatan TB juga dapat dilakukan di 962 puskesmas induk dan 2.691 puskesmas pembantu di Jatim. Pusat layanan kesehatan menjadi tempat pasien dapat menjalani pengobatan dan mendapatkan obat, termasuk menjalani pemantauan konsumsi obat. 

“Kenapa kami siagakan layanan pengobatan yang banyak dan menyebar luas sampai ke puskesmas pembantu karena kunci pengobatan TB adalah pasien mudah dalam mendapatkan obat dan disiplin mengkonsumsi obatnya sesuai jadwal,” terang Harsono. 

Pengobatan menjadi kunci kesembuhan pasien TB karena penyakit yang ditularkan oleh mycobacterium tuberkulosa ini hanya bisa sembuh dengan pengobatan yang disiplin. Waktu pengobatannya juga tidak singkat, minimal enam bulan, dan minimal dua tahun bagi pasien TB multy drugs resistance (MDR) atau resisten obat. Biaya pengobatan TB sebenarnya juga tidak murah, akan tetapi sudah ada.program pengobatan gratis bagi masyarakat, sehingga segala jenis obat bisa didapat secara gratis. 

“Untuk pengobatan TB MDR selama dua tahun obat-obatannya saja bisa mencapai Rp 130 juta. Kedepan kami harapkan program pengobatan TB ini sukses dan didukung kedisiplinan mereka untuk menjalani pengobatan sehingga Jatim bisa terbebas dari TB,” pungkasnya. (BH/AKS)

Sumber: rri.co.id

KAYUAGUNG I Sebagian masyarakat mengeluhkan Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan yang semrawut, kumuh dan seperti pasar kalangan.

Hal ini dikeluhkan oleh Ana salah seorang keluarga pasien di rumah sakit tersebut. Menurutnya rumah sakit harus steril dan bersih agar yang dirawat merasa nyaman dan cepat sembuh.

Akan tetapi kata Ana, kondisi di RSUD Kayuagung sangat parah banyak pedagang yang menjajakan dagangannya. Ironisnya mereka berdagang di teras rumah sakit. ” Saya tidak pernah melihat kondisi seperti ini di rumah sakit manapun, baru di kayuagung,”terangnya.

Seharusnya kata dia, pihak rumah sakit memperhatikan kenyamanan pasien. “Ini seperti kalangan bukan rumah sakit, gawat kalau seperti ini ditambahlagi ruangannya yang kotor dan terkesan kumuh,”jelasnya.

Sementara itu, Welly Tegalega ketua LSM Bina Insani Mandiri mengatakan, semua masyarakat sudah tau seperti apa kondisi RSUD Kayuagung dari segi pelayanan yang kurang memuaskan ditambahlagi kondisinya yang kumuh. ” Kondisi pedagang yang berjualan di teras RS itu sudah berlangsung lama dan ini kesannya memang di biarkan ada apa? Apakah pedagang ini setoran kalau setoran kemana uangnya,”ungkapnya.

Dirinya mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat terkait bobroknya RSUD ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti diyakini akan lebih parah. ” Bila perlu pak bupati segera mencopot direktur rumah sakit karena ini sudah kronis,”ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Husin SPd mengatakan, terkait banyaknya pedagang yang berdagang di teras RSUD Kayuagung jelas tidak diperbolehkan dan itu mengganggu kenyamanan pasien. ” Itu kebijakan rumah sakitnya yang salah tidak boleh ada pedagang disitu apalagi diteras ini jelas menyalahi,”jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kayuagung, dr Dedi Sumantri ketika dikonfirmasi via sms dan telepon selulernya tidak ada jawaban.

Berdasarkan pantauan di RSUD Kayuagung para pedagang ini menjajakan dagangannya hingga ke teras rumah sakit bahkan para pedagang tak sungkan mengebatkan tali untuk menggantung dagangannya dari tiang satu ketiang yang lainnya. Ironisnya, kondisi ini terkesan dibiarkan bahkan banyak dokter dan perawat yang lalu lalang disana. (Romi Maradona)

Sumber: beritamusi.co.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (22/03/2016), menggelar sidang perdana kasus dugaan malapraktik di Rumah Sakit As-Syifa Husada Pamekasan yang menimpa pasien bernama Miadianto asal Kabupaten Sumenep.

“Kasus dugaan malapraktik di RS As-Syifa Husada itu disidangkan atas gugatan dari keluarga korban sesuai dengan register perkara Nomor 6/Pdt.6/2016/PN Pmk pada 10 Maret 2016,” kata Panitera Pengganti PN Pamekasan Ahmad.

