Pengelolaan data kesehatan pada akhirnya dapat memberikan perawatan lebih baik kepada pasien.  Menurut IBM, diperkirakan rata – rata orang akan menghasilkan lebih dari satu juta giga byte data terkait kesehatan selama masa hidupnya dan akan tergandakan setiap dua hingga lima tahun.  Penelitian dari IDC meramalkan bahwa data kesehatan akan tumbuh menjadi 2,314 Exabytes pada  2020 dari angka 153 Exabytes pada 2013, dengan tingkat pertumbuhan 48% per tahun. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi penyedia layanan kesehatan.  Bagaimana dapat mengatur dan menyiapkan data untuk meningkatkan kualitas perawatan untuk pasien?

Amurang — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amurang, di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Minsel.

Kepada BeritaManado.com, pada Minggu (20/10/2019), lewat sambungan telepon, Kepala Dinas Kesehatan Minsel, dr. Erwin Schouten mengatakan saat ini di RSUD Amurang sudah ada bank darah.

BUNTOK-Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan imbauan untuk melarang penggunaan obat Ranitidin sebagai penurun asam lambung, terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Barsel) juga mengeluarkan surat edaran agar obat tersebut tidak digunakan dalam penanganan medis di Rumah Sakit di Kota Buntok.

Direktur Utama RSUD Jaraga Sasameh Buntok Dr Leonardus mengungkapkan berdasarkan surat edaran untuk penarikan atas penggunaan obat ranitidin yang terkontaminasi  N-Nitrosodimethylamine (NDMA) pihaknya sudah mengehentikan pemakain obat tersebut untuk keperluan medis.

Kurang Rp 46 Miliar, Waktu Tinggal Dua Bulan

BANGKALAN – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Syamrabu Bangkalan rendah. Padahal, sudah memasuki akhir bulan pertama triwulan keempat. Artinya, dua bulan lebih akan tutup tahun.

Tulungagung – RSUD dr Iskak Tulungagung mengaku kewalahan melayani pasien cuci darah. Jumlah pasien jauh lebih banyak dibanding kapasitas mesin hemodialisis (HD).

Humas RSUD dr Iskak Tulungagung, Mohammad Rifa’i, mengatakan saat ini di instansinya memiliki 20 mesin cuci darah dengan jumlah pasien tetap hemodialisis sekitar 240 orang. Sedangkan daftar tunggu pasien yang ingin berpindah layanan dari luar kota ke Tulungagung mencapai lebih dari 150 orang.

“Terus terang saat ini kami kewalahan, karena kapasitas layanan yang sangat terbatas, mesin cuci darah itu kalau sudah ada yang memakai maka tidak bisa seenaknya diganti, kecuali orang itu pindah layanan atau sudah tidak membutuhkan,” kata Rifa’i, Rabu (16/10/2019).

Keberadaan rumah sakit (RS) di Kota Bekasi nampaknya tumbuh subur dan akan berdampak terhadap jumlah produksi limbah medis yang dihasilkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (Jeko) menyoroti sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi.

Dewan Pendiri LSM Jeko, Bob Pandapotan mengatakan, limbah medis rumah sakit dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal itu tertuang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

TELUKKUANTAN – Kabar tidak sedap datang dari dunia kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pasalnya, sejak Februari hingga Oktober ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tak kunjung menerima haknya. Berupa honor dari BPJS Kesehatan.

“Biasanya ada. Tapi dari Februari hingga sekarang belum ada kami terima honor BPJS itu. Sudah sembilan bulan itu belum diterima,” kata salah seorang ASN RSUD Kuansing yang enggan disebutkan namanya kepada Riau Pos, Rabu (16/10).

Sementara, transfer dana dari BPJS, katanya, sudah ada. Namun besaran jumlah transfer tak diketahuinya. “Kok sampai sekarang belum dibayar,” tanya ASN itu lagi. Dan Ia bersama para ASN lainnya siap mengambil langkah protes jika hak mereka itu tidak dibayarkan segera.

Sementara itu, Direktur RSUD Kuansing dr Fahdiansyah SpOG yang dikonfirmasi soal honor PNS yang belum dibayar sejak Februari itu, menjelaskan penyebab belum dibayarnya honor tersebut, karena klaim BPJS baru sampai untuk April dan tahap 1 Mei.

“Itu operasional untuk obat dan bahan habis pakai yang kita save dulu,” katanya.

Disampaikannya, honorer untuk Dewan Pertimbangan Medik (DPM) akan dibayarkan. “Untuk DPM. Beberapa hari ini akan kita bayarkan untuk Februari hingga April,” katanya.
Dan ke depan, menurut pria yang disapa Ukup ini ada jalan untuk mencari dana talangan melalui kerja sama dengan beberapa Bank BUMN yang ditunjuk sesuai instruksi Presiden RI agar honor BPJS itu dibayar tepat waktu.

“Kalau regulasi siap, Insya Allah bisa kita bayarkan sampai bulan berjalan. Kita itu tergantung dengan BPJS. Karena lebih dari 90 persen pasien kita itu BPJS,” sebutnya.
Bahkan pada tahun 2018 lalu, 4 bulan terakhir tidak dibayar di tahun berjalan. “Dan baru dibayarkan BPJS bulan April 2019 lalu. Kita khawatir. Kalau situasi macam kini terus ada, stok obat bisa kosong. Mudah-mudahan pimpinan bisa terima usulan yang kita tawarkan,” jelas Fahdiansyah.

Sumber: riaupos.co

BENGKALIS – WBupati Bengkalis, Amril Mukminin didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis, Kasmarni meresmikan pemakaian poliklinik geriatri dan launching pendaftaran online Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkalis, Kamis (17/10/2019).

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan peresmian poliklinik geriatri ini bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan mempermudah para pasien lanjut usia (lansia) dalam memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bengkalis.

UNGARAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih memiliki tunggakan sebesar Rp 20 miliar kepada RSUD Ungaran.

Surat tagihan dari RSUD Ungaran sudah dikirimkan sejak Mei 2019, namun hingga saat ini belum mendapat respons.

Direktur RSUD Ungaran, Setya Pinardi mengungkapkan, dari jumlah tagihan secara de facto sebesar Rp 20 miliar tersebut, klaim yang diajukan hanya sebesar Rp 14 miliar.

“Surat tagihan sudah dikirimkan beberapa kali, tapi belum ada jawaban sejak pembayaran terakhir pada April 2019,” terang Setya di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2019).

BULUKUMBA – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Radja Bulukumba akhirnya mengakui pelayanan pasien di rumah sakit milik pemerintah itu buruk. Penyebabnya disebut adalah karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kualitas pelayanan pada rumah sakit secara umum kita masih belum terpenuhi. Khusus untuk dokter Anastesi saja kita di sini masih dua orang yang seharusnya minimal tiga,” ungkap Kasubag Humas dan Promkes RSUD, Gumala Rubiah, Rabu (16/10/2019).

Saat ini, kata Gumala, RSUD Sultan Daeng Radja memiliki akreditasi B, sehingga seharusnya melakukan segala upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Termasuk menghadirkan SDM yang mencukupi.