Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi bakal mengevaluasi keberadaan salah satu rumah sakit swasta di kawasan Jatikramat, Pondokgede. Rumah sakit itu dituding lalai dalam pelayananan medis hingga menyebabkan Dania Maudy Cendana (berusia 3 tahun) meninggal dunia pada 2015 lalu.

”Karena kasusnya sudah terjadi lama, makanya kami verifikasi dahulu,” terang Kepala Dinkes Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, kemarin (29/3). Sehari sebelumnya, orangtua bayi yang meninggal, Junaedi Purba 31, dan Ira Rahmawati, 30 melaporkan dugaan kelalaian RS Mas Mitra Jatikramat ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/1533/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Kusnanto mengaku, sebenarnya rumah sakit yang dilaporkan itu memiliki kredibilitas yang baik. Bahkan, kata dia, belum lama ini rumah sakit juga memperpanjang izin praktek pendirian rumah sakit.  ”Makanya kami harus investigasi dulu kasus kelalaian ini, karena kredibilitas rumah sakit itu cukup baik,” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Aprizal mengatakan laporan itu dibuat oleh kedua orangtua korban yang menyatakan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit hingga menghilangkan nyawa anaknya. ”Kejadiannya memang tahun 2015, tapi memang baru sekarang dilaporkan,” katanya.

Alasan baru dilaporkan, kata Afrizal, kedua orangtua masih trauma. Bukan itu saja, penyelesaian musyawarah yang dilakukan pihak rumah sakit dengan kedua orangtuanya juga tidak membuahkan hasil. ”Memang sudah ada mediasi sejak tahun 2015. Tapi tidak ada hasilnya,” ucapnya.

Aprizal mengaku, sebenarna sudah tiga kali pihak keluarga melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit. Namun, mediasi itu dedlock. Pasalnya, pihak keluarga menganggap musyawarah itu tidak bisa menghasilkan mufakat. ”Tiga kali perundingan itu sejak tahun 2015 tapi tidak ada hasilnya,” katanya.

Sebenarnya, kata Aprizal, kedua orangtua Dania bekerja di rumah sakit tersebut. Kejadian meninggalnya anak kedua kliennya itu terjadi pada 6 November 2015 lalu. Saat itu, Dania mengalami penyakit demam. Karena khawatir dengan  kondisi anaknya, orangtua Dania membawanya ke RS Mas Mitra.

Namun, tak sampai satu jam korban masuk ke ruang rawat inap, kondisi korban memburuk. Peralatan yang disediakan pihak rumah sakit pun tidak lengkap. Bahkan ketika kondisi korban memburuk dan harus ditangani di ruang Intensive Care Unit (ICU) tapi peralatan di ruangan tersebut pun tidak memadai. Sehingga, akibat kelalaian tenaga medis dan ketidaktersedianya peralatan membuat nyawa korban melayang.

Sayangnya, ketika disambangi pihak RS Mas Mitra tidak ada yang bersedia memberikan komentar terkait kasus tersebut. ”Kalau soal kasus itu saya tidak tahu. Tapi kalau mau minta keterangan ke bagian humas saja. Untuk ketemu bagian humas harus ada surat tugas dari kantor.  Setelah itu baru dijadwalkan pertemuan,” terang customer service RS Mas Mitra kepada wartawan yang tidak mau menyebutkan namanya. (dny)

Sumber: indopos.co.id

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan akan menuntaskan tunggakan pembayaran di beberapa rumah sakit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penegasan itu dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Kota Banjarmasin, Nyoman Wiwiek menyusul adanya keterlambatan pembayaran tunggakan dalam 4 bulan terakhir yang membuat rumah sakit mengurangi pelayanan.

Diketahui hingga akhir Februari 2017 tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di RSUD Ulin  lebih dari Rp 40 miliar. Nyoman Wiwiek menegaskan,  tunggakan yang terjadi di RS Uln karena terkendala aturan.

Keterlambatan pembayaran klaim ini didasari adanya perubahan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 menjadi Peraturan  Nomor 52 Tahun 2016 yang kemudian dalam waktu tidak telalu lama direvisi kembali menjadi Permenkes No 64 Tahun 2016.

“Penyesuaian pada aplikasi dengan aturan baru itulah yang menyebabkan proses verifikasi kembali. Pada bulan November tahun lalu ada dua kali perubahan,” ujar Nyoman Wiwik.   