Sidang hanya berlangsung selama sekitar 10 menit dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak. Menurut Ahmad, mediasi itu dilakukan, karena kasus dugaan malapraktik di RS As-Sifa HUsada Pamekasan itu dituntut secara perdata.

Hanya saja, pada sidang perdana tersebut, pihak tergugat,yakni Rumah Sakit As-Syifa Husada tidak hadir.

“Saya tidak tau kenapa pihak rumah sakit tidak hadir. Padahal surat panggilan sudah dilayangkan dan diterima oleh pimpinan di rumah sakit itu, yakni Dokter Erna,” kata Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus itu Fadjarisman.

Kasus dugaan malapraktik di RS As-Syifa Husada dengan korban bernama Misdianto (35) warga asal Dusun Payudan, Desa Payudan Karang Sokon, Kecamatan Guluk-guluk, Sumenep, Madura itu berawal dari kejadian kecalakaan lalu lintas di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan Pamekasan pada 10 Desember 2015.

Korban mengalami cidera tungkai bawah kanan dan patah tulang tertutup atau retak tulang, akan tetapi tidak menyebabkan robeknya kulit.

Dengan kondisi yang seperti itu, maka pihak RS As-Syifa Husada menyarankan agar korban sebaiknya dirujuk ke Surabaya. “Kami sudah menyetujui rencana operasi itu,” kata istri korban Sri Sulastri.

Akan tetapi, manajemen RS As-Syifa dalam perkembangannya mengubah rencana, yakni merujuk korban Misdianto ke Bangkalan pada dr Sulistiawan dengan dalih dokter itu merupakan dokter ahli orthopaedi di RS As-Syifa.

Sulastri lebih lanjut menuturkan, di lokasi tempat suaminya dioperasi itu, tanpa dokter anistesi bahkan tempat praktiknya juga belum beroperasi, sangat sepi, terlihat remang-remang dan ruang farmasinya juga belum beroperasi.

“Tapi meski kondisinya seperti itu, suami saya tetap dioperasi disana. Kami juga tidak diberi penjelasan tentang risiko yang mungkin terjadi pada suami saya itu,” katanya menuturkan.

Pascaoperasi, korban langsung dibawa pulang ke RS As-Syifa di Jalan Mandilaras Pamekasan dan dua hari kemudian, terlihat bekas jahitan membusuk.

Kuasa Hukum tergugat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura Sulaisi Abdurrazak menjelaskan, sebelum memproses secara hukum kasus dugaan malapraktik yang menimpa korban Misdianto itu, pihaknya terlebih dahulu melayangkan somasi, agar pihak RS As-Syifa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa korban. Akan tetapi tidak diindahkan.

“Tuntutan kami agar pihak As-Syifa mengganti kerugian semua biaya operasi dan mencabut izin operasional rumah sakit,” kata Sulaisi.

Sementara itu, manajemen RS As-Syifa Husada Pamekasan dr Puguh mengaku, tidak menghadiri sidang perdana kasus dugaan malapraktik di PN Pamekasan Selasa (23/3) karena sedang berada di luar kota.

“Saya sedang ada di Jakarta, jadi maaf,” katanya kepada Antara per telepon, Selasa malam.

Ia juga tidak bersedia menanggapi gugatan malapraktik di Pengadilan Negeri Pamekasan oleh warga asal Kabupaten Sumenep itu.

Sumber: rimanews.com

Dalam program kerja di Tahun 2016, Rumah Sakit (RS) mekarsari melakukan edukasi dini kepada siswa- siswi TK Al-Mukhlisin, Bekasi Timur, melalui kegiatan Fun Hospital untuk menghilangkan image seram Rumah Sakit bagi anak, Selasa (22/3).

“Ini Proker kita di tahun 2016 untuk perkenalkan RS ke anak-anak sejak dini, supaya nggak ada rasa takut lagi kalau ke rumah sakit. Selama ini, kan, anak-anak image-nya seram kalau di rumah sakit. Nah, hari ini kita ajak mereka bermain, belajar dan edukasi sejak dini,” ujar Marketing RS Mekarsari, Asriel Jeki yang sekaligus menjadi panitia acara.

Asriel mengungkap, dalam kegiatan Fun Hospital diadakan tur rumah sakit sampai ke ruangan-ruangan yang dipandang seram oleh anak. Selain untuk menghilangkan rasa takut, kegiatan Fun Hospital juga sekaligus membantu para orangtua murid untuk menanamkan bahwa Rumah sakit merupakan hal yang menyenangkan.