Pihaknya berjanji untuk klaim beberapa bulan termasuk bulan November  telah selesai verifikasi dan sudah dibayarkan dengan jumlah klaim yang diverifikasi yaitu Rp12 miliar. Selebihnya masih akan dikonfirmasi dengan rumah sakit tersebut.

Akibat keterlambatan pembayaran ke beberapa rumah sakit ini, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin juga menggelar rapat bersama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin berapa bulan lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sri Nurnaningsih mengatakan, rapat yang melibatkan tiga institusi itu adalah dalam rangka mencari titik temu agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan maksimal. Dan hasilnya BPJS siap membayarkan.

Sementara itu  Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr Suciati mengatakan, pihaknya segera pro aktif terhadap perubahan aturan itu. Pihaknya masih melakukan verifikasi untuk beberapa bulan terakhir . Diakui Suciati, tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Ulin hingga akhir tahun lalu Rp 40 Miliar. Ini belum termasuk tunggakan untuk awal bulan 2017.

“Kita secepatnya melakukan verifikasi. Besarannya hampir sama. Karena nilai tetap bulan sama rata rata Rp 20 miliar,” ujar Suciati.

Dengan keterlambatan klaim BPJS tersebut, cash flow RSUD Ulin juga terganggu. Hingga Januari lalu,  Suciati memprediksi nilainya mencapai Rp 50 miliar. “Nilai ini sangat banyak. Dampaknya anggaran di rumah sakit pun akan terbebani.

Kami terpaksa menggunakan dana talangan untuk membayar jasa pelayanan dokter dan obat. Namun, repot juga kalau jumlahnya mencapai puluhan miliar, belum lagi klaim untuk bulan ini,” ujarnya.

Untuk mengatasi lambatnya verifikasi terhadap klaim ini menurutnya, pihaknya menyiapkan sebanyak 42 orang tenaga verifikasi terhadap pasien. Ini, ujar Suciati, karena banyak pasien yang rawat inap dan rawat jalan yang mendapatkan pelayanan melalui BPJS kesehatan tersebut. Apalagi jumlah pasien penguna BPJS mengalami tren kenaikan tiap bulan.

Ketika belum ada BPJS kesehatan, rata-rata pasien rawat jalan jumlahnya berkisar antara 6.000 hingga 8.000 orang. Sedangkan saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 10 ribu orang atau setiap hari sekitar 400 orang pasien. (*)

Sumber: timesindonesia.co.id

Padang. Sebagai salah satu upaya Perguruan Tinggi dalam mendukung konsep Academic Health System (AHS), dan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Universitas Andalas telah membangun sarana pelayanan kesehatan RS UNAND.

Tepat 3 tahun yang lalu, pada 29 Maret 2014 Wamendiknas RI, Musliar Kasim, telah meletakkan batu pertama pembangunan RS UNAND. Dan pada hari ini, gedung RS UNAND yang terdiri dari 4 lantai dan berdiri pada lahan seluas 35.000 m2 diresmikan peluncuran awalnya oleh Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Ali Ghufron Mukti

“Sinergi sektor pendidikan dan kesehatan ada pada sistem pendidikan bidang kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas”, ditegaskan oleh Ghufron pada pidato sambutannya.

Dengan menetapkan budaya akademik yang berdasarkan pada prinsip Good Clinical Governance dan Good Corporate Governance, RS UNAND merupakan lahan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran yang dilengkapi oleh Pusat Penelitian Klinis yang berorientasi pada aplikasi penelitian terapan yang inovatif di bidang profesi kesehatan.

“Keberadaan RS UNAND ini juga merupakan sinergi dan integrasi dari Tridharma Perguruan Tinggi”, tambah Ghufron.

Sinergitas Academic Health System merupakan sinergi yang terjadi antara Rumah Sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Rumah Sakit yang pengelolaannya berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah setempat. Sinergitas AHS ini nantinya akan menghasilkan efek multiply yang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan, untuk Universitas Andalas sendiri, sinergi ini dapat meningkatkan kualitas Dosen Kesehatan, dimana Dosen yang berprofesi sebagai Dokter yang bertugas di RS UNAND ini dapat diberikan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) untuk dapat menaikkan karir dan kompetensi akademiknya menjadi jenjang Profesor. Sedangkan sinergi dan integrasi dalam bidang pendidikan antara lain untuk menyiapkan wahana pendidikan yang mengakomodasi perkembangan keilmuan dan pendidikan, bidang penelitian yang melaksanakan riset translasi untuk pengembangan iptek serta pengabdian masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pelayanan kesehatan baik lokal, nasional maupun perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan ke depan. Diharapkan dengan adanya sinergi ini, RS UNAND selain dapat menjadi salah satu wahana pendidikan dan penelitian juga meningkatkan profesionalitas Dokter yang tidak hanya memiliki integritas moral dan profesional yang tinggi, tetapi juga memiliki jiwa seni dan behaviour professional di atas rata-rata.

“Untuk pengembangan dan operasional RS UNAND ini, pemerintah telah mengalokasikan dana BOPTN sebesar 20 Milyar per-tahun”, tegas Ghufron.

“RS UNAND merupakan RS yang menyediakan fasilitas kesehatan yang optimal dan berkomitmen untuk bekerja dengan ilmu, amal dan spiritual demi kemaslahatan pasien”, jelas Rektor Universitas Andalas. (ind)

Sumber: ristekdikti.go.id

BEKASI TIMUR – Pada hari ini, Kamis (30/03), sebanyak 50 karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur lakukan simulasi kebakaran.  

Ketua Tagana Kota Bekasi, Roby Hermawan mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah untuk meminimalisir kebakaran semakin meluas, dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan.

“Hal ini nantinya bertujuan untuk memininalisir kebakaran semakin meluas, juga untuk peningkatan pelayanan,” kata dia, Kamis (30/03).

Ia mengatakan, dalam simulasi ini, selain diajarkan bagaimana menggunakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Apar) dan alat yang lainnya, mereka juga dilatih bagaimana cara mengevakuasi para pasien.

Selain itu, materi lainnya yakni evakuasi diri, dan vertical rescue. 

Lanjut Roby, pada awalnya tim Tagana diminta oleh pihak pemadam kebakaran untuk melatih para karyawan rumah sakit tersebut, tujuannya agar kemampuan mereka semakin mumpuni.

“Awalnya kami diminta oleh pihak pemadam kebakaran (damkar) Kota Bekasi untuk meng-upgrade skill mereka di bidang pelatihan bencana kebakaran di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur secara berkala atau tahunan, agar kemampuannya semakin mumpuni,” tuturnya.

Kemampuan tersebut, diharapkan Roby mampu mereka tularkan kepada rekan-rekan lainnya.

“Bekal dan kemampuan ini diharapkan mampu mereka tularkan kepada rekan-rekannya di rumah sakit ini dan menjadi nilai tambah bagi peningkatan pelayanan,” ucap dia. (Apl)

Sumber: infobekasi.co.id

Pemegang kartu BPJS belum bisa mengakses darah gratis di semua rumah sakit yang tersebar di Kota Malang.

Pasalnya, dari total 21 rumah sakit yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) semuanya belum tersentuh layanan tersebut.

Wakil Walikota Malang, Sutiaji mengatakan, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa masyarakat mengeluhkan susahnya mendapat kantung darah gratis bagi para pemegang kartu BPJS.

“Di samping memang ada yang berpendapat bahwa biaya pengganti untuk kantung darah itu mahal, satu kantung mencapai Rp 360 ribu,” katanya pada Awak Media, Kamis (30/3).

Sehingga diharapkan kerja sama dengan pihak rumah sakit, PMI, dan BPJS dapat lebih dimaksimalkan.

Dari total 21 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan PMI, menurutnya belum semua terhubung dengan fasilitas BPJS bersama PMI.

Sehingga, tidak jarang pemegang kartu memperoleh kantung darah tidak secara cuma-cuma.

Sutiaji menyebutkan, untuk dapat mengaksesnya, maka PMI harus kerja sama dengan rumah sakit. Di mana nantinya, PMI yang dapat melakukan klaim atas darah yang dibutuhkan oleh pasien BPJS.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Malang, Bambang Priyo Utomo membantah pernyataan tersebut. Sebab menurutnya, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan semua pihak rumah sakit.

Hanya saja, pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Sehingga tak jarang terjadi kesalah pahaman.

“Semua sudah, untuk pemegang kartu BPJS sudah pasti gratis,” tegas pria berkacamata ini.

Tak hanya itu, Sutiaji juga menyampaikan, tarif untuk setiap kantung darah sudah ditentukan oleh pihak Provinsi. Di dalamnya sudah ada peraturan mengikat terkait harga yang ditetapkan, maksimal Rp 360 ribu.