“Ini baru pertama kali kami adakan, yang rencananya akan jadi agenda rutin 3 bulan sekali. Jadi kita kedepan akan bekerjasama dengan pihak-pihak TK dan PAUD lainnya di Kota Bekasi,” terangnya. 

Untuk peserta, Asriel mengatakan, dari pihak TK yang ingin ikut serta bisa melakukan pengajuan ke RS. Pihak rumah sakit akan memfasilitasi mulai dari penjemputan, kegiatan, hingga pemulangan.

“Seluruhnya gratis tanpa dipungut biaya. Bahkan kita fasilitasi penjemputan dengan odong-odong supaya anak-anak senang,” imbuhnya. (JJ1)

Sumber: bekasimedia.com

Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD rumah sakit kota mengalami kenaikan sekitar 400 persen pada 2016.

Direktur Rumah Sakit Kota Bengkulu, Dokter Lista Cerlyviera di Bengkulu, Selasa, mengatakan, kenaikan PAD diperkirakan sekitar tujuh miliar rupiah, dari PAD 2015 yang dicatat pada angka dua miliar rupiah menjadi sembilan miliar rupiah.

“Walaupun RS Kota Bengkulu baru beroperasi, kami sanggup menargetkan jumlah PAD tersebut, karena rumah sakit berkembang pesat,” kata dia.

Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan usai dilantik pada Februari 2013 langsung mencanangkan agar kota itu memiliki rumah sakit sendiri. Dan pada akhir 2013 Rumah Sakit Kota Bengkulu langsung beroperasi memanfaatkan bangunan lama DPRD Kota Bengkulu yang letaknya bersebelahan dengan kantor wali kota.

Pada Januari 2016, RS Kota Bengkulu merampungkan pembangunan infrastruktur tahap pertama. Pada bangunan baru itu dijadikan untuk ruang rawat inap pasien dengan fasilitas kesehatan Klas III.

Bangunan baru tersebut memiliki empat ruangan rawat inap yang terdiri atas dua ruang rawat inap pasien perempuan, satu ruang untuk rawat inap laki-laki dan satu lagi untuk perawatan anak-anak.

“Pada bangunan baru itu juga menjadi ruang rawat jalan, poliklinik dan instalasi gawat darurat,” katanya.

Sementara untuk ruang perawatan intensif ditempatkan di bangunan lama DPRD Kota Bengkulu yang berlokasi bersebelahan dengan bangunan baru RS Kota Bengkulu.

“Untuk ruang VIP kita manfaatkan sebagian bangunanan Kantor Wali Kota, yang sebelumnya menjadi tempat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA),” kata dia lagi.

Setelah kantor baru Wali Kota Bengkulu rampung dibangun, kata Lista, seluruh bangunan yang menjadi kantor wali kota saat ini akan menjadi bangunan Rumah Sakit Kota Bengkulu.

“Kemungkinan kantor wali kota yang baru, rampung pada 2017 atau 2018,” ujarnya. ***3***

Sumber: antaranews.com

SURABAYA – Ruang bersalin yang terintegrasi satu sama lain akan mempermudah pengawasan dan penanganan ibu hamil. Hal inilah yang terjadi di rumah sakit pendidikanUniversitas Airlangga.

Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi mereka melibatkan sistem unit IGD, Kamar Operasi, ICU, NICU, kamar bersalin, instalasi rawat inap Obgyn, Poli anak dan Poli Obgyn.

Ketua PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) Rumah Sakit Universitas Airlangga, dr M Ardian SpOG Mkes menjelaskan dengan ruang yang terintegrasi ini kondisi sebelum, saat dan sesudah persalinan dapat dipantau dengan cepat.

Ruang terintegrasi ini baru diresmikan Selasa (22/3/2016), walaupun sudah banyak pasien yang mengunakan fasilitas ini.

Diantaranya ruang observasi, ruang persalinan hingga rawat inap yang berada dalam satu lantai. “Masih kurang ruang operasi yang belum selesai, sementara masih pakai ruang operasi di lantai bawah,” terangnya saat ditemui SURYA.co.id, Selasa (22/3/2016).

Kecepatan penanganan dan kualitas pelayanan terus ditingkatkan seiring dengan masuknya pengguna BPJS di rumah sakit ini.

“Kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk beragam rujukan, mulai persalinan hingga deteksi dini preeklampsia yang membuat banyak ibu dan bayi meninggal,” tutur pria yang juga menjabat sebagai manager pelayanan mutu RS UA ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan kemudian mengembangkan program tersebut dengan rangkaian paket pembelajaran dan pelatihan yaitu PONEK dan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) yang bertujuan meningkatkan para profesional di bidang pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan tinggi kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak.

“Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial/Emergensi yang bertujuan untuk menjamin tersedianya pelayanan esensial pada kehamilan risiko tinggi dengan gawat-obstetrik, pelayanan emergensi untuk gawat-darurat-obstetrik dan komplikasi persalinan pada setiap ibu yang membutuhkannya,” jelasnya

Manager keperawatan, Purwaningsih mengungkapkan, RS UA bukan menjadi satusatunya rumah sakit yang menerapkan sistem ruang terintegrasi. Tetapi RS UA berusaha menjadi rumah sakit pendidikan yang menjadi percontohan.

“Kamar percontohan, makanya banyak ruangan kami yang luas. Untuk memaksimalkan pelayanan,” tuturnya.

Ruang terintegrasi di lantai saat ini terdapat ruang persalinan mulai dari BPJS kelas 3 hingga VVIP.

Untuk BPJS kelas 3, ruang persalinan juga telah menggunakan central fenal monitoring untuk mendeteksi detak jantung bayi.

Alat ini juga ada di ruang BPJS tingkat 1 dan 2 serta VVIP. Yang membedakan yaitu jumlah ranjang dan jenis ranjang bersalin di setiap ruangan.

“Ada ruang observasi sendiri dan ruang rawat inap sekalian di lantai ini,” lanjutnya.

Direktur RS UA, Prof Dr dr Nasronudin SpPD K-PTI FINASIM menjelaskan perkembangan RS UA saat ini semakin besar sejak diresmikan 2012, bahkan Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat penggunaan kamar rawat inap sudah mencapai 86 persen. Normalnya dikisaran 65 hingga 8 persen.

“Masih banyak pekerjaan rumah dan pembenahan yang bisa di lakukan. Dengan bangunan 8 lantai, saat ini masih membuka sampai lantai untuk wilayah kebidanan dan lantai 6 untuk ICU. Selanjutnya lantai 7 akan dipusatkan untuk ruang operasi,” tegasnya.

Sumber: tribunnews.com

Rembang – Dua rumah sakit swasta akan segera berdiri masing-masing di wilayah Kecamatan Lasem dan Rembang. Organisasi perawat pun diminta untuk mempersiapkan diri untuk meningkatkan profesionalitas perawat di wilayah setempat.

Apalagi profesi perawat kini tengah menghadapi persaingan dengan tenaga perawat asing dengan masuknya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal itu disampaikan Bupati Rembang Abdul Hafidz saat memberikan sambutan pada pelantikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) setempat di Pendapa Museum Kartini.

Hafidz menyebutkan, salah satu rumah sakit baru akan berdiri di Kecamatan Lasem, tepatnya di wilayah Desa Tasiksono. Selain itu di Kecamatan Rembang, akan dibangun satu rumah sakit di bilangan Jalan Blora, selatan mapolres setempat. “Kedua rumah sakit baru ini, sama-sama sudah memulai pembangunan dan sama-sama 7 lantai,” katanya.

Menyikapi akan dibangunnya dua rumah sakit baru swasta serta perubahan status rumah sakit umum daerah dan puskesmas menjadi badan layanan umum, ia berharap agar para perawat bersiap. “Jangan hanya ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Bisa mengganggu. Tetapi ikhlas saja mengabdi kepada masyarakat, nanti ada jalan yang lain,” katanya.

Sementara itu, ketua PPNI Rembang Tabah Tohamik mengatakan, di kabupaten ini, organisasinya telah berkiprah mewujudkan pelayanan keperawatan sampai ke seluruh pelosok daerah. “Para perawat yang telah bergabung dalam PPNI, kami kawal agar menjalankan tugas sesuai praktek dan etika profesi,” terangnya.

Ia juga menyebut, pengurus dan perawat yang tergabung di PPNI memiliki potensi mengembangkan keperawatan. Dirinya pun meminta anggotanya untuk memberikan pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

Soal kapasitas perawat di Rembang, menurutnya, mereka yang bertugas baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun yang praktik mandiri telah dipastikan memiliki surat izin praktik perawat. “Izin praktik diberikan hanya kepada perawat yang punya surat tanda register setelah lolos uji kompetensi,” jelasnya.
Edy Wuryanto, Ketua PPNI Jawa Tengah yang hadir pada pelantikan tersebut menambahkan, para perawat mesti dekat dengan pemerintah guna membantu program penyejahteraan kesehatan masyarakat. “Selain itu, perawat mesti meningkatkan profesionalisme dan kapasitas,” imbuhnya.

Apalagi, menurutnya, Pasar Bebas ASEAN termasuk bisnis di bidang kesehatan, sudah berlaku efektif mulai 2016. Perawat boleh saling masuk ke negara di Asia Tenggara. “Filipina yang memiliki SDM unggul perawat karena telah diakui di Timur Tengah dan Australia, bukan tidak mungkin akan masuk Indonesia,” tandasnya.

Sumber: murianews.com

DALAM rangka Gebyar Akreditasi JCI versi 2012, Rumah Sakit Bintang Amin (RSPBA) menggelar suatu kegiatan jalan santai dan puncak dari mensukseskan akreditasi  pada Jumat, 18 Maret 2016. Dengan menghadiri Kepala Dinas Kehatan Provinsi Lampung, dr Hj Reihana MKes.

Sebagai acuan dalam melayani pasien rumah sakt wajib membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan mutu dari kesehatan tersebut semakin wajib melakukan akreditasi secara berkala. “Akeditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dari rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien yang ada dirumah sakit dan juga meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat,  sumber daya manusia rumah sakit serta rumah sakit harus mendukung program pemerintah dibidang kesehatan,” kata dr Hj Reihana.

Dalam Permenkes RI nomor 12 tahun 2012 pasal 3 ayat 3, 5, dan 7 menyebutkan bahwa rumah sakit wajib untuk mengikuti akreditasi nasional. Rumah sakit yang akan mengikuti akreditasi internasioanal harus sudah mendapatkan akreditasi nasional, dan rumah sakit yang sudah mendapatkan izin operasional dan beroperasi minimal 2 tahun, wajib untuk mengajukan permohonan untuk akreditasi. Sejak dikeluarkannya Permenkes RI nomor 12 terjadi perubahan paradigm, tentang akreditasi rumah sakit.

Ia juga mengatakan akreditasi adalah suatu pengakuan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh mentri kesehatan telah dinilai bahwa rumah sakit ini memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit secara berkesinambungan.

Dalam UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelyanan rumah sakit.

Akreditas tahun 2007 hanya berfokus dengan dokumen, untuk akreditasi tahun 2012 bukan hanya dokumen, tetapi juga diperlukan implementasi, komitmen, kerja keras dan bimbingan dari pihak yang berkaitan.

“Secara emosional saya mensuport agar bisa sampai ke tingakat nasional atau bahkan internasional, diharapkan pada acara hari ini RSPBA mampu menyelesaikan akreditasi JCI 2012 ini dengan sebaik-baiknya dan mendapat predikat lulus sempurna. Besar harapan kami agar rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit yang terakreditasi sempurna ke tingkat internasional,” katanya.[]

Sumber: malahayati.ac.id

[SORONG] Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun ini menganggarkan Rp130 miliar untuk pembangunan rumah sakit rujukan daerah kelas B di Manokwari Ibukota Provinsi Papua Barat.

Anggaran pembangunan RS rujukan disetujui DPRD Provinsi Papua Barat, kata Ketua Komisi D DPRD Papua Barat Ortis Sagrim di Sorong, Selasa (22/3).

Dia mengatakan, alokasi dana untuk pembangunan Rumah Sakit rujukan Provinsi Papua Barat tahun ini menurun karena ada pengurangan anggaran APBD oleh pemerintah pusat.

Kadis Kesehatan Papua Barat Otto Parorrongan dalam kesematan terpisah mengatakan pembangunan rumah sakit rujukan Papua Barat dikerjakan oleh empat perusahaan yakni, TP Retno Aserindo Konsultan, PT Parigraha Konsultan, PT Hasta Perkasa Konsultan dan PT Bakti Persada.

Sedangkan konsultan manajemen konstruksi adalah PT Matra Duta Harimurti. Keseluruhan bangunan RS 50 lokal dan yang sedang dikerjakan 11 lokal bangunan.

Ke-11 lokal bangunan yaitu instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, gedung administrasi, instalasi bedah sentral, instalasi perawatan intensif, instalasi Unit Karya, instalasi radiologi, instalasi rawat inap anak, instalasi rawat inap penyakit dalam, instalasi rawat inap bedah dan instalasi gizi.

“Pembangunan rumah sakit ini sudah memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dikaji oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Papua Barat dan konsultan Amdal PT Mitra Hijau Indonesia pada tahun 2013,”ujarnya.

Pembangunan rumah sakit rujukan tipe B agar masyarakat yang sakit tidak lagi dirujuk ke luar Provinsi Papua Barat.

“Rumah sakit rujukan itu akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan tenaga dokter serta tenaga perawat yang terampil dan profesional sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya. [Ant/L-8]

Sumber: beritasatu.com