Sumber: malangtoday.net

SAPA (TIMIKA) – Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Ubra menilai Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika belum optimal dalam membangun jejaring bersama Puskesmas dan mitra kesehatan lainnya, khususnya dalam penanganan pengobatan Anti Retroviral (ARV) terhadap penanganan Pasien dengan Positif Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Hal ini diakui Reynold setelah mendapatkan laporan dalam pembahasan percepatan pengobatan ARV bersama tiga Rumah Sakit (RS) rujukan nasional dan lima Puskesmas Wilayah Kota Timika di ruang pertemuan Kantor Dinkes, Rabu (29/3).

“Jejaring itu penting untuk menekan tingkatnya angka gagal atau lolos pengobatan bagi pasien. Karena untuk pasien positif HIV kalau rutin pengobatan ARV maka kemungkinan peningkatan penularan itu bisa berkurang,”tuturnya saat diwawancarai usai melakukan pertemuan tersebut diatas.

Dijelaskannya, sistim rujukan antar suatu RS, Puskesmas, RSMM lainnya harus terus dijalankan secara optimal. Sehingga tingkat kepatuhan seluruh pasien yang sedang dalam proses penanganan ARV bisa dipantau secara aktif. Dengan demikian bisa mengetahui perkembangan peningkatan dan penurunan jumlah pasien dengan penanganan khusus ekstra tersebut.

Kata Reynold, berbeda dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang dalam laporannya mengalami peningkatan keberhasilan dalam menekan jumlah penanganan pasien aktif pengobatan ARV. Menurut dia, hal ini bisa dinilai bahwa RSUD mampu dan aktif membangun jejaring dengan LSM dan Puskesmas.

Lanjutnya, sedangkan untuk Puskesmas yang langsung memberikan pengobatan ARV kepada pasien, dirinya mengakui berhasil. Hal ini, sebab masih mempertahankan pengobatan bahkan rata-rata diatas 70 persen.

“Kesimpulannya pengobatan pasien jika itu dimulai, maka harus bisa diperhitungkan bagaimana cara mempertahankan. Salah satu strategi selain mengedukasi pasien adalah membangun jejaring,”tuturnya.

Reynold menambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut selanjutnya, Dinkes bersama seluruh RS dan Puskesmas akan terus memperbaiki pelayanan kesehatan dengan cara akreditasi, serta pembenahan tim tenaga kesehatan, yakni bukan hanya perawat dan bidan. Namun juga tenaga dokter, farmasi, dan juga laboratorium. Sebab merupakan tiga tenaga kunci untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Tentunya ini menjadi acuan dalam memperbaiki layanan kami. Dan penambahan tiga bidang itu merupakan patokan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.(Acik N)

Sumber: salampapua.com

RSUD Tanpa Kelas Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat, tengah mengupayakan pengelolaan sampah secara mandiri menggunakan incenerator, termasuk pembaharuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah rumah sakit.

“Tahun ini kami siapkan incenerator dan pembaharuan IPAL karena kami ingin pelayanan dan pengelolaan RSUD Pagelaran dapat berjalan secara maksimal,” kata Direktur RSUD Pagelaran, Neneng Efa Fatimah, di Cianjur, Rabu.

Dia menjelaskan, incenerator tersebut dapat mengolah 100 sampai 150 kilogram sampah rumah sakit, dimana pembangunannya akan dilakukan dalam anggaran perubahan. Selama menunggu, pihaknya bekerjasama dengan PT Modivest untuk mengangkut sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan domestik (rumah tangga).

“Pemkab Cianjur, mendukung keinginan kami, dimana incenerator tersebut nilainya Rp 500 juta, sesuai dalam e-katalog. Saat ini, sampah medis diangkut minimal seminggu sekali karena sampah disini masih sedikit,” katanya.

Dia menambahkan, IPAL yang sudah ada akan diperbaharui, disesuaikan dengan kondisi ke depan dan rencana penambahan kasur atau daya tampung dari RSUD Pagelaran. Dalam pengelolannya, RSUD Pagelaran menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cianjur, untuk membimbing pembuatan IPAL yang baik dan dapat menjaga lingkungan tetap sehat.

“Kami ingin yang terbaik untuk rumah sakit ini, apalagi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jabar, sudah diapresiasi sebagai rumah sakit di wilayah pinggiran dengan pelayanan yang terus ditingkatkan,” katanya.

Meskipun tambah dia, dalam sidak anggota DPRD dari Komsisi III, sempat menemukan sampah medis dan domestik yang bercampur dan belum terkelola dengan baik karena masih dalam proses, terlebih rumah sakit tersebut dinilai masih baru.

“Secara bertahap akan kami perbaiki pelayanan, termasuk limbah B3. Kami berterimakasih pada Komisi III sudah datang dan meninjau ke RSUD Pagelaran, kami akan melakukan dievaluasi dan pembenahan, atas temuan dalam sidak anggota dean tersebut,” katanya.

Dia menuturkan, pejabat yang membidangi pengelolaan sampah di RSUD Pagelaran, akan mendapatkan tindakan tegas, sehingga akan dilakukan pembaruan pejabat yang lebih berkompeten.”Tindakan tegas pasti ada, mungkin dirotasi dengan pejabat lain yang lebih berkompeten. Managemen akan dievaluasi agar ke depan RSUD Pagelaran lebih baik,” katanya. (ant)

Sumber: harian88.com

PONDOK GEDE – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Kusnanto, angkat bicara terkait kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter spesialis anak di RS Masmitra, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada 2015 lalu.

Sebelumnya, Ira Rahmawati (30), melaporkan dokter spesialis anak rumah sakit tersebut, yang berinisial AO, ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan malpraktik, yang menyebabkan bayi bernama Maudy Cendana Purba (3 bulan ) meninggal dunia.

“Ini kasus kan tahun 2015, dan saat itu saya belum menjabat kepala Dinkes, jadi belum tahu. Cuma kami sekarang sudah terima laporannya kemarin, sekarang sedang dilakukan investigasi,” kata Kusnanto, Rabu siang (29/03).

Kusnanto melanjutkan, investigasi akan dilakukan mulai hari ini, dan hasilnya nanti akan diumumkan.

“Hari ini sudah dilakukan investigasi, untuk sampai kapannya investigasi, saya belum bisa kasih tau, sekarang kita tunggu dulu penjelasan dari pihak RS Masmitra,” ucapnya.

Sementara saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit tidak bisa memberikan keterangan perihal kasus tersebut.

“Kalau soal kasus tersebut saya tidak tahu, tetapi kalau mau minta keterangan ke bagian humas saja. Untuk ketemu bagian humas harus ada surat tugas dari kantor, dan setelah surat tugas diberikan nanti akan dijadwalkan untuk pertemuan,” tutur salah satu petugas rumah sakit yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain itu, kuasa hukumnya, Afrizal, mengatakan bahwa dokter AO diduga melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 359 KUHP jo 84 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sebelumnya Rumah Sakit Masmitra dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan malpraktik dengan nomor laporan LP/1533/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 20 Maret 2017. (Tio)

Sumber: infobekasi.co.id

PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Andalas(Unand) yang baru diluncurkan Rabu (29/3/2017), dapat meningkatkan mutu dari dokter yang ada di provinsi tersebut.

“Dengan bertambahnya pelayanan sekaligus fasilitas pendidikan kesehatan yang baru diharapkan dapat menghasilkan lulusan berkualitas mumpuni,” kata Gubernur Sumbar saat ikut meresmikan peluncuran awal RSP Unand di Padang.

Dia menyebutkan bagi Kedokteran Unand sekaligus pengelola utama diharapkan dapat menciptakan lulusan berkualitas mulai dari tingkat sarjana hingga profesor.

Bukan hanya dokter yang mumpuni dalam pelayanan namun juga ahli dalam penelitian khususnya menciptakan berbagai solusi permasalahan kesehatan masyarakat di Sumbar.

Terlebih kata dia, dalam rumah sakit tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih dan laboratorium representatif.

“Selama ini Kedokteran Unand harus belajar di RSUP Jamil, saat ini menjadi mandiri,” ujar dia.

Meski masih terintegrasi dengan sejumlah rumah sakit khususnya RSUP M Jamil Padang, RSP Unand diharapkan memiliki keunggulan khususnya dalam inovasi kesehatan.

Dengan begitu dokter yang diciptakan dari rumah sakit ini bisa bermanfaat di rumah sakit lainnya sehingga pelayanan berkualitas kesehatan di seluruh daerah lebih merata.

Sementara itu Rektor Universitas Andalas Prof Tafdil Husni mengatakan salah satu tujuan dibangunnya rumah sakit tersebut untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan mahasiswa bidang kesehatan dalam menuntut ilmu.

Rumah sakit ini katanya, bukan hanya untuk kedokteran saja namun juga bidang kesehatan lainnya seperti kebidanan, keperawatan, farmasi bahkan psikologi.

Dia menyebutkan untuk pembangunan RSP ini membutuhkan dana sebesar Rp500 miliar dan dibangun lebih dari 10 tahun sejak perencanaan 2006 lalu.

Sumber: netralnews.